Tembilahan (detikriau.org) – Pemkab Inhil diminta untuk benar-benar mengawal pengenaan tarif parkir yang dibebankan juru pungut lapangan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perda yang berlaku.

Dikatakan Sekjend Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) kabupaten Indragiri Hilir, Indra Gunawan, secara pribadi ia sudah cukup banyak menerima keluhan masyarakat akan tingginya pengenaan tarif parkir khususnya di Kota Tembilahan. Berdasarkan data yang didapatnya, untuk kendaraan roda dua, tarif parkir yang dikenakan dilapangan sebesar Rp 2 ribu .

“Setahu saya Perda parkir kita hanya mengenakan tarif sebesar Rp 500 untuk kendaraan roda dua. Harusnya ini menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat tidak semakin diberatkan,” Sampaikan Indra. Jum’at (30/1)

Ditambahkannya, disamping persoalan pengenaan tarif parkir, ia juga mendapatkan keluhan masyarakat lainnya. Seperti misalnya petugas parkir juga memungutkan uang parkir bagi kendaraan-kendaraan yang dipergunakan pemilik toko dengan pengenaan tarif bulanan. Belum lagi dilokasi-lokasi lainnya yang seharusnya tidak dibenarkan untuk dipungut biaya parkir.

Dinilainya, pengenaan tarif parkir oleh petugas lapangan tidak terlepas dari besaran beban biaya kontrak yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya ia menyarankan agar pemerintah daerah tidak mentargetkan penghasilan dari parkir dengan angka yang terlalu pantastis.

“Tidak semata bisa disalahkan petugas jika memungut biaya parkir tinggi jika beban kontrak yang harus mereka bayarkan juga sangat tinggi. Jadi tolong evaluasi agar biaya kontrak parkir dipungut dengan angka yang wajar oleh pemerintah,” Sarannya lagi.

Menurut Indra juga, untuk menentukan kewajaran nilai kontrak, pemerintah harusnya bisa melakukan survey langsung kelapangan untuk memperkirakan besaran pendapatan yang mungkin bisa didapatkan untuk tiap zona parkir sebelum menetapkan besaran nilai kontrak.

“Kuncinya tentu besar kecilnya nilai kontrak. Jika nilai terlalu besar maka mau tidak mau petugas dengan sendirinya juga terpaksa menaikan tarif meskipun melenceng dari ketentuan Perda.” Pungkasnya. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir periode 2014 –2019 yang baru diambil sumpah dan janjinya diminta untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat kecil. Khususnya aspirasi masyarakat daerah pemilihan yang diwakilinya.

“Jangan sia-siakan kepercayaan masyarakat. Kalau bukan mereka (Anggota DPRD,Red) siapa lagi yang memperhatikan aspirasi masyarakat,” Sampaikan Sekjen Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop), Indra Gunawan melalui sambungan telepon selularnya kepada detikriau.org, selasa (16/9/2014)

Ia berharap Anggota DPRD yang baru dilantik untuk lebih sering turun ke lapangan mendengarkan aspirasi konstituennya. Dengan demikian, prinsif keterwakilan yang diharapkan melalui pengangkatan wakil rakyat benar-benar terwujud, sehingga keinginan masyarakat dapat benar-benar terakomodir.

Terlebih lagi menurutnya masyarakat yang bermukim jauh di daerah pedalaman, terpencil, dan terisolir yang kondisinya perlu mendapat perhatian lebih untuk menjawab pemenuhan kebutuhan mereka. Tanpa perhatian wakil rakyat asal daerah mereka, maka aspirasi mereka tidak akan pernah tersampaikan.

“Makanya wakil rakyat harus banyak-banyak mendegar. Jangan mengunjungi konstituen hanya saat menjelang pemililhan. Manfaatkan waktu reses untuk menyerap aspirasi masyarakat agar dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan paling mendesak konstituennya” ingatkan Indra. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Lontaran kalimat hujatan Dr Suryan Aljamrah terhadap Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan tampaknya bakal berbuntut panjang. Bukan hanya kalangan civitas akademika UNISI, ungkapan kekecewaan kini juga terlontarkan dari kalangan aktivis.

Sekjend Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) kabupaten Indragiri Hilir, Indra Gunawan kepada detikriau.org, selasa (15/7/2014) juga mengungkapkan rasa kekecewaannya.

“Terlepas dari berbagai persoalan yang timbul dalam beberapa waktu bekangan ini terhadap UNISI, harus diakui bahwa UNISI yang kini memiliki ribuan Alumni dan Mahasiswa adalah asset daerah yang sangat berharga dan patut untuk dipertahankan. Boleh melakukan kritikan tetapi tentunya kritikan membangun bukan penghancuran,” Lontar Indra dengan nada suara kecewa.

Tokoh sekelas Suryan Aljamrah dengan titel doktor yang notabenenya putra Inhil harusnya menurut Indra dapat lebih berpikiran arif. Jika memang dinilainya ada yang kurang benar dengan UNISI, berikan saran dan masukan yang pastinya ditujukan untuk melakukan perbaikan.

Kalimat yang terlontarkan dihadapan ratusan mata dan telinga apalagi sempena ritual kegamaan dibulan ramadan terhadap UNISI, kini terasa bak irisan pisau. Dampaknya, pendiskreditan dan penghancuran nama baik UNISI yang pastinya telah merugikan Mahasiswa, Alumni dan masyarakat Inhil.

Dipastikan Indra, Organisasi yang memayungi LSM dan Organisasi Kemasyaratan (Ormas) di Inhil ini akan segera memintakan klarifikasi atas maksud lontaran kalimat yang dinilainya tidak hanya melukai UNISI tetapi termasuk juga dunia pendidikan di Inhil. Tandasnya. (dro)