Hearing Komisi III dan PDAM TI

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) mengelar rapat dengar pendapat atau hearing bersama management Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI) di Gedung DPRD Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (16/3/2015).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD, Iwan Taruna ini dihadiri Ketua DPRD, Dani M Nursalam, perwakilan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Inhil.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD, Iwan Taruna mempertanyakan apa solusi dari managemen PDAM TI, untuk mengatasi permasalahan ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat.

“Akhir-akhir ini, kita mendengar pelayanan dari PDAM TI kurang maksimal, sehingga dampaknya sangat dirasakan masyarakat, karena selain PLN mati, PDAM juga mati. Jadi, kita ingin mengetahui apa jalan keluarnya,” tutur Iwan Taruna.

Menjawab pertanyaan tersebut, Plt Direktur Utama PDAM, Abdul Muin yang baru menjabat 1 bulan ini mengakui bahwa pelayanan PDAM semakin menurun karena disamping permasalahan internal juga ada permasalahan dari luar, seperti kondisi pemadaman listrik PLN Rayon Tembilahan.

“Kita juga sangat bergantung dengan PLN. Jika PLN mati, maka otomatis distribusi air bersih dari PDAM ke pelanggan juga mati,” terang Abdul Muin.

Senada dengan itu, Kepala Bagian (Kabag) Produksi dan Distribusi PDAM TI, Kamusni menjelaskan bahwa sejak tahun 2010 lalu, PDAM TI sudah mengalami devisit, dikarenakan biaya produksi tidak balance dengan harga jual, ditambah lagi air yang diproduksi tidak ada penambahan kapasitas, yang ada hanya penggantian.

“Jadi, dari sisi produksi masih kurang ditambah lagi kebocoran watermeter kita masih tinggi, karena seharusnya dalam jangka waktu 5 tahun harus ada penggantian baru, hanya saja saat ini terkendala finansial,” tambahnya.

Melihat kondisi tersebut, Iwan Taruna menyatakan PDAM TI harus diselamatkan. Tidak hanya seperti yang dilakukan Pemkab Inhil selama ini, yaitu hanya membantu di bidang infrastruktur, sedangkan kebutuhan PDAM TI yang paling penting adalah di bidang produksi.

“Inti masalahnya di PDAM TI adalah besar pasak daripada tiang. Dimana, pendapatan tidak imbang dari pengeluaran yang sangat besar. Jadi, permasalahan yang harus segera diatasai adalah terkait produksi,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk segera menambah serta melengkapi peralatan dan tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Musa dan Tengku Sulung.

Usulan itu disampaikan oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam. Hal ini menurutnya dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan memaksimalkan keberadaan dua RSUD berplat merah tersebut.

Dikatakan Dani, Pemkab Inhil harus memberikan perhatian khusus bagi RSUD Raja Musa yang terletak di Guntung dan RSUD Tengku Sulung yang terletak di Pulau Kijang.

Pasalnya, keberadaan dua RSUD milik Pemerintah Daerah ini akan dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya bagi para pasien dari daerah setempat.

“Untuk tahun 2016 nanti, kita mengusulkan agar keberadaan RSUD Raja Musa dan Tengku Sulung dapat lebih diperhatikan oleh Pemda melalui dinas dan insansi terkait, sehingga masyarakat tidak perlu susah-susah lagi datang ke Tembilahan jika ingin berobat, karena disamping membutuhkan biaya yang cukup besar, juga memakan waktu dan jarak tempuh yang cukup jauh,” tutur Dani saat menyampaikan padangan pada Musrenbang RKPD, di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, kemarin.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil, Pemkab Inhil juga harus memprioritaskan program pembangunan di bidang infrastruktur dan perekonomian masyarakat di Negeri Seribu Parit, seperti penyelamatan perkebunan kelapa.

“Semua yang kita usulkan ini, sudah sejalan dengan visi dan misi yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk bidang lainnya, seperti pendidikan,” imbuhnya.(adi/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Penyakit kronis yang tak kunjung sembuh di tubuh  PLN Rayon Tembilahan semakin hari semakin menimbulkan keluhan masyarakat. Sebagai pemasok daya tunggal bagi kebutuhan listrik, membuat PLN terkesan kebal dengan keluh kesah pelanggannya. Meski terus  diteriaki, PLN tetap bungkam. Lucunya, Pemkab dan DPRD Inhil-pun juga terkesan pasrah.

Bukan baru tapi sudah terhitung berbulan-bulan, kinerja perusahaan milik Negara ini semakin mengecewakan. Pemadaman listrik kini sudah tidak lagi terjadwal. Dalam hitungan waktu 24 jam. Terputusnya pasokan listrik bahkan terjadi hingga berkali-kali. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat meminta harusnya ada sikap dan tindakan jelas dari pihak pemerintah daerah dan kalangan DPRD Inhil.

“Tidak cukup hanya himbauan dan saran. Pemkab dan DPRD Inhil harusnya ikut terlibat secara langsung agar persoalan seperti ini tidak semakin berlarut-larut dan  merugikan masyarakat,” Kritik aktivitis Inhil, Indra Gunawan.

Dinilai Indra, buruknya pelayanan listrik khususnya di Kota Tembilahan sebagai Ibukota Kabupaten Inhil pastinya akan menjadi preseden buruk. Bukan hanya bagi pihak PLN tetapi juga pemerintah daerah.

“Apapun alasannya dan bagaimanapun caranya selesaikan persoalan ini. Jangan banyak berkoar-koar untuk tingkatkan kesejahteraan rakyat jika persoalan listrik saja tidak mampu dituntaskan,” Kecam Indra

Diakui masyarakat. kerapnya terjadi pemadaman listrik semakin memperberat kondisi kehidupan mereka. “Setiap hari usaha kita tergantung pasokan llistrik. Jika listrik mati, suaha kamipun ikut terhenti. Sementara gaji karyawan harus kami bayar terus. Jika terus seperti ini. Lambat-laun usaha kami akan gulung tikar,” Ujar Iwan, salah seorang pengusaha Loundry di kota Tembilahan.

Ditambahkan Iwan, jika harus memenuhi kebutuhan listrik dengan pembangkit secara swadaya, beban biaya tentunya akan semakin meningkat. Ia juga sangat berharap agar kondisi seperti ini menjadi perhatian pemerintah.

“Kepada siapa lagi kami masyarakat bias mengadukan keluh kesah kami kalau bukan kepada  pemerintah.” Ujarnya juga. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna ke-II masa persidangan 1 tahun sidang 2015, dalam rangka penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Inhil, Senin (23/2/2015) malam.

Adapun yang menjadi prioritas dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Inhil diantaranya, pembangunan infrastruktur seperti jalan penghubungan di sejumlah daerah, yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Sedangkan dalam hal ekonomi adalah masalah penyelamatan kebun kelapa masyarakat yang saat ini cukup banyak yang terendam, mengakibatkan produksi menurun.

Selanjutnya, masalah pendidikan dan kesehatan juga masih menjadi prioritas utama agar segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, apakah itu secara kualitatif maupun kuantitatif, mutu, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Feriyandi didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Syahruddin ini, dihadiri oleh Bupati diwakili Asisten II Setda, H Fauzar, Unsur Forkopimda, serta sejumlah anggota DPRD dan Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Feriyandi dalam kata pembukanya mengatakan, pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh masing-masing komisi ini merupakan aspirasi masyarakat yang didapatkan melalui reses, kunjungan kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

“Diharapkan, pokok-pokok pikiran yang disapaikan ini dapat menjadi acuan untuk pembangunan daerah pada tahun 2016 mendatang,” tutur Ferriyandi.

Sementara itu, Asisten II Setda, Fauzar mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dalam perencanaan pembangunan Negeri Seribu Parit ke depan.

“Pembangunan fisik di Inhil memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga perlu jangka waktu yang cukup panjang untuk menuntaskannya, karena dengan berbagai keterbatasan yang ada saat ini, harus ada komitmen kita bersama,” katanya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir berharap adanya pengurangan DBH tidak akan berdampak pada sektor perkebunan dan pertanian. Terhambatnya penyelamatan sumber mata pencaharian terbesar masyarakat Inhil ini akan memberikan dampak sangat signifikan pada kesejahteraan masyarakat secara umum

Menurut Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi, apapun alasannya, ia berharap Bupati Inhil tetap berkomitmen menepati janji yang telah disampaikannya kepada masyarakat Inhil khususnya dalam upaya memperbaiki sektor pertanian secara luas.

“Tidak ada bahasa lain, komitmen Bupati sebagai pemimpin tertinggi di Kabupaten ini untuk perbaikan sektor pertanian harus ditepati kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Tegas Junaidi

Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Harianto Sindrang-pun berpendapat senada. Menurut pria kelahiran enok 45 tahun silam ini, program penyelamatan sektor perkebunan seperti pembuatan tanggul dan normalisasi parit merupakan program yang sudah tertunda pada tahun anggaran sebelumnya. Ia berharap tahun anggaran 2015 ini kejadian serupa tidak sampai berulang kembali.

“Kalau memang harus ada penundaan beberapa program disebabkan adanya pengurangan DBH, jangan sentuh sektor pertanian. Sektor ini berpengaruh besar pada kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan harus kita prioritaskan,” Pinta Sindrang

Untuk penundaan beberapa program lainnya akibat pengurangan DBH ini ia berharap agar dapat diakomodir pada anggaran perubahan.

“Kita sebagai DPRD pastinya akan berdiri tegak dibelakang pemerintah selama perjuangan kita senada untuk kepentingan masyarakat. Tapi kita akan berdiri berlawanan jika kondisi itu terjadi sebaliknya.” Ingatkan Sindrang. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dinilai tidak mampu bertindak secara tegas ketika kaum kapitalis merebut hak-hak rakyat dan merusak lingkungan, sehingga kehilangan marwahnya dihadapan para penjajah atau neokolonialisme.

Hal itu disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) Forum Aksi Mahasiswa Inhil (FAMI), Firman saat menggelar demonstrasi di Gedung DPRD, Kantor Bupati dan Kejaksaan Negeri Tembilahan, Rabu (18/2/2015).

Dikatakan, saat ini tanah Inhil telah dikuasai oleh perusahaan yang untuk memuluskan investasinya melakukan pembodohan-pembodohan terhadap masyarakat dan merusak lingkungan.

Belum lagi banyak perizinan-perizinan perkebunan yang dinilai terdapat indikasi melawan hukum dan aktivitas mereka telah mengabaikan kelestarian lingkungan, serta konflik antar perusahaan dan masyarakat terjadi dimana-mana dan telah menjatuhkan korban, seperti konflik di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, beberapa waktu lalu.

“Jadi, kami minta Pemkab Inhil secepatnya mengevaluasi seluruh perizinan perusahaan perkebunan dan HTI, serta mencabut izin perusahaan yang bermasalah dan terbukti merusak lingkungan,” tutur Firman.

Senada dengan itu, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said meminta Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Inhil  segera menyelesaikan evaluasi perizinan yang telah diberikan kepada seluruh perusahaan.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, harus diperjelas juga pola kemitraan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat setempat yang meliputi pembagian dan bentuk kerjasamanya.

“Jangan terjadi lagi seperti yang sudah-sudah, dimana masyarakat selalu berada diposisi yang terendah,” tegasnya.(adi)