Jakarta – Wakil Ketua MPR Hidayar Nur Wahid (HNW) hadir dalam aksi Reuni 212. Hidayat menegaskan Reuni 212 tidaklah membahayakan NKRI, tapi menguatkan.

“Tokoh-tokoh lintas agama bahkan difabel juga hadir. Mereka sekali lagi menegaskan bahwa di umat Islam itu bagian dari Indonesia tak terpisahkan dari Indonesia, jumlah mereka bisa sangat besar. Mereka memperjuangkan demokrasi, keadilan dengan cara cara dibenarkan, dan mereka tetap dengan NKRI,” tutur HNW di area Reuni 212, Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2108) seperti dilansir dari detikcom.

“Oleh karenanya, tidak benar kalau ini membahayakan NKRI, ini justru menguatkan NKRI, menghormati Bhinneka Tunggal Ika dan terjadi di 212,” imbuhnya.

HNW juga menyinggung mengenai banyaknya umat Islam yang hadir di Reuni 212 namun datang dengan tertib dan damai.

“Mengedepankan prinsip-prinsip penghormatan terhadap sesama bahkan kali ini nonmuslim pun hadir dalam jumlah yang sangat memadai,” ujar HNW.

HNW: kawan-kawan 212 punya sikap politik, bebas dukung siap

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut peserta Reuni 212 sudah punya sikap politik sendiri. Hanya saja dia tidak bisa memastikan siapa yang didukung massa 212 di Pilpres 2018.

“Pada hakekatnya memang kawan-kawan di 212 dari dulu mempunyai sikap politik. Dulu sikap politiknya mereka mendukung Pak Anies Baswedan, sekarang mereka punya sikap politik yang bebas mendukung siapa,” ujar HNW di area Reuni 212, Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2108).

HNW menjelaskan, tak ada larangan apabila massa 212 ingin mendukung Prabowo selaku calon presiden. Begitu pun jika ingin mendukung yang lain. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menegaskan, kehadiran Prabowo di Reuni 212 bukan untuk meminta dukungan.

“Kalau mereka mendukung Pak Prabowo ya itu adalah hak mereka untuk memberikan dukungan. Yang jelas Pak Prabowo nggak kampanye dan tidak menyampaikan permintaan untuk didukung dan beliau hadir karena diminta untuk memberikan sambutan, dan beliau datang karena diundang panitia,” jelasnya.

HNW berharap, Reuni 212 hari ini bisa berjalan lebih tertib dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai ada sesuatu masalah yang bisa ‘digoreng’ oleh pihak lain.

“Tertib, damai, bersih dan nggak ada masalah yang kemudian bisa menjadi sesuatu yang digoreng oleh siapapun,” tutur politisi PKS ini. Seperti diketahui, PKS merupakan salah satu parpol yang mendukung Prabowo untuk Pilpres 2019.

sumber: detikcom     Editor: Faisal

Jakarta – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengklaim pengesahan RUU Pilkada dengan mekanisme pemilihan lewat DPRD merupakan kemenangan rakyat. Pilkada lewat DPRD justru akan memperkecil peluang penyimpangan pelaksaan pemilihan.

“Kami yakin ini kemenangan demokasi untuk rakyat. Tragedi seperti kemarin (25/9) Gubernur Riau (Annas Maamun) ditangkap tangan KPK lagi-lagi hasil Pilkada langsung,” kata Hidayat di Gedung DPR, Jumat (26/9/2014).

Karena itu diyakini Pilkada melalui DPRD akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang punya integritas lebih baik dibanding hasil pemilihan langsung. “Kami ingin pemimpin bermartabat, melalui koreksi Pilkada ini salah satunya melalui DPRD,” sambungnya.

Masyarakat menurut Hidayat tak perlu khawatir dengan sistem Pilkada via DPRD. Sebab DPR telah menyiapkan UU yang dilengkapi pasal-pasal aturan mengenai pelaksanaan Pilkada.

“Kami buat pasal koreksi, misal dipastikan seluruh mekanisme dijauhkan dari money politics. Jika terjadi maka kandidat didiskualifkasi, anggota DPRD dipecat, dipidanakan,” jelasnya.

Melalui lobi politik panjang dan drama kericuhan anggota dewan, Paripurna mengesahkan RUU Pilkada opsi pemilihan lewat DPRD dengan jumlah suara hasil voting sebanyak 226 anggota.

Sementara di kubu berseberangan, jumlah suara anggota dewan pro Pilkada langsung kalah telak meski mendapat dukungan tambahan dari 11 anggota Fraksi Golkar dan 6 anggota Demokrat.(detiknews)