ANAMBAS – Operasi penenggalaman kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia dimulai. Dalam waktu dua jam, TNI Angkatan Laut (AL) membuat karam tiga kapal di perairan Anambas, Kepualauan Riau.

Penenggelaman kapal dilakukan dalam dua tahap, yakni penembakan dan peledakan dengan dinamit. Pantauan Jawa Pos, sekitar pukul 10.00 penenggelaman dimulai di perairan Pulau Anambas, Riau.

Tiga kapal asing itu berposisi seja‎jar. Panjang kapal-kapal asing itu hampir sama, yaitu sekitar 80 meter. Lalu, sekitar 700 meter dari lokasi kapal asing, terdapat tiga kapal yang bertugas melaksanakan aksi penenggelaman. Yakni, KP Napoleon dan KP Ketipas milik kementerian kelautan dan perikanan (KKP), serta KM Bintang Laut milik Badan Koordinator Keamanan Laut (Bakorkamla).

Awalnya, ketiga kapal patroli itu menembaki kapal-kapal asing. Setelah itu, kapal dipasangi dinamit ‎dan diledakkan. Asap hitam membelah langit Anambas. Dalam waktu kurang dari dua jam, ketiga kapal sudah tenggelam.

Panglima Komando Armada Laut Kawasan Barat (Pangkoarmabar) TNI AL Laksamana Muda Widodo mengatakan, penenggelaman kapal dilakukan untuk menunjukkan ketegasan dari TNI‎. ”Yang jelas, targetnya tidak ada kapal asing yang mencuri lagi. Mereka harus jera, kalau tidak, kita akan tenggelamkan lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga memberikan instruksi menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan.

Terkait dengan metode penenggelaman yang menggunakan penembakan meriam dan peledakan dinamit, kata dia, hal itu ditujukan agar kapal lebih cepat tenggelam. ”Kalau hanya menggunakan peluru, maka penenggelaman bisa sangat lama. Bahkan, bisa seharian,” paparnya.

Saat penangkapan pada 2 November 2014, ketiga kapal diketahui membawa sekitar 2,1 ton ikan. Saat itu ada 33 anak buah kapal (ABK) yang diamankan. Rencananya, mereka akan dideportasi. Sementara untuk jumlah kerugiannya belum bisa ditaksir. ”Itu ketahuan saat kapal belum penuh ikan, baru setengah jalan,” jelasnya.

Wakil Bupati Anambas Abdul Haris menjelaskan, pencurian ikan di Anambas diakui memang sering terjadi. Pasalnya, Anambas merupakan lumbung ikan di Kepulauan Riau. ”Tidak ada musim ikan di sini. Sepanjang tahun selalu banyak,” terang Haris.

Pencurian ikan itu jelas membuat masyarakat merugi. Sebab, nelayan lokal hanya menggunakan pancing. Sedangkan pencuri ikan menggunakan pukat. ”Bahkan, nelayan Anambas kerap diserang nelayan asing. Caranya, dengan ditabrak kapal asing. Tapi, kebanyakan bisa menghindar,” katanya.

Dia berharap, penenggelaman kapal bisa terus dilakukan. Sehingga, masyarakat Anambas bisa mencari ikan dengan tenang tanpa gangguan dari kapal asing.(jpnn)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menenggelamkan kapal asing yang masuk ke laut di Indonesia secara ilegal.

“Menurut saya itu kan pendapat ya, itu biasa-biasa saja. Saya sih kalau Pak Jokowi melakukan itu (tembak kapal pelanggar perbatasan) saya mendukung,” kata Fadli dalam acara diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).

Menurut Fadli, dalam beberapa tahun terkahir tercatat beberapa kali kapal nelayan Indonesia yang melanggar wilayah perbatasan dibakar oleh pihak Malaysia.

Kebijakan penenggelaman itu, kata Fadli, disebut sebagai tindakan resiprokal atu saling balas. “Kalau kapal-kapal nelayan kita dibakar di Malaysia atau ditenggelamkan, ya kita juga bisa melakukan hal yang sama,” kata Fadli.

Dalam menerapkan kebijakan penenggelaman kapal tersebut, Fadli mengimbau pemerintah untuk meninjau norma atau hukum-hukum internasional yang berlaku.

Dia pun juga mendesak Jokowi untuk segera membuktikan kebijakan yang sempat mendapat respons negatif dari pihak Malaysia tersebut.

“Jadi sebenarnya pemerintah, Pak Jokowi gak usah terlalu banyak omong lah. Coba dilakukan saja dulu. Satu ditenggelamkan, enggak usah banyak-banyak,” kata Fadli.(sindonews)

JAKARTA — Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga bahan bakar minyak memicu pro dan kontra di masyarakat. Di tengah aksi unjuk rasa yang marak terjadi menolak kenaikan harga BBM, Jokowi memposting foto berisi dukungan atas kebijakannya di akun Facebook miliknya.

Foto yang dipajang di akun Facebook miliknya, menampilkan gambar anak-anak yang diduga berawal dari wilayah Indonesia Timur berdiri di depan bangunan yang terbuat dari papan dan ijuk. Dalam foto itu, terdapat caption bertuliskan:

“Kakak, jangan marah BBM naik, kami juga ingin punya sekolah bagus berdinding tembok berlantai keramik, kami juga ingin punya perpustakaan yang bukunya lengkap. Terimakasih atas ‘Dua Ribu’nya, kak 🙂“.

Foto itu diposting oleh Jokowi, pada Minggu (23/11) pagi. Presiden Joko Widodo pun menuliskan komentar dalam postingan itu, ia mengatakan bahwa gambar tersebut semakin membuatnya yakin jika pengalihan subsidi BBM merupakan langkah yang tepat.

“Gambar ini saya dapatkan dari Media Sosial yang beredar di tengah perdebatan BBM, saya belum tahu siapa pertama yang mengunggah, namun gambar ini bagi saya adalah gambaran yang paling tepat untuk penyesuaian harga BBM dan bagaimana mengalihkannya,” katanya.

Jokowi menjelaskan, bahwa Indonesia bukan lagi negara penghasil BBM. Sebab sudah tidak ada lagi sumber-sumber baru sumur minyak yang ditemukan, sementara cadangan minyak yang dimiliki Indonesia terus menipis.

“Sementara untuk memenuhi kebutuhan BBM kita harus membeli dari luar negeri, kebijakan subsidi BBM adalah warisan kebijakan “Politik Logistik” yang di satu sisi menciptakan harga-harga murah namun tidak produktif,” tulisnya.

Selain membuat tidak produktif, politik logistik menurut Jokowi juga membuat negara harus berhutang yang amat besar. Hutang yang besar akan membebani anggaran negara di kemudian hari, sehingga anggaran tidak leluasa ditanamkan ke dalam hal-hal yang produktif. Akibatnya anggaran negara habis untuk biaya belanja rutin dan membayar hutang baik bunga dan pokok hutang.

“Saya tidak ingin Indonesia terjebak dalam pola anggaran seperti itu. Keuangan kita harus berdaulat. Dengan keuangan yang berdaulat dan tidak terjebak hutang, kita bisa memperbaiki pendidikan anak-anak bangsa kita, memperbaiki kesehatan publik mulai dari Posyandu, Puskesmas sampai Rumah Sakit besar milik Negara,” tulisnya.

Jokowi menegaskan akan mengubah paradigma Politik Anggaran pada pemerintahannya, dimana sebagian besar kekayaan negara digunakan ke sektor-sektor produktif dan sektor pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan perhatian pada kesejahteraan keluarga.

“Memang kenaikan harga BBM akan menaikkan harga-harga sehingga daya beli masyarakat menurun, tapi ini pengorbanan kita, daripada negara berhutang, lebih baik negara ini mulai belajar menjalani politik-ekonomi Berdikari, dan ini dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

“Pendidikan murah, Kesehatan Murah, Transportasi Umum murah dan pelayanan publik yang serba cepat adalah tujuan bersama, bila ini terjadi maka perekonomian tumbuh cepat, rakyat bisa tambah sejahtera tapi ini proses, dan bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, kita harus sabar menjalani….” tulisnya.(republika)

detikriau.org – Presiden Soekarno dari Indonesia menempati urutan pertama sebagai pemimpin  terbaik di dunia dalam sejarah versi jajak pendapat theranking.com dengan 3217 point yang digelar dalam skup internasional.

Menyusul di tempat kedua adalah Barack Obama (654) , Vladimir Putin (526) , Joko Widodo (445) , Queen Elizabeth II (390), dan Ronald Reagen di urutan ke-6 dengan 385 poin.

Jajak pendapat ini dikutip detikriau.org dari Theranking.com pada Minggu 22 November 2014. Polling ini digulirkan sejak setahun silam hingga sekarang, menyangkut pemimpin negara dunia yang pernah atau sedang menjabat. Mau lihat perolehan jajak pendapat tersebut? Klik di sini !

JAKARTA–Pelaksanaan moratorium CPNS yang rencananya dilaksanakan tahun depan harus memperhatikan tiga aspek utama. Yaitu jumlah PNS, penyebaran, dan kualitas.

Menurut Mantan Wakil MenPAN-RB Eko Prasojo, dengan melakukan kajian tiga aspek tersebut moratorium semakin mudah dilaksanakan.

“Sebenarnya masalah aparatur di Indonesia itu ada di jumlah, penyebaran yang tidak merata, serta kualitas PNS yang variatif,” kata Eko kepada JPNN, Rabu (5/11).

Dari sisi jumlah, PNS di Indonesia jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunai. Namun jika dilihat kualitas, banyak PNS di Indonesia yang di bawah standar kompetensi. Sedangkan dari penyebaran, sangat tidak merata.

Di daerah perkotaan, saking menumpuknya pegawai, satu pekerjaan ditangani tiga sampai empat PNS. Sebaliknya di daerah terpencil, satu PNS mengerjakan lebih dari tiga pekerjaan.

“Nah ini dulu yang harus dibenahi. Kalau sudah diatur misalnya dengan peningkatan kompetensi PNS lewat diklat atau pelatihan, redistribusi pegawai atau mutasi pegawai antar instansi, baru kemudian bisa diketahui apakah PNS kita berlebih atau tidak,” tutur pria bergelar profesor itu.

Kalau ternyata PNS kita berlebih, namun untuk jabatan tertentu kurang misalnya guru dan tenaga kesehatan, mau tidak mau harus rekrutmen baru lagi. Sedangkan bagi PNS yang di bawah standar kompetensi, suka atau tidak suka mesti dilakukan pensiun dini.

“Jadi meski ada rekrutmen untuk guru dan tenaga kesehatan, tidak akan membuat jumlah PNS membengkak karena diimbangi dengan adanya pensiun dini bagi PNS yang di bawah standar kompetensi. Namun untuk melakukan pensiun dini harus hati-hati, harus ada standar baku untuk mengukur standar kompetensi PNS-nya,” paparnya.(jpnn)

JAKARTA – Sejumlah pengamat dan tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia siang tadi menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK segera memeriksa menteri di Kabinet Kerja yang baru sepekan dilantik, karena diduga mendapat tanda merah atau kuning dalam hal rekam jejak di kasus korupsi.

“Ini semacam pertanggung-jawaban KPK karena sebelumnya KPK menyebutkan bahwa ada nama-nama yang ditandai dalam kabinet dengan tanda merah, tanda kuning, tetapi sampai sekarang tidak ditindaklanjut,” kata salah satu perwakilan dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Ray Rangkuti di KPK, Jakarta, Senin (3/11).

Dalam kesempatan itu, Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia juga menyerahkan sejumlah nama yang dianggap perlu ditelusuri oleh KPK. Karyono Wibowo, perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia lainnya, menyatakan bahwa mereka menyerahkan nama menteri dan pihak legislatif ke KPK.

Ada enam menteri di Kabinet Kerja yang dianggap perlu ditelusuri rekam jejaknya. Mereka adalah adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

Sedangkan dari pihak legislatif, nama yang perlu segera ditelusuri KPK adalah Ketua Setya Novanto dan Ketua MPR Zulkifli Hasan. “Berangkat dari beberapa data yang dilacak teman-teman, bermasalah, pernah diperiksa KPK, dan punya masalah hukum,” kata Karyono menjelaskan alasan mereka menyerahkan nama-nama itu ke KPK.

Perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia lainnya, Chalid Muhammad juga meminta KPK agar memprioritaskan penelusuran terhadap menteri dan pimpinan DPR yang telah disebut terindikasi korupsi. Menurut Chalid, jika bisa diprioritaskan maka bisa meminimalisir terjadi korupsi.

“Kalau ini bisa diprioritaskan maka dampaknya akan sangat besar untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi di kemudian hari,” tandasnya.(jpnn)