Tembilahan, detikriau.org – Masyarakat Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir akhirnya menyetujui tawaran untuk melakukan rehabilitasi atas kerusakan perkebunan kelapa mereka yang disebabkan serangan hama kumbang.

Kesepakatan ini diambil setelah dilakukannya mediasi antara masyarakat dengan PT Bumi Palma Lestari Persada (BPLP) oleh Pemkab Inhil di Aula lantai V Kantor Bupati Kabupaten Inhil, Tembilahan, Rabu (28/3/2018) kemaren.

“Kesepakatan ini dicapai setelah beberapa kali dilakukan proses mediasi. Alhamdulillah, mediasi hari ini menemukan titik temu antara kedua pihak yang bersengketa,” Syukuri Asisten III Setdakab Inhil, Afrizal

Diterangkan mantan Kepala BKD Inhil ini, berdasarkan hasil kajian Tim Ahli yang diterjunkan Pemkab Inhil kelapangan, terbukti bahwa mengganasnya serangan hama kumbang dilahan perkebunan masyarakat dipicu oleh pelaksanaan proses replanting perkebunan kelapa sawit milik perusahaan.

Dari hasil kesepakatan ini, ditambahkan Afrizal, pihak PT BPLP akan segera melakukan program rehabilitasi tanggul perkebunan. Program ini ditujukan untuk mengatasi meluapnya air sungai yang selama ini kerap menggenai lahan perkebunan masyarakat.

Untuk pohon kelapa milik masyarakat yang rusak, akan ditebang dan dimusnahkan agar juga tidak menjadi sarang berkembang biaknya hama kumbang dan kemudian diganti dan ditanamkan kembali dengan tanaman kelapa baru. Disamping bibit kelapa, pihak perusahaan juga akan memberikan bibit pohon pinang dan benih jagung.

“Program rehabilitasi berupa tanggul untuk mengatasi air sungai yang masuk juga bibit kelapa. Ada pula bibit pinang dan jagung yang akan dibantu serta ditanamkan oleh perusahaan.” rinci Afrizal

Afrizal menilai, hasil kesepakatan antara kedua pihak merupakan langkah terbaik mengatasi perselisihan. Pihak Pemerintah Kabupaten Inhil selaku tim mediasi, menurut Afrizal telah berhasil menangani perselisihan sebelum meluas./red/adv

“dari Rp 49 ribu perbatang naik menjadi Rp 100.000”

Tembilahan (detikriau.org) – Meski melalui perundingan yang cukup alot dengan Pemkab Inhil, PT Bumi Palma Lestari Persada (BPLP) akhirnya menyepakati untuk menaikkan nilai ganti kerugian perkebunan kelapa rakyat ditiga Kecamatan (Enok, Reteh dan Keritang-red) yang rusak akibat serangan hama kumbang.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Inhil, HM Wardan melalui Asisten II Setdakab Inhil, H Fauzan Hamid melalui selularnya, rabu (13/8/2014)

“Perusahaan sudah sepakat untuk menaikan uang pengganti Rp 100 rb perbatang. Sedangkan untuk masyarakat yang mengingkan lahannya ditanami kelapa sawit, perusahaan menawarkan pola kemitraan dengan kepemilikan lahan 100 persen,” Sampaikan Fauzan.

Dengan pola kemitraan yang ditawarkan, selama empat tahun sebelum kebun kelapa sawit berproduksi, warga juga diberikan kesempatan untuk ikut bekerja dan mendapatkan gaji dari perusahaan.

“Syaratnya PT BPLP hanya meminta setelah kebun warga berproduksi hasilnya harus dijual kepada perusahaan. Saya kira hal tersebut tidak masalah yang penting sesuai dengan harga pasar,” tambah fauzan

Keputusan ini menurut fauzan adalah kesepakatan final antara Pemkab Inhil dengan PT BPLP. Ia berharap masyarakat akan menerima. Namun jika warga tidak juga menerima, fauzan mempersilahkan untuk menempuhnya melalui jalur hukum.

Salah seorang Kuasa Hukum Petani tiga kecamatan, Zainuddin mengaku senang dengan adanya kesepakatan tersebut. Zainuddin mengaku puas dengan hasil kesepakatan yang menurutnya sesuai denga kerugian yang dialami warga selama ini.

Untuk diketahui, sebelumnya perusahaan hanya bersedia memberikan kompensasi ganti-rugi sebesar Rp 2,5 miliar bagi lebih kurang 51 ribu tanaman kelapa masyarakat sedangkan untuk tanama kelapa dalam yang rusak dan dilakukan penanaman kembali oleh perusahaan sampai berproduksi dengan tanaman kelapa sawit, disyaratkan biaya investasi pembangunan tanaman kelapa sawit ini ditanggung petani setelah tanaman menghasilkan,”katanya.

“yang jelas atas nama masyarakat kita menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemkab Inhil atas semua upaya yang telah dilakukan.” Tandasnya. (Ahmad Tarmizi)