Tembilahan (detikriau.org) – Realisasi APBD Inhil tahun anggaran 2014 yang hanya mencapai 79 persen dengan sisa anggaran mencapai Rp 529 miliar lebih, berpotensi akan kembali berulang pada Tahun Anggara 2015. Kondisi yang menjadi dasar utama kejengkelan DPRD Inhil dinilai disebabkan rendahnya tingkat kinerja aparatur pemerintah.

Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Edi Harianto Sindrang mengusulkan agar Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk segera mundur dari jabatan yang telah diamanahkan pimpinan kepadanya.

“Jika memang tidak mampu melakukan pekerjaannya, lebih baik mengundurkan diri saja dan diganti dengan yang lebih baik, demi percepatan pembangunan Inhil,” Sampaikan Edi saat membacakan hasil pembahasan Banggar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 dalam Rapat Paripurna kedelapan masa persidangan II tahun sidang 2015, Senin (31/8/2015) malam kemarin.

Selain persoalan itu, Edi juga menyinggung tentang lemahnya pengelolaan aset daerah.

“Pengelolaan aset merupakan poin penting yang perlu menjadi perhatian, apalagi hal ini juga menjadi titik lemah Inhil dalam kaca mata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini, namun aneh kondisi itu tidak pernah dirubah,” terangnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas semua kekhilafan dan berjanji akan dilakukan perubahan ke depannya.

“Apa yang disampaikan ini akan kita jadikan sebagai dorongan dan motivasi dalam proses perbaikan ke depan dan terima kasih atas semua kerjasamanya,” imbuhnya.

Rapat yang digelar diruang paripurna Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung Ketua DPRD, Dani M Nursalam didampingi dua Wakil Ketua DPRD, Ferryandi dan Syahruddin, serta dihadiri Bupati, HM Wardan, Unsur Forkopimda, Plt Sekda, sejumlah pejabat eselon dan 31 Anggota DPRD Inhil. (Adi/Adv)

Selatpanjang (detikriau.org) – Maksimalkan hasil pemutakhiran data pemilih, Pengawasan Pemilu Lapangan (PPL) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Mitra PPL ditingkat desa/kelurahan fokus melaksanakan pengawasan dalam gelaran Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Hanafi baru-baaru ini, pada tahapan pemutakhiran data pemilih, Panwaslu dan PPL akan fokuskan pengawasan pada pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) sesuai peraturan Pilkada.

Tugas pengawas harus secara tegas mencegah dan menindak kemungkinan pelanggaran prosedur dan proses pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

“Paling tidak kita inginkan agar semua proses tahapan dalam Pilkada akan berjalan sesuai dengan juklak dan juknis yang ada sehingga proses Pilkada yang demokratis, jujur dan adil dapat tercapai, tanpa di coreng dengan penyimpangan-penyimpangan didalamnya,” harap Hanafi. (eko)

SELATPANJANG (detikriau.org) – Hasil Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PPP Kabupaten Kepulauan Meranti yang digelar Sabtu (11/7) dan Ahad (12/7) memutuskan untuk mengusulkan dua paket bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Meranti 9 Desember 2015 mendatang. Dua pasangan calon yang bakal diusulkan ke DPP PPP melalui DPW PPP Riau adalah pasangan Irwan Nasir-Said Hasim dan Masrul Kasmi-Tengku Nazlah.

“Rapim bersama Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) 9 Kecamatan di Meranti diputuskan dua paket ini akan kita bawa ke pusat,” Sebut Ketua DPW PPP Provinsi Riau, Azis Zaenal, usai Rapim, di Hotel Grand Meranti, Ahad (12/7) kemaren.

“Disini kita (DPW PPP Riau, red) tidak mengintervensi. Siapapun yang di usulkan oleh DPD PPP Meranti itulah yang kita ajukan ke DPP,” tambahnya.

Aziz juga mengatakan, dari usulan DPD PPP tersebut, poin yang harus dilihat dan dinilai adalah popularitas, elektabilitas dan aksetabilitas dan pendanaan serta pasangan dan kontribusinya. “Dari 4 menjadi 2. Ini cukup banyak pertimbangan yang mendasar. Apalagi melihat peluang pada 9 Desember mendatang, kita tidak mau kecolongan dan kita sangat berhati-hati sekali dalam menghadapi pertarungan ini. Artinya kita menginginkan kondusif dan berjalan dengan kaidah-kaidah yang sopan,” sebutnya lagi.

Terhadap usulan ini nantinya, lanjut Aziz, DPP akan mengeluarkan rekomondasi khusus yang menentukan hasil final terhadap satu orang kandidat atau satu calon. “Restu DPP tersebut diharapkan dapat secepatnya, paling lambat satu minggu sebelum pendaftaran yang dijadwalkan pada 26 Juli 2015 mendatang. Jadi dalam satu dua hari lebaran saya harapkan itu sudah putus,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Meranti, Dedi Putra Shi, menyebutkan, usulan dua pasang calon dukungan PPP pada kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada Pilkada Kepulauan Meranti 9 Desember mendatang adalah hasil akhir dari demokrasi internal DPD Meranti dan DPK Meranti di 9 Kecamatan se Meranti.

“Kita sepakat untuk mengusulkan dua paket pasang calon ini ke pusat untuk mengikuti pertarungan pada Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti 9 Desember mendatang,” sebut pria yang akrab di sapa Depra ini. (eko)

“Ini 4 Cara Umum-kan Hasil UN Saran MPI”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Masyarakat Peduli Inhil (MPI) meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil untuk lebih tegas memberi himbauan, terlebih larangan pada pelajar yang merayakan kelulusan dengan cara konvoi.

“Karena merayakan kelulusan dengan cara konvoi itu merupakan prilaku tak terpuji, sebab pelajar itu melakukan coret-coret seragam dan memenuhi badan jalan dengan sepeda motornya,” nilai salah satu aktivis MPI, Oyonk Maldini.

Untuk itu, MPI memberi saran kepada Disdik Inhil untuk menerima 4 pilihan pada mekanisme pengumuman hasil kelulusan UN. Yang pertama, hasil kelulusan dikirim melalui kurir. Kedua, diumumkan secara online. Ketiga, dikirim melalui pos. Dan terakhir, yang keempat dengan cara memanggil orang tua untuk menerima hasil kelulusan.

Yang terpenting kata Oyonk, cara yang dilakukan tidak mengundang siswa ke Sekolah. Apalagi dalam waktu dekat ini, akan ada pengumuman hasil UN tingkat SMP se-derajat. Tentu jumlah siswanya lebih banyak dibanding tingkat SMA.

“Kalau banyak, bisa jadi konvoi yang dilakukan akan lebih mengganggu ketertiban dan bahkan, tidak mustahil terjadi tawuran,” tandasnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) juga diharapkan oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam juga tidak akan berpengaruh pada program penyelamatan kebun kelapa masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menggelar diskusi bersama perwakilan mahasiswa, di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakan Dani, program penyelamatan kebun kelapa masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama Pemkab Inhil. Pasalnya, sekitar 70 persen lebih masyarakat di Negeri Seribu Parit ini berprofesi sebagai petani, yang menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan kelapa.

“Walaupun DBH kita berkurang, program penyelamatan kebun kelapa masyarakat jangan sampai dipangkas dari usulan kita semula, seperti pembangunan tanggul sepanjang 400 km,” tutur Dani.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, ke depan pihaknya akan terus mendorong pemda untuk lebih maju, sehingga tidak hanya berkutat pada permasalahan tanggul dan trio tata air saja, tetapi sudah masuk pada peningkatan kualitas dan hasil perkebunan kelapa.

“Kondisi perkebunan kelapa masyarakat yang semakin kritis saat ini harus menjadi prioritas utama penyelesaiannya oleh seluruh pihak terkait, khususnya Pemkab Inhil selaku pelaksana dan pengambil kebijakan,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh rekanan atau kontraktor yang ingin melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk melengkapi berbagai peralatan yang akan digunakan untuk melaksanakan perkerjaan pembangunan.

Langkah tersebut dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan.

Anggota Komisi III DPRD Inhil, Zulbahri mengatakan, peralatan yang lengkap adalah faktor pendukung paling penting yang harus dimiliki..

“Saya tidak mau rekanan itu dalam melaksanakan pekerjaannya ternyata peralatan banyak yang tidak punya,” tutur Zulbahri, belum lama ini.

Dijelaskan, memiliki peralatan yang lengkap merupakan kewajiban bagi rekanan, karena itu adalah konsekuensi yang harus dipenuhi jika memang ingin tetap eksis sebagai kontraktor.

“Kontraktor jangan menyalahkan Pemkab saja bahwa ULP dan segalanya bermasalah, namun kontraktor harus sadar, selama ini peralatan yang mereka miliki belum lengkap,” terangnya.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Inhil ini meminta, baik Pemkab maupun rekanan untuk kedepannya lebih memperbaiki kinerja masing- masing, karena menurutnya APBD Inhil adalah hak yang harus dirasakan oleh masyarakat Inhil pula, jangan sampai karena kesalahan salah satu pihak masyarakat tidak dapat menikmati pembangunan sebagimana semestinya.

“Contohlah yang diluaran sana, mereka lebih profesional dalam bekerja. Jadi, ke depan saya harapkan hasil dari pembangunan harus lebih berkualitas lagi,” pungkasnya.(adi)