TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri pelaksanaan kegiatan pesantren kilat di Mesjid Agung Al-Huda Tembilahan, Minggu (26/6/2017) kemarin.

Kegiatan tersebut ditaja oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Inhil bekerjasama dengan GOW, BKMT serta Pengurus Mesjid Al-Huda. Saat itu, Bupati didampingi sejumlah pejabat esselon di lingkungan Pemkab Inhil dan diikuti sejumlah anak panti asuhan.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan penghargaan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Sebab ia menilai pesantren kilat itu sangat positif, disamping menambah keimanan juga semakin terjalinnya tali silaturahmi.

Bahkan diharapkannya kedepan, kegiatan serupa itu tidak hanya terlaksana dibulan Ramadhan, melainkan juga berlangsung dibulan-bulan lainnya.

“Perhatian kepada anak-anak yatim tidak cukup hanya di perhatikan pada bulan Ramadhan, tetapi pada sebelas bulan kedepannya juga harus diperhatikan bagaimana kehidupan mereka tetap bisa belajar, terlebih di sekolah formal,” ungkap Wardan.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan mengatakan, kegiatan itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengisi hari-hari dalam bulan puasa dengan pengajian dan juga untuk tetap menjalin silaturahmi dengan ibu-ibu dan jamaah mesjid Al-huda./Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri Penyerahan Zakat Konsumtif  kepada Fakir Miskin oleh Bazda (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Inhil yang berlangsung di Kantor Bazda jalan M Boya Tembilahan, Jum’at (3/7/2015).

Kegiatan penyerahan pagi itu, juga tampak hadir oleh ketua Bazda Kabupaten Inhil H Syamsurizal Awie, beberapa Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil serta sejumlah masyarakat yang berhak menerima Zakat.

Bupati Wardan dalam sambutannya menekankan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Negeri Seribu Parit ini untuk dapat terus-menerus menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Inhil.

“Ini saya tekankan gunanya, disamping menjalankan kewajiban sebagai salah satu rukun Islam, tidak kalah pentingnya membantu sesama umat terkhusus bagi yang kurang mampu atau bagi masyarakat yang berhak menerima,” ujar Bupati.

Bahkan ia menjelaskan lebih lanjut, membayar zakat itu sama halnya dengan perintah melaksanakan ibadah Shalat. Untuk itu, setiap umat beraga Islam wajib mengeluarkan zakat, apalagi katanya bagi PNS yang memiliki pendapatan tetap setiap bulannya.

Berdasarkan laporan dari Bazda Inhil, dikatakan Bupati setiap tahunnya, PNS yang menyalurkan zakat melalui Bazda Inhil terus mengalami peningkatan. Dan ini sesuai dengan harapannya sebagai pemimpin daerah.

Berdalih, sebelum menyampaikan sambutan, Bupati terlebih dahulu menyerahkan penghargaan kepada perwakilan Dinas, Badan dan Instansi yang termasuk penyumbang Zakat Mal terbesar di Kabupaten Inhil yang disejalankan dengan penyerahan Zakat Mal atau Zakat harta oleh Bupati kepada perwakilan Fakir Miskin.

Adapun jumlah Fakir Miskin yang berhak menerima Zakat se-Kabupaten Inhil, menurut data yang dirangkum dari Bazda sebanyak 6.415 Orang Fakir Miskin. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan fakir miskin dan orang terlantar di Negeri Seribu Parit.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas terkait dengan adanya penemuan jenazah orang terlantar di Kota Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, fakir miskin dan orang terlantar wajib diperhatikan dan dipelihara oleh negara. Karena itu, jangan sampai keberadaan mereka dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian serius dari Pemkab Inhil.

“Ke depan, kita minta hal ini tidak terjadi lagi. Kalau masih ditemukan, Pemda harus bertanggung jawab karena telah mengabaikan dan melakukan pembiaran terhadap masyarakat,” tutur Sitas.

Dijelaskan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, Dinsos harus menyadari serta memahami dengan baik apa yang menjadi peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat.

Apalagi, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil tentunya Dinsos memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta turut bersama-sama mendukung dan mensukseskan program pemerintah.

Oleh karena itu lanjut Sitas, diharapkan kepada Kepala Dinsos dan jajarannya agar bisa melakukan pendataan fakir miskin dan orang terlantar ini secara tepat dan akurat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan guna memudahkan pemerintah dalam penyediaan pelayanan.

“Kemudian yang juga tak kalah pentingnya, Dinsos harus menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait lainnya seperti Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), dalam upaya memudahkan pelaksanaan berbagai program pemerintah,” imbuhnya.(adi/adv)