TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar lokakarya dan sosialisasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Kecamatan Tempuling, Kamis (13/8/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di aula UPT Puskesmas setempat ini, dihadiri Camat, Upika, tokoh masyarakat dan tokoh agama, seluruh staf Puskesmas, Kepala Sekolah serta Guru BP dari 17 SMP dan SMA sederajat di Kecamatan Tempuling.

Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi KIA, KB dan Gizi, Siti Munziarni mengatakan, pelaksanaan lokakarya dan sosialisasi PKPR ini, dikarenakan jumlah sasaran remaja cukup besar dan merupakan calon generasi mendatang, yang diharapkan memiliki tingkat intelegensia yang tinggi.

“Setelah dilakukan survei terhadap 464 siswa yang ada di Kecamatan Tempuling, didapatlah hasil bahwa masih banyak remaja yang tidak mendapatkan informasi tentang kesehatan dan masih ada pemahaman yang salah tentang perilaku menyimpang pada remaja,” tutur Imun, begitu ia akrab disapa.

Selanjutnya, melalui kesempatan tersebut juga dibentuk struktur kepengurusan dan kesepakatan dalam penyelesaian masalah remaja di Kecamatan Tempuling yang pembentukannya dipimpin langung oleh Camat setempat.

Dengan telah terbentuknya kepengurusan dan kesepakatan dalam menangani masalah kesehatan remaja ini, Imun berharap tidak hanya sebatas membentuk pengurus saja tetapi hendaknya dapat peran aktif dengan melibatkan masyarakat serta lintas sektor terkait, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan PKPR.

“Kepada kepengurusan yang telah terbentuk, diharapkan bisa melakukan evaluasi secara berkesinambungan sehingga remaja mendapatkan informasi yang benar tentang kesehatannya,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan mulai melakukan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-PUPNS) pada Bulan September hingga Desember 2015 mendatang.

Pendataan ini harus dilakukan, dalam rangka memastikan berapa sesungguhnya jumlah PNS di setiap daerah, serta untuk mengetahui golongan dan jumlah jabatan struktural PNS tersebut.

“PUPNS elektronik atau e-PUPNS ini rencananya kita mulai sejak tanggal 1 September sampai 31 Desember nanti,” tutur Kepala BKD Inhil, H Syaifuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (14/8/2015).

Dijelaskan Syaifuddin, kebijakan tersebut berdasarkan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), serta sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dari itu, para pegawai diharuskan mengetahui dan mengikuti e-PUPNS ini, karena sangat penting bagi proses administrasi kepegawaian ke depan,” tambahnya.

Sedangkan bagi PNS yang tidak melakukan e-PUPNS tersebut, lanjut Syaifuddin, akan ada sanksi untuk yang bersangkutan, diantaranya secara administrasi akan tersisih atau tidak terlayani dalam administrasi kepegawaian.

“Jadi, jangan sampai ada PNS yang tidak melakukaan pendataan ulang,” tegasnya.

Terkait dengan penerapan kebijakan yang tergolong baru ini, Syaifuddin menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai langkah, seperti dengan mengirim perwakilan guna mengikuti pelatihan di Kota Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

“Kemudian, dalam waktu dekat ini, kita juga akan memanggil perwakilan dari setiap instansi untuk diberi pembekalan dan hasilnya disampaikan kepada pegawai lainnya di tempat tugas masing-masing,” imbuhnya. (adi/avd)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan melepas secara resmi peserta jalan santai dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 di lapangan Gadjah Mada Tembilahan, Kamis (13/8/2015).

Jalan santai itu diikuti kurang lebih 75 regu yang terdiri dari pelajar, mahasiswa hingga SKPD di lingkungan Kabupaten Inhil dengan jarak tempuh 8 kilometer dimulai dari star pertama menuju ke jalan Soebrantas dan memutar jalan Baharuddin Yusuf menuju jalan Kayu Jati, setelah itu kembali lagi ke star pertama.

Bupati Wardan mengatakan, jalan santai dengan jarak tempuh 8 kilometer itu diikuti seluruh peserta, namun sorenya, panitia kembali memulai star dengan peserta dikhususkan, misalnya peserta putri, jarak tempuhnya hanya diberlakukan 4 dan 5 kilometer.

Selain itu ada juga yang akan diberlakukan jarak tempuh yang lebih tinggi hingga 17 kilometer dengan peserta yang disesuaikan kemampuan. Kemudian pada hari Sabtu mendatang, akan dilanjutkan berbagai kegiatan permainan rakyat.

“Tentunya keberhasilan ini tidak semua kita serahkan kepada panitia, sebab itu saya harapkan semua komponen untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan RI tahun 2015 ini,” harapnya.

Ia menambahkan, mendukung kesuksesan penyelenggaraan peringatan HUT Kemerdekaan RI itu bukan sebatas membantu, melainkan satu kewajiban bersama sebagai warga Negara Indonesia untuk mengenang para pahlawan terdahulu. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk segera menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi oleh seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat melakukan Reses II di Kecamatan Tembilahan Hulu, yang dipusatkan di halaman Kantor Lurah Tembilahan Hulu, Kamis (13/8/2015).

Dikatakan Dani, dari hasil Reses yang dilakukan di sejumlah wilayah di daerah pemilihan (dapil) 1 Kabupaten Inhil, diketahui bahwa permasalahan infrastruktur dan pertanian yang paling banyak disorot dan dikeluhkan oleh masyarakat.

“Pada intinya, keluhan masyarakat hampir sama. Tapi yang paling menonjol itu adalah masalah infrastruktur dan pertanian. Jadi, inilah yang harus menjadi perhatian Pemda,” tutur Dani.

Selanjutnya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berjanji akan menindaklanjuti hasil reses tersebut dengan melakukan pembahasan bersama jajarannya untuk kemudian ditetapkan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD dan disampaikan ke Pemkab Inhil melalui Bappeda.

“Semua aspirasi yang disampaikan ini akan dibahas lebih lanjut, guna menetapkan apa-apa saja yang menjadi prioritas dan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang harus secepatnya dipenuhi,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan evaluasi kemitraan antara bidan dengan dukun bayi di wilayah UPT Puskesmas Pengalihan Keritang, Rabu (12/8/2015).

Kegiatan yang digelar di aula UPT Puskesmas Pengalihan Keritang ini, dihadiri perwakilan lintas sektor terkait, serta diikuti 19 bidan dan 23 dukun bayi di wilayah setempat.

Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi KIA, KB dan Gizi, Siti Munziarni mengatakan, untuk meningkatkan jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Negeri Seribu Parit ini, maka salah satunya adalah melalui program kemitraan antara bidan dengan dukun bayi.

“Jadi, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program kemitraan antara bidan dengan dukun bayi yang sudah dilakukan sosialisasi pada tahun 2014 lalu,” tutur Siti Munziarni.

Dijelaskan wanita yang akrab disapa Imun ini, mengingat semua ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi berisiko terhadap terjadinya kematian, maka ibu dan anak harus diperiksa oleh tenaga kesehatan yang memang berkompeten di bidangnya.

Oleh karena itu, lanjut Imun, kegiatan kemitraan ini tidak akan berjalan sesuai dengan baik dan sesuai harapan jika tanpa adanya dukungan dari seluruh lintas sektor terkait seperti pelaksanaan pertemuan kemitraan bidan dengan dukun bayi yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Pengalihan Keritang ini.

“Kepada seluruh Kepala UPT Puskesmas diharapkan memaksimalkan pelaksanaan program ini, melalui peningkatan kerjasama dengan lintas sektor terkait dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya, sejauhmana program kemitraan sudah berjalan, yang ditandai dengan semua persalinan bisa ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten,” imbuhnya. (adi/adv)

PEKANBARU (detikriau.org) – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah disepakati untuk mengadakan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang (PL). Kesepakatan itu merupakan keputusan bersama dalam rapat Disperindag Provinsi Riau dan Kementrian Pendagangan RI di Gedung Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu (12/8/2015).

Pada rapat yang diikuti Bupati Inhil HM Wardan dan Wakil Ketua Komisi III Inhil Edy Sindrang itu tampak dihadiri langsung oleh Kepala Biro Analisis Pasar Kementrian Perdaganagan RI Mardjoko dan Tenaga Konsultan Kajian desk research kopra sebagai subyek komoditi PBK, SRG dan PL Dr Tri Yuni Hedrawati.

“Dalam rapat itu, disepakati di Kabupaten Inhil akan didirikan PBK, SRG dan PL setelah pihak Kementrian Perdagangan melakukan Survei ke Kabupaten Inhil. Dalam hal ini, sebagai pimpinan daerah Inhil, saya secara terbuka kepada pihak Kementrian Perdagangan RI untuk melihat kondisi industri kopra di lapangan,” ungkap Wardan.

Pada kesempatan itu juga, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini sangat mengharapkan agar komoditi Kopra Provinsi Riau, terkhusus di Kabupaten Inhil dapat segera terwujudkan. Dan ini sangat tidak mustahil, apalagi katanya, dari penuturan Kadisperindag Provinsi Riau saja dilingkungan Riau untuk komoditas Kopra masuk dalam komoditi perdagangan terjangka.

Bahkan, berdasarkan pendapat Mardjoko, terangnya, Kopra di Kabupaten Inhil telah cukup memenuhi syarat pemberlakuan SRG. Adapun diantara syaratnya yakni, memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan, memiliki standar mutu, jumlah minimum barang yang disimpan dan harga berfluktuatif. Pada intinya, dari rapat tersebut, Kabupaten Inhil ini berpeluang cukup besar untuk diberlakukannya PBK, SRG dan PL. (mirwan/adv)