TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Inhil untuk dapat bekerja lebih keras, lebih baik, akutabel, terukur dan tepat waktu.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Edi Hariyanto Sindrang saat membacakan hasil keputusan Banggar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan, kalaulah coba mengintip dan merasakan perjalanan realisasi APBD tahun 2015 sampai dengan akhir bulan agustus kemarin, sesungguhnya belum juga mengambarkan harapan yang diinginkan.

“Seperti lelang proyek, hingga saat ini masih ada yang belum diumumkan pemenangnya. Kalaupun sudah ada, belum juga dikerjakan dan semua berjalan terasa lambat,” tutur Edi.

Ditambah lagi menurutnya rasa ketakutan sebahagian Kepala SKPD dalam memahami aturan yang ada, sehingga akhirnya berpikiran lebih baik cari aman, dari pada dikerjakan bermasalah lebih baik tidak dilaksanakan.

“Jika hal ini tidak dicarikan jalan keluarnya, maka tidak tertutup kemungkinan realisasi APBD tahun 2015 ini akan jauh di bawah realisasi APBD tahun 2014 lalu,” tambahnya.

Untuk itu, Banggar  DPRD Inhil sangat berharap dan bermohon kepada Pemda melalui Kepala Daerah, khususnya kepada SKPD agar dapat bekerja dengan baik dan maksimal.

“Jika sekiranya memang sudah tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang  diamanahkan oleh masyarakat, lebih baik mengundurkan diri untuk diganti,  dari pada keberadaanya ada, tetapi  tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” pungkasnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun saat ini belum terlihat perubahan yang begitu besar terhadap kondisi perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), namun komitmen Bupati Inhil dalam membangun perkelapaan di daerah tersebut disambut baik dan diberikan apresiasi yang sangat tinggi.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edi Hariyanto Sindrang saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (4/8/2015) malam.

Diakui Edi, dahulu dia termasuk salah satu orang yang gencar mengkritisi sejumlah kebijakan Bupati Wardan. Namun, setelah memahami apa yang menjadi tujuan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini, dia menyatakan sangat mendukung dan akan turut bersama-sama dalam mensukseskan berbagai program dan kebijakan, khususnya yang terkait dengan perkelapaan.

“Saya sangat bangga atas perhatian dan keinginan beliau (Bupati, red), untuk membangkitkan kondisi perkelapaan di Inhil yang saat ini sedang terpuruk,” tutur Edi.

Dicontohkan Edi, seperti kebijakan pembangunan tugu kelapa di Kabupaten Inhil, yang diharapkan menjadi salah satu ikon daerah, dalam upaya membangkitkan semangat seluruh aparatur dan masyarakat terhadap pentingnya keberadaan kelapa sebagai salah satu sumber penghasilan terbesar masyarakat.

“Saya lihat, cuma Bupati Inhil sekarang yang lebih peduli terhadap kondisi perkelapaan kita. Karena itu, marilah sama-sama kita dukung Beliau, khususnya dalam mensukseskan berbagai program pembangunan daerah,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Edi (50) pekerja buruh warga Jalan SMP 15 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Provinsi Jambi ditangkap Unit Opsenal Polres Indragiri Hilir (Inhil) karena terlibat penggelapan sepeda motor.

Pelaku ini dilaporkan ke polisi karena telah melakukan penggelapan sepeda motor milik M Zein warga Jalan Pelajar, Kecamatan Tembilahan Hulu pada 17 Maret 2014 lalu. Pelaku ditangkap saat akan menaiki bus untuk pulang ke kampung halaman di Jambi.

“Setelah mendapat laporan tentang kasus ini, petugas melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap pelaku penggelapan,” kata Kapolres Inhil AKBP Suwoyo SIK MSI melalui PAUR Humas Polres, Iptu Warno Akaman, Senin (4/5/2015).

Ditambahkan Paur Humas, saat ini pelaku menjalani serangkaian pemeriksaan oleh petugas atas tudahan yang disangkakan kepada dirinya.

“Selain pelaku, petugas juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi termasuk pelapor atas nama M Zein. Semua keterangan akan menjdi bukti dan dasar petugas dalam mengambil tindakan,” katanya. (mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil, H Edi Hariyanto Sindrang meminta kepada pemerintah setempat untuk mengawal dan memaksimalkan segala upaya agar pelaksanaan pekerjaan proyek di tahun 2015 mendatang tidak lagi molor dan akhirnya menjadi penyebab banyaknya pekerjaan pembangunan yang sudah diprogramkan untuk kepentingan masyarakat menjadi tidak mampu dituntaskan dengan baik sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Dikatakan politisi dari partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri Hilir ini, upaya untuk mempercepat pekerjaan ditahun mendatang itu sangat mungkin untuk dilakukan mengingat pengesahan APBD Inhil 2015 sudah tuntas sebelum berakhirnya tahun 2014.

“jika nantinya pekerjaan proyek bisa disegerakan, pastinya akan banyak waktu yang tersedia untuk menuntaskan seluruh program pembangunan yang sudah dianggarkan bagi kepentingan masyarakat. Jangan malah pengesahan cepat tetapi pekerjaan kembali molor akibat ketidakmampuan aparatur. Ini harus menjadi catatan,” Ujar Edi kepada detikriau.org diruang kerjanya gedung DPRD Inhil, Jl HR Subrantas Tembilahan kemaren

Ditambahkan oleh Wakil Ketua Komisi III ini, mengerjakan pembangunan tentunya dibutuhkan persiapan maksimal dan pastinya ketersediaan waktu yang mencukupi. Jika waktu yang tersedia sempit, pekerjaan yang akan dilakukan akan menjadi terburu-buru dan biasanya hasilnya pun tidak akan baik.

“Apa yang sudah kita lalui selama ini cukuplan menjadi pembelajaran dan jangan kedepannya kembali terulang. Kita berharap segala program yang sudah dianggarkan dapat terlaksana dengan baik dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.” Tandasnya. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir meminta kepada Pemerintah kabupaten Inhil untuk mendirikan bursa komodity perkebunan. Keberadaan badan ini dinilai akan sangat membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan petani.

Permintaan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, H Edi Harianto Sindrang melalui detikriau.org baru-baru-baru ini diruang kerjanya, gedung DPRD Inhil, Jl HR Subrantas Tembilahan. Rencana pendirian bursa komodity ini menurutnya dulu sudah pernah dibahas namun hingga saat ini belum jelas ditindaklanjuti.

“Periode DPRD Inhil sebelumnya, sekitar tahun 2012 yang lalu, wacana ini sudah masuk dalam pembahasan. Bahkan beberapa satker terkait sudah diundang ke DPRD Inhil untuk melakukan pembahasan bersama. Sayangnya hingga saat ini tindaklanjutnya belum jelas,” Ujar Edi

Dikatakan oleh politisi partai Golkar ini, jika bursa komodity bisa didirikan, setidaknya akan banyak memberikan kemudahan kepada kalangan petani. Mereka akan dengan mudah untuk mendapatkan informasi harga pasar hasil produksi perkebunan mereka seperti kelapa dalam, sawit dan pinang yang cukup banyak terdapat di Inhil.

“Dengan mengetahui harga pasar, petani tentu akan sulit untuk dibodoh-bodohi pihak-pihak pengusaha nakal. Mereka akan mendapatkan harga yang pantas dari hasil jerih payah mereka. Imbasnya, tentunya akan mempercepat upaya meningkatkan kesejahteraan petani,” Ditambahkan Edi

Di Bursa Komodity perkebunan itu juga ditambahkannya, pemerintah daerah juga dapat memberikan patokan ambang batas harga jual terendah hasil perkebunan rakyat. Bahkan pemerintah juga akan dapat memebantu mecarikan peluang pasar bagi petani.

“artinya melalui Bursa itu, pemerintah akan dapat banyak membantu petani. Dengan 80 persen sumber penghidupan masyarakat Inhil disektor perkebunan, jika sektor ini dapat dikelola dengan baik dan memberikan penghidupan yang baik kepada masyarakat, pastinya secara keseluruhan tingkat kemiskinan akan dapat dituntaskan.” Tandasnya.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Partai Golkar, Edi Harianto berharap agar pemerintah mengupayakan untuk menggesa penyelesaian pembangunan jembatan Enok. Tuntasnya pembangunan jembatan yang sudah teramat lama dinanti-nanti masyarakat ini dinilai akan mampu membuka isolasi daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Permintaan ini disampaikannya melalui detikriau.org saat ditemui di ruang Komisi II Gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan.

Mengingat besarnya dana yang dibutuhkan, Edi harianto menyarankan Pemerintah kabupaten juga mengupayakan untuk mendapatkan bantuan dana melalui APBD Provinsi dan Pusat.

“jika hanya mengandalkan kemampuan APBD Inhil, entah sampai kapan pembangunan jembatan ini akan rampung. Oleh karenanya perlu upaya untuk mendapatkan bantuan dana melalui APBD Provinsi dan APBN,” Harap Edi.

Sebelumnya, Kadis PU Inhil, Fauzar mengatakan bahwa tahun Anggaran 2014, Pemkab Inhil kembali menganggarkan dana sebesar Rp 15 M untuk melanjutkan pembangunan jembatan Enok.

Dengan segera selesainya pembangunan sarana tersebut, lanjut Fauzar, secara otomatis akan membuka isolasi daerah baik antar desa maupun kecamatan. Apalagi keberadaan Jembatan Enok, mampu menghubungkan beberapa kecamatan.

“tahun mendatang, insyaallah kita akan kembali angarakan dengan dana yang lebih besar.” Sampaikan Fauzar saat itu. (dro)