TEMBILAHAN (derikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan melalui Asisten I Sekretariat Daerah (Setda), Darussalam menyatakan bahwa proses pemekaran dua calon daerah otonomi baru di daerah tersebut untuk tingkat kabupaten secara administrasi sudah rampung, baik rekomendasi dari Pemkab maupun DPRD Kabupaten Inhil.

Oleh karena itu, seluruh pihak terkait diminta untuk terus mengawal serta mendukung kesiapan dan proses pemekaran Kabupaten Inhil ini hingga tuntas, sehingga nantinya ada dua kabupaten baru, yakni Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) dan Indragiri Utara (Inhut).

“Saat ini, semuanya sedang dalam proses di Pemeritah Provinsi dan DPRD Riau. Jadi, harus terus kita kawal sampai selesai,” tutur Darussalam saat pertemuan membahas pemekaran Insel dan Inhut, di aula Kantor Bappeda Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, belum lama ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, HM Lukman Edy sudah memastikan, Negeri Seribu Parit akan bisa dimekarkan tahun 2015 ini.

“Meskipun terdapat dinamika-dinamika, seperti perbedaan pendapat, namun hal itu akan dikembalikan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI, untuk memberikan pertimbangan secara objektif dan dinilai opsi mana yang paling potensial untuk mewujudkan pemekaran secara ideal,” terangnya.

Berbagai dinamika tersebut, meurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tidak menjadikan suatu hambatan dalam proses pemekaran. Jadi seluruh pihak terkait diminta untuk bersepakat, karena apapun keputusan dan hasil dari pusat harus terima secara lapang dada.

“Kepada seluruh tim percepatan pemekaran harus terus berkoordinasi dan berkomunikasi. Jika terdapat persoalan internal, segera dituntaskan secara kekeluargaan. Karena, penilaian pemekaran ini salah satunya dilakukan secara teknis,” imbuhnya. (adi/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) diminta, untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh pendamping desa.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dani M Nursalam dalam upaya meningkatkan kinerja pendamping desa, khususnya terkait pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Negeri Seribu Parit.

Dikatakan Dani, apabila ada pendamping desa yang mengundurkan diri atau dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seharusnya BPMPD dapat segera mencari pengganti.

“Selama ini, kita banyak mendapatkan laporan tentang kinerja sejumlah pendamping desa. Jadi, harus ada evaluasi menyeluruh dari pihak terkait,” tutur Dani saat berbincang dengan sejumlah awak media, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dijelaskan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, pendamping desa itu harus benar-benar melaksanakan peran dan fungsinya, yakni mendampingi aparatur desa dan masyarakat saat proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan berbagai program pembangunan daerah.

“Apalagi, Program DMIJ ini tidak hanya sebatas membagi-bagi pembangunan infrastruktur di setiap desa saja, tapi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Itulah gunanya pendamping desa,” terangnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk belajar dari persoalan yang terjadi di tahun 2014 lalu, sehingga tidak terjadi lagi di tahun 2015 ini, khususnya dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

“Persoalan di tahun 2014 lalu, hendaknya dijadikan pembelajaran, supaya tidak terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang,” tutur Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Edi Gunawan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Edi, berbagai permasalahan yang timbul pada tahun sebelumnya, yakni rendahnya keterserapan anggaran dan progres pekerjaan yang jauh dari harapan, dimana banyak paket-paket pekerjaan yang tidak terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat.

“Semua itu tergambar pada struktur APBD yang setiap tahunnya mengalami trend Silpa yang meningkat. ini tentunya akan memberikan dapak yang tidak baik bagi Pemkab, masyarakat dan daerah,” terangnya.

Oleh karena itu, Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini meminta Pemkab Inhil, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh satuan kerjanya, jangan sampai kesalahan-kesalah itu terulang kembali.

“Alangkah baiknya seluruh paket pekerjaan dimulai sedini mungkin, sehingga kejadian dahulu tidak terjadi lagi,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga saat ini, Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hilir (Inhil) mengaku masih mengumpulkan bukti-bukti sebelum akan menangkap salah seorang pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Inhil sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Pasalnya, 2 alat bukti yang diharuskan ketentuan dan peraturan yang berlaku masih belum lengkap, sehingga pejabat yang disebut-sebut itu belum ditahan oleh Polres Inhil.

Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo melalui Kasat Reskrim, AKP Ade Zamrah saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, namun ia tidak menyebutkan secara rinci persoalan ini.

“Masih kita proses, jadi belum dapat kita rincikan,” tutur Ade kepada awak media, Sabtu (21/2/2015).

Apabila seluruh berkas sudah lengkap, lanjut Ade, maka pihaknya akan memberikan informasi tersebut.

“Jika sudah P21 dengan kejaksaan, pasti kita undang semua teman-teman media untuk ekspose,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriiau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) tetap berkomitmen melakukan koordinasi terhadap pihak perusahaan-perusahaan atas berbagai persoalan di daerah ini yang menyangkut dengan keberadaan perusahaan di Inhil.

Pernyataan ini disampaikan Asisten II Setda  Kabupaten Inhil H Fauzar kepada awak media, kemaren. Ia menyebutkan, jika ada persoalan daerah yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat maka pihaknya segera menindaklanjuti secara tegas.

“Pada intinya kami akan terus berkoordinasi dengan pihak perusahaan jangan sampai persoalan-persoalan daerah timbul karena kehadiran mereka,” kata Fauzar.

“Perihal perizinan perusahaan saat ini sedang dilakukan evaluasi sesuai aturan yang berlaku”.

Terkait rusaknya sejumlah ruas jalan yang ada di beberapa kecamatan, pemkab Inhil akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan jalan-jalan yang dinilai sudah tidak layak difungsikan lagi namun tentunya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran. (mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta serius untuk memperioritaskan pembangunan daerah terutama di bidang pembangunan tanggul mekanik guna mengamankan kebun-kebun masyarakat dari intrusi air laut.

Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Inhil, Samino menyikapi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan dari daerah pemilihan (dapil) 5, yang meliputi Kecamatan Enok, Tanah Merah, Concong dan Kuala Indragiri (Kuindra), belum lama ini.

Dikatakan Samino, dari hasil Musrenbang itu diketahui bahwa kondisi lahan perkebunan masyarakat setempat sudah sangat kritis, dikarenakan intrusi air laut yang melanda sebagian besar wilayah tersebut.

“Jadi, pembenahan tanggul mekanik sangat dibutuhkan oleh masyarakat Inhil, yang mayoritas penduduknya berprofesi dan menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan dan pertanian,” tutur Samino ditemui di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Untuk itu, lanjut politisi dari PDI Perjuangan Inhil ini, Pemkab Inhil melalui Dinas Perkebunan (Disbun) harus segera merealisasikan pengerjaan proyek pembangunan tanggul, seperti yang sudah masuk dalam rencana dan program kerja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015.

“Kami minta pihak Disbun lebih memperhatikan nasib masyarakat terutama para petani kelapa, karena saat ini jumlah buah yang dihasilkan dari pohon kelapa milik para petani sudah semakin berkurang, yang diakibatkan oleh intrusi air laut dan berbagai gangguan alam lainnya,” terangnya.

“Yang paling dibutuhkan para petani kita saat ini adalah tanggul. Jadi, Disbun seharusnya mengutamakan pelaksanaan program pembangunan tanggul bagi petani,” imbuhnya.(adi)