“Mengadu ke Dewan, Masyarakat Mintakan Kejelasan”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ulah PT Sumatera Timur Indonesia (STI) membuat ribuan hektar perkebunan masyarakat rusak. Pasalnya, perusahaan Sambu Grup tersebut meninggalkan perjanjian kontrak kerjasama pengelolaan lahan masyarakat di Desa Sungai Trap Kecamatan Reteh.

Setelah ditinggal hengkang, kini kondisi Lahan perkebunan masyarakat sangat sulit untuk dikelola akibat intruksi air laut yang membuat lahan perkebunan terendam dengan luas sekitar 2500 hektar.

Berdasarkan perjanjian awal, pada tahun 2002 lalu, pihak perusahaan dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait pengelolaan serta keselamatan perkebunan kelapa diareal dimaksud. Kemudian pada tahun 2003, PT STI menindak-lanjuti kerjasama tersebut dari sisi teknis dan ini sempat berjalan hingga tahun 2005.

“Tahun 2005 keatas, sepertinya PT STI ini meninggalkan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan perkebunan perkelapaan masyarakat hancur,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Inhil, Amd Junaidi kepada sejumlah awak media usai menggelar hearing bersama masyarakat Sungai Trap di ruang Banggar DPRD Inhil jalan HR Soebrantas Tembilahan, Kamis (17/3/2016).

Efek kerusakan tersebut lanjutnya, masyarakat setempat tidak bisa lagi mengelola lahan perkebunan itu dengan baik. Merasa dirugikan, masyarakatpun akhirnya mengadu kepada lembaga perwakilan rakyat.

“Kedatangan mereka (masyarakat, red) ke sini untuk meminta kasus ini diselesaikan, apakah kerjasama tersebut dilanjutkan ataukah cukup sampai di sini,” paparnya.

Sebenarnya kata Junaidi, jalinan kontrak kerjasama tersebut sangat baik, karena tidak berbagi lahan namun berbagi hasil. Akan tetapi, jika pihak perusahaan tidak menjalankan sesuai kesepakatan, maka akibatnya perekonomian masyarakat yang terancam menurun.

“Untuk itu, langkah pertama yang kita ambil adalah memanggil pihak perusahaan secepat mungkin guna meminta keterangan terkait persoalan ini,” tutupnya. / Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Inhil, Selasa (15/3/2016).

Musrenbang RKPD yang dilaksanakan di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan ini, dibuka secara langsung oleh Bupati HM Wardan, Unsur Forkopimda, perwakilan pejabat eselon di lingkungan Pemprov Riau dan Pemkab Inhil, serta tokot masyarakat, akademisi, organisasi dan pelajar di Kabupaten Inhil.

Pada kesempatan itu, Dani menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD ini merupakan rutinitas tahunan yang digelar oleh Pemkab Inhil, dalam rangka menyusun kegiatan dan program pembangunan daerah di tahun depan.

“Tadi sudah disampaikan ekspos dari berbagai pihak, seperti DPRD, SKPD Provinsi Riau dan Kabupaten Inhil, yang didapat dari masukan dan usulan masyarakat,” tutur Dani.

Oleh karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berharap agar forum tersebut benar-benar akomodatif dan bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin bagi pembangunan dan kemajuan daerah.

“Dalam artian, yang diusulkan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang diperoleh dari hasil Musrenbang tingkat desa dan kelurahan hingga kecamatan,” imbuhnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dani M Nursalam menyatakan sangat mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk mewujudkan 1 desa 1 Puskesmas Pembantu, yang direncakan akan rampung hingga 2017 mendatang

“Kita sangat mendukung komitmen pemerintah untuk mewujudkan 1 desa 1 Pustu, karena ini juga menjadi salah satu prioritas kita agar terwujud di tahun 2017 nanti,” tutur Dani kepada awak media, belum lama ini.

Dijelaskan Dani, dengan adanya Pustu di setiap desa, maka rentang kendali masyarakat yang ingin berobat menjadi semakin dekat.

“Jika setiap desa sudah ada Pustu, tentu masyarakat tidak perlu jauh-jauh bila ingin berobat. Selain itu, layanan kesehatan juga bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat bawah,” tambahnya.

Apalagi, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, juga sudah menggalakan dan menerapkan program Puskesmas 24 jam, dalam upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, jika sarana sudah dibangun, Pemkab Inhil harus mensejalankan dengan kelengkapan lainnya, seperti peralatan medis termasuk tenaga kesehatan. Jangan sampai, bangunan yang telah berdiri tidak termanfaatkan secara maksimal.

“Jangan hanya dipikirkan membangun fisik, tapi tidak fungsionalnya. Jadi, Pemkab Inhil harus betul-betul merencakan secara komprehensif, khususnya dalam penyediaan layanan kesehaan bagi masyarakat,” imbuhnya. Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Atasi persoalan listrik di Kota Tembilahan dan sekitarnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) diharapkan dapat menepati janjinya tentang pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terletak di Parit 23 Tembilahan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Zulbahri kepada awak media, kemarin.

Dijelaskan Zulbahri, PLTU tersebut seharusnya sudah beroperasi di akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015 yang lalu, namun hingga memasuki tahun 2016 ini, proses pembangunannya belum juga selesai.

“Jika pihak PLN tidak ingin dicap sebagai pemberi harapan palsu (PHP) kepada masyarakat, maka apa yang sudah disepakati haruslah dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” tutur Zulbahri.

Apalagi, kata politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Inhil ini, dalam hearing antara Komisi III DPRD bersama Manager PLN yang baru kemarin, pihak PLN menyebutkan bahwa bobot pekerjaan sudah 68 persen dan akan beroperasi pada tahun 2017.

“Listrik menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, selama ini PLN belum bisa memberikan pelayanan yang baik ataupun maksimal kepada masyarakat, jadi kita minta jangan lagi memberi PHP kepada masyarakat,” tambahnya.

Selanjutnya, dengan beroperasinya PLTU tersebut nantinya, Zulbahri berharap segala kebutuhan listrik masyarakat bisa terpenuhi.

“Masyarakat di Kota Tembilahan memang sangat bergantung pada pasokan listrik, karena itu PLN harus terus meningkatkan kinerjanya agar keluhan masyarakat tentang listrik bisa dihilangkan,” imbuhnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyambut baik dan mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) yang menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan terutama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat diwawancarai awak media usai menghadiri prosesi penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Inhil dengan Kejari Tembilahan tentang Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Inhil, di aula lantai 5 Kantor Bupati, Kamis (10/3/2016).

Dijelaskan Dani, kerjasama ini tentunya bertujuan agar kegiatan dan program pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik dan maksimal, serta sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Ini adalah langkah positif yang harus didukung dan bisa dimanfaatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, supaya tidak ada lagi keragu-raguan dalam bekerja, sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan yang baik dan berkualitas,” tutur Dani.

Oleh karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil berharap agar ke depan tidak ada lagi aparatur yang beralasan takut melaksanakan tugas dan kewajibannya, karena sekarang sudah ada pendampingan dari pihak kejaksaan.

“Dengan kerjasama ini, segala kesalahan yang mungkin terjadi tentunya bisa dideteksi sejak awal, sehingga bisa meminimalisir terjadinya kesalahan, yang bisa membuat aparatur terjerat persoalan hukum di kemudian hari,” imbuhnya. Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8-15 Maret 2016 ini diharapkan, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak terkait di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Dani M Nursalam kepada awak media, Selasa (8/3/2016) kemarin.

Menurut Dani, seperti Dinas Kesehatan (Diskes) sebagai salah satu pihak penyelenggara kegiatan, harus benar-benar memastikan bahwa balita umur 0 hingga 59 bulan di Kabupaten Inhil ini mendapatkan Imunisasi Polio.

Apalagi, jika mengingat kondisi geografis Negeri Seribu Parit, diharapkan jangan sampai ada bayi yang luput mendapatkan imunisasi, sehingga memberikan dampak bagi masa depan generasi muda.

“Meskipun kondisi geografis kita yang cukup sulit, namun pelaksanaan PIN Polio ini harus bisa berjalan dengan baik, lancar dan maksimal hingga ke pelosok-pelosok Inhil,” tutur Dani.

Oleh karena itu, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini menekankan agar Diskes hingga ke Pustu terus berkoordinasi dengan baik dan mengajak para orangtua untuk membawa bayi mereka mengikuti PIN Polio.

“Kita mengharapkan, jangan terkendala karena masalah alam, vaksin polio harus sampai hingga ke pelosok desa,” imbuhnya. Adi/Adv