TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemennya dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Edi Hariyanto Sindrang dalam Rapat Paripurna, yang digelar di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Edi, pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005, maka terhitung pada tahun 2015 penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan haruslah  berbasis akrual.

“Sejalan dengan amanat ini, tentunya kepada pemerintah daerah agar dapat menyiapkan diri, baik dari sisi SDM, manajemen dan hal lain yang berkaitan langsung dengan penerapannya di lapangan,” tutur Edi.

Dengan begitu, lanjut Edi, di tahun-tahun yang akan datang tidak terdapat lagi kendala dan persolaan dikarenakan ketidaksiapan dan ketidakmampuan pemda dalam melaksanakan amanat peraturan dimaksud.

“Kita harapkan, ini dapat menjadi perhatian serius bagi kita bersama, khususnya Pemkab Inhil,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) akan tetap berupaya untuk melakukan pemerataan guru atau tenaga pendidik hingga di seluruh pelosok-pelosok daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, H Fauzar usai menghadiri Rapat Paripurna ke-1 DPRD, dengan agenda pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2015 dan penyampaian laporan hasil Reses II tahun 2015, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Fauzar, dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan di Negeri Seribu Parit, Pemkab Inhil akan terus melakukan evaluasi terhadap keberadaan guru-guru di daerah.

“Ini merupakan bentuk komitmen kita, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Inhil,” tutur Fauzar menanggapi salah satu hasil reses yang disampaikan saat itu.

Ditegaskan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Inhil ini, ke depan Pemkab Inhil tidak ingin lagi mendengar dan mendapatkan laporan tidak adanya guru PNS di suatu daerah, karena keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat terutama para pelajar.

“Karena itu, kita harapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak terkait, supaya lebih memperhatikan dan memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jajaran Universitas Islam Indragiri (Unisi) yang dipimpin langsung oleh Rektor, DR R Sri Handayani berkunjung ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Indragiri Hilir (Inhil ), di Jalan Gajah Mada Tembilahan, Rabu (26/8/2015).

Kedatangan rombongan didampingi Wakil Rektor I, Wandi MH dan sejumlah civitas akademika Unisi ini disambut langsung Kapolres Inhil, AKBP Hadi Wicaksono dan jajarannya.

Pada kesempatan itu, Rektor Unisi melalui Wakil Rektor I, Wandi mengatakan, kunjungan ini dalam rangka mempererat tali silaturrahmi dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi antara Unisi dengan pihak kepolisian.

“Kita sedang menjajaki MoU dengan Polres Inhil, khususnya yang berkaitan dengan proses hukum dan pembinaan masyarakat,” tutur Wandi saat ditemui awak media usai kunjungan tersebut.

Sementara itu, Kapolres Inhil, AKBP Hadi Wicaksono menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu pengusulan draft MoU yang telah diajukan oleh pihak Unisi.

“Ini tentunya kita sambut baik, terutama untuk meningkatkan kerjasama dan saling memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing,” kata Kapolres.

Adapun draft MoU yang diusulkan tersebut, diantaranya terkait dengan upaya peningkatan kualitas personil kepolisian. Apalagi seperti diketahui, ke depan seluruh penyidik kepolisian harus mempunyai gelar sarjana.

“Selain itu, MoU-nya juga di bidang kerjasama penegakan hukum di lapangan dan lain-lain,” imbuhnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk segera menangani status gizi buruk secara maksimal yang menimpa Siti Salasiah (2), salah seorang balita dari Kecamatan Kempas.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat memanggil instansi terkait, seperti pihak Dinas Kesehatan (Diskes) dan Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, Senin (24/8/15) di kediaman dinasnya di Jalan Kesehatan Tembilahan.

“Bupati bertindak cepat setelah mendapatkan informasi ditemukan balita gizi buruk di Kecamatan Kempas, beliau langsung memanggil instansi terkait, yakni Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan,” turur Kepala Bagian Humas Pemkab Inhil, Ahmad Ramani, Senin (24/8/15).

Pada kesempatan itu, menurutnya bupati menginstruksikan pejabat terkait agar balita tersebut dapat ditangani secara maksimal dan dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan sampai sehat.

“Beliau meminta balita tersebut ditangani dan dirawat secara maksimal di RSUD Puri Husada Tembilahan dan seluruh biaya selama dirawat itu ditanggung pemerintah,” jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini balita gizi buruk tersebut sudah ditangani dan dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan. (Adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk menyalurkan seluruh dana hibah dan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil, Malian Gazali terkait adanya isu yang menyatakan bahwa Bagian Kesra Setdakab Inhil akan menunda sejumlah bantuan dana hibah dan bansos, kecuali untuk masjid dan mushalla/surau.

Dikatakan Malian, hibah dan bansos ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), serta telah pula dikeluarkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Inhil. Jadi, tidak ada alasan untuk menundanya, apalagi sampai tidak menyalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.

“Kalau rasanya aparatur dan SKPD terkait tak mampu melaksanakan, ya mundur saja dari jabatan. Tapi kalau mampu, silakan bekerja dengan baik dan maksimal, karena hibah dan bansos ini adalah haknya masyarakat,” tutur Malian saat berbincang dengan detikriau.org di Tembilahan, Rabu (19/8/2015).

Contohnya saja bantuan beasiswa, lanjut Malian, jika sampai ditunda atau tidak direalisasikan, maka cukup banyak masyarakat terutama mahasiswa dan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di Negeri Seribu Parit ini, akan mengalami kesulitan dalam menjalani dan meraih pendidikan.

“Jadi, kita harapkan jangan ada yang dipending, apalagi sampai tidak direalisasikan, karena hibah dan bansos ini sangat dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menjadwalkan pelaksanaan event wisata pacu sampan leper untuk tahun 2015. Berdasarkan data yang ada, event wisata itu dijadwalkan pada tanggal 22 sampai 23 Agustus mendatang.

“Kegiatan itu beriringan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-70, dan akan digelar di kawasan kuala Getek Kelurahan Sungai Beringin,” sampaikan Kepala Dinas Pemuda, Olaharaga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Inhil, Rudiansyah melalui Sekretaris Dinas, Palisman kepada awak media, belum lama ini.

Ditambahkan, untuk peserta objek wisata tahunan ini bisa diikuti oleh utusan dari setiap kecamatan di Inhil dan bisa ditonton oleh siapa saja. Sebab selain ruang lingkupnya luas, jadwalnya pun juga masih bernuansa kemeriahan HUT kemerdekaan RI.

“Kita menggelar event wisata ini juga melihat kondisi alam, karena harus menyesuaikan pasang surut sungai Indragiri. Dari perhitungan kita, bulan Agustus inilah pacu sampan leper ini dijadwalkan,” jelas Palisman.

Menurutnya event wisata perlombaan itu cukup terbilang langka, tidak hanya di tanah air, melainkan di dunia karena arena perlombaannya di permukaan lumpur. Jadi sangat diharapkannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Inhil khususnya untuk bersama-sama menyukseskan even wisata tahunan tersebut. (mirwan)