TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bakal Calon Legislatif (Caleg) yang akan bertarung pada Pemilu Legislatif (Pileg) Kabupaten Inhil, 2014 mendatang, merasa terbebankan dengan pelaksanaan tes kesehatan jiwa yang di syaratkan oleh KPU. Berbeda dengan tes pada pileg periode sebelumnya, kali ini tes kesehatan kejiwaan yang harus dilakukan para celeg dipusatkan di Pekanbaru, Provinsi Riau.

“Kebijakan ini jelas sangat membebankan bakal calon, baik dari segi biaya maupun waktunya. Terutama baleg yang berasal dari daerah.” jelas Edi Gunawan salah seorang Bakal Calon yang juga akan kembali bertarung pada Pileg 2014 nanti.

Berdasarkan informasi yang diterima, untuk tes kejiwaan dikenai biaya Rp 400 ribu, bila dipekanbaru tentu para bakal calon juga harus mengeluarkan biaya tambahan seperti penginapan dan uang transportasi, karena tes ini tidak selesai dalam satu hari,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya berharap KPUD Inhil dapat memfasilitasi tes kejiwaan tersebut agar dapat dilakukan di Ibukota Kabupaten seperti pada Pileg sebelumnya.

“Dulu bisa dilakukan di Tembilahan, kita berharap kali ini juga demikian. Meski ini bukan wewenang KPUD namun kita berharap KPUD Inhil dapat mencarikan jalan keluarnya. mungkin dengan mendatangkan tim pemeriksa kesehatan kejiwaan langsung ketembilahan seperti periode 2004 dan 2009 lalu,” harapnya.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Aktifis Mayarakat Peduli Inhil, Zakiyun meminta kepada semua pihak terkait terutama DPRD Inhil untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek fisik secara lebih serius. Ia menduga banyak proyek tidak dikerjakan sesuai bestek terutama proyek fisik yang berada dipedesaan yang notabenenya jauh dari pengawasan.

Pernyataan ini disampaikannya melalui sambungan telepon selularnya, Jum’at (9/11). Menurutnya, bukan menjadi rahasia lagi beberapa pekerjaan yang baru beberapa bulan saja diselesaikan sudah kembali rusak.” Kita berharap DPRD Inhil untuk  lebih serius melakukan pengawasan akan hal ini. Tentunya sangat kita sayangkan, uang yang dikorbankan untuk memenuhi berbagai prasarana bagi masyarakat tidak dapat bermanfaat maksimal dikarenakan kualitas tidak sesuai dengan yang diharapkan,” Ujar Zakiyun.

Disamping itu ditambahkannya, pengawasan tentunya juga sangat diperlukan menimbang saat ini waktu pelaksanaan sudah sangat mepet. Jika tanpa pengawasan yang ketat, ia khawatir akan kembali banyak proyek yang tidak terselesaikan ataupun jika terselesaikan tetapi dengan kualitas yang minim dikarenakan pengerjaan dikejar waktu

“Sekali lagi saya berharap agar pelaksanaan proyek dapat lebih diawasi secara lebih ketat. Dengan pengawasan yang baik tentunya upaya main akal-akalan dari oknum nakal setidaknya akan dapat diminimalisir dan pengerjaan proyek yang tidak terselesaikan juga dapat diantisipasi sedini mungkin,” Harap Zakiyun.

Terkait persoalan ini, Anggota komisi III DPRD Inhil, Edy Gunawan menyatakan bahwa hingga saat ini pihak DPRD Inhil khususnya Komisi III tetap konsisten melakukan pengawasan. Untuk proyek ditingkat Desa sebagaian besar dilaksanakan melalui pendanaan PNPM dan dana Desa Mandiri. Untuk itu, menurut Edy Gunawan mekanisme pengawasan lebih kepada SKPD terkait dan keterlibatan masyarakat secara langsung.

“namun untuk pengerjaan proyek dilingkungan kota seperti kita sudah beberapa kali melakukan peninjauan. Secara umum tidak ada masalah walaupun ada beberapa catatan dan sudah kita sampaikan kepada Dinas terkait.” Jawab Edy Gunawan sambil menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan fisik terutama kualitas pekerjaan setiap pelaksanaan hearing Dewan  juga selalu mengingatkan. (dro/*0)
Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Komersialisasi Rumah Sakit Swasta oleh Oknum dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH)  semakin melupakan sisi kemanusiaan. Seorang pasien pemilik kartu askeskin juga dengan alasan peralatan medis RSUD PH yang tidak memadai dirujuk ke RSI. Diminta Dewan segera turun tangan agar masyarakat tidak terus dirugikan.

“Dokter bilang kalau mempergunakan peralatan RSUD PH sulit untuk memastikan penyakit yang keluarga saya derita. Kita dirujuk untuk melakukan perobatan ke RSI. Karena tidak ada pilihan kitapun tanpa pikir panjang menyetujui. Tapi setelah dirawat dan dilakukan diagnosa menggunakan peralatan medis di RSI, si dokter juga nyatanya tidak bisa memberikan jawaban pasti,” Tutur seorang keluarga pasien, Doni saat mengemukakan kekecewaannya kepada detikriau.org baru-baru ini di Tembilahan.

Masih menurut penuturan Doni yang juga menjabat Ketua salah satu RT di kota Tembilahan ini, kini keluarganya yang termasuk dalam keluarga ekonomi menengah kebawah yang berobatpun harus menggunakan askeskin ini jangankan sembuh malah harus pinjam kanan kiri untuk membayar tagihan biaya perobatan yang menurut ukurannya terbilang selangit.”Kalau komersialisai yang saya nilai sudah mengesampingkan rasa kemanusiaan ini  terus dibiarkan tentunya akan semakin banyak masyarakat yang dirugikan. Saya berharap, khususnya kepada Komisi IV DPRD Inhil untuk segera menyikapi hal ini.” Ungkap Doni dengan penuh harap.

Sebelumnya, Ketua LSM Gemilang Serumpun, Indra Gunawan ketika dikomfirmasi terkait persoalan ini, menuding para dokter yang bertugas di RSUD Puri Husada Tembilahan sudah menyalahi kode etik yang ada. Bagaimana tidak, sudah jelas mereka saat itu sedang bertugas di RSUD, tapi mereka mempromosikan RSI. Padahal untuk pasien yang melakukan konsultasi mampu ditangani di RSUD.

“Sangat tidak pantas apa yang dilakukan oleh tenaga medis seperti itu. Mereka saat itu sedang tugas untuk RSUD Puri Husada. Jadi kalau memang pasien yang berobat bisa ditangani, lakukan segera langkah medis kepada pasien, kenapa harus disuruh ke RS Indragiri segala,” ujar aktivis yang terkenal lantang tersebut.

Lain cerita kalau mereka sedang praktek dan  tidak di dalam jam dinas seperti itu. Tapi itupun meski di sampaikan terlebih dahulu kepada pasien apakah ingin di rawat di RSUD atau RS Indragiri. Karena pada kenyataannya dokter yang menangani di RSUD dan RS Indragiri, dokternya ya itu-itu juga.

“Sebagai tenaga dokter, mereka sudah terikat dengan sumpah. Jangan hanya mengedepankan sisi komersial tanpa memikirkan nasib masyarakat yang sedang dalam kesusahan seperti itu,” tukas Indra.

Direktur RSUD PH Tembilahan, dr Iriyanto SPD ketika dikonfirmasi terkait dengan peralatan medis RSUD PH, baru-baru ini  mengatakan bahwa saat ini peralatan medis  di RSUD PH cukup bagus  dan masih sangat layik untuk  dipergunakan.

“Kalau dibandingkan dengan alat USG yang ada di RS Indragiri punya kita memang masih kalah, tapi kondisinya masih sangat bagus. Tentunya masih bisa digunakan untuk mendiaknosa penyakit,” jawabnya

Sayangnya, Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Roni ketika coba dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya, sabtu (18/2) belum bersedia menjawab. (fsl)