TEMBILAHAN (detikriau.org) – Satu unit mobil jenis Toyota Terios bernomor polisi BH 1601 HM dikerumuni banyak orang. Bagaimana tidak, 2 roda mobil milik seorang pria itu tampak terperosok ke dalam got di jalan Akasia Tembilahan, tepatnya didepan Kantor Bupati Inhil, Kamis (27/8/2015) sekitar pukul 12.15 WIB.

Menurut penuturan salah satu saksi, Radi kepada awak media, kendaraan roda empat itu secara tiba-tiba menuju ke tepi badan jalan dan langsung masuk ke dalam got. “Saya pun kaget, kok mobil itu langsung masuk ke dalam got,” katanya.

Sementara itu, dihadapan keramaian, si pengemudi mobil mengaku bahwa saat itu ia sedang mencari Handphone yang sedang jatuh dari tangannya. Disaat itulah ia hilang kendali dalam mengendarai kendaraan tersebut.

Padahal sebelumnya, Sat Lantas Polres Inhil tak henti-hentinya mengingatkan agar fokus dalam mengendarai kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

“Selalu kita ingatkan kepada pengendara, persiapkan diri ketika ingin mengemudi dan tetap fokus,” sebut Kasat Lantas, AKP Ahmad Salmi, belum lama ini. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait masih terus berupaya semaksimal mungkin untuk segera mencairkan honor RT dan RW, yang sudah selama 6 bulan ini belum dibayarkan.

Menurut Bupati Inhil, HM Wardan, honor RT dan RW yang ada di wilayah kelurahan termasuk ke dalam anggaran yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan yang besarannya sudah ditandatangani dan siap disalurkan.

Sedangkan untuk RT dan RW yang ada di desa, diakui orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini masih terkendala administrasi dan harus dibuat terlebih dahulu peraturannya, yakni melalui RAPBDes.

“Jadi untuk desa ini, kalau kita paksakan membayar, maka akan melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku,” tutur Bupati Wardan kepada sejumlah awak media di kediaman dinasnya, Jalan Kesehatan Tembilahan, belum lama ini.

Belum dibayarnya honor RT dan RW ini juga diakui oleh Lurah Seberang Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan, H Marba’i. Dijelaskannya, yang menjadi kendala belum disalurkannya honor RT dan RW tersebut, dikarenakan belum cairnya dana kelurahan sejak awal tahun 2015 lalu.

Tidak cairnya dana kelurahan ini juga membuat berbagai program di kelurahan menjadi terlambat, khususnya kegiatan-kegiatan yang bergantung menggunakan dana tersebut .

“Kita juga bingung, sudah kita datangi BPMPD dan Bagian Keuangan tapi belum ada kejelasannya, karena menurut mereka tidak ada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk dana kelurahan,” terang Marba’i saat berbincang kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Adapun beberapa kegiatan yang terkendala akibat tidak kunjung cairnya dana kelurahan tersebut diantaranya honor atau gaji RT dan RW, Kader Posyandu, PAUD, Satpol PP, termasuk pembayaran honor Magrib Mengaji dan TP PKK. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kelangsungan masa depan sebuah daerah atau bangsa akan sangat bergantung pada keberadaan generasi muda yang tangguh dan berkualitas. Dimana, hal itu dapat ditempa dan diwujudkan dengan berbagai proses, seperti salah satunya melalui bidang pendidikan.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi faktor penting dan prioritas utama yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), disamping upaya peningkatan bidang-bidang lainnya.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Dani M Nursalam, peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melakukan evaluasi terhadap seluruh program pendidikan yang telah dicanangkan dan dijalankan oleh pihak terkait.

“Jadi, Ujian Nasional (UN) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya ini merupakan salah satu momen bagi pemda, untuk melakukan evaluasi terhadap bidang pendidikan dalam satu tahun berjalan,” tutur Dani kepada sejumlah awak media usai meninjau pelaksanaan UN hari pertama bersama Bupati Inhil, HM Wardan di beberapa sekolah di Kecamatan Tembilahan Hulu, kemarin.

Hasil yang didapat dari evaluasi tersebut, lanjut Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, nantinya akan menjadi bahan dalam upaya perbaikan bidang pendidikan ke depan, guna mendukung serta mewujudkan pembangunan dan kemajuan daerah.

“Kita di DPRD tentunya akan melihat sejauh mana hasil yang bisa dicapai setelah UN ini. Hal itu penting bagi kita, untuk menyusun langkah dan kebijakan terkait dunia pendidikan di Negeri Seribu Parit ini,” tambahnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu, jumlah siswa SMA sederajat yang mengikuti UN tahun 2015 di Kabupaten Inhil berjumlah sebanyak 6.658 siswa.

6.658 peserta UN ini terbagi kepada 4 bagian, yakni untuk siswa SMA Negeri dan Swasta sebanyak 3.110, SMK Negeri dan Swasta sebanyak 1.128 siswa, MA Negeri dan Swasta sebanyak 2.053 serta peserta ujian paket C sebanyak 367. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengingatkan desa-desa penerima dana Program Desa Maju Inhil Jaya, untuk menuntaskan seluruh program pembangunan yang telah direncanakan.

Apalagi, sesuai dengan ketentuan besaran kucuran dana kepada masing-masing desa didasarkan kepada tipologi Desa. Dimana, Desa Swadaya mendapat dana sebesar Rp 350 juta, Desa Swakarya Rp 500 juta, Desa Swasembada Rp 750 juta dan Desa Mandiri sebesar Rp 1,2 milyar pertahun.

“Masing-masing desa harus mampu menuntaskan seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan dengan baik. Kalau tidak, tahun depan terpaksa kami evaluasi,” tutur Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil, H Yulizal, kemarin.

Dijelaskan Yulizal, lahirnya Program Desa Maji Inhil Jaya (DMIJ) ini merupakan implikasi dari visi dan misi kepala daerah, yang menginginkan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan merata hingga ke tingkat paling bawah.

Oleh karena itu, lanjut mantan Kabag Keuangan Setwan Kabupaten Inhil ini, tidak mampunya desa untuk mengelola dana DMIJ akan berdampak dan berakibat fatal bagi pembangunan daerah. Pasalnya, selain diberikan sanksi administrasi, pengelola dana tersebut juga bisa terjerat kasus hukum.

“Jadi, setiap desa harus mampu memanfaatkan dana ini dengan baik dan maksimal, serta tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.(adi/adv pemkab inhil)