TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jajaran Ketua dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) menerima kunjungan kerja (kuker) Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Provinsi Jambi, Rabu (30/3/2016).

Kedatangan rombongan dari Provinsi tetangga tersebut, bertujuan untuk mempelajari dan memperdalam materi serta informasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung.

Apalagi, DPRD Inhil telah melahirkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 serta telah menjalankan dan menerapkannya di Negeri Seribu Parit.

Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna menjelaskan, dipilihnya Kabupaten Inhil sebagai tempat para anggota legislatif dari Tanjabbar mempelajari Perda ini, dikarenakan kondisi geografis kedua kabupaten yang tidak jauh berbeda.

“Saat ini, mereka sedang menggodok Perda Bangunan Gedung, jadi datang kesini untuk melihat bagaimana Perda yang telah kita lahirkan itu,” tutur Iwan.

Selanjutnya, pria yang akrab disapa IT ini berharap agar kerjasama antar kedua kabupaten dapat terus terjalin dan berjalan dengan baik hingga di masa-masa mendatang.

“Kita harapkan ini bisa terus terbangun, apalagi kita juga pernah berkunjung kesana,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah masyarakat Desa Pancur kembali mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri (Hilir), Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (29/3/2016).

Kedatangan masyarakat yang didampingi puluhan perwakilan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini, bertujuan untuk meminta solusi terkait penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT Palma II dan PT Alona atau Indrawan Perkasa.

Jajaran Komisi II DPRD yang menyambut kedatangan masyarakat dan mahasiswa tersebut langsung melakukan hearing atau Rapat Dengar Pendapat, yang pimpinan Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Mu’ammar serta dihadiri sejumlah Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil dan pihak Kepolisian.

Perwakilan masyarakat Desa Pancur, Sulaiman mengatakan, penyerobotan lahan dilakukan oleh PT Palma II sejak tahun 2010 lalu.

“Masalah ini sudah beberapa kali kami adukan, baik kepada Dewan maupun Bupati. Namun, hingga saat ini sepertinya belum ada penyelesaian,” tutur Sulaiman.

Padahal, lanjut Sulaiman, berbagai upaya telah dilakukan, sehingga dikhawatirkan apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, konflik antara masyarakat dengan perusahaan akan kembali terjadi.

“Masyarakat sudah gerah pak, kami sudah lama menunggu. Jangan sampai masalah ini memakan korban lagi,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Muammar menjelaskan, konflik lahan yang terjadi itu merupakan masalah tapal batas antara Kabupaten Inhil dan Inhu, karena kedua perusahan tersebut berdiri diantara perbatasan.

Sementara, kedua perusahaan tersebut sama- sama tidak mempunyai izin di Kabupaten Inhil, namun melakukan aktifitas di lahan masyarakat yang ada di Negeri Seribu Parit.

Oleh karena itu, jika pihak propinsi sudah menentukan tapal batas antara Inhil dan inhu, maka Pemerintah Daerah bisa dengan mudah mengeksekusi perusahaan yang bermasalah.

“Jadi, kalau ini wewenangnya kita, saya pikir masalah ini bisa segera selesai. Karena itu, kita minta Pemda segera mendesak dan menyurati pihak propinsi untuk segera memperjelas tapal batas tersebut,” imbuhnya. /Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk melengkapi data-data tentang kepariwisataan yang ada di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Hasmawi saat hearing bersama Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Inhil, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Hasmawi, saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) masih sangat kekurangan data-data yang berkaitan dengan bidang pariwisata, baik itu wisata alam, wisata religi dan lain-lain.

“Kekurangan data tentang kepariwisataan ini, membuat anggaran bantuan yang didapat dari luar sangat terbatas,” tutur Hasmawi.

Oleh karena itu, Hasmawi berharap agar Pemkab Inhil melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait (SKPD) segera mencari solusi dan upaya konkrit di lapangan, dalam upaya mengatasidan menuntaskan persoalan tersebut.

“Dengan begitu, mudah-mudahan pariwisata di Inhil bisa lebih maju dan berkembang, sehingga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan daerah,” imbuhnya. / Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam menghadiri silahturrahmi Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Inhil di Yogyakarta, Sabtu (26/3/2016).

Kegiatan yang dipusatkan di Auditorium UKDW, Jalan DR Wahidin S Yogyakarta ini, sempena dengan pelantikan Ikatan Pemuda Riau-Yogyakarta (IPR-Y) Komisariat Kabupatan Inhil periode 2016-2017.

Pada kesempatan itu, Dani menyatakan bahwa organisasi IPR-Y Komisariat Inhil dapat menjadi wadah silahturrahmi bagi mahasiswa yang berasal dari Inhil, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah.

“Diharapkan wadah ini dapat menjadi wadah silahturrahim bagi kalangan mahasiswa Inhil, dalam upaya memberikan kontribusi yang positif bagi adek-adek mahasiswa dan daerah kita,” tutur Dani.

Dani mengatakan bahwa mahasiswa Inhil yang menempuh pendidikan di Yogyakarta merupakan mahasiswa yang potensial, terutama di bidang seni dan budaya, sehingga diharapkan turut bersama dalam mempromosikan potensi kebudayaan daerah Inhil, tidak hanya di Yogyakarta melainkan juga pada tataran nasional.

“Tadi kita melihat potensi mahasiswa disini, khususnya di bidang seni dan budaya, pemerintah mesti melakukan kolaborasi dengan mahasiswa disini melalui IPR. Supaya, kecintaan lembaga bisa menjadi duta kabupaten

Inhil dalam hal mengembangkan, meyampaikan pesan, apa potensi daerah, potensi kebudayaan yang kita miliki sehingga masyarakat luas lebih mengenal Inhil,” tambahnya.

Selanjutnya, Dani berpesan agar mahasiswa Inhil yang menempuh pendidikan di Yogyakarta senantiasa memprioritaskan sekolahnya. Disamping itu, beliau juga berpesan kepada orang tua mahasiswa tersebut agar senantiasa memberikan dukungan terhadap pengembangan diri anak-anak mereka.

“Pesan saya kuliah tetap di nomor satukan, jangan berorganisasi meninggalkan kuliah sejalanlah, organisasi berjalan dengan baik dan kuliah juga dengan baik. Pesan saya kepada orangtua, agar selalu memberikan support kepada anak-anaknya disini (Yogyakarta, red). Apa

lagi dalam hal pengembangan diri sebagai mahasiswa, sudah sepatutnya diberikan keleluasaan sehingga mahasiswa dapat mengembangkan diri mereka,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk segera membuka akses jalan dari Kota Tembilahan menuju makam Syech Abdurrahman Siddiq di Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra).

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas saat berbincang dengan awak media di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengembangkan dan memajukan wisata religi di Negeri Seribu Parit adalah dengan membangun akses jalan menuju lokasi tersebut.

“Karena itu, kita minta Pemda secepatnya membuka akses jalan menuju Makam Tuan Guru Sapat,” tutur Sitas.

Dijelaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, dengan dibukanya akses jalan tersebut, maka masyarakat yang ingin berkunjung ke Makam Tuan Guru Sapat tidak lagi kesulitan dan terkendala, baik waktu maupun jarak tempuh.

“Apabila akses jalan ini sudah dibuka, pengunjung tidak akan lagi terhalang pasang surutnya air seperti sekarang,” terangnya.

Akses jalan yang dimaksud tersebut, lanjut Sitas, yakni dari Pelabuhan Parit 21 menunu Terusan Mas, kemudian dilanjutkan ke Teluk Dalam melintasi Parit Hidayat.

“Badan jalannya sudah ada, karena kemarin ada yang pakai kendaraan bermotor dan sepeda dari Tembilahan Sampai ke Makam Tuan Guru Sapat,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) untuk mengembangkan objek wisata alam Pantai Solop yang terletak di Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah saat ini, diibaratkan seperti membangkit batang yang terendam.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Hasmawi saat hearing bersama Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) serta pihak terkait lainnya, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Hasmawi, pengembangan objek wisata alam Pantai Solop tersebut telah dimulai beberapa tahun yang lalu, dimasa kepemimpinan HM Rusli Zainal di Negeri Seribu Parit.

“Hanya saja, upaya itu tidak dipertahankan dan dimaksimalkan. Makanya, sekarang kita sebut seperti membangkit batang terendam,” tutur Hasmawi.

Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, lanjut Hasmawi, upaya Pemkab Inhil melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam mengembangkan objek wisata alam Pantai Solop sudah luar biasa. Itu terbukti dari mulai ramainya pengunjung yang berdatangan ke pantai yang terbentuk dari pecahan kulit satwa laut tersebut, seperti kerang, siput dan lain-lain.

“Kalau melihat kondisi terkini di Pantai Solop, diharapkan adanya inovasi baru dan upaya terus-menerus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengembangkan kepariwisataan di Inhil,” terangnya.

Salah satu upaya tersebut, kata Hasmawi lagi, dapat dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang, seperti yang layaknya terdapat dan bisa ditemui di tempat-tempat objek wisata alam yang ada di daerah lain.

“Yang juga tak kalah pentingnya adalah dengan memprioritaskan pengembangan 1 atau 2 tempat objek wisata saja terlebih dahulu sebagai pilot project, sehingga Pemda bisa lebih fokus,” imbuhnya./ Adi