TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sukses atau tidaknya berbagai program pembangunan daerah, tentunya dinilai dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan, bukan hanya sebatas pada perencanaan dan wacana yang matang saja.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta tidak ketinggalan pula masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Seperti di pihak eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) selaku perencana dan pelaksana berbagai program pembangunan daerah, harus bersinergi dengan pihak legislatif, selaku pihak yang mempunyai wewenang dalam penganggaran dan pengawasan.

Dengan begitu, akan tercipta persamaan persepsi dalam rangka membangun dan memajukan daerah terutama Negeri Seribu Parit ini, menuju Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat.

Hal itulah yang selalu ditekankan oleh anggota Komisi III DPRD Inhil, Zulbahri. Diakuinya, hingga saat ini pihaknya terus memanggil dinas dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Inhil, guna mengetahui sejauhmana pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2015.

Apalagi, lanjut politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Inhil ini, seperti diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah disahkan pada Bulan November 2014 lalu.

“Jadi, jangan hanya DPRD saja yang menggesanya. Pemda juga harus menggenjot dan mengejar pelaksanaan kegiatannya, sehingga seluruh program pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan tuntas,” tutur Zulbahri.

Ditegaskan Zulbahri, pihaknya tidak ingin kejadian di tahun lalu terulang lagi di tahun ini. Dimana, cukup banyak program pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan para petani tidak terealisasi.

“Dengan pimpinan dan anggota DPRD yang baru ini, tentunya kita ingin menciptakan suasana yang baru pula, yang jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.(adi)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Ketua DPRD Inhil HM. Raus Walid S.Sos mendesak kepada pihak esksekutif untuk segera menyerahkan draf RAPBD-P untuk tahun anggaran 2012 kepada dewan. Karena menurutnya, sesuai dengan tahapan pebahasan keuangan daerah, meskinya saat ini RAPBD-P perubahan sudah mulai dibahas di DPRD.
“Sekali lagi kita meminta kepada pihak eksekutif untuk segera menyerahkan draf RAPBD-P sesegera mungkin, sehingga pembahasan yang dilakukan di dewan dapat berjalan maksimal dan kita tidak terburu oleh waktu,” ujar Ketua DPD Partai Partai Golkar Kabupaten Inhil tersebut.

Masih menurutnya, kita sudah terlalu sering terlambat membahas tahapan APBD.
“Khusus untuk RAPBD-P kita juga sudah mengingatkan apakah itu lewat lisan aupun surat resmi. Tapi hingga sekarang draf RAPBD-P belum juga diserahkan. Maka secara otomatis nantinya pembahasan RAPBD-P akan kembali molor,” tambahnya.

Ketika disinggung dengan agenda dewan lainnya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,menurut Raus, pada hari ini Banmus akan melakukan pembahasan.  Salah satu agenda utama yang dibahas oleh Banmus pada hari ini adalah menyusun jadwal kegiatan dalam rangka menyampaikan pokok-pokok pikiran dewan, terutama untuk pembahasan APBD tahun mendatang. (suf)