TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk lebih serius dalam mengembangkan kawasan objek wisata dan cagar alam yang ada di daerah tersebut.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas saat berbincang dengan awak media usai menggelar hearing atau rapat dengar pendapat bersama Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar), di Ruang Rapat Komisi IV Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, dalam mengembangkan dunia kepariwisataan di Negeri Seribu Parit, Pemkab Inhil tidak boleh setengah-setengah dan harus memilih mana yang akan diprioritaskan pengembangannya terlebih dahulu.

“Dari seluruh objek wisata dan cagar alam yang ada, pilih mana yang fokus untuk dikembangkan terlebih dahulu, seperti wisata religi Makam Tuan Guru Sapat dan wisata alam Pantai Solop,” tutur Sitas.

Setelah objek wisata tersebut berhasil dikembangkan dengan baik, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, selanjutnya dijadikan sebagai pilot project untuk pengembangan objek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Inhil.

“Jadi, jangan semua mau dikerjakan, sehingga akhirnya tak ada satupun yang berhasil,” imbuhnya. / Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Masuknya investasi di berbagai bidang di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan dan kemajuan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat menghadiri Diskusi Publik yang digelar oleh Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) di Pondok Indragiri Tembilahan, Rabu (23/3/2016).

Ditegaskan Yusuf, masuknya investor ke Negeri Seribu Parit jangan sampai menimbulkan berbagai persoalan dan menyusahkan masyarakat, seperti yang terjadi selama ini.

“Jadi, kalau ada investor yang masuk, perhatikan berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti persoalan perizinan dan lain-lain,” tutur Yusuf.

Lebih jauh dijelaskan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, DPRD cukup banyak menerima laporan terkait keresahan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kerjasama antara perusahaan dan masyarakat.

“Diharapkan ini dapat menjadi perhatian serius pihak terkait, jangan sampai permasalahan serupa terjadi lagi di kemudian hari, sehingga menyusahkan masyarakat kita,” tambahnya.

Kegiatan yang mengangkat tema Arah Kebijakan Ekonomi Ditinjau Dari Aspek Investasi Daerah ini, dihadiri Unsur Forkopimda, Anggota DPRD dan sejumlah Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil, kalangan mahasiswa, LSM dan beberapa pihak perusahaan di Kabupaten Inhil./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk memberikan perhatian yang lebih besar dalam upaya membangun dan mengembangkan dunia kepariwisataan serta kawasan cagar alam di Negeri Seribu Parit.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto saat memimpin hearing atau rapat dengar pendapat bersama sejumlah lintas sektor terkait kepariwisataan, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (22/3/2016).

Tampak hadir saat itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Adi Candra, Sekretaris, Herwanissitas dan Anggota Wisnaria, Gusti Desriansyah, Razali, Awandi dan H Hasmawi, serta Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar), Junaidy dan jajaran, perwakilan Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra).

Dikatakan Adriyanto, saat ini masih cukup banyak tempat-tempat wisata religi dan wisata alam yang belum terkelola baik serta tidak terekspos secara maksimal. Padahal, selain memiliki tempat wisata religi dan wisata alam, Kabupaten Inhil juga memiliki berbagai cerita-cerita rakyat yang bisa didokumentasikan dan disusun menjadi sebuah buku, untuk kemudian disebarluaskan ke masyarakat dalam maupun luar daerah.

“Kalau bicara tentang kepariwisataan ini, kita harus siap berkorban, sehingga masyarakat banyak bisa menikmatinya,” tutur Adriyanto.

Oleh karena itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil diharapkan agar terjun langsung ke lapangan serta saling bekerjasama dan memberindukungan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Kita usulkan Pemda membuat satu Tim untuk kepariwisataan di Inhil ini. Diamana, isinya adalah perwakilan setiap SKPD, supaya mereka bisa saling berkoordinasi tentang apa saja yang harus dibuat tiap-tiap SKPD guna membangun dan mengembangkan objek wisata yang ada,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disporabudpar Inhil, Junaidy menyatakan bahwa secara aturan kepariwisataan di Kabupaten Inhil sudah sangat maju, ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pariwisata.

“Hanya saja, pengembangan dan pengelolaannya di lapangan yang masih belum maksimal, dikarenakan berbagai keterbatasan,” terang Junaidy.

Untuk itu, Junaidy berharap dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak terkait, dalam rangka melesarikan budaya serta mengembangkan wisata alam dan wisata religi di Bumi Sri Gemilang. Adi

“menanggulangi kemiskinan sepertinya hanya sebatas retorika dan halusinasi”

Tembilahan, detikriau.org – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir menilai Pemkab Inhil kurang miliki empati dengan keberadaan masyarakat miskin.

Hingga saat ini hal itu dibuktikan dengan minimnya program yang dijalankan pemerintah yang mengacu pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi masyarakat miskin.

Kritikan ini dilontarkan oleh Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), M Sabit Bahar.

Menurutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Inhil Tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Negeri Seribu Parit ini mencapai lebih kurang 53.995 jiwa atau lebih kurang 13.499 Kepala Keluarga.

“Penanggulangan kemiskinan belum jadi prioritas, makanya angka kemiskinan masih tinggi,” tutur Sabit kepada awak media, belum lama ini.

Seharusnya, lanjut politisi Partai Demokrat Inhil ini, jikalau pemerintah peduli, APBD juga lebih diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti dengan menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

“Keinginan untuk menanggulangi kemiskinan sepertinya hanya sebatas retorika dan halusinasi saja, bagaimana mungkin kita bisa menanggulanginya, jika program yang dibuat tidak mengarah kesana,” Sindirnya. / Adi

“Bulan ini PLN Mulai Bangun PLTMG 30 Mega di Simpang Granit, Pembangunan diperkirakan Selesai Akhir 2016”

“Interkoneksi Sebahagian Akan Pasok Kebutuhan Listrik Insel dan Inhil”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jajaran Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berkunjung ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau-Kepri, Jumat (18/3/2016) kemarin.

Dari kunjungan tersebut diketahui bahwa PLN berencana akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas (PLTMG) di Simpang Granit Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

“Tahun ini, rencananya PLN akan membangun PLTMG sekitar 30 mega,” tutur Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna kepada awak media, Minggu (20/3/2016).

Meskipun dibangun di Simpang Granit Kabupaten Inhu, lanjut pria yang akrab disapa IT ini, namun jaringan tersebut interkoneksinya akan sampai ke wilayah Kabupaten Inhil.

“Interkoneksinya akan memasok listrik ke Insel dan sebagian Inhil,” tambahnya.

Sesuai dengan janji PLN saat itu, jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, pembangunannya akan mulai dilaksanakan pada bulan ini dan akan selesai sekitar November 2016 mendatang.

“Katanya, saat ini sudah mulai pelelangan. Jadi, kita harapkan PLN tak lagi memberi harapan palsu kepada masyarakat, laksanakan sesuai janji, karena kita dari Komisi III akan mendukung dan selalu mengawasi,” pungkasnya. / Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta, untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di perairan Kabupaten Inhil.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Edi Gunawan terkait dengan musibah terbaliknya speedboat di Perairan Suak Patut, Kelurahan Amal Bhakti, Kecamatan Kateman yang melanggar sampah, sehingga mengakibatkan seorang bocah berusia 4 tahun meninggal dunia pada Rabu (16/3/2016) kemarin.

Dikatakan Edi, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku stakeholder terkait harus cepat tanggap terhadap musibah tersebut, dengan melakukan berbagai tindakan dan upaya nyata, salah satunya dengan membersihkan sampah yang ada di perairan tersebut.

“Di sepanjang perairan itu banyak sekali sampahnya, yang dapat mengganggu kendaraan yang lewat, apalagi sudah sampai memakan korban,” tutur Edi kepada awak media, Kamis (17/3/2016).

Apalagi, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, dimulai dari Desa Kuala Selat, Penjuru hingga Sungai Guntung adalah jalur yang ramai aktifitas setiap harinya, dimana banyak warga yang memakai jalur itu untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

“Itu jalur penting bagi warga, jadi Pemkab Inhil harus memprioritaskan pembersihan di sepanjang tempat itu. Jangan sampai ini dibiarkan terus menerus dan memakan korban yang lebih banyak lagi,” imbuhnya. Adi