TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda), mengkaji untuk mempermudah perizinan pembangunan beberapa pabrik kelapa sawit lagi di daerah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi terkait dengan anjloknya harga jual buah kelapa sawit.

Dikatakan Junaidi, turunnya redemin atau kualitas buah sawit salah satunya dikarenakan terlambatnya pengolahan sejak panen yang disebabkan jauhnya lokasi pabrik dari areal perkebunan sawit masyarakat.

“Buah sawit ini harus sudah diolah di pabrik paling lama 8 jam sejak dipanen, jika lebih maka redeminnya jatuh dan dengan sendirinya harga jual juga tidak akan bisa bersaing, karena kualitas jelek,” tutur Junaidi di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, kebijakan Pemda untuk tidak memberikan izin pembangunan perkebunan kelapa sawit yang baru, tentu sangat didukung sepenuhnya.

“Namun, Pemkab perlu menyelamatkan perkebunan sawit masyarakat yang ada saat ini, karena tidak mungkin kebun sawit tersebut dimusnahkan,” tambahnya.

Oleh karena itu, atas dasar pemikiran membantu perekonomian warga yang sudah mempunyai lahan perkebunan sawit, perlu dikaji pendirian ataupun memberikan izin berdirinya perusahaan kelapa sawit pada beberapa titik lagi di Negeri Seribu Parit.

“Kebijakan ini tentunya harus dikaji dengan baik dan yang paling penting adalah paradigmanya dalam rangka membantu, menjaga serta meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang selalu terjepit harga jual buah sawit. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan untuk menginstruksikan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar tidak meninggalkan tempat tugasnya.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, H Mariyanto saat memimpin Rapat Paripurna ketujuh masa persidangan II tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/8/2015) malam.

Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Inhil atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Inhil tahun 2014 ini, dihadiri Wakil Ketua DPRD, Ferryandi dan Syahruddin serta diikuti sejumlah pejabat eselon dan 28 anggota DPRD Inhil.

Dikatakan Mariyanto, untuk memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014, maka pimpinan SKPD terkait harus aktif dalam mengikuti pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).

“Kita minta kepada Pak Bupati, untuk menginstruksikan seluruh pimpinan SKPD agar tidak meninggalkan tempat tugas dan mengikuti pembahasan Ranperda ini secara bersama-sama,” tutur Mariyanto.

Menanggapi hal itu, Bupati Wardan menyatakan sangat sependapat dan akan menginstruksikan seluruh pimpinan SKPD, untuk proaktif dalam mengikuti pembahasan Ranperda ini di Banggar, tanpa mengirim perwakilan.

“Supaya pembahasan Ranperda ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, maka untuk pembahasannya harus dihadiri langsung pimpinan SKPD, sehingga apabila ada permasalahan yang membutuhkan keputusan dapat secepatnya diselesaikan,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna keenam masa persidangan II tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/8/2015).

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi para Wakil Ketua DPRD lainnya, yaitu Mariyanto dan Syahruddin ini, dihadiri langsung oleh Bupati, HM Wardan dan Plt Selda, H Fauzar serta diikuti sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Agenda rapat Paripurna tersebut, yakni mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, yang disampaikan oleh Bupati Inhil, HM Wardan, belum lama ini.

Pada kesempatan itu, masing-masing juru bicara (jubir) fraksi menyampaikan pemandangannya terkait dengan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, untuk selanjutnya dijawab kembali oleh Pemkab Inhil.

Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi usai memimpin Rapat Paripurna menyatakan bahwa apa yang disampaikan ini, merupakan suara dan aspirasi dari masing-masing fraksi, yang harus ditanggapi dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.

“Malam ini kita lanjutkan dengan Rapat Paripurna ketujuh, dengan agenda mendengarkan jawaban dari Bupati Inhil,” tutur Ferryandi.

Menanggapi pemandangan fraksi-fraksi di DPRD Inhil tersebut, Bupati Wardan menjelaskan, setelah ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait akan dihimpun, guna mencari solusi atas kelemahan dan kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga pencapaian kinerja dapat terus ditingkatkan.

“Saya harapkan dari hasil yang telah dikerjakan oleh Pemda, ada dilakukan pengawasan dari berbagai pihak terutama masyarakat, dalam upaya perbaikan di masa mendatang,” imbuhnya. (adi/adv)

“sekarang bukan saatnya lagi mencari siapa yang salah dan mencari kambing hitam, serta bukan membuat komentar tidak jelas, yang bisa menyesatkan masyarakat, tapi bagaimana berkomitmen segera menyelesaikan RAPBD Perubahan 2015, sehingga program-program strategis, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur yang didambakan masyarakat dapat direalisasikan.”

BAGANSIAPIAPI (detikriau.org) – Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Rohil Drs.HSurya Arfan.Msi meminta kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih bekerja keras. Pasalnya implementasi program pemerintah telah menjadi kerisauan semua pihak, termasuk DPRD.

“Dan kita sepakat, diminta kepada Kepala SKPD agar lebih bekerja keras untuk menggesa program/kegiatan yang tidak terkait RAPBD Perubahan 2015,” kata Surya Arfan, Sabtu (22/8/15).

Implementasi sejumlah program pembangunan Pemkab Rohil diakuinya sudah menjadi kerisauan DPRD dan semua pihak, yang semuanya bermuara untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Rohil.

“Seyogyanya, memasuki semester II, bulan kedua, realisasi APBD bisa mencapai 50-60%, namun kendala-kendala yang kita hadapi, baik kendala regulasi, kendala administrasi, maupun kendala sosial lainnya, taarget itu belum terealisasi,” ujar Surya.

APBD Rohil 2015 meskipun sudah disahkan 31 Desember 2014, namun dari hasil evalusi oleh Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Riau, bulan April, baru final, karena persoalan administrasi, perencanaan, yang belum singkron.

Sehingga lanjut Surya Arfan, APBD Tahun 2015, dari Rp2,7 triliun, hanya Rp1,8 triliun yang dapat dilaksanakan, dan dari Rp1,8 triliun, realisasi penyerapan APBD baru 36% lebih, tapi jika dari Rp2,7 triliun hitungannya baru 23%.

Serapan dana yang terealisasi ini meliputi gaji, tunjangan, kegiatan rutin, pelatihan, perencanaan dan sebagian kecil kegiatan fisik.

“Namun alokasi dana hibah dan bansos, praktis belum bisa direalisasikan, karena kendala adminstrasi perencanaan dan akan disesuaikan dengan prosedur Permendagri no 32/2012, no 39/2013, sehingga sisa selisih dana dari Rp2,7 triliun, yaitu sekitar Rp900 miliar lebih, dimasukkan ke RAPBD-P 2015, dengan penyempurnaan dan penyesuaian administrasi perencanaan,” tambahnya.

Penyempurnaan itu, baik RKPD,  maupun KUA-PPAS Perubahan, yang sudah disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD dua  minggu yang lalu.

“Mudah-mudahan, sesegera mungkin dapat disepakati DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.  Karena  waktu yang tersedia sudah sangat terbatas,” tuturnya.

Menurut Surya Arfan, sekarang bukan saatnya lagi mencari siapa yang salah dan mencari kambing hitam, serta bukan membuat komentar tidak jelas, yang bisa menyesatkan masyarakat, tapi bagaimana berkomitmen segera menyelesaikan RAPBD Perubahan 2015, sehingga program-program strategis, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur yang didambakan masyarakat dapat direalisasikan.‎(tris)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI) untuk mencari berbagai terobosan baru dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kondisi sulit yang dihadapinya.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat menggelar Reses II di lapangan Kantor Lurah Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, belum lama ini.

Dikatakan Dani, pihak PDAM TI harus berusaha semaksimal mungkin dan mencari jalan keluar yang lebih efektif, guna menyelesaikan permasalahan yang membelitnya selama ini, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi.

“DPRD dan Pemda tentunya akan memberikan dukungan penuh bagi upaya penyehatan PDAM,” tutur Dani.

Selanjutnya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini juga meminta kepada seluruh masyarakat terutama para pelanggan PDAM TI, untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya, seperti membayar tagihan pemakaian air bersih secara teratur dan tepat waktu.

“Kita harapkan masyarakat tidak ada yang nunggak lagi, karena operasional PDAM TI sangat bergantung pada pembayaran tagihan pelanggan,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk segera menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi oleh seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat melakukan Reses II di Kecamatan Tembilahan Hulu, yang dipusatkan di halaman Kantor Lurah Tembilahan Hulu, Kamis (13/8/2015).

Dikatakan Dani, dari hasil Reses yang dilakukan di sejumlah wilayah di daerah pemilihan (dapil) 1 Kabupaten Inhil, diketahui bahwa permasalahan infrastruktur dan pertanian yang paling banyak disorot dan dikeluhkan oleh masyarakat.

“Pada intinya, keluhan masyarakat hampir sama. Tapi yang paling menonjol itu adalah masalah infrastruktur dan pertanian. Jadi, inilah yang harus menjadi perhatian Pemda,” tutur Dani.

Selanjutnya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berjanji akan menindaklanjuti hasil reses tersebut dengan melakukan pembahasan bersama jajarannya untuk kemudian ditetapkan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD dan disampaikan ke Pemkab Inhil melalui Bappeda.

“Semua aspirasi yang disampaikan ini akan dibahas lebih lanjut, guna menetapkan apa-apa saja yang menjadi prioritas dan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang harus secepatnya dipenuhi,” imbuhnya. (adi/adv)