TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna Istimewa, dalam rangka Milad ke-51 Kabupaten Inhil tahun 2016, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (14/6/2016).

Rapat yang dipimping langsung oleh Ketua DPRD, Dani M Nursalam didampingi para Wakil Ketua DPRD ini, dihadiri Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Riau, H Kasiarudin, Bupati HM Wardan serta diikuti anggota DPRD dan sejumlah Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Turut hadir saat itu, Anggota DPD RI Dapil Riau, Intsiawati Ayus, Anggota DRiau Riau Dapil Inhil, perwakilan Pemkab Tanjung Jabung Barat Jambi, Unsur Forkopimda, para pengurus organisasi dan tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Wardan menyatakan bahwa agenda Milad Inhil ini akan dijadikan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi pembangunan di Negeri Seribu Parit.

“Dalam 3 tahun ini, saya memfokuskan peningkatan jalan di tingkat desa. Bagaimana infrastruktur antar desa ke desa bisa terhubung dengan baik,” tutur Bupati Wardan.

Dari sejumlah program yang telah terlaksana itu, Bupati Wardan mengucapkan terima kasih kepada segenap perangkat pemerintah dan masyarakat Kabupaten Inhil.

“Semua ini mencerminkan bahwa seluruh upaya pembangunan telah terlaksana secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh, sehingga Kabupaten Inhil mampu berdiri sejajar dengan daerah lainnya dari segi pelaksanaan pembangunan,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said menyatakan sangat mendukung upaya yang dilakukan Pemkab Inhil melalui Bagian Humas untuk mengupayakan pengaktifan kembali keberadaan Gemilang Televisi (GTv).

“Itu adalah aset kita dan harus segera dimanfaatkan, kalau ada persoalan, kita bisa dusuk bersama untuk menyelesaikannya,” tutur Yusuf.

Oleh karena itu, Komisi I DPRD Inhil berharap agar Pemda segera menyampaikan Perda tersebut, karena ini menjadi target bersama, sehingga siaran televisi melalui GTv bisa kembali dinikmati masyarakat di Negeri Seribu Parit.

“Sesuai pembicaraan kami dengan pihak Pemda terdahulu, pada masa persidangan kedua tahun 2016 ini akan dibahas Ranperda GTv supaya bisa segera disyahkan menjadi Perda,” tambahnya.

Selanjutnya, Yusuf mengaku bahwa pihaknya akan memberikan support kepada Pemda, karena pada dasarnya penyebaran informasi pembangunan melalui GTv ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, untuk mengetahui berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah.

“Kita berharap nantinya Pemda memikirkan dan merencanakan bagaimana GTv itu semakin berkembang ke depannya, bukannya seperti saat ini yang tidak dapat dioperasionalkan,” imbuhnya./ Adi

Tembilahan, detikriau.org – Anggota DPRD Inhil, Zulbahri menyebutkan bahwa seorang Bupati semestinya tidak pantas terlalu disibukkan dengan berbagai kegiatan seremonial. Masih banyak pekerjaan yang menyangkut kepentingan hajat orang banyak yang lebih mendesak, butuh perhatian dan keseriusan untuk segera dituntaskan.

“Prioritaskan kepentingan masyarakat. Jangan hanya disibukkan dengan berbagai kegiatan seremonial,” Lontarkan politisi Partai Nasdem ini dalam perbincangan dengan detikriau.org di gedung DPRD Inhil, senin (24/5/2016) kemaren

Hari ini menurut Zulbahri, jalannya roda pembangunan di Inhil terkesan vakum. Iapun mengaku sudah letih memanggil dan mendesak SKPD untuk mensegerakan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Bahkan progress pekerjaan fisik yang sempat dilontarkan Bupati menurutnya patut diragukan.

“darimana progress pekerjaan fisik 10,03 persen itu. Saya mau Tanya, kegiatan fisik apa yang hari ini sudah jalan?. Setahu saya hanya kegiatan seremonial,” Ragukan Zulbahri

Tidak cukup sebatas itu, dengan nada suara sedikit bergetar menahan luapan kegelisahan, anggota Komisi III DPRD Inhil ini-pun bahkan menyebut Bupati terkesan tidak sayang daerah, tidak cinta dengan Kabupaten dan masyarakat Inhil. Jika sayang dan cinta dengan daerah ini, harusnya kalimat “takut” takkan terlontar. Bagaimanapun beratnya dan apapun resikonya harus ditempuh asalkan tidak menyimpang dari aturan.

“Jangan hanya bangga dengan prestasi dari kegiatan seremonial. Cukuplah sudah. Masyarakat menunggu aksi bukan sekedar janji,” Kritiknya pedas.

Diakhir kalimat kritikannya Zulbahri juga sempat mempertanyakan 8 program utama Bupati. Janji itu harus diperjuangkan bukan sekedar enak untuk diucapkan.

“harus jujur, dari 8 program utama itu, saya juga mau bertanya, mana yang sudah tercapai. Janji itu masuk RPJMD dan tentunya harus ada pertanggungjawaban.” Pungkasnya. /dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk mendahulukan kepentingan masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan yang memang sudah ditunggu-tunggu masyarakat sejak lama.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi terkait dengan hilangtayangnya 8 paket proyek pembangunan laman LPSE Kabupaten Inhil, beberapa waktu lalu.

Menurut Ferryandi, tidak ada alasan bagi Pemkab Inhil tidak mengerjakan paket-paket tersebut, karena dampaknya akan merugikan masyarakat luas.

“Terlepas dari semua permasalahan yang ada pada internal Dinas Bina Marga dan Unit Layanan Pelelangan (ULP) Inhil, kita minta paket paket pekerjaan tersebut sesegera mungkin kembali dilelang, sehingga bisa dikerjakan secepatnya,” tutur Ferryandi, Senin (16/5/2016).

Dijelaskan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemda melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat yang sejak puluhan tahun menunggu realisasi pembangunan infrastruktur tersebut.

“Semua keterlambatan ini sudah sangat mengkhawatirkan, karena akan mempengaruhi pekerjaan, apalagi jika memang dihilangkan dari proses lelang. Masyarakat akan sangat dirugikan,” terangnya.

Oleh karena itu, Ferryandi menegaskan bahwa apapun kendala yang dihadapi Pemkab Inhil tidak bisa menjadi alasan kuat untuk paket pekerjaan pembangunan infrastruktur yang sudah disahkan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut tidak dikerjakan.

“Kita juga akan terus memantau kemajuan proses lelang yang dilaksanakan, sebab paket-paket pekerjaan tersebut harus dikerjakan secepatnya, karena menggunakan anggaran yang cukup besar,” tambahnya.

Apalagi, kata Ferryandi lagi, kondisi geografis daerah juga harus dipertimbangkan, jangan sampai pekerjaan tersebut kembali tidak selesai pada akhir tahun nanti.

“Kita sejak awal tahun sudah berulang kali mengingatkan Pemkab Inhil, supaya paket pekerjaan yang sudah disahkan terutama dengan dana besar harus sesegera mungkin dilelang, karena waktu pengerjaan akan dipengaruhi kondisi alam dan cuaca,” pungkasnya./Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga kini, upaya pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Seperti yang disampaikan Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Inhil, M Sabit membacakan laporan Pansus I terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2015 pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Sabit, saat ini rasio jumlah guru dengan murid sudah terpenuhi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tetapi azas pemerataan belum tercapai.

“Di daerah perkotaan terdapat sekolah yang Guru Agamanya 7 orang satu sekolah, sementara ada sekolah di daerah hanya terdapat satu orang guru PNS yang merangkap sebagai Kepala Sekolah,” tutur Sabit.

Selanjutnya, diakui bahwa memang secara keseluruhan Indikator kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Inhil memenuhi target capaian RPJMD.

“Namun, data yang disajikan masih  memerlukan Validasi,” pungkasnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun anggaran 2015 lalu mengalami kenaikan sebesar 5,52 persen, namun dinilai belum memenuhi target capaian kinerja tahun ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 18 persen.

Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Inhil, M Sabit dalam Rapat Paripurna dengan agenda pembukaan masa persidangan II

tahun sidang 2016 dan penyampaian laporan Pansus I terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Inhil tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD Inhil, Rabu (11/5/2016) malam kemarin.

Dijelaskan Sabit, belum memenuhinya target capaian kinerja tersebut disebabkan efektifitas penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum optimal, khususnya disektor restribusi daerah yang mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 56,84 persen.

“Berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2015, disebutkan bahwa dalam menetapkan perhitungan besaran belanja pegawai acress-nya 2,5 persen dari total Belanja Pegawai, sementara pada APBD tahun 2015  acress-nya mencapai 18,61 persen dari total belanja pegawai atau sebesar Rp 164 Milyar,” terangnya.

Semestinya, lanjut Sabit, penganggaran belanja Pegawai dilakukan dengan cermat, terukur  dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran Pemerintahan.

“Agar dalam menetapkan besaran belanja pada setiap SKPD disesuaikan dengan kebutuhan prioritas yang didasarkan pada pencapaian indikator kinerja, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Inhil tahun 2013-2018,” imbuhnya./ Adi