Terkait Kerusakan Perkebunan Kelapa Petani Akibat Serangan Hama Kumbang yang diduga berasal dari  Aktifitas Peremajaan Kebun Sawit PT Bumi Palma Lestari Persada (BPLP)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Komisi II DPRD Inhil segera akan melakukan kunjungan ke lokasi serangan hama kumbang di areal perkebunan kelapa milik masyarakat di beberapa desa dari dua kecamatan di kab Inhil.

‘Kita berencana dalam minggu ini juga akan berkunjung secara langsung ke lokasi. Kita belum bisa memberikan komfirmasi apa-apa karena sampai hari ini kita belum dapat menghubungi pihak perusahaan,” ujar Wakil Ketua komisi II DPRD Inhil, H Bakrie H Anwar kepada Vokal diruang komisi II gedung DPRD Inhil, selasa (8/1) kemaren

Dijelaskan H Anwar, dalam kunjungan nanti, Dewan ingin menyaksikan secara langsung kerusakan yang diakibatkan hama kumbang serta mengumpulkan berbagai informasi terkait penyebab timbulnya hama ini.

Berdasarkan informasi terakhir yang diterima di lapangan, saat ini serangan hama kumbang tersebut terus meluas ke wilayah perkebunan kelapa lainya dan membuat resah para petani kelapa setempat. Pasalnya serangan hama tersebut kini tidak hanya menyerang daun pohon kelapa yang berusia tua namun juga menyerang daun kelapa yang berusia muda, sehingga menyebabkan kelapa tidak dan berpotensi merugikan petani kelapa yang saat ini telah menjerit karena rendahnya harga jual kelapa mereka.

Seperti yang disampaikan Abdul Rasyid, selaku kepala Desa Pengalehan Kecamatan Enok.

“Saat ini serbuan kumbang semakin mengganas, sehingga pohon kelapa para petani mengalami kegundula pada daunya. Hal ini juga diakui tidak hanya terjadi pada daun pohon kelapa yang telah berusia tua, tetapi juga terhadap daun pohon yang masih muda. Hingga saat ini kerusakan itu telah mencapai 10 kilometer, kerusakan ini terus menyebar ke wilayah-wilayah kebun kelapa petani lain yang ada di Desa kami ini,” ungkapnya.

Hasanuddin, petani Desa Pabenaan Kecamatan Keritang menduga bahwa kemunculan hama kumbang ini diakibatkan peremajaan kelapa sawit milik PT BPLP.” Kebun kelapa kita sudah rusak, semua ini diakibatkan banyaknya batang pohon kelapa sawit membusuk yang berserakan diareal perkebunan sawit PT BPLP,” Tuding Hasanudin.

Permasalahan ini menurut hasanudin sudah pernah disampaikan petani kepada pihak perusahaan hanya saja perusahaan mengelak dan mengatakan ini hanya sebuah musibah.”Kita tahu persis hama kumbang ini diakibatkan peremajaan kelapa sawit perusahaan. Kita akan menuntut ganti rugi,’Tegasnya.

Berdasarkan informasi, kerusakan perkebunan kelapa terjadi di Desa pengalehan, Desa Pusaran dan Desa Sungai Rukan Kecamatan Enok, sedangkan Kecamatan Keritang, kerusakan terjadi di Desa pabenaan dan Desa sanglar.

Hingga berita ini dirilis, belum idapat konfirmasi dari pihak humas PT BPLP, karena saat dihubungi, telepon pribadi Irsan selaku Humas PT BPLP dalam keadaan tidak aktif.(dro/*0/rls)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Puluhan warga masyarakat Desa Sungai Empat dan Desa Gembira Kecamatan Gaung Anak Serka, kamis (27/9) mengadu ke DPRD Inhil. Kedatangan mereka yang disambut oleh dua unsur pimpinan DPRD Inhil mengadukan permasalahan lahan yang kini tengah mereka hadapi dengan PT. Bina Duta Laksana (BDL)

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi III DPRD Inhil itu, perwakilan warga masyarakat mengadukan tentang berbagai permasalah mereka dengan pihak PT BDL. Mulai dari permasalahan lahan, debu serta limbah buangan dari aktifitas perusahaan.

Menurut pengakuan seorang warga Desa sungai Empat, Suharman (35), persoalan lahan dengan perusahaan  yang beroperasi bidang kehutanan dan perkebunan ini berawal ketika masyarakat terbujuk manisnya buayan janji kesejahteraan. Percaya dengan janji manis, masyarakatpun bersedia menyerahkan sebahagian lahan milik mereka dan mendapatkan konvensasi yang disebut dengan uang pembinaan dengan nilai nominal masing-masing parit Rp.5 juta.

“Perjanjian awalnya, walau secara lisan, lahan yang berhampiran dengan bantaran sungai untuk pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. Sebahagian lain yang kemudian dibatasi perusahaan dengan kanal kecil, setelah kayu alam yang ada diatasnya habis dibabat , kemudian akan ditanami dengan tanaman akasia.namun hingga saat ini sebahagian besar areal itu dibiarkan gundul.”Ujar Suharman mengadu.

Dilanjutkan Suharman, belakangan, perusahaan malah mulai melirik kembali lahan yang awalnya untuk pengelolaan tetap diserahkan ke masyarakat dengan alasan untuk lahan hijau atau menurut perusahaan sebagai areal hutan tanaman kehidupan (HTK) .”Inikan seenaknya perusahaan. Seharusnya areal peruntukan HTK yang memang menjadi kewajiban perusahaan keberadaannya didalam areal perusahaan bukan di lahan milik masyarakat.”lagi pula, lahan milik masyarakat itu kita nilai tidak layak untuk HTK, masyarakat ingin memanfaatkan areal itu untuk tanaman pohon sagu sebagai sumber pangan masyarakat.” Tegas Suharman.

Disamping persoalan itu, perwakilan masyarakat lainnya juga mempermasalahkan tentang debu sebagai aktifitas pengangkutan hasil kayu milik perusahaan. Akibat debu ini masyarakat menilai perusahaan telah membunuh masyarakat secara perlahan, baik dari sisi kesehatan maupun sumber penghidupan.”disepanjang jalan yang dipergunakan perusahaan untuk mobilisasi hasil hutan mereka adalah pemukiman penduduk dan arela kebun kelapa yang tentunya tidak bisa lagi berproduksi secara baik karena tidak bisa subur. Kami setiap hari dipaksa menghirup udara berdebu dan pohon kelapa dan tanaman lainnya milik kami kini juga sudah dipenuhi debu. Inikan jelas membunuh kami secara perlahan.”Keluhnya.

Persoalan lainnya, masyarakat juga mengeluhkan tentang limbah perusahaan yang hanyut terbawa arus mulai dari kanalkecil hingga kesungai besar yang menjadi sumber air baku masyarakat. Bahkan kini masyarakat mengakui sungai-sungai seputran Kecamatan Gaung dan Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) mulai terjadinya pendangkalan.

Persoalan Serangan Hama Kumbang Kelapa Juga Dikadukan Masyarakat

Heboh tentang persoalan serangan hama kumbang kelapa yang sempat meluluhlantakkan ratusan hektar perkebunan kelapa rakyat beberapa waktu lalu juga kembali dikeluhkan masyarakat. Menurut mereka, jalan penyelesaian yang dulu sempat dilakukan dinilai masyarakat tidak adil. Untuk membantah bahwa penyebab kedatangan hama kumbang dari pembusukan kayu alam yang banyak terdapat diareal akibat  sisa aktifitas perusahaan berusaha dibantah dengan mendatangkan ahli untuk melakukan penelitian akan hal ini dari tenaga akademisi. Yang menjadi tandatanya msayrakat, tim akademisi ini ditunjuk dan dipilih oleh pihak perusahaan.

“Kenapa bukan pemerintah yang menunjuk? Kitakan wajar mencurigai kalau ini semua direkayasa untuk mementingkan perusahaan. Hasilnya saat itu yang juga eksposnya malah di Pekanbaru, dikabarkan penyebab hama kumbang bukan dari aktifitas perusahaan tapi datang sendirinya.” Kritik suharman yang juga mendapatkan anggukan kepala dari beberapa  anggota gabungan fraksi  DPRD Inhil yang hadir dalampertemuan itu.

Dewan Janjikan Akan Tindak Lanjuti Persolan Ini

Dua unsur pimpinan DPRD Inhil, Dani M Nursalam dan Muslimin yang ikut menghadiri pertemuan dengan masyarakat menyampaikan ucapan terimakasih dengan dipercayakannya persoalan ini oleh masyarakat. Kedua unsur pimpinan ini meminta fraksi terkait untuk segera menindaklanjuti dengan turun langsung kelapangan.

“Kita memahami apa yang menjadi keluhan masyarakat hari ini karena persoalan PT.BDL dengan masyarakat ini bukan hanya satu dua kali terjadi. Nantinya kita akan coba komunikasikan hal ini ke pihak Pemkab Inhil dan secara bersama-sama akan melakukan tinjauan kelapangan. Yang jelas kami nilai persoalan ini sebuah persoalan yang penting dan kita akan segera tindaklanuuti,”Ungkap Dani.

Mahidek, Anggota Komisi I DPRD Inhil juga membenarkan persoalan PT.BDL harus segera disikapi. Karena menurutnya, berdasarkan keterangan yang didapat PT. BDL selama ini belum pernah melakukan pengukuran secara langsung luasan areal yang mereka miliki.”Ini titik persoalan terpenting. PT.BDL selama ini belumpernah melakukan pengukuran lahan milik mereka jadi mungkin saja memang ada lahan masyarakat yang termasuk. Kalau ini terjadi, kita minta perusahaan untuk bertanggungjawab.”Tegas Mahidek.

Disamping dua unsur pimpinan, pertemuan masyarakat Desa Sungai Empaat dan Desa Gembira Kecamatan GAS hari ini juga tampak dihadiri oleh beberapa orang anggota DPRD Inhil Lainnya seperti, Edi Harianto, Mahidek, H. Adrianto, Feriandi, M. Yunus, H. Awandi, Asnawi. (dro/0*)

Nilai Pemerintah Loyo Hadapi Perusahaan —

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Perwakilan petani Dua Kecamatan ( Teluk Belengkong dan Pulau Burung. Red) hari ini kembali mendatangi wakil mereka di Gedung DPRD Inhil. Kedatangan mereka yang disambut oleh Komisi II DPRD Inhil ini dimaksudkan untuk meminta pihak DPRD segerea mendesak Pemerintah agar serius dengan segera menyikapi permintaan masyarakat petani kelapa.

Menurut penuturan kelompok tani yang diwakili oleh Ketua Tim Sembilan, Mahyudin, S,.Pdi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dinilainya tidak tegas menghadapi pihak perusahaan dan cenderung menganak tirikan para petani. Bukti ini menurut Mahyudin bisa ditunjukkan bahwa sampai hari ini janji-janji pemerintah untuk segera membentuk Tim guna melakukan kajian rumusan harga kelapa hanya bualan kosong.

“kami nilai bukan satu dua kali kami memohonkan bantuan dari yang katanya bernama abdi masyarakat itu (pemerintah.red), semua usaha dengan mengorbankan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk ukuran kantong kami masyarakat kecil selalu terbuang percuma. Kami nilai Pemerintah terkesan loyo apalagi ketika berhadapan dengan perusahaan. Mereka terkesan selalu tidak serius membela hak-hak masyarakat yang kelak kepada mereka akan diminta pertanggungjawabkan amanah ini dihadapan Tuhan,” Kritik Mahyudin ketika dimintai komfirmasi usai pertemuan diruang rapat Komisi II Gedung DPRD Inhil, Senin (10/9)

Sekali lagi menurut Mahyudin, dalam pertemuan terakhir (25 Mei 2012.red ) pihak DPRD Inhil, Kelompok Tani dan Perusahaan (Sambu Group. Red) yang difasilitasi Pemkab Inhil di Aula Kantor Bupati Inhil, sudah diambil suatu kesepakatan, Pemerintah akan segera membentuk Tim untuk melakukan kajian guna menetapkan rumusan harga kelapa.

Empat bulan berlalu, jangankan hasil, kepastian pembentukan Tim rumusan harga kelapa-pun tidak lagi terdengar kabar beritanya.”Dibeberapa media, kami mendapatkan informasi bahwa pemerintah beberapa kali berdalih bahwa SK belum keluar, beberapa waktu kemudian, kemi masih mendengar alasannya SK belum ditanda-tangani Bupati, Kemudian minggu depan SK akan segera ditandatangani, Tim akan segera bekerja  dan berbagai bla-bla-bla yang tidak berujung. Kami bosan, apa ini kerja pemerintah ?. Apa kami disuruh mati aja?. Petani sudah lama tedzolimi pak, kami sudah tidak punya harapan penghasilan keluarga selain pohon yang katanya kebanggaan inhil ini. Jangan permainkan kami atau kami akan tuntut anda kelak dihadapan Tuhan” Ancam Mahyudin sambil mengatakan bahwa kalimat ini menggambarkan rasa kekecewaan dan apatisme yang sudah cukup tinggi terhadap yang namanya pengayom masyakat.

Dalam kesempatan itu, perwakilan petani yang juga seorang kepala Desa, Santoso juga mempertanyakan kalimat lantang yang pernah dilontarkan salah seorang anggota DPRD Inhil yang katanya siap meletakkan jabatan dengan berhenti sebagai anggota Dewan kalau persoalan harga kelapa ini tidak selesai.

Menurut Santoso, anjloknya harga kelapa ini semakin membuat masyarakat desanya resah karenan penghasilan morat-marit dan   Kesejahteraan anjlok.” Kami mohon, tolong bantu kami. Jangan biarkan kami dijajah ditanah air kami sendiri. Itu anggota Dewan yang pernah ngomong lantang, mbok mundur aja. ” Pinta Santoso

Dewan Sekali lagi Tegaskan Akan Segera Tindaklanjuti

Dalam pertemuan diruang komisi II DPRD Inhil, Ketua Komisi, Junaidi nyatakan bahwa mereka akan segera menindaklanjuti persolan ini. Menurut Junaidi, persoalan ini dulunya ditangani oleh ketua komisi II sebelum dirinya. Oleh karena itu, ia berjanji akan segera memintakan keterangan dari ketua komisi II sebelumnya untuk mempertanyakan apa dan sejauh apa persoalan ini sudah ditindaklanjuti.”Setelah kita dapatkan penjelasan dari Ketua Komisi II sebelumnya, kita juga akan segera agendakan untuk panggil Dinas Perkebunan, Pertanian dan perdagangan. Tapitentunya baru bisa kita lakukan seusai pelaksanaan PON,” Ujar Junaidi.

Yusuf Said yang juga baru bergabung di Komisi II ( sebelumnya di komisi I) menyatakan sikap keheranan. Menurut Politisi dari partai Golkar ini, selama dua tahun ia tinggalkan komisi II ternyata persoalan ini belum selesai juga.”saya usulkan kepada Ketua untuk memprioritaskan persoalan ini untuk mencarikan penyelesaian,” Ujar Yusuf Said.

Dalam pertemuan ini, selain ketua Komisi II, Junaidi, juga tampak dihadiri oleh beberapa orang anggota Komisi II lainnya, yakni, Mahidek, Edy Gunawan, Yusuf Said dan Irwandi. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Mengatasi berbagai persoalan yang semakin hari semakin meneggelamkan nama besar perkebunan kelapa Inhil tentu sangat diperlukan adanya langkah kongkrit dari pemerintah. Langkah nyata yang ditunjukkan dengan keberpihakan rasanya masih patut untuk dipertanyakan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat bertemu detikriau.org di Tembilahan belum lama ini.

Menurut penilaian Dani, panggilan akrab Ketua Dewan Tanfidz DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indragiri Hilir ini, persoalan utama yang kini membayangi keterpurukan sumber utama penghasilan terbesar masyarakat Inhil disebabkan semakin merosotnya hasil produksi perkebunan mereka. “Kenapa produksi menurun? Penyebab terbesar adalah terjadinya intrusi air laut akibat rusaknya sistem pengairan. Oleh karenanya diperlukan langkah konkrit dari pemerintah terutama dengan melakukan kebijakan alokasi pengaggaran kepada sektor perkebunan rakyat. ” Jelas Dani.

Disamping persoalan terus merosotnya hasil produksi, ketidakpastian harga jual, ditambahkan Dani, juga harus dijadikan perhatian serius. Dirinya berharap agar pemerintah mampu mencarikan formulasi-formulasi agar dapat memberikan harga yang sangat menguntungkan kepada petani kelapa.

Masih menurut Dani, kehadiran beberapa perusahaan besar yang bergerak disektor perkebunan kelapa rakyat dalam beberapa tahun belakangan ini dinilainya masih belum mampu memberikan dampak yang signifikan dan malah cenderung menimbulkan fluktuasi yang sangat tinggi. “Ini yang saya nilai  bahwa interpensi pemerintah dalam kontek ini masih sangat kurang. Bahkan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani kelapa saya nilai juga patut untuk dipertanyakan.” Pungkas Dani. (fsl)

HasilKunjungan Komisi III DPRD Inhil Ke Ditjen Bina Marga di Jakarta —

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kondisi rusaknya beberapa ruas jalan Negara yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir mendapat respon dari pemerintah pusat di Jakarta.

“Informasi ini kita peroleh saat kunjungan ke Ditjen Bina Marga Subdin Wilayah 1 c, Joko Sulistiyono pada senin (9/7) yang lalu. Kunjungan ini kita lakukan untuk menyampaikan secara langsung mengenai kondisi ruas jalan Negara yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang kini kondisinya sudah sangat rusak,” Ujar Ketua Komisi III DPRD Inhil, Feriyandi saat ditemui diruang Komisi II DPRD Inhil, Kamis (12/7).

Ditambahkan Feriyandi, ruas jalan Negara yang kondisinya kini cukup rusak adalah ruas jalan dari Sebrida ke perbatasan Jambi (panjang ruas jalan 49 KM). Untuk perbaikannya kini sudah masuk dalam proses lelang. Sedangkan jalan dari bagan jaya ke pelabuhan samudra kuala enok ( 68 KM) serta beberapa ruas jalan Negara lainnya akan diprioritaskan di tahun anggaran 2013 mendatang. ”Namun yang kini kondisinya sangat parah adalah ruas jalan dari Bagan Jaya ke Pelabuhan Samudra tepatnya di Desa Suhada menuju Desa Sungai Rukam Kecamatan Enok sepanjang kurang lebih 5 hingga 7 KM,”Jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi III DPRD Inhil yang juga didampingi oleh Wakil Ketua, H. Ardiyanto dan Sekretaris H. Samsudin juga menyampaikan bahwa untuk perbaikan Jembatan parit H.Lukman dilaksakan pada tahun 2013. “perbaikan jembatan yang sudah ambruk sejak 2 tahun lalu ini kini perencanaannya sedang dikerjakan,”Pungkas Feriyandi. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kabar adanya pungutan liar yang dialami pedagang di Pasar Pagi Tembilahan membuat Dewan berang. Diagendakan dalam waktu dekat, Dewan akan segera agendakan untuk memanggil pihak-pihak terkait.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, H. Bakri H Anwar saat ditemui detikriau.org diruang Komisi II gedung DPRD Inhil jalan R Subrantas Tembilahan, Kamis (12/7)

“Kalau memang benar ada oknum yang melakukan perbuatan seperti itu, ini jelas sebuah tindakan yang menyalahi aturan. Kita akan segera agendakan untuk memanggil pihak pengelola pasar agar persoalan ini dapat segera diselesaikan,” Ujar Politisi dari Partai Bintang Reformasi ini.

Ditambahkannya, seharusnya sebagai aparatur pemerintah kerjanya harus membantu masyarakat bukan malah menyengsarakan. “Yang jelas kita akan tindakan lanjuti persoalan ini agar semuanya jelas,” Imbuhnya.

Berdasarkan sumber detikriau.org yang tidak bersedia menyebutkan namanya mengatakan beberapa oknum di Disperindag juga mendapatkan bagian dari kios dan los yang diperuntukan bagi pedagang ini.”Saya memang tidak memiliki bukti pasti. Kabarnya jatah ini yang kembali mereka tawarkan kepada siapa saja yang mau membayar. Coba abang minta aja nama-nama pedagang yang masuk database dan lakukan crosscheck secara langsung, saya yakin akan banyak ditemui kejanggalan,”Ujarnya memberikan masukan. (fsl)