TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Keberadaan perusahaan harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan bisa hidup dan berkembang karena ditopang oleh adanya kelompok masyarakat.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi I DPRD Inhil HM Yusuf Said. Menurut politisi Golkar ini, sekuat apapun keuangan perusahaan jika tidak di topang dengan keberadaan lingkungan dan masyarakat maka secara otomatis perusahaan tersebut sulit untuk tetap eksis.

“Dua hal ini saling berkaitan. Perusahaan tidak akan maju apabila tidak ada masyarakat. Sebaliknya demikian pula, masyarakat juga memerlukan keberadaan perusahaan demi menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran,”kata Yusuf Said, kemaren di Tembilahan.

Maka itu, dia meminta peran pemerintah yang harus berpihak untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakat memiliki harapan. Kendati demikian, masyarakat harus bisa menjaga suasana aman sehingga terjadi ilkim usaha yang bagus.

Perusahaan, kata Yusuf Said bisa memberikan bantuan melalui kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan citra Perusahaan.

Lanjutnya, tanggung jawab Sosial Perusahaan yang sering disingkat dengan CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi atau kelompok, khususnya perusahaan yang memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

“CSR ini merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja dan keluarganya,” tukas Yusuf.

Meski demikian adanya, dikatakan Yusuf lagi, banyak konsumen yang mendorong adanya CSR, namun nyatanya banyak pula diantara mereka yang mengaku bahwa mereka tidak memahami apa yang menjadi perhatian CSR konsumen. Masalah itu adalah tugas semua pihak untuk memberikan sosialisasi.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Besaran Upah Minimum Kabupaten Inhil ditetapkan sebesar Rp. 1.492.000. UMK yang ditetapkan melalui SK Gubernur Riau ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 1.250.000.

“Alhamdulillah, UMK sudah ditetapkan melalui SK Gubernur. Artinya pada tahun 2013 ini seluruh perusahaan harus sudah menerapkan besaran upah tersebut,” Jawab Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transigrasi (Disnakertrans) Inhil, H Hafitsyah, melalui Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Hotman lewat sambungan telepon kemaren.

Sebelumnya, dalam pertemuan di ruang rapat Kantor Bupati Inhil November 2012 yang lalu, organisasi perwakilan buruh yang tergabung dalam SPSI Inhik mendesak agar UMK Tahun 2013 dinaikan sebesar 40 persen dari tahun sebelumnya (Rp. 1.750.000)

Walau tuntutan pekerja itu belum bisa terpenuhi sepenuhnya, penetapan UMK Inhil oleh Gubri ini menurutnya adalah sebuah keputusan win-win solution. Tentunya pihak perusahaan harus menjalankan demikian pula kaum buruh. diharapkan UMK tersebut bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mereka tidak merasa keberatan serta dunia usaha dapat berjalan dengan baik.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknisi hand pon.

Kepala Disnakertrans Inhil, H Hafitsyah, mengharapkan usai mendapatkan pendidikan, para peserta mampu menciptakan peluang dan lapangan kerja. Sebab, diklat itu merupakan program pihaknya antara lain bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), sehingga para pencari kerja (Pencaker) mampu mengimplemintasikanya.

“Dilat ini salah satu program kita dalam rangka menciptkan lapangan pekerjaan dan meminimalisir tingkat pengangguran khusunya di Inhil,” katanya Jumat (12/10)

Namun hal yang paling penting, lanjut Hafitsyah bagaimana nantinya perserta mampu mengimplemintasikan dilapangan. Sehingga, mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan secara berkelanjutan. Kegiatan yang direncanakan berlangsung selama 30 hari kalender tersebut diharapkan benar-benar memberikan kontribusi besar bagi calon pencaker.

“Setidaknya, mereka mampu berkarya dengan baik. Dan mempraktekkan transfer ilmu yang sudah didapat selama mengikuti pelatihan,”harap Hafitsyah.

Selain mengadakan diklat teknisi HP, pada tahun ini Disnakertrans juga menggelar diklat service sepeda motor. Dimana setelah itu, peserta akan diberikan alat perangkat kerja dan sertifikat yang nantinya mampu membawa mereka ke dunia usaha serta lapangan pekerjaan.(*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Bupati Inhil yang diwakili oleh Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan, H. Rudiyansah, membuka secara resmi Musyawarah Cabang VII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Indragiri Hilir, di Aula Hotel Telaga Puri, Tembilahan. Senin, (27/2).

Dalam acara ini turut hadir Ketua DPD Gapensi Provinsi Riau, Syarifudin MT, Ketua Gapensi Inhil, para Pengusaha Konstruksi serta beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Inhil.

Pada sambutannya yang dibacakan oleh staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, Rudiansyah, Bupati memberikan sambutan baik dengan diselenggarakannya Muscab VII Gapensi Inhil ini. Bupati berharap agar para Pengusaha kontruksi yang tergabung dalam Gapensi Inhil mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

“Saat sekarang ini, tantangan yang dihadapi dunia usaha tidak terkecuali di Inhil tentunya semakin berat. Untuk itu, diharapan pengusaha yang tergabung di dalam Gapensi untuk dapat meningkat kemampuan mereka sehingga tidak kalah dalam bersaing dan bisa menjadi tuan rumah di Negeri sendiri,” katanya.

Diakhir kata, Bupati juga mengharapkan agar Muscab ini menghasil sesuatu yang bermanfaat bagi Gapensi Inhil sendiri khususnya serta Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya.

Muscab Gapensi kali ini diagendakan untuk membentuk kepengurusan Gapensi Inhil masa bhakti 2012 – 2017. (suf)