TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengakui bahwa memang masih ada aparatur desa yang belum memiliki kemampuan, untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo saat membacakan tanggapan Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang usulan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Inhil para Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (6/5/2015) sore.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H Mariyanto, didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Sahruddin ini, dihadiri Wakil Bupati, H Rosman Malomo, serta diikuti 32 anggota DPRD dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Dikatakan Wabup, Pemkab Inhil dalam hal ini bertindak sebagai pembina berkewajiban untuk terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa melalui beberapa kegiatan dalam program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

Diantara kegiatan tersebut yakni melakukan peningkatan kapasitas aparatur Desa melalui kegiatan pelatihan pengelola keuangan Desa dan pelatihan sistem informasi Desa serta pelatihan pembuatan peta Desa secara partisipatif, dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan Desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa).

“Outputnya adanya dokumen RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa,” tutur Wabup.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas perangkat desa, akan dilakukan rencana pelatihan bagi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu bagi Sekretaris Desa PNS akan dilakukan di Baso Bukit Tinggi, sedangkan Sekdes non PNS akan dikelola pelatihannya oleh BPMPD bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Riau.

“Disisi lain, dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa dalam program DMIJ, maka dilakukan sistem manajemen masjid, agar masyarakat mengetahui dalam implentasi atau pengunaan dana program tersebut,” terangnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menggelar hearing atau rapat dengar pendapat bersama jajaran Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Rengat dan PLN Rayon Tembilahan, Selasa (5/5/2015).

Hearing yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Iwan Taruna didampingi para anggota, serta dihadiri Ketua DPRD, Dani M Nursalam, Wakil Ketua DPRD, Ferriyandi, Ketua Komisi II, Ahmad Junaidi, Sekretaris Komisi I, Muammar, perwakilan Distamben, LSM dan mahasiswa di Kabupaten Inhil.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III, Iwan Taruna menyatakan keheranannya, karena hingga saat ini kondisi dan permasalahan pemadaman listrik bergilir masih terus berlangsung di Kota Tembilahan dan sekitarnya.

“Belum lagi di waktu siang hari, yang pemadaman listriknya juga rutin terjadi. Ini yang saya tidak habis pikir dengan PLN sekarang,” tutur Iwan.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III, Edy Haryanto Sindrang. Dikatakan Edy, dirinya sangat malu dengan kondisi PLN Rayon Tembilahan. Apalagi, ketika pelaksanaan salah satu kegiatan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Riau tahun 2015 di Kabupaten Inhil kemarin, listrik PLN sempat mati mendadak, sehingga panitia terpaksa menggunakan pengeras suara dari mobil ambulance.

“Mau letak dimana muka kita selaku tuan rumah penyelenggara kegiatan itu. Dari dulu sampai sekarang, tak selesai-selesai juga masalah PLN ini,” kata Edy.

Oleh karena itu, Ketua DPRD, Dani M Nursalam meminta kepada pihak PLN, untuk segera mengambil langkah penyelesaian dan tidak main-main lagi, agar kejadian di Bima dan Tanjung Pinang, Provinsi Kepri tidak menjadi contoh bagi masyarakat di Negeri Seribu Parit.

“Seperti diketahui, tak lama lagi kita akan memasuki Bulan Ramadhan. Kalau kondisinya masih seperti ini juga, tentu akan menimbulkan keresahan dan hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat,” terang Dani.

Menanggapi penyampaian pimpinan dan anggota DPRD Inhil tersebut, perwakilan PLN Area Rengat Arip menjelaskan bahwa kondisi ini bukanlah kesengajaan, karena pihaknya terus berupaya melakukan yang terbaik, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Pada Bulan Puasa nanti, insya Allah tidak ada lagi pemadaman bergilir. Kalau pun ada, durasinya hanya ketika beban puncak saja, karena sejumlah mesin telah selesai diperbaiki,” tambah Kepala PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman.

Untuk diketahui, saat ini beban puncak di PLN Rayon Tembilahan adalah sebesar 13,1 MW, dengan daya terpasang sekitar 10,7 MW. Daya yang tersedia ini berasal dari mesin 3 Bintang sebesar 4 MW, 5 Golden sebesar 2 MW, MPI sebesar 1,8 MW dan mesin PLN sebesar 2,8 MW.(adi/adv)

“Fraksi Golkar Nilai Usulan Ranperda Terkesan Main-main”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2015 dan penetapan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Inhil tahun 2015, Selasa (5/5/2015).

Rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ferriyandi didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan para Wakil Ketua DPRD lainnya, serta dihadiri Wakil Bupati, H Rosman Malomo, sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan itu, Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil, Muammar mengusulkan agar pada salah satu Ranperda dibuat pasal yang jelas, untuk mengatur regulasi Perda pemberangkatan jema’ah haji, seperti menggunakan transportasi laut, serta melalui pelabuhan Tembilahan dan Guntung.

“Sedangkan 5 Ranperda lainnya, lebih baik disatukan, karena masih memiliki keterkaitan tentang desa,” tutur Muammar.

Sedangkan Jubir Fraksi Golongan Karya (Golkar) Inhil, HM Yusuf Said menilai bahwa dari sejumlah Ranperda yang telah diusulkan Pemkab Inhil, terlihat hanya merupakan dokumen asal jadi dan terkesan main-main, karena cukup banyak persyaratan yang belum dilengkapi.

Senada dengan itu, Jubir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Inhil, Surya Lesmana meminta agar Pemkab Inhil untuk mensosialisasikan Ranperda tersebut, sehingga masyarakat bisa lebih memahami apa manfaat yang mereka peroleh dari penerapan Perda ini nantinya.

“Ranperda yang diusulkan ini seharusnya melalui konsultasi dengan berbagai pihak terkait terlebih dahulu dan Pemkab Inhil melalui Satker harus aktif dalam pembahasannya, sehingga bisa mengetahui apa saja yang harus dilengkapi dalam pengusulannya,” tambah Jubir Frasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil, Malian Ghazali.

Sementara itu, Jubir Fraksi Partai Demokrat Inhil, Hasnawi mengapresiasi dan menyetujui 5 Ranperda yang telah diusulkan oleh Pemkab Inhil untuk dibahas di tingkat selanjutnya, dengan melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan terlebih dahulu.

“Sedangkan untuk Ranperda tentang Desa Adat, kita ingin mempertanyakan apakah betul di Inhil ini ada terdapat Desa Adat, karena setahu kami itu tidak ada,” terangnya.

Untuk dua fraksi lainnya, yakni Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK) dan Fraksi Nasdem Plus, juga menyatakan sangat menyambut baik Ranperda yang telah diusulkan oleh Pemkab Inhil, khususnya Ranperda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, karena menyangkut dengan kepentingan kaum muslimin dalam penyelenggaraan Rukun Islam.

Seperti diberitakan, 6 Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Inhil melalui Bupati HM Wardan pada rapat paripurna sebelumnya, yakni Ranperda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, Ranperda tentang Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), Ranperda tentang Desa Adat, Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, Ranperda tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).(adi/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan tinjau langsung pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat, Senin (4/5/2015).

Dalam Tinjauan langsung Bupati ini mendatangi dua Sekolah yakni SMP Negeri 1 Tembilahan di jalan Prof M Yamin dan SMP Muhammadiah di jalan Pendidikan Tembilahan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Inhil Feriyandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil Helmi D dan Kepala Bagian Humas Setdakab Inhil.

“Pantauan kita didua SMP ini terlihat lancar, bagus dan bahan keperluan UN juga cukup,” ungkap Wardan kepada sejumlah awak media di SMP Muhammadiah.

Ia mengharapkan, pelaksanaan UN ini dapat terlaksana dengan baik hingga akhir UN nanti. Selain itu, kepada wali murid diimbaunya untuk terus membimbing anaknya di rumah dengan sebaik-baiknya yang sedang mengikuti UN 2015 ini.

Sebab, mantan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini tidak menginginkan kekecewaan wali murid serta pelajar itu sendiri jika gagal pada pelaksanaan UN tahun ini. “Saya harap UN di Inhil tahun ini sukses 100 persen tanpa ada kekecewaan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Inhil, Helmi D menyampaikan ada 10.824 pelajar SLTP di Kabupaten Inhil yang mengikuti UN tahun 2015, mulai dari SMP, MTs dan paket B. Namun untuk paket B, dikatakannya ada mata UN tambahan yakni PKN.

“Kalau SMP dan MTs hanya ada 4 mata UN yaitu Bahasa Indonesia, Matematika Bahasa Inggris dan IPA,” urai Kadisdik Inhil.(mirwan/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hili (Inhil) untuk gencar mencari bantuan dana, baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maupun Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi kepada awak media di Tembilahan, belum lama ini. Menurut Junaidi, apabila hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, maka tidak akan cukup untuk menyelamatkan kondisi perkebunan kelapa milik masyarakat.

Apalagi seperti diketahui, sejak tahun 2012 hingga 2013 lalu, luas perkebunan kelapa masyarakat yang rusak akibat intrusi air laut sudah mencapai sekitar 94.424 hektar.

Adapun penyebab utama kerusakan kebun kelapa masyarakat ini, lanjut Junadi, dikarenakan buruknya sistem trio tata air, seperti tanggul mekanik, yang merupakan penghadang yang dapat menghambat masuknya air laut ke perkebunan kelapa.

“Jadi, jika kita hanya menonton saja hal ini terus terjadi, maka semakin hari buah kelapa itu akan semakin sedikit, dan akhirnya tinggal hikayat saja,” terangnya.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Gologan Karya (Golkar) Inhil ini menyatakan bahwa perbaikan kondisi perkebunan kelapa masyarakat di Negeri Seribu Parit sangat membutuhkan sokongan dana dari Pemprov dan Pemerintah Pusat.

“Meskipun setiap tahunnya kita tidak pernah lupa menganggarkan dana untuk penyelamatan kebun kelapa, namun melihat luasnya kerusakan perkebunan kelapa di sini, tentu dana yang tersedia tidak akan cukup. Jadi, harus ada dana tambahan dari pihak lainnya, karena mengingat upaya penyelamatan ini harus dilakukan secepatnya,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pimpinan beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Peningkatan Kapasitas, yang digelar di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (24/3/2015).

Kegiatan yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau ini, menghadirkan fasilitator dari perwakilan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dosen Unri.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Inhil, Fauzan Hamid mengatakan, Bimtek ini menyangkut dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

“Ini merupakan orientasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Inhil untuk lebih memahami tentang Ranperda dan LKPJ,” tutur Fauzan.

Setelah pelaksanaan Bimtek tersebut selesai, lanjut mantan Asisten II Setdakab Inhil ini, juga akan diadakan dua Bimtek lainnya, yang rencananya dilaksanakan setelah masa sidang 2 dan 3.

“Ini Bimtek yang kedua, sebelumnya pada November 2014 lalu sudah ada Bimtek pertama. Kita rencanakan tahun 2015 ini ada 3 kali Bimtek, yang dilaksanakan setiap 1 kali masa persidangan,” terangnya.(adi/adv)