Tembilahan (detikriau.org) – Meski harga BBM belum naik, saat ini sejumlah kebutuhan pokok sudah melonjak tajam. Kondisi seperti ini tentunya akan semakin memberatkan masyarakat.

Pengakuan salah seorang pemilik toko jalan Bahruddin Jusuf Kecamatan Tembilahan mengaku, dalam seminggu belakangan ini, harga jual beras ditokonya mengalami kenaikan sekitar 20 persen dari harga biasanya termasuk berbagai barangan dagangan lainya. Ia menyebutkan kenaikan ini sebagai antisipasi rencana kenaikan BBM oleh pemerintah.

“dari pemasok harga beli kita juga sudah meningkat. Jualnya pastinya juga akan mengikuti. Kita kini belum bisa memprediksi berapa kenaikan rilnya setelah perubahan harga BBM nantinya. ” sampaikannya kepada detikriau.org, minggu (16/11/2014)

Kenaikan harga kebutuhan masyarakat ini hampir terjadi pada semua komoditas. Kondisi seperti ini banyak mendapatkan keluhan masyarakat. Ironisnya kenaikan BBM di dalam Negri terjadi saat harga minyak dunia mengalami penurunan tajam.

Hingga penutupan perdagangan akhir pekan ini, Jumat (14/11/2014) harga minyak mentah acuan WTI spot berada di level US$ 75,82 per barel, sehari sebelumnya sempat meenyentuh level US$ 74,21 per barel. Level tersebut terendah selama kurang lebih empat tahun terakhir. Harga minyak mentah sempat berada di level US$ 71,24 pada 24 Agustus 2010.

Di satu sisi, sejumlah pengamat menyebutkan perubahan harga BBM tidak tergantung harga minyak mentah dunia karena itu akan berarti mengikuti mekanisme pasar. Namun di sisi lain, faktanya sejak era pemerintahan Megawati, perubahaan (kenaikan) harga minyak mintah dunia memicu perubahan harga BBM bersubsidi.

Pada era Megawati, ketika harga minyak mentah dunia menyentuh level US$ 32,68, BBM bersubsidi pun ikuti naik, premium naik Rp 100 dari Rp 1.450 menjadi Rp 1.550 per liter dan solar naik Rp 250 menjadi Rp 1.150 per liter. Pada 2003, ketika minyak mentah dunia menyentuh level tertinggi US$ 37,96, premium ikut naik Rp 260 menjadi Rp 1.810 per liter dan solar menjadi Rp 1.890 per liter atau naik Rp 740.

Memasuki era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SB) – Jusuf Kalla (JK), kenaikan harga BBM bersubsidi lebih lagi. Selama tiga kali kenaikan BBM subsidi pada era tersebut, mencapai hingga 300 persen. Pada Maret 2005, ketika minyak mentah dunia menyentuh level US$ 56,8 per barel, kenaikan BBM bersubsidi premium sebesar RP 590 menjadi Rp 2.400 per barel dan solar naik Rp 210 menjadi Rp 2.100 per liter.

Selang delapan bulan berikutnya, tepatnya Oktober 2005, premium naik tajam Rp 2.100 menjadi Rp 4.500 per liter dan solar naik Rp 2.200 menjadi Rp 4.300 per liter. Saat itu harga minyak mentah kembali menyentuh level tertinggi di harga US$ 69,91 per barel.

Kenaikan ketiga kalinya pada era SBY-JK, terjadi pada 2008, di mana kala itu harga minyak menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah ke harga US$ 145,31 per barel. Pemerintah pun menaikkan BBM bersubsidi premium naik Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter sedangkan solar naik Rp 1.200 menjadi Rp 5.500.

Pada periode keduanya Presiden SBY yang didampingi wapres Boediono pada periode 2009-2012 kembali menurunkan harga BBM bersubsidi premium kembali ke level Rp 4.500 dan solar pun kembali ke level Rp 4.500 per liter. Saat itu harga minyak mentah dunia berangsur turun dan menyentuh level tertinggi pada periode tersebut di harga US$ 113,39 per barel.

Lalu bagaimana harga minyak dunia 2014 ini setelah pergantian tampuk pimpinan nasional ke Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla? Minyak dunia sebetulnya meluncur tajam hingga menyentuh level terendah selama kurang lebih empat tahun terakhir dengan harga US$ 74.2 per barel pada perdagangan Kamis (13/11/2014).

Meski demikian Presiden Jokowi merencanakan akan menaikan harga BBM bersubsidi sekitar Rp 1.500 – Rp 3.000. Hal itu berarti harga BBM bersubsidi akan berada di kisaran Rp 8.000 – Rp 9.500 per liter. Pertanyaannya kenapa kenaikan harga BBM bersubsidi begitu drastis? Padahal Negara bisa meraup untung sekitar US$ 25 per barel, mengingat asumsi harga minyak mentah pada APBN-P 2014 mencapai US$ 106 per barel.

Namun sejumlah pengamat juga tetap berpendapat tingginya subsidi minyak diatas Rp 300 trilyun terlalu besar dan terlalu memberatkan APBN. Oleh karenanya subsidi BBM harus dipangkas. (dro)

JAKARTA-Direktur Eksekutif Energy Watch‎ Ferdinand Hutahaean menilai kenaikan harga subsidi Bahan Bakar Minyak  (BBM) sebagai pergeseran konsep Trisakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke neoliberalisme‎.

‎Padahal saat kempanyenya Jokowi menggadang-gadangkan konsep Trisakti dalam menyusun Anggaran Pendapat Belanja Negaranya (APBN). Hal itu disampaikan, Ferdinand saat menyampai pendapatnya pada acara diskusi Polemik Sindo Radio dengan teman Bola Panas BBM, Sabtu (15/11).

‎”Padahal pada saat kampanye kemarin yang konsepnya ekonomi kerakyatan. Jika menaikan harga BBM berarti dinahkodai oleh neolib,” katanya.

Dengan kenaikan harga BBM ini, menurut Ferdinand, Jokowi telah mendapatkan masukan dari orang-orang dekatnya yang memiliki pemikiran neolib sehingga subsidi BBM harus dinaikan.

“Menurut saya aneh ketika saya tidak tahu apakah Jokowi mengamanat mereka untuk duduk (penasehat). Tapi saya lihat bahwa orang yang menahkodai okonomi kerakyatan Trisakti ini orang neolib yang tentu hasilnya seprti sekarang kita diajak polemik dan ribur maslah kenaiak harga BBM,” ujarnya.

Agar wacana kenaikan BBM tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, Ferdinand meminta Jokowi menjelaskan berapa cost production BBM premium saat ini.

‎”Sekarang berani tidak pemerintah membuka Ini cost prodaction BBM premium itu berapa ‎berapa sebetulnya, ko kita mencari seperti mencari batu meteor dari langit yang tidak pernah jatuh ke bumi,” katanya.

Dengan tidak menjelaskan berapa cost prodaction BBM premium, Ferdinant menilai pemerintah tidak transparan.(republika)

“Tiga menteri di sektor ekonomi kabinet Jokowi disebut bermashab neo liberal”

JAKARTA – Rencana pemerintah menaikkan harga BBM paling lambat akhir tahun ini mulai menuai berbagai kritikan. Menariknya kritik paling pedas justru dilontarkan PDIP yang merupakan pengusung utama pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres lalu.

Ketua DPP PDIP Effendi Sombolon menegaskan rencana menaikkan harga BBM hanya keinginan wapres Jusuf Kalla (JK). Ia pun mengecam JK yang dinilainya sangat getol mau menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 alias dinaikkan Rp 3 ribu. ”Nafsu” menaikkan harga BBM itu dinilai Effendi berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan lebih kalem terhadap rencana itu.

”Kenapa sih nafsu bangat mau naikkan harga BBM – Kok begitu semangatnya menaikan harga komoditas sih? Gak melihat sikon (situasi dan kondisi), kan’baru seminggu dilantik, kenapa (JK) sudah bikin heboh. Saya gak tahu ada apa di balik ini, yang saya pertanyakan kenapa JK bernafsu sekali,” lontar Effendi di gedung DPR Jakarta, Selasa (4/11).

Devisit anggaran karena sebagian besar APBN dialihkan untuk subsidi BBM,menurut Effendi, akibat selama ini lalai dalam pengelolaan energi di negara ini. Akibatnya, pembenahan tata niaga tidak berjalan dengan baik.

”Jadi seharusnya dibenahi dulu tata kelola energi, lantas tata niaga dan distribusinya. Bukannya yang ditangani justru masalah program jaring pengaman sosialnya. Lebih baik gak usah ada saja pemerintahan Jokowi ini, mendingan lanjutkan saja SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) lagi,” papar Effendi gemas.

Ia pun mendukung penuh usulan ekonom Rizal Ramli yang menyarankan agar pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM, naun cukup mengatur kadar oktan di setiap jenis BBM.

”Sudah betul itu Rizal Ramli, oktannya saja yang disesuaikan. Oktan yang murah diberikan kepada yang murah, seperti bajaj, motor, angkot,” jelas Effendi yang juga Wakil Ketua DPR versi Koalisi Indonesia Hebat ini.

Effendi juga mengaku khawatir kalau rencana kenaikan harga BBM sedang ditunggangi kepentingan kaum neoliberal yang menyusup ke dalam Kabinet Kerja Jokowi. ”Kami’kan ingin fokus masalah (pengelolaan) energinya dulu, tapi kok energinya belum ditangani malah akhirnya liberal,” imbuhnya sengit.

Terang-terangan diungkap Effendi ada beberapa menteri di sektor ekonomi di kabinet Jokowi yang bermashab neo liberal, yang artinya bertolak belakang dengan doktrin Trisakti dari Bung Karno.

”Sekarang saya tanya, siapa Sudirman Said (Menteri ESDM) ? Siapa Rini Soemarno (Menteri BUMN) ? Siapa itu Sofyan Djalil (Menko Ekonomi)? Jadi wajar saja kalau harga BBM katanya mau naik, karena pengambil kebijakannya bukan dari ideologi Trisakti. Saya gak tahu siapa mereka,” tutur Effendi sengit.

Ditegaskannya pula, para menteri tersebut diduga kuat membawa garis liberal ekonomi. Padahal sejatinya arah politik ekonomi PDIP adalah Trisakti. Jadi seharusnya komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang salah satunya BBM itu dikuasai negara. ”Bukannya malah dilepas ke mekanisme pasar,” ujar anggota Komisi VI DPR ini.

Ia menambahkan, semestinya kenaikan harga BBM diikuti dengan sejumlah kebijakan strategis seperti membangun kilang minyak, memperbaiki jalur distribusi minyak, dan meningkatkan produksi minyak. ”Lah ini menterinya belum ngapa-ngapain, Petral saja belum dibubarkan, malah mau langsung naikin harga BBM,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wapres JK menegaskan bahwa kenaikan harga BBM dilakukan bulan ini juga, alasannya untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif. Ia menambahkan pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.(dro/jpnn)

JAKARTA – Hasil survey LSI menunjukkan sebanyak 73,17 % responden tidak menyetujui apabila joko widodo – jusuf kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) saat menjabat sebagai presiden dan wakil presiden nantinya. Maknanya, Jika kebijakan itu tetap dilakukan, Jokowi terancam akan kehilangan kepercayaan rakyat.

“Hanya 21,46% yang setuju harga BBM naik, sementara 5,37% lainnya tidak menjawab,” kata peneliti LSI Rully Akbar saat merilis hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014)

Kondisi ini, menurut Rully, mau tidak mau harus membuat Jokowi-JK putar otak untuk menyiasatinya. Di satu sisi, kenaikan BBM diperlukan karena anggaran untuk subsidi terus membengkak. Di sisi lain, menaikkan harga BBM untuk mengurangi anggaran subsidi justru bertentangan dengan keinginan publik.

“Kenaikan BBM ini kebijakannya akan langsung terasa ke rakyat,” ujar Rully.

Dari hasil observasi di lapangan, ada 4 hal yang dikhawatirkan masyarakat dari pemerintahan Jokowi-JK mendatang. “Yang pertama publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat.

Dalam visi misinya Jokowi-JK akan bergerak cepat dalam 100 hari pemerintahannya. Selain itu ada juga janji 5 kontrak politik yang diperluas menjadi 9 program nyata.

Ini sudah diiklankan di aneka koran nasional dan daerah,” kata Rully “Publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat di mana Jokowi-JK mengiklankan janji-janjinya di berbagai media massa yaitu akan menerbitkan tiga peraturan presiden untuk lebih memberdayakan wong cilik dan menumbuhkan ekonomi serta meratakan pertumbuhan, memberantas korupsi, dan melindungi bhineka tunggal ika tanpa adanya diskriminasi,” lanjut Rully.

Selain janji kampanye Jokowi-JK, Rully mengatakan, publik juga khawatir lantaran anggota DPR mendatang lebih banyak dari partai pengusung kubu lawan.

Dari hasil survei, sebanyak 46,50 persen publik yakin pemerintahan Jokowi-JK akan terhambat kebijakan di legislatif. “Seperti diketahui, mayoritas parlemen dikuasai koalisi Merah Putih.

Namun sebanyak 31,09 persen tidak yakin hal itu terjadi, sisanya 23,32 persen menjawab tidak tahu,” kata Rully. Adapun kekhawatiran yang ketiga adalah terkait persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai akan menjadi ujian besar dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan.

Dukungan besar masyarakat dalam pilpres lalu akan berbalik arah menjadi ancaman jika pasangan tersebut memutuskan kebijakan kenaikan harga BBM.

Survei ini dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Adapun metode yang dilakukan survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error  2,9 persen.(dro/kontan/voa-islam)