TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam meninjau lokasi dan melihat langsung kondisi pasca ambruknya 20 los pedagang di Pasar Terapung Tembilahan, Rabu (27/4/2016) sekira pukul 17.00 WIB.

Kedatangannya bersama rombongan anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, disambut langsung oleh para pedagang yang berjualan di pasar tersebut.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Inhil beserta rombongan menyempatkan waktu berdialog bersama para pedagang.

“Kita turut prihatin dengan kejadian ini, sehingga mengakibatkan aktivitas jual beli masyarakat dan pedagang menjadi terganggu,” tutur Dani kepada awak media.

Oleh karena itu, agar kondisi tersebut tidak berlarut-larut, Ketua Dewan Tanfiz PKB Inhil ini menyarankan beberapa tindakan dan langkah cepat yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda), diantaranya melakukan audit teknis terhadap bangunan pasar tersebut.

“Cari juga penyebabnya kenapa bisa rubuh, apakah karena tekstur tanah atau karena bangunan sudah tua. Kalau hasil audit tidak layak lagi, ya seluruh pedagang harus dipindahkan,” tambahnya.

Kemudian, lanjut Dani, Pemkab Inhil juga harus menyediakan lokasi dan tempat berjualan sebagai alternatif sementara bagi para pedagang yang losnya mengalami kerusakan.

“Jadi, harus ada langkah konkrit jangka panjang maupun jangka pendeknya, tidak hanya bagaimana soal bangunan saja, pedagangnya juga harus dipikirkan,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk melakukan pendataan secara tepat dan akurat terhadap keberadaan masyarakat tidak mampu di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas terkait dengan masih cukup banyaknya masyarakat miskin yang belum tercover dan terdaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, pendataan terhadap masyarakat miskin harus dilakukan perenam bulan sekali dalam upaya mengantisipasi terjadinya perubahan data di lapangan.

“Bisa saja data sebelumnya sudah berubah dikarenakan perpindahan penduduk dari tempat tinggalnya, meninggal dunia dan lain-lain,” tutur Sitas saat berbincang dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (26/4/2016) kemarin.

Oleh karena itu, mulai dari dinas terkait, pihak kecamatan, kelurahan/desa hingga RW dan RT harus benar-benar melakukan pendataan masyarakat miskin di lapangan. Apalagi hingga kini baru sekitar 80 ribuan masyarakat miskin yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Sementara, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Kabupaten Inhil memperoleh kuota sebanyak 125 ribu masyarakat miskin yang akan ditanggung oleh Pemda, baik provinsi maupun kabupaten sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Sekarang masih banyak data masyarakat miskin di kecamatan yang blank. Padahal, ini sangat penting bagi masyarakat, karena nantinya akan berhubungan dengan berbagai program dan bantuan yang bisa diperoleh dari pemerintah,” imbuhnya./Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), masyarakat Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning juga mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (25/4/2016).

Kedatangan belasan masyarakat Desa Bantu Ampar ini disambut oleh Ketua Komisi I DPRD, HM Yusuf Said dan Ketua Komisi II DPRD, Amd Junaidi dengan melakukan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Banggar Gedung DPRD Inhil.

Tampak hadir Kasat Intel Polres, AKP Edi Sutomo SH beserta jajaran personil dan anggota Satpol PP yang mengamankan jalannya aksi demonstrasi, serta sejumlah pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Inhil.

Pada kesempatan itu, perwakilan massa masyarakat Desa Batu Ampar, Budi Prahmadi meminta para wakil rakyat di DPRD Inhil, untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Bupati HM Wardan, yakni menunjuk Mukhsin sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Batu Ampar, sesuai dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Camat Kemuning sebelumnya.

“Tolong dengarkan suara masyarakat disana pak, karena perjuangan ini tidak ada unsur politik, semua demi kepentingan masyarakat dan daerah kami,” tutur Budi yang diamini masyarakat Desa Batu Ampar lainnya.

Apalagi, calon Pjs Kades yang diusulkan ini telah mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Dimana, sebanyak 233 orang telah membubuhkan tanda tangan sebagai tanda dukungan mereka.

Sementara, calon Pjs Kades yang disampaikan Camat Kemuning kepada Bupati Inhil, untuk dilantik dalam waktu dekat ini berbeda dengan usulan masyarakat sebelumnya, yang dinilai masyarakat ada kepentingan didalamnya.

“Camat dan BPD tidak merespon aspirasi masyarakat, dan hanya merekomendasikan 1 calon. Itupun bukan usulan masyarakat,” tambahnya.

Padahal, masyarakat menilai sosok yang mereka usulkan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan sangat mengerti dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

“Kami minta tolong perbaiki desa kami, karena sampai detik ini desa kami masih dirasa tidak merdeka,” tambah Syahrizal, masyarakat Desa Batu Ampar lainnya yang hadir saat itu.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said menyatakan bahwa pihaknya menerima usulan dari masyarakat Desa Batu Ampar. Untuk selanjutnya dikumpulkan data-data konkrit di lapangan dan dibahas bersama satuan kerja (satker) terkait.

“Setelah itu, barulan disampaikan ke Bupati melalui pimpinan, supaya semuanya tidak melanggaran peraturan dan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dani M Nursalam mengapresiasi kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil).

Dimana, berdasarkan data dari Bagian Pembangunan Setdakab Inhil, pada tanggal 15 April 2016 lalu sudah ada sebanyak 38 dokumen pelelangan yang diserahkan oleh 5 SKPD, untuk selanjutnya dilakukan pelelangan.

Menurut Dani, meskipun baru sampai pada tahap penyerahan dokumen, namun kinerja 5 SKPD tersebut sudah lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun ini termasuk bagus, sudah menyampaikan dokumen lebih awal,” tutur Dani kepada awak media, baru-baru ini.

Kendati demikian, Dani cukup memahami jika SKPD lambat dalam menyampaikan dokumen pelelangan. Ini dikarenakan belum adanya keputusan terkait berapa anggaran yang akan terpotong dari Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain itu, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, Pemkab Inhil juga belum bisa melakukan rasionalisasi anggaran, sehingga belum tahu juga mana kegiatan yang akan ditunda pelaksanaannya.

“Kita maklumi jika pelelangan lambat dimulai. Tapi pada prinsipnya, jika sudah ada beberapa yang masuk, artinya tahun ini lebih cepat,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk segera menunjuk dan melantik sejumlah Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) yang ada di daerah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Dani M Nursalam terkait dengan telah berakhirnya masa jabatan 47 Kades di Negeri Seribu Parit.

Apalagi, jika mengingat saat ini sudah memasuki triwulan kedua di tahun anggaran 2016, sehingga dibutuhkan keberadaan Pjs Kades guna menjalankan roda pemerintahan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.

“Sekarang sudah masuk triwulan kedua, jadi kita minta Pemerintah Daerah (Pemda) secepatnya menunjuk Pjs Kades di daerah yang memang masa jabatannya sudah habis,” tutur Dani kepada awak media, Kamis (21/4/2016).

Kebijakan tersebut sangat penting, karena politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini khawatir, apabila Pjs Kades tidak kunjung ditunjuk, maka sistem pemerintahan desa akan berjalan lambat.

Dengan begitu, secara tidak langsung akan berdampak pada realisasi penggunaan dana program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah tersedia, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten.

“Jadi, jangan lambat-lambat, karena serapan anggaran desa juga harus cepat berjalan, sehingga pembangunan di desa bisa terlihat,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kaum perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan untuk dapat mendorong semangatnya dan mengambil peran dalam upaya mempercepat pembangunan dan kemajuan daerah.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat ditemui awak media usai menghadiri puncak peringatan Hari Kartini ke-137, yang dipusatkan di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan, Kamis (21/4/2016).

Dikatakan Dani, kaum perempuan di Negeri Seribu Parit ini harus turut berperan aktif dalam pembangunan, tanpa mengabaikan harkat dan martabatnya di tengah keluarga dan masyarakat.

“Kaum perempuan sekarang ini memiliki peran penting dalam pembangunan, karena itu harus memacu semangatnya agar semakin kuat dan bisa memberikan kontribusinya bagi masa depan daerah dan bangsa,” tutur Dani.

Apalagi, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, sekarang perempuan mempunyai kesetaraan dengan pria, sebab hak-haknya dilindungi oleh undang-undang.

“Untuk itu, kaum perempuan juga haru menjaga moral, etika dan sikapnya, baik di dalam rumah tangga maupun bermasyarakat,” imbuhnya./Adi