“Penyelenggara Negara, Wajib Mundur Jika Sudah ditetapkan Sebagai Calon Kepala Daerah ”

JAKARTA – Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah tak lagi harus mundur dari jabatannya.

Hal ini disepakati DPR, DPD, dan pemerintah dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, aturan untuk mundur atau tidaknya penyelenggara negara dikembalikan kepada UU masing-masing institusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak ada aturan mengenai kewajiban anggota untuk mundur apabila menjadi calon kepala daerah.

“Kita sekarang mengembalikan semua kepada aturan UU yang sudah ada,” kata Rambe saat dihubungi, Sabtu (23/4/2016).

Sementara itu, penyelenggara negara lain, seperti PNS, anggota TNI, dan Polri, tetap harus mundur apabila sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai calon kepala daerah.

Sebab, aturan di UU masing-masing lembaga memang mengharuskan hal itu. Jadi, kata Rambe, tidak ada diskriminasi dalam revisi UU Pilkada ini.

“Kita lebih fair semua, jangan ada lagi yang mengatakan, kok ini anggota Dewan boleh yang lain tidak boleh,” ucap Rambe.

Jika memang ada yang keberatan dengan hal ini, Rambe menyarankan pihak tersebut untuk  mengajukan peninjauan kembali terhadap UU MD3 yang ada saat ini./dro

sumber; kompas.com

SELATPANJANG (detikriau.org) – Hasil Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PPP Kabupaten Kepulauan Meranti yang digelar Sabtu (11/7) dan Ahad (12/7) memutuskan untuk mengusulkan dua paket bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Meranti 9 Desember 2015 mendatang. Dua pasangan calon yang bakal diusulkan ke DPP PPP melalui DPW PPP Riau adalah pasangan Irwan Nasir-Said Hasim dan Masrul Kasmi-Tengku Nazlah.

“Rapim bersama Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) 9 Kecamatan di Meranti diputuskan dua paket ini akan kita bawa ke pusat,” Sebut Ketua DPW PPP Provinsi Riau, Azis Zaenal, usai Rapim, di Hotel Grand Meranti, Ahad (12/7) kemaren.

“Disini kita (DPW PPP Riau, red) tidak mengintervensi. Siapapun yang di usulkan oleh DPD PPP Meranti itulah yang kita ajukan ke DPP,” tambahnya.

Aziz juga mengatakan, dari usulan DPD PPP tersebut, poin yang harus dilihat dan dinilai adalah popularitas, elektabilitas dan aksetabilitas dan pendanaan serta pasangan dan kontribusinya. “Dari 4 menjadi 2. Ini cukup banyak pertimbangan yang mendasar. Apalagi melihat peluang pada 9 Desember mendatang, kita tidak mau kecolongan dan kita sangat berhati-hati sekali dalam menghadapi pertarungan ini. Artinya kita menginginkan kondusif dan berjalan dengan kaidah-kaidah yang sopan,” sebutnya lagi.

Terhadap usulan ini nantinya, lanjut Aziz, DPP akan mengeluarkan rekomondasi khusus yang menentukan hasil final terhadap satu orang kandidat atau satu calon. “Restu DPP tersebut diharapkan dapat secepatnya, paling lambat satu minggu sebelum pendaftaran yang dijadwalkan pada 26 Juli 2015 mendatang. Jadi dalam satu dua hari lebaran saya harapkan itu sudah putus,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Meranti, Dedi Putra Shi, menyebutkan, usulan dua pasang calon dukungan PPP pada kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada Pilkada Kepulauan Meranti 9 Desember mendatang adalah hasil akhir dari demokrasi internal DPD Meranti dan DPK Meranti di 9 Kecamatan se Meranti.

“Kita sepakat untuk mengusulkan dua paket pasang calon ini ke pusat untuk mengikuti pertarungan pada Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti 9 Desember mendatang,” sebut pria yang akrab di sapa Depra ini. (eko)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) DPD II Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar silaturrahmi dan buka puasa bersama jajaran pengurus dan keluarga besarnya, akhir pekan kemarin.

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu rumah makan di Kota Tembilahan ini, dihadiri sejumlah perawat di lingkungan Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, Rumah Sakit dan beberapa Puskesmas di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu.

Pada kesempatan itu, Ketua PPNI DPD II Inhil, Ns Matzen Msi mengatakan, kegiatan buka puasa bersama ini merupakan salah satu media atau wadah, dalam upaya meningkatkan dan mempererat jalinan silaturrahmi, khususnya antar pengurus dan keluarga PPNI Inhil.

“Mudah-mudahan, kegiatan seperti ini dapat terus kita laksanakan, guna meningkatkan kekompakan dan kebersamaan,” tutur Matzen.

Selanjutnya, Matzen yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (PPKDPK) Diskes Inhil ini, menekankan pentingnya membangun kebersamaan yang baik antara seluruk pihak, guna membangun dan memajukan Negeri Seribu Parit di masa mendatang.

“Karena itu, marilah kita bergandengan tangan dan bersama-sama dalam membangun dan memajukan daerah ini,” imbuhnya. (adi/adv)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) RI Hj.Instsiawati Ayus.SH.MH Gelar Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Raker membahas Sektor Perikanan, Perumahan dan Jalan berlangsung di lantai 4 Kantor Bupati Rokan Hilir Jalan Merdeka, Bagansiapiapi, Senin (02/03/15 ).

Rapat tersebut dihadir Bupati Rokan Hilir H.Suyatno.Amp, Ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan, Plt.Sekda Drs.Surya Arfan, Asisten I,II,III dan IV, Kepala SKPD, Kabag, Camat dan pegawai/honorer dilingkup Dinas Perikanan Rohil. Sedangkan dari kalangan Legislatif hadir 7 anggota dewan.

Dalam sambutannya, bupati H.Suyatno menjelaskan, bahwa melalui APBD Rohil tiap tahunnya, Pemkab Rohil melalui Dinas Perikanan telah banyak , membantu para nelayan. Tujuan Pemkab selama ini agar mereka ( nelayan-red ) bangkit dari kemiskinan.

“Kita sudah membuat kolam ikan yang mengunakan terpal plastik. Alhamdulillah sudah pernah panen ikan patin,” jelasnya ke Intsiawati Ayus.

Terkait dengan sulitnya para nelayan yang ada di 5 kecamatan yakni kecamatan Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Bangko, Kubu dan Kubu Babussalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) berupa solar, untuk beraktifitas dilaut, H.Suyatno menyampaikan, bahwa Pemkab Rohil melalui dinas terkait sudah mengajukan proposal bantuan SPBU Terapung dan dermaga ke Kementerian Perikanan dan Kelautan RI.

“Setiap hari para nelayan ini mengeluh ke kami. Jadi kami berharap kepada ibuk untuk memberi masukan kepada buk Menteri Susi, jika dapat, kami sangat bersyukur,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Suyatno juga meminta kepada Intsiawati Ayus untuk memfasilitas dan menjembatani antara Pemkab Rohil dengan Kementerian KP.

“Jika perlu kita undang ibuk menteri di acara bakar tongkang nanti,” ujar bupati.

Bupati Juga menjelaskan Bahwa pada tahun 2016, Kabupaten Rokan Hilir dapat program pembangunan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa pembangunan jalan sistem rigid.

“Kata orang kementerian, mudahan-mudahan terealisasi tahun 2016 nanti,” kata Suyatno mengakhiri.

Sementara Intsiawati Ayus mengatakan, bahwa khusus untuk Rohil, ia akan konsen di sektor perikanan, perumahan dan jalan.

“Sesuai rapat kerja hari ini, saya akan konsen apa yang disampaikan oleh pak bupati. Bukan berarti saya tidak konsen disektor pertanian dan perkebunan,” paparnya

“Untuk itu seluruh data dan dokumen berupa proposal untuk menjadi bahan pada rapat kerja dengan pihak terkait yang ada dipusat, sesuai usulan Pemkab Rohil,” pinta Ayus.

Terkait dengan tapal batas antara kabupaten Rokan Hilir dan kabupaten Labuhan Batu ( Sumut ) tidak kunjung selesai, dirinya berencanakan akan mengkoordinasikan dengan Anggota DPD asal Sumut.

“Mengenai tapal batas, saya minta di bekali data lengkap. Saya akan berkoodinasi dengan DPD asal Sumut,” tambahnya.

Selain itu, agar masalah cepat selesai, dirinya juga akan berkoordinasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

“Kita minta pimpinan untuk memanggil Pemkab Rokan Hilir dan Labuhan Batu,” ujar Anggota DPD RI asal Rohil ini. [adv/hms/tris]