TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) optimis, pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2015 rampung pada bulan September ini.

Pernyataan tersebut disampaikan salah seorang anggota Badan Anggara (Banggar) DPRD Inhil, H Zulbahri mengingat draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P 2015 pemerintah daerah sudah diserahkan ke DPRD Inhil, Senin (7/9/2015).

“Insya allah, jika tidak ada halangan pembahasan APBD-P selesai bulan ini. Oleh karena itu, perlu kerja sama seluruh pihak,” tutur Zulbahri.

Dijelaskan Zulbahri, pembahasan APBD-P ini dilakukan pihaknya dengan melibatkan Pemkab Inhil melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yang akan dibahas di tingkat Komisi sesuai bidang dan mitranya.

“Setelah dibahas di tingkat Komisi, pembahasan kemudian akan kembali dilanjutkan di tingkat Banggar. Jadi, karena kita ingin APBD-P segera diselesaikan, maka kalau perlu siang malam kita kerjakan,” terangnya.

Kendati demikian, politisi dari Partai Nasdem Inhil ini menegaskan,dengan mempercepat pembahasan bukan berarti DPRD Inhil tidak memperhatikan mutu pembahasan itu sendiri.

“Pembahasan yang dilakukan tetap mengutamakan kelayakan, kewajaran dan lebih kepada kepentingan masyarakat,” imbuhnya. (adi/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Realisasi APBD Inhil tahun anggaran 2014 yang hanya mencapai 79 persen dengan sisa anggaran mencapai Rp 529 miliar lebih, berpotensi akan kembali berulang pada Tahun Anggara 2015. Kondisi yang menjadi dasar utama kejengkelan DPRD Inhil dinilai disebabkan rendahnya tingkat kinerja aparatur pemerintah.

Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Edi Harianto Sindrang mengusulkan agar Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk segera mundur dari jabatan yang telah diamanahkan pimpinan kepadanya.

“Jika memang tidak mampu melakukan pekerjaannya, lebih baik mengundurkan diri saja dan diganti dengan yang lebih baik, demi percepatan pembangunan Inhil,” Sampaikan Edi saat membacakan hasil pembahasan Banggar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 dalam Rapat Paripurna kedelapan masa persidangan II tahun sidang 2015, Senin (31/8/2015) malam kemarin.

Selain persoalan itu, Edi juga menyinggung tentang lemahnya pengelolaan aset daerah.

“Pengelolaan aset merupakan poin penting yang perlu menjadi perhatian, apalagi hal ini juga menjadi titik lemah Inhil dalam kaca mata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini, namun aneh kondisi itu tidak pernah dirubah,” terangnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas semua kekhilafan dan berjanji akan dilakukan perubahan ke depannya.

“Apa yang disampaikan ini akan kita jadikan sebagai dorongan dan motivasi dalam proses perbaikan ke depan dan terima kasih atas semua kerjasamanya,” imbuhnya.

Rapat yang digelar diruang paripurna Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung Ketua DPRD, Dani M Nursalam didampingi dua Wakil Ketua DPRD, Ferryandi dan Syahruddin, serta dihadiri Bupati, HM Wardan, Unsur Forkopimda, Plt Sekda, sejumlah pejabat eselon dan 31 Anggota DPRD Inhil. (Adi/Adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada seluruh Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), untuk menyiapkan kader-kader yang faham dan mengerti bagaimana cara membuat serta mengurus administrasi desa.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi saat berbincang dengan sejumlah Kepala Desa (Kades) di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Ferryandi, setiap desa harus mempunyai kader yang memang benar-benar siap untuk melakukan proses administrasi, khususnya dalam mengelola dana pembangunan desa, yang kedepannya akan semakin besar dan banyak.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini, setiap desa telah diberi kewenangan penuh dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan,” tutur Ferryandi.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, mau tidak mau seluruh aparatur desa terkait harus mulai belajar dan mengerti, seperti apa membuat surat dan administrasi lainnya.

“Dengan begitu, akan menjadi jelas dan kita tidak bingung lagi dengan hal-hal yang harus diurus dan dilengkapi dalam proses administrasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan lain sebagainya,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun saat ini belum terlihat perubahan yang begitu besar terhadap kondisi perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), namun komitmen Bupati Inhil dalam membangun perkelapaan di daerah tersebut disambut baik dan diberikan apresiasi yang sangat tinggi.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edi Hariyanto Sindrang saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (4/8/2015) malam.

Diakui Edi, dahulu dia termasuk salah satu orang yang gencar mengkritisi sejumlah kebijakan Bupati Wardan. Namun, setelah memahami apa yang menjadi tujuan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini, dia menyatakan sangat mendukung dan akan turut bersama-sama dalam mensukseskan berbagai program dan kebijakan, khususnya yang terkait dengan perkelapaan.

“Saya sangat bangga atas perhatian dan keinginan beliau (Bupati, red), untuk membangkitkan kondisi perkelapaan di Inhil yang saat ini sedang terpuruk,” tutur Edi.

Dicontohkan Edi, seperti kebijakan pembangunan tugu kelapa di Kabupaten Inhil, yang diharapkan menjadi salah satu ikon daerah, dalam upaya membangkitkan semangat seluruh aparatur dan masyarakat terhadap pentingnya keberadaan kelapa sebagai salah satu sumber penghasilan terbesar masyarakat.

“Saya lihat, cuma Bupati Inhil sekarang yang lebih peduli terhadap kondisi perkelapaan kita. Karena itu, marilah sama-sama kita dukung Beliau, khususnya dalam mensukseskan berbagai program pembangunan daerah,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk mengejar progres pembangunan daerah yang masih jauh tertinggal dan tidak sesuai harapan.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Ferryandi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP), dalam rangka ekspose kegiatan tahun 2015, Selasa (28/7/2015).

RDP yang digelar di Ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas ini diikuti Ketua Komisi I, dan Komisi III DPRD beserta para anggota, perwakilan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, serta Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupateb Inhil.

Pada kesempatan itu, Ferryandi meminta agar seluruh SKPD dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dalam upaya mendukung serta mewujudkan pembangunan dan kemajuan Negeri Seribu Parit di masa mendatang.

“Inilah yang harusnya menjadi Nawaitu atau niat kita, sehingga kondisi pembangunan yang lamban seperti yang sudah-sudah tidak terulang lagi di tahun ini dan kedepannya,” tutur Ferryandi.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Inhil, Irzal Ahmad mengakui bahwa saat ini memang progres pekerjaan pembangunan di kantor yang dipimpinnya masih cukup rendah.

“Keterlambatan ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya masih kurangnya tenaga dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia,” terang Irzal.

Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Inhil, sehingga menyebabkan realisasi APBD secara keseluruhan, baik fisik maupun keuangan masih cukup rendah.

“Karena itu, kita sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak terkait, supaya keterlambatan progres pembangunan ini dapat terkejar, sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan yang sesuai dengan harapan kita bersama,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Bina Marga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau diminta, untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengerjaan dan pembangunan fisik di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna kepada awak media, kemarin.

Dikatakan Iwan, berbagai pihak terkait harus meningkatkan kualitas pekerjaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan fisik  pada jalan provinsi di Negeri Seribu Parit, khususnya pembangunan Jalan Rumbai-Tempuling dan Tempuling-Tembilahan.