TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk memberikan pembinaan terhadap para rekanan dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungannya.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah SKPD terkait, guna membahas tentang progres kegiatan dan pembangunan tahun 2015, di ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebranas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Yusuf, pembinaan ini sangat penting dilakukan guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya hambatan dan kesalahan, baik dalam proses lelang di ULP maupun saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Dengan pembinaan ini, diharapkan tidak ada lagi kontraktor yang tidak mengerti, bahkan sampai menyewa jasa dari pihak lain, untuk mengurus kelengkapan dokumen administrasi dan persyaratan lelang di ULP,” tutur Yusuf.

Apalagi, lanjut Yusuf, saat ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak rekanan untuk bisa memasuki proses lelang di ULP dinilai sangat rumit.

“Selain menyulitkan pihak rekanan, ini juga berimbas pada rendahnya penyerapan progres fisik APBD Inhil tahun 2015,” tambahnya.

Dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, apabila persyaratan lelang terlalu dipaksakan, maka akan menimbulkan korban, seperti yang terjadi pada pengerjaan fisik jembatan di Kecamatan Enok.

“ULP mintanya harus ada ISO, tapi pelaksanaan di lapangan tidak begitu, sehingga menjadi persoalan bagi pihak rekanan, karena adanya temuan oleh aparat hukum,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun saat ini Bulan Ramadhan telah berakhir, tetapi hendaknya segala amal ibadah dan kebaikan selama bulan puasa dapat terus terjaga sampai di bulan-bulan lainnya, sehingga menjadikan kita sebagai insan yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam saat diwawancarai sejumlah awak media di sela-sela kegiatan Open House, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1436 H di rumah dinasnya, Jalan Swarna Bumi Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Dani, selain sebagai momentum untuk meningkatkan silaturrahmi dan saling bermaafan, lebaran juga merupakan wadah introspeksi diri, khususnya dalam upaya memperbanyak amal ibadah di luar Bulan Ramadhan.

“Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa kemarin diterima oleh Allah SWT,” tutur Dani.

Selanjutnya, dengan telah berakhirnya BulanRamadhan, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil berharap, ada jiwa sosial yang terbangun dalam setiap diri umat muslim.

”Ini semua dimaksukan untuk menyatukan kita semua, dalam upaya membangun dan memajukan Negeri Seribu Parit ke depan,” terangnya.

Tampak hadir saat itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil, masyarakat Kabupaten Inhil, khususnya Kota Tembilahan dan sekitarnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Memasuki hari ke-25 puasa Bulan Ramadhan 1436 H, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar silaturrahmi dan buka puasa bersama keluarga besarnya, Sabtu (11/7/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dihadiri Ketua DPRD, Dani M Nursalam, Wakil Ketua DPRD Ferryandi dan Syahruddin, Wakil Bupati, H Rosman Malomo, Dandim 0314, Letkol Inf Jarot Suprihanto, Kapolres, AKBP Hadi Wicaksono, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, M Nur, beberapa anggota DPRD, Sekwan beserta jajaran, serta sejumlah pejabat eselon dan elemen masyarakat Kabupaten Inhil.

Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam dalam sambutannya mengatakan, kegiatan buka puasa bersama ini menjadi media atau wadah, dalam upaya meningkatkan dan mempererat jalinan silaturrahmi, baik antara kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta masyarakat Inhil.

“Karena kegiatan seperti ini sudah lama tidak diadakan, maka saat ini baru dapat digelar kembali,” tutur Dani.

Selanjutnya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini menekankan, pentingnya membangun kebersamaan yang baik antara seluruk pihak, guna membangun dan memajukan Negeri Seribu Parit di masa mendatang.

“Karena itu, marilah kita bergandengan tangan dan bersama-sama dalam membangun dan memajukan daerah ini,” imbuhnya.

Menjelang waktu berbuka puasa, diisi dengan tausiyah Ramadhan, yang disampaikan oleh Ustadz Suhaidi. Dalam tausiyahnya, Ustadz Suhaidi yang juga merupakan Ketua KPU Inhil ini, menyampaikan berbagai hal dan manfaat puasa bagi umat muslim. 9adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali mengagendakan pertemuan atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait pada Senin (13/7/2015) mendatang, guna membahas permasalahan yang sedang terjadi antara kelompok tani (poktan) di Kecamatan Kempas dengan PT Agro Sarimas Indonesia (ASI).

Adapun pihak-pihak yang akan dipanggil tersebut, yakni perwakilan poktan di Kempas, Koperasi Cipta Harapan, PT ASI dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil.

Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam mengatakan, pemanggilan kembali ini bertujuan, untuk mendengarkan ekspose dari PT ASI tentang pola kemitraan dan bagi hasil yang selama ini telah terjalin antara perusahaan dan petani.

“Karena pada RDP sebelumnya perwakilan PT ASI tidak ada yang datang, maka pada Senin (13/7/2015) malam kita akan memanggil kembali seluruh pihak terkait, guna mendengarkan ekspose tentang pola bagi hasil yang dikeluhkan petani setempat,” tutur Dani kepada sejumlah awak media di Tembilahan, Kamis (9/7/2015) kemarin.

Pada ekspose tersebut, lanjut Dani, Pemkab Inhil seharusnya sudah memiliki solusi, dalam upaya memecahkan permasalahan itu. Pasalnya, saat ini tidak bisa lagi jalan keluar yang diberikan hanya berbentuk angan-angan belaka, namun harus ada sebuah solusi yang cepat, tepat dan konkrit.

“Pada RDP Rabu (8/7/2015) malam lalu, kita sudah sampaikan supaya pemerintah membentuk tim teknis, yang bertugas melakukan pengkajian secara detil terhadap berapa sebenarnya besaran hutang yang dibebankan perusahaan kepada petani, sehingga ada angka acuan untuk para petani tersebut,” terangnya.

Namun yang jelas, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini menekankah bahwa pihaknya menginginkan agar permasalahan ini dapat segera tuntas dan diselesaikan, tanpa merugikan pihak-pihak yang terkait didalamnya, terutama para petani yang merupakan masyarakat Negeri Seribu Parit, yang harus dilindungi hak-haknya sebagai warga negara.

“Jadi, kita telah sepakat untuk mengundang kembali semua pihak terkait pada Senin malam nanti, dengan jadwal dan agenda yang sama. Dan mudah-mudahan, tidak ada lagi yang tidak hadir,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Amd Junaidi AN menyebutkan bahwa saat ini ketersediaan informasi yang mudah dijangkau dan diperoleh masyarakat sangat penting dalam upaya membangun dan memajukan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor GTV bersama Komisi I DPRD Inhil, belum lama ini.

Dikatakan Junaidi, keberadaan Gemilang Televisi (GTV) yang merupakan satu-satunya siaran TV lokal di Negeri Seribu Parit ini akan dapat membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyampaikan informasi, kegiatan dan program pembangunan yang telah direncanakan, sehingga bisa diketahui oleh seluruj masyarakat.

“Jika GTV ini diaktifkan kembali, maka selain di ibukota kabupaten, siarannya juga dapat dinikmati oleh masyarakat yang berada di kecamatan-kecamatan lainnya di Inhil,” tutur Junaidi.

Dijelaskan Junaidi, dahulu ketika GTV masih aktif, masyarakat yang ada di seluruh kecamatan bisa menyaksikan kegiatan dan program pembangunan Pemkab Inhil, sehingga mereka bisa turut bersama-sama mendukung dan mensukseskannya.

“Jadi, sangat disayangkan apabila televisi yang pernah gemilang ini ditutup, karena kita sangat berharap bisa dihidupkan kembali,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Bina Marga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau diminta, untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengerjaan dan pembangunan fisik di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna kepada awak media, kemarin.

Dikatakan Iwan, berbagai pihak terkait harus meningkatkan kualitas pekerjaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan fisik  pada jalan provinsi di Negeri Seribu Parit, khususnya pembangunan Jalan Rumbai-Tempuling dan Tempuling-Tembilahan.