Jakarta – Abraham Lunggana alias Haji Lulung geram dengan pernyataan Ahok soal DPRD dan berniat menjegal karier politik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok pun balik menimpali pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI itu

“Membinasakan karier? Kita lihat saja siapa yang kariernya binasa,” kata Ahok saat ditemui di Four Seasons Hotel, Jl HR Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2014) malam.

Ahok juga tak ambil pusing mengenai komentar Haji Lulung yang mengatakan dia gila dengan menyebut DPRD sebagai pemeras kepala daerah.

“Dia kan emang sudah bilang aku emang gila kan. Ya udah, kalau memang gila ya sudah,” cetus Ahok.

Sebelumnya, Haji Lulung mengatakan akan membinasakan karier Ahok sebagai wakil gubernur. Menurutnya, sesuai Undang-undang Nomor 32 tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah, Ahok seharusnya menjaga norma dan etika sebagai kepala daerah. Dengan segala pernyataannya, Ahok dinilainya telah menghina DPRD DKI. Pemilik puluhan kios di Pasar Tanah Abang ini bertekad menjegal ‘kenaikan pangkat’ Ahok sebagai gubernur DKI.

“Kalau dulu saya bilang harus diperiksa kesehatan jiwanya, hari ini terbukti, semua orang bilang dia gila. Makanya saya bilang, saya binasakan kariernya Ahok,” kata politisi PPP yang kolektor 5 mobil premium termasuk Lamborghini ini di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9) siang.

Sepertinya ini akan menjadi perseteruan terbaru Ahok-Lulung. Pada Juli 2013, Lulung yang menyebut Ahok perlu diperiksa kejiwaannya karena sering berbicara sembarangan tentang PKL di Tanah Abang. Pernyataan ini membuat Lulung panen kritikan.(detiknews)

Tembilahan (detikriau.org) – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil meminta agar Pemkab Inhil lebih memaksimalkan sisa waktu yang tersedia untuk menyelesaikan berbagai program yang telah disusun dan disepakati secara bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara F-PPP, Samsuddin pada rapat paripurna ke 10 Masa Sidang ke II Tahun sidang 2014 tentang pemandangan umum fraksi terhadap raperda tentang perubahan APBD Inhil tahun anggaran 2014 berempat diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil awal pekan kemaren di Tembilahan.

Dikatakan FPPP, rendahnya serapan APBD mengakibatkan beberapa program yang telah diangarkan dan disetujui belum dapat dinikmati oleh masyrakat.

“Sisa waktu 3 bulan ini kiranya dapat lebih dimaksimalkan agar program-program itu dapat segera dinikmati masyarakat,” Pinta FPPP

Diakhir pesannya, FPPP juga meminta agar Pemkab Inhil menyegerakan untuk melakukan proses pelelangan beberapa kegiatan yang hingga hari ini masih belum dilakukan.

Pemerintah Daerah melalui SKPD juga dimintakan untuk menindaklanuti seluruh kegiatan yang telah diprogramkan agar benar-benar dapat terlaksana dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. (dro/adv pemkab inhil)

“Hadiri Acara Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Inhil Terpilih Periode 2014-2019”

Tembilahan (detikriau.org) – Minggu (14/9/2014) mendatang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar acara pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Inhil terpilih periode 2014 – 2019. Memeriahkan acara sakral bagi wakil-wakil rakyat yang akan dilaksanakan digedung DPRD Inhil, JL HR Subrantas Tembilahan ini diagendakan akan dihadiri sebanyak 1.500 tamu undangan.

Menurut Sekretaris DPRD Inhil, H Masdar, 1.500 undangan itu diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota se Riau, Sekda se Riau, Mantan Sekda Inhil, Ketua DPRD Kab/Kota serta Setwan se Riau, Anggota DPR RI asal Inhil, Muspida Inhil, Mantan Bupati Inhil, Ketua Parpol, Mantan Ketua dan Anggota DPRD Inhil, Camat, Lurah dan Kepala Desa Se Inhil, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda, Tokoh Agama dan tamu undangan lainnya.

“Kita juga rencanakan untuk mengundang ketua RW dan RT se Kecamatan Tembilahan, tapi kita lihat dulu kapasitas ruangan jika memang memungkinkan,” Tambahnya

Dikatakannya, sesuai perundang-undangan, pemandu pengucapan sumpah dan janji akan dipimpin oleh oleh Ketua Pengadilan Negri Tembilahan.

Untuk sekedar diketahui, 45 Nama-nama caleg terpilih yang akan menduduki DPRD Inhil masa Bhakti 2014-2019 yakni:

Dapil I, Zulbahri (Nasdem), Dani M Nursalam (PKB), Iwan Taruna (PKB), Sumardi (PKS), Maryanto (PDIP), AMD Junaidi (Golkar), Sulo Lipu (Gerindra), Muslim (Demokrat), Adriyanto (PAN), Sahruddin (PPP), Gusti Deseriansyah (Hanura) dan Asnawi (PBB).

Dapil 2, Padli (PKB), Bambang Irawan (PDIP), Ferryandi (Golkar), Raus Walid (Golkar), Bakri H Anwar (Demokrat), Malian (PPP)

Dapil 3, Awandi (PKB), Wisnaria (PDIP), Okta Hasanatan (Golkar), Asmadi (Gerindra) dan Alfian (Demokrat)

Dapil 4, Musmulyadi (Nasdem), Edi Gunawan (PKB), Surya Lesmana (PDIP), Yuliantini (Golkar) dan Adi Candra (PPP)

Dapil 5, Taufik Hidayat (Nasdem), Herwanissitas (PKB), Samino (PDIP), Edi Haryanto (Golkar), M Yusuf Said (Golkar), Hasmawi (Demokrat) dan M Amin (PPP)

Dapil 6, Mansun (PKB), Mu’ammar (PKB), Abdurrahman (PKS), M kausar (PDIP), Razali (Golkar), M Wahyudin (Gerindra), M Sabit (Demokrat), Sulaiman MZ (PAN), Andi Rusli (PPP) dan Siti Bungatang (PBB). (dro/adv DPRD Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan rapat paripurna ke 10 Masa Sidang ke II Tahun sidang 2014 tentang pemandangan umum fraksi terhdap penyampaian pidato pengantar Bupati Terhadap Perubahan APBD Inhil tahun 2014. Senin (8/9/2014) kemaren

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Inhil H. M Raus Walid serta 23 anggota DPRD Inhil lainnya. Rapat juga dihadiri oleh Bupati Inhil yang diwakili oleh Aisiten I, Darussalam, Unsur Muspida serta sejumlah pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Edi haryanto menyampaikan beberapa kritikan yang cukup keras diantaranta mengenai pengelolaan keuangan daerah yang cenderung semakin menunjukkan ketergantungan kepada dana perimbangan pusat. FPG meminta agar pemkab inhil lebih memaksimalkan penerimaan PAD melalui sektor pajak dan retribusi daerah.

FPG juga meminta agr pemerintah lebih meningkatkan evisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran serta memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional.

Hal lainnya yang juga disoroti adalah masalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat, kecenderungan tingginya Silpa serta FPG meyoroti serta menyampaikan ungkapan kekecewaan akan capaian kinerja pembangunan yang telah dilakukan dalam kurun waktu hampir satu tahun pemerintahan Warohmah. Serta beberapa kritikan lainnya terhdap pelaksanaan berbagai program bagi masyrakat.

Kemudian penyampaian pemandangan umum disusul oleh beberapa fraksi lainnya, yakni, Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), FPKB, Fraksi PDI-P, Fraksi Gerakan Bintang Nurani Pancasila (FGBNP), Fraksi Bintang Reformasi Keadilan (FBRK) dan Fraksi Amanat Bangsa (FAB). (dro)

Tembilahan (detikriau.org) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan rapat paripurna ke 10 Masa Sidang ke II Tahun sidang 2014 tentang pemandangan umum fraksi terhdap penyampaian pidato pengantar Bupati Terhadap Perubahan APBD Inhil tahun 2014. Senin (8/9/2014) kemaren

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Inhil H. M Raus Walid serta 23 anggota DPRD Inhil lainnya. Rapat juga dihadiri oleh Bupati Inhil yang diwakili oleh Aisiten I, Darussalam, Unsur Muspida serta sejumlah pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Edi haryanto menyampaikan beberapa kritikan yang cukup keras diantaranta mengenai pengelolaan keuangan daerah yang cenderung semakin menunjukkan ketergantungan kepada dana perimbangan pusat. FPG meminta agar pemkab inhil lebih memaksimalkan penerimaan PAD melalui sektor pajak dan retribusi daerah.

FPG juga meminta agr pemerintah lebih meningkatkan evisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran serta memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional.

Hal lainnya yang juga disoroti adalah masalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat, kecenderungan tingginya Silpa serta FPG meyoroti serta menyampaikan ungkapan kekecewaan akan capaian kinerja pembangunan yang telah dilakukan dalam kurun waktu hampir satu tahun pemerintahan Warohmah. Serta beberapa kritikan lainnya terhdap pelaksanaan berbagai program bagi masyrakat.

Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) melalui jubirnya, Samsuddin jga menyoroti masalah rendahnya keterserapan angaran. Oleh karenanya FPP meminta agar pemkab inhil dapat lebih memaksimalkan sisa waktu yang ada agar program bagi masyarakat yang telah dianggarakan dan disetujui dapat terlasana dengan segera.

FPKB melalui Jubirnya, Herwanissitas juga mempertanyakan akan lambatnya serapan anggaran. Disamping itu, FPKB juga menyoroti kinerja beberapa SKPD diantaranya Dinas PU dan Perkebunan yang dinilai sangat lamaban sehingga berbagai program yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat khususnya pada bidang perbaikan sektor perkebunan banyak yang tidak terselesaikan.

Beberapa hal lainnya yang juga mendapatkan sorotan adalah terkait kebijakan pembiayaan daerah termasuk penyampaian APBD yang dinilai disampaikan tidak tepat waktu.

Fraksi PDI-P melalui jubirnya, Zulkifli lebih mempertanyakan persoalan yang mendasari dilakukannya perubahan pada anggaran diantaranya, perkembangnan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya dan harus digunakan pada tahun berjalan, keadaan darurat termasuk keadaan yang luar biasa yang menyebabkan harus dilaukannya perubahan anggaran.

Fraksi Gerakan Bintang Nurani Pancasil (FGBNP) menyarankan agar Pemkab Inhil hendaknya lebih mematangkan setiap perencanaan dan kajian terhadap APBD dan APBD-P 2014. FGBNP juga menyroti persoalan akan masih rendahnya serapan anggaran serta memintakan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan aspirasi masyarakat.

Sedangkan Fraksi Bintang Reformasi Keadilan menyoroti akan banyaknya kerusakan jalan penghubung sehingga mnejadikan bahan tertawaan masyarakat kabupaten tetangga inhil. Perosalan lainnya, FBRK juga mempertanyakan belum juga terealisasinya honor insentif guru program magrib mengaji serta berbagai kritkan atas beberapa progam yang dijalankan Pemkab inhil lainnya. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –  Tak kunjung berfungsi maksimalnya Bandara Tempuling menimbulkan keprihatinan kalangan DPRD. Dewan berencana akan lakukan pembahasan guna mencarikan solusi terbaiknya.

“Dalam waktu dekat akan kita lakukan pembahasan secara kelembagaan. Terutama untuk mencari jalan terbaik agar fasilitas yang sudah dibangun dengan anggaran sangat besar ini segera bisa difungsikan secara maksimal,” Ujar Anggota Komisi III DPRD Inhil, Tarmiji, rabu (29/5)

Ia juga sangat menyayangkan karena Bandara tempuling selama ini terkesan hanya berfungsi sebagai bandara musiman. Berfungsi hanya disaat tibanya masa pemberangkatan dan kepulangan jamaah haji.

Selain belum difungsikan maksimal, fasilitas darat seperti bangunan sudah terlihat dibeberapa bagian mengalami kerusakan dan kembali harus dilakukan perawatan. Tentunya penambahan anggaran biaya.

“Persoalan ini yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Tentunya sangat disayangkan jika bandara yang sudah menyedot banyak biaya baik dana dari Provinsi maupun kabupaten tidak mampu berfungsi sesuai farapan,” Pungkas Tarmiji.(dro/*1)