TEMBILAHAN, detikriau.org – Lembaga Komunitas Peduli Hukum (LKPH) Inhil menyayangkan beredarnya rumor bernuansa politis yang berkembang di tengah masyarakat bahkan di lingkungan aparatur pemerintahan yang ada di Kabupaten Inhil yang terkesan mendiskreditkan LKPH dengan mendikotomikan antara Bupati Inhil HM Wardan dengan mantan Bupati Inhil H Indra Muchlis Adnan.

Menurut Wakil Ketua LKPH Inhil Abd Rahman As, SH, dirinya merasa heran dan bahkan risih dengan beredarnya rumor dan isu yang tak sehat tersebut. Nuansa politis yang mempertentangkan antara dua tokoh sentral di Inhil, HM Wardan dan H Indra M Adnan itu selain merugikan masyarakat juga dinilai dapat mengganggu gerakan pembangunan di Indragiri Hilir.

“Ini persepsi yang salah. LKPH bukan sebuah organisasi bermuatan politik,” Tegas Rahman yang saat itu didampingi Divisi Pembelaan Organisasi, Asmail Khairi,SH dan Divisi Humas Nelly Wenny Susanty,SH,MH, usai melakukan rapat organisasi, Senin (14/2/2016) di Tembilahan.

Dikotonomi itu diterangkan Rahman dirasakan saat teman-teman aktivis LKPH Inhil menggelar acara Deklarasi dan Dialog serta Diskusi Ilmiah tentang Pekat. Rahman mengaku banyak mendengar komentar dan pernyataan dari orang-orang yang ia kenal, baik dari kalangan masyarakat bahkan dari kalangan aparatur pemerintah yang mempertentangkan kedua tokoh itu, dengan argumen bahwa acara LKPH diasumsikan sebagai sebuah organisasi yang dimotori Indra Muchlis sehingga tidak dihadiri pejabat, terutama anggota Forkopimda, sehingga mereka yang tidak pro dengan Indra Muchlis tidak bersedia hadir, betapapun urgennya acara itu untuk kepentingan masyarakat luas.

“Jadi saya kira ini sudah tidak sehat. Ada rasa dendam lama, atau mungkin sakit hati, ketidaksukaan, sehingga LKPH jadi dilibat-libatkan dalam ranah politik. Sekali lagi saya tegaskan, LKPH bukan organisasi politik. Gara-gara diasumsikan milik Indra Muchlis Adnan atau organisasinya Indra Muchlis, acara LKPH tak dihadiri pejabat, termasuk anggota Forkopimda. Kesannya jadi begitu. Ini saya pastikan salah besar karena asumsi itu sangat keliru dan informasi itu pasti tidak valid dan tidak up to date,’’ ujar Rahman.

Menurut aktivis hukum Inhil ini, Indra Muchlis diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina LKPH semata dikarenakan kapasitas dan kapabilitasnya sangat tepat dan memadai, karena Indra adalah seorang akademisi di UNISI. Selain Dosen, Indra adalah Doktor dibidang Hukum.

“Itu pertimbangan kita. Kita butuh ilmunya dibidang hukum karena organisasi kita memang bergerak dibidang hukum. Saya kira itu sangat tepat dan relevan sekali. Apalagi para sarjana hukum yang ada di  LKPH umumnya alumni UNISI dan juga civitas akademika UNISI,’’ ujar mantan Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum UNISI ini. (dro/*)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyatakan bahwa pendidikan tentang nilai-nilai keagamaan sangat penting ditanamkan sejak dini kepada masyarakat terutama generasi muda.

Pernyataan tersebut disampaikan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini, dalam upaya mencegah dan mengantisipasi pengaruh buruk dari luar yang dapat merusak moral serta aqidah generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa dan daerah di masa mendatang.

Menurut Bupati Wardan, untuk menangkal bahaya ISIS dan Radikalisme di Negeri Seribu Parit ini, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberikan pendidikan keagamaan yang baik dan benar kepada masyarakat.

“Pendidikan keagamaan yang diberikan sejak dini, tentunya akan mampu menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang saat ini sudah menggerogoti generasi muda kita,” kata Bupati Wardan saat diwawancarai sejumlah awak media usai menghadiri tabligh akbar di halaman Mapolres, Jalan Gajah Mada Tembilahan, kemarin.

Oleh karena itu, lanjut Bupati Inhil yang dikenal agamis ini, selain menerapkan program Gerakan Masyarakat Maghrib (Gemmar) Mengaji, dirinya akan menambah program-program lain di bidang keagamaan, yang tentunya bisa menambah ilmu dan wawasan masyarakat tentang agama Islam.

“Ini semua, dalam rangka mewujudkan Inhil sebagai negeri yang aman, damai dan harmonis,” imbuhnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengaku bahwa dirinya sering mendapatkan SMS “miring”, yang berisi tentang berbagai kritikan terhadap sejumlah program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil saat ini.

Hal itu diungkapkan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini dalam sambutannya saat membuka pelatihan peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa (Kades) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Program DMIJ tahun anggaran 2015, yang digelar di aula salah satu Hotel di Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Bupati, berbagai SMS “miring” yang diterima selama ini, akan dijadikan sebagai masukan bagi dirinya untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap seluruh program dan kebijakannya selama memimpin daerah, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat.

“Setiap apa yang kita lakukan, tidak semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta sesuai dengan apa yang direncanakan,” tutur Bupati.

Oleh karena itu, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, sangat dibutuhkan masukan dan koreksi dari berbagai pihak guna memperoleh keberhasilan dan kesuksesan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program pembangunan ke depan.

“Ketika kita melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan tulus dan ikhlas, insya Allah akan dibalas oleh Allah SWT dengan hasil yang baik pula. Jadi, jangan pernah putus asa dan menyerah, teruslah berjuang dan saling memberikan dukungan dalam bekeja,” imbuhnya. (adi/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan kembali melontarkan ancaman untuk memberikan sanksi tindakan tegas. Kali ini, peringatan itu ditujukan kepada 3 Satuan Kerja (Satker) dilingkungan Pemkab Inhil.

Ke Tiga Satker (Dinas Pendidikan, Dinas Pertambangan dan Energi serta Bagian Perlengkapan Setdakab Inhil. Red) dinilai Bupati sangat lamban. Hingga batas waktu yang telah ditargetkan ketiganya belum menyelesaikan tender lelang.

“Seharusnya bulan Agustus kemarin sudah selesai. Ketiga Satker tersebut telah menandatangi fakta integritas untuk segera menuntaskan kewajibannya,” Sampaikan Bupati kepada sejumlah awak media usai memimpin rapat evaluasi yang dihadiri seluruh kepala SKPD dan camat se-Inhil di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Kamis (10/9/2015).

Fakta integritas tersebut menurut Bupati berisi ancaman sanksi tegas sesuai aturan jika tugas yang diembankan tetap tidak terlaksana dengan baik.

“Jika tidak menyelesaikan, maka saya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan tentang kedisiplinan,” Tutupnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan memimpin apel pembukaan kegiatan Jambore Tim Penggerak PKK Kabupaten Inhil di lapangan Gadjah Mada Tembilahan, Ahad (6/9/2015).

Apel tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan, sejumlah camat dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil serta dipadati sejumlah ibu PKK dari 20 Kecamatan.

“Kegiatan ini sangat bagus sekali dan tentunya Pemkab sangat mensuport, karena dalam Jambore itu banyak kegiatan-kegiatan positif di dalamnya. Terlebih kegiatan ini dapat meningkatkan silaturrahmi antara kader PKK se-Inhil,” kata Wardan.

Disampaikan Bupati, berdasarkan informasi bahwa mulai saat ini Jambore tersebut sudah sangat jarang digelar pada tingkat Provinsi, begitu juga ditingkat Kabupaten dan kota di Riau.

Lain halnya dengan Inhil, diakui Wardan semangat para ibu-ibu PKK menggelar Jambore itu sangat antusias. Semoga saja katanya kedepan Kabupaten Inhil dapat menyukseskan 10 program PKK secara optimal.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan saat dikonfirmasi mengatakan, kalau pelaksanaan Jambore ini merupakan tajaan yang kedua kalinya setelah tahun lalu.

“Jambori ini diikuti oleh pengurus PKK Inhil, ketua PKK Kecamatan, ketua PKK Desa dan Kelurahan se- Kabupaten Inhil dengan jumlah 346 peserta. Sedangkan kegiatan-kegiatannya akan dilaksanakan di gedung wanita dan LAM-R Tembilahan,” kata Zulaikhah. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan diminta agar mengevaluasi dan menekankan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Inhil.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Irawan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Bambang, adanya rumor negatif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terhadap kinerja ULP Kabupaten Inhil, hendaknya bisa disikapi secara cepat oleh Pemerintah Daerah (Pemda), seperti dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

“Evaluasi terhadap profesionalisme di ULP ini harus dilakukan, guna menjaga kreadibilitasnya di mata masyarakat,” tutur Bambang.

Menanggapi hal itu, Bupati Wardan menyatakan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja ULP Kabupaten Inhil, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing kelompok kerja (pokja).

“Kita juga berencana menambah anggota baru, dengan harapan ULP dapat bekerja lebih maksimal, serta sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.(adi/adv)