TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pelatihan pemantauan pertumbuhan pada bayi dan balita, yang dipusatkan di aula Hotel Grand Tembilahan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 Agustus 2015 ini, diikuti sebanyak 54 peserta, yang merupakan bidan desa se-Kabupaten Inhil.

Kepala Diskes Inhil melalui Kasi KIA, KB dan Gizi, Siti Munziarni mengatakan, masa bayi dan balita bahkan sejak dalam kandungan adalah periode emas, karenanya jika pada masa tersebut pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita tidak dipantau dengan baik dan mengalami gangguan, maka tidak akan dapat diperbaiki pada periode selanjutnya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan pada bayi dan balita agar bisa terdeteksi apabila ada penyimpangan pertumbuhan dan dapat dilakukan penanggulangan sedini mungkin, sehingga tidak terjadi gangguan pada proses tumbuh kembangnya.

“Salah satu tempat pemantauan pertumbuhan bayi dan balita adalah di Posyandu,” tutur Imun, begitu ia akrab disapa.

Dijelaskan Imun, pemantauan pertumbuhan merupakan salah satu kegiatan utama program perbaikan gizi, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan dan peningkatan keadaan gizi anak.

“Pemantauan pertumbuhan adalah rangkaian kegiatan, yang terdiri dari penilaian pertumbuhan anak secara teratur melalui penimbangan setiap bulan, pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS) dan penilaian status pertumbuhan berdasarkan kenaikan berat badan,” terangnya.

Untuk melakukan penilaian status gizi pada bayi dan balita, lanjut Imun, Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) di Puskesmas perlu dilatih, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menentukan status gizi pada bayi dan balita secara dini dan dapat melakukan tindakan dini untuk mengatasi gangguan tersebut.

“Saya harapkan para pesera dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian diterapkan di wilayah kerjanya masing-masinh,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar sosialisasi bahaya dampak rokok bagi kesehatan, yang dipusatkan di aula Wisma Kemuning Muda Tembilahan, Kamis (27/8/2015).

Kegiatan yang diikuti puluhan peserta, terdiri dari tokoh masyarakat di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu, serta kader Posyandu ini, menghadirkan narasumber Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (PPKDPK) Diskes Inhil, Ns Matzen Msi dengan materi tentang komunikasi efektif, dan dr Hayatul Ahyar yang membawakan materi tentang tentang bahaya rokok.

Pada kesempatan itu, Kabid PPKDPK Inhil, Ns Matzen Msi berharap agar para peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut, bisa menyampaikan informasi yang telah diperolehnya kepada masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing, karena bahaya dampak rokok ini sangat besar bagi kesehatan.

“Rokok ini sangat berbahaya bagi bayi hingga orang dewasa. Kalau untuk bayi, bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan untuk orang dewasa, baik perokok aktif maupun pasif bisa menyebabkan penyakit kanker, jantung dan paru-paru,” tutur Matzen.

Oleh karena itu, diharapkan para tokoh masyarakat dapat turut bersama-sama mengajak mayarakat, untuk mengurangi dan bahkan berhenti mengkonsumsi rokok. Apalagi, tidak merokok juga termasuk dalam salah satu dari 10 indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Yang paling penting dan harus ditekankan kepada para perokok aktif adalah, kalau ingin berhenti merokok harus dengan niat dan kesungguhan,” tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan Matzen, sosialisasi ini juga disejalankan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Dengan adanya Ranperda ini nantinya, diharapkan masyarakat tidak ada lagi yang merokok di sembarang tempat, seperti di tempat dan fasilitas umum, kecuali di lokasi yang telah ditetapkan,” terangnya.

Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat yang hadir meminta agar ke depan tidak hanya dilakukan sosialisasi terhadap bahaya dampak rokok saja, tetapi juga bahaya penggunaan narkoba dan lain sebagainya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan diminta agar mengevaluasi dan menekankan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Inhil.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Irawan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Bambang, adanya rumor negatif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terhadap kinerja ULP Kabupaten Inhil, hendaknya bisa disikapi secara cepat oleh Pemerintah Daerah (Pemda), seperti dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

“Evaluasi terhadap profesionalisme di ULP ini harus dilakukan, guna menjaga kreadibilitasnya di mata masyarakat,” tutur Bambang.

Menanggapi hal itu, Bupati Wardan menyatakan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja ULP Kabupaten Inhil, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing kelompok kerja (pokja).

“Kita juga berencana menambah anggota baru, dengan harapan ULP dapat bekerja lebih maksimal, serta sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 27 petugas pengelola program Promosi Kesehatan (Promkes) di UPT Puskesmas se-Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi kampanye HIV AIDS, Rabu (26/8/2015).

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil di aula Hotel Dubest Tembilahan ini, menghadirkan narasumber dari aparatur yang memang kompeten dibidangnya, dengan materi peningkatan pengetahuan komprehensif HIV AIDS pada usia 15-24 tahun, persentase dan diskusi hasil kegiatan kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT), serta monitoring dan evaluasi.

Kasi Promkes Diskes Inhil, Fitri Astuti mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan agar diperolehnya data, informasi yang akurat dan potensial serta pencapaian kinerja kegiatan kampanye ABAT di seluruh UPT Puskesmas di Negeri Seribu Parit.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu melakukan persentase hasil kegiatan kampanye ABAT di wilayah kerjanya masing-masing,” tutur Fitri.

Selain itu, para peserta juga diharapkan bisa mengetahui apakah pelaksanaan penyuluhan sudah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah penggunaan media KIE ABAT, serta mengetahui kapan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan, penanggung jawab tempat sasaran maupun kepada sasaran.

“Mudah-mudahan, kegiatan ini dapat memberikan masukan terhadap hal-hal yang perlu dalam meningkatkan pengetahuan sasaran tentang HIV AIDS,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid PPKDPK Diskes Inhil, Ns Matzen berpesan agar seluruh pesera dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya, guna menekan penyebaran penyakit HIV AIDS di Kabupaten Inhil.

“Ini semua dalam rangka mewujudkan Kabupaten Inhil yang sehat,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan koordinasi lintas sektor, dalam rangka eliminasi filariasis di daerah tersebut, Rabu (26/8/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di aula Hotal Telaga Puri Tembilahan ini, diikuti Tim Penggerak (TP) PKK dan Kepala UPT Puskesmas se-Inhil, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Tim Kesehatan Polres dan Kodim 0314 Inhil.

Ketua Panitia Pelaksana, dr Saut Pakpahan mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka kesiapan awal untuk menuju Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga), yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2015 mendatang dan dicanangkan secara langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.

“Setelah kegiatan ini, para peserta harus melakukan pertemuan koordinasi lintas kecamatan, pelatihan kader dan pedataan, guna persiapan sebelum pelaksanaan Pemberian Obat Massal Pencegah (POMP) Filariasis nanti,” tutur Saut.

Kepala Diskes Riau diwakili H Yenvetris menjelaskan, penyakit yang bisa ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk ini dapat menyerang siapa saja. Jadi, diperlukan upaya bersama dari seluruh pihak terkait, untuk menekan dan meminimalisir penularan penyakit yang dikenal juga dengan sebutan kaki gajah.

“Mari sama-sama kita dukung pelaksanaan program ini, dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap masyarakat yang mengkonsumsinya, serta memberikan motivasi supaya semua masyarakat mau meminum obat,” terangnya.

Selain itu, lanjut Yenvetris, seluruh pihak terkait harus berupaya memutus mata rantai penyebaran penyakit tersebut, salah satunya dengan mengajak masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mulai dari rumah tangga hingga lingkungan sekitarnya.

“Marilah kita laksanakan program ini dengan serius, apalagi Inhil termasuk  salah satu daerah endemis Filariasis,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Diskes Inhil, Ridwan MKes menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada, hingga saat ini penderita penyakit Filariasis kronis di Kabupaten Inhil sudah mencapai 67 orang. Dimana, paling banyak penderitanya ditemukan di Kecamatan Batang, yakni 38 orang.

“Saya harapkan di tahun keempat pelaksanaannya di daerah ini, apa yang menjadi prioritas kita, yakni pengentasan penyakit kaki gajah dapat terwujud, guna menuju Kabupaten Inhil yang sehat,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan untuk menginstruksikan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar tidak meninggalkan tempat tugasnya.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, H Mariyanto saat memimpin Rapat Paripurna ketujuh masa persidangan II tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/8/2015) malam.

Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Inhil atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Inhil tahun 2014 ini, dihadiri Wakil Ketua DPRD, Ferryandi dan Syahruddin serta diikuti sejumlah pejabat eselon dan 28 anggota DPRD Inhil.

Dikatakan Mariyanto, untuk memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014, maka pimpinan SKPD terkait harus aktif dalam mengikuti pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).

“Kita minta kepada Pak Bupati, untuk menginstruksikan seluruh pimpinan SKPD agar tidak meninggalkan tempat tugas dan mengikuti pembahasan Ranperda ini secara bersama-sama,” tutur Mariyanto.

Menanggapi hal itu, Bupati Wardan menyatakan sangat sependapat dan akan menginstruksikan seluruh pimpinan SKPD, untuk proaktif dalam mengikuti pembahasan Ranperda ini di Banggar, tanpa mengirim perwakilan.

“Supaya pembahasan Ranperda ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, maka untuk pembahasannya harus dihadiri langsung pimpinan SKPD, sehingga apabila ada permasalahan yang membutuhkan keputusan dapat secepatnya diselesaikan,” imbuhnya. (adi/adv)