Tembilahan, detikriau.org – APBD Kabupaten Indragiri Hilir telah menggelontorkan dana sebesar Rp 599,9 miliar untuk program unggulan Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Dana sebesar itu disalurkan bagi 197 Desa selama lima tahun masa kepemimpinan HM Wardan dan H Rosman Malomo.

“Secara total dana keseluruhan selama 5 tahun anggaran berkisar Rp 599,9 miliar.” Sampaikan Kabid Pembangunan Kawasan Pedesaaan pada Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) Inhil, Yulida kepada detikriau.org diruang kerjanya, kemaren.

“Penggunaan dana APBD untuk program DMIJ didasari pada Peraturan Bupati dan Perda N0 5 Tahun 2015” tambahkannya

Diterangkannya, secara rinci, ditahun pertama 2014, dana yang digelontorkan untuk program DMIJ sebesar Rp 105,25 miliar. Tahun 2015 sebesar Rp. 135,548 miliar, Tahun 2016 sebesar Rp. 117,839 miliar, Tahun  2017 sebesar Rp. 125,737 miliar dan terakhir di tahun 2018 sebesar Rp. 115,609 miliar.

Menurut Yulida, besarnya penggunaan dana dari APBD Kabupaten ini diharapkan Bupati agar benar-benar dipergunakan bagi kepentingan masyarakat di Desa secara maksimal.

“olehkarenanya keterlibatan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan penggunaan dana DMIJ merupakan sebuah keharusan.” Akhirinya.

Reporter: mulyadi

GAS, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan meresmikan sejumlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Jum’at (26/1/2018).

“Alhamdulilllah, dari informasi yang didapatkan. Kegiatan pembangunan melalui Alokasi Dana Desa program DMIJ telah selesai 100 persen. Tentunya, Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita,” tukas Bupati.

Kepada seluruh komponen masyarakat setempat, Bupati mengingatkan untuk senantiasa memaksimalkan penggunaan dan menjaga sarana dan prasarana umum yang telah dibangun.

“Tidak mudah untuk memperoleh pembangunan di sebuah daerah. Perlu perjuangan ekstra yang luar biasa. Sekarang, pembangunan itu sudah diperoleh, jaga dan manfaatkan dengan sebaik – baiknya,” imbau Bupati.

Tidak hanya pembangunan yang berasal dari program DMIJ. Peresmian yang dilakukan Bupati Inhil, HM Wardan juga diperuntukkan bagi sejumlah pembangunan yang dilaksanakan melalui program P3MD.

Di GAS, Bupati Inhil, HM Wardan juga mengukuhkan 3 (tiga) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan meninjau pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Harapan.

UMDes, Dorong Ekonomi, Ekplorasi Potensi

Pada kesempatan itu, Bupati Inhil, HM Wardan juga meresmikan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ‘Kapila Adhiatama’. Menurut Bupati, kehadiran BUMDes, sangat memungkinkan untuk mendorong perekonomian di kawasan perdesaan melalui ekplorasi potensi.

“BUMDes adalah suatu wadah bagi Desa untuk meningkatkan geliat aktifitas ekonomi. Banyak sekali potensi – potensi yang belum dioptimalkan di Desa – Desa. Sayang seklai rasanya kalau potensi itu tidak di eksplore dan direalisasikan menjadi benefit Desa,” ungkap Bupati.

Bupati berharap, agar BUMDes yang ada menjadi sebuah badan uaaha yang mandiri. Seluruh elemen Desa diharapkan dapat bersinergi memberikan dukungan atas eksistensi BUMDes di Desa.

“Saya meyakini, kehadiran BUMDes juga akan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa tersebut. Bahkan, dari usaha – usaha yang dinaungi BUMDes akan dapat meng – cover dan berkontribusi terhadap sejumlah kegiatan pembangunan di kawasan perdesaan yang bersangkutan,” papar Bupati.

Dengan segala manfaat keberadaan BUMDes, Bupati menganjurkan kepada setiap Desa untuk dapat juga melakukan terobosan pembentukan BUMDes di masing – masing Desa./disominfops_inhil/adv/*
 

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Hj Zulaikhah Wardan memimpin langsung rapat koordinasi (Rakor) dengan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Inhil, Senin (18/12/2017) malam.

Rakor tersebut berlangsung di ruang rapat kediaman dinas Bupati Inhil, Tembilahan. Saat itu, turut dihadiri sekretaris apdesi Yudi Yolanda beserta pengurus Apdesi Inhil, fasilitator Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Inhil, wakil ketua III TP-PKK Inhil Ny Retnowati Fikri, sekretaris TP-PKK Inhil Ny Ade Erra dan pengurus TP-PKK Inhil.

Sebagaimana diketahui, Rakor itu dalam upaya sebagai organisasi relawan yang membantu pemerintah untuk mewujudkan daerah yang maju dan lebih berkembang lagi karena membahas program yang akan dilaksanakan oleh apdesi yang berintegritas dengan PKK.

Tujuannya adalah untuk bekerjasama menjalankan program dan membangun sinergi dalam membantu pemkab Inhil sebagai penggerak dan pejuang pembangunan desa. Berbagai aspirasi dari para peserta rapat dituangkan dalam forum ini. Pendapat tersebut dikemukakan untuk mendapatkan mufakat bersama.

Ketua TP PKK Inhil menekankan agar apdesi menyelesaikan pembentukan organisasi. “Lembaganya dulu dibentuk. Lantik dulu pengurus di kecamatan hingga ke desa baru dapat dilaksanakan programnya,” tegasnya.

Zulaikhah mengatakan apdesi boleh membuat program yang mengacu dari program PKK.

“Kita sudah banyak program namun tidak adanya keterpaduan apa yang diharapkan jadi tidak maksimal, jadi apdesi bisa membuat program mengacu dari program kami, nanti akan kami beri panduan,” sebut istri orang nomor satu di bumi hamparan kelapa dunia ini.

Selain itu ia menuturkan bahwa dalam membantu pemerintah, organisasi ini tidak lepas dari kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Hampir semua OPD merupakan mitra PKK. Kegiatan PKK dapat berjalan berkat dukungan dari OPD tersebut,” tutupnya./Mirwan

Jakarta, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, menggelar ekpos pencapaian program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) di Jakarta, Senin (11/12).

Didepan Sekretaris Jendral (Sekjen) PDT, Anuar Sanusi dan jajaranya, Bupati memaparkan pencapaian program unggulan tersebut. Pada kesimpulannya pihak kementerian mengapresiasi sekaligus mengakui keberhasilan program ini.

Mengawali ekspos, Bupati  memaparkan gambaran umum daerah. Secara geografis diterangkan Bupati, Inhil diapit oleh beberapa negara maju, seperti Singapura dan Malaysia.

“Selain perkebunan kelapa, kami juga memiliki hutan mangrove dan sagu,”kata Bupati.

Di era kepemimpinannya, Bupati membuat terobosan dengan melahirkan program DMIJ. Cukup besar dana yang dialokasikan untuk meningkatkan pembangunan ditingkat desa. Pembagian dananya sesuai dengan tipelogi masing-masing desa.

Sesuai urutan tipologi desa, yakni desa swadaya, swakarya, swasembada dan Desa Maju. Untuk menetapkan tipologi desa teradapat 19 poin yang menjadi apsek penilaian. Antara lain, dinilai dari sektor prasana dasar dan aspek sarana pendidikan.

“Termasuk aspek sarana kesehatan serta ekonomi. Desa paling kecil kami alokasikan dana hingga Rp 350 juta dan yang paling besar hingga Rp 1,2 M,” paparnya.

DMIJ tak hanya membangun sarana infrastruktur. Program ini memadukan arahan pembinaan yang kemudian di integrasikan dengan program Pos Yandu maupun pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Melalui DMIJ kami bangun pula gedung satu atap untuk Babinsa dan Babinkamtibmas. Untuk memaksimalkan pelaksanaan DMIJ kami membutuhkan dukungan pusat dari segala sektor,” harap Bupati.

Setelah mendengarkan pemaparan Bupati Inhil HM Wardan, Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anuar Sanusi, menilai bahwa program tersebut merupakan terobosan yang perlu mendapat apresiasi, namun juga perlu menyamakan konsep yang ada di Kementerian Desa dalam memberikan tipelogi Desa.

“Apalagi kalau di gabungkan dengan dana desa (DD). Tentu akan menjadi akselerasi pembangunan yang baik. Sehingga dalam waktu tak lama lagi akan banyak desa-desa di Inhil yang maju,” tutur Sekjen.

Dalam membangun desa pihak kementerian PDT juga telah menetapkan indek pembangunan. Mereka melihat sejauh mana dana desa memberikan dampak positif terhadap desa itu sendiri. Indek tersebut sebagai kebijakan Kementrian dalam mengambil keputusan.

“Selama ini kita menilai bahwa Inhil masuk dalam klaster desa sangat tertinggal. Namun kedepan saya yakin akan banyak desa maju jika program ini dapat di kolaborasikan,” harapnya.

Saat itu Bupati Inhil HM Wardan, didampingi anggota DPRD Riau, H Agus Triansyah, anggota DPRD Inhil, HM Yusuf Said dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa H Yulizal dan Kadis Kominfo yang diwakili Kabid Informasi Komunikasi Publik Trio Beni Putra./Diskominfops_inhil/rls/Am/ADV

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengukuhkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Inhil Periode 2017 – 2022 di gedung Puri Cendana, Tembilahan, Senin (4/12/2017) pagi.

Disamping mengukuhkan DPC APDESI Kabupaten Inhil, dalam momen itu, Bupati Inhil, HM Wardan juga mengukuhkan Sekretaris Eksekutif APDESI Kabupaten Inhil periode 2017 – 2022.

Bupati Inhil, HM Wardan saat menyampaikan pidato mengatakan, Dirinya menaruh harapan yang besar kepada DPC APDESI Inhil untuk lebih gencar menjalankan tugas dan fungsinya demi memajukan kawasan perdesaan di Kabupaten Inhil.

“Setelah adanya legal – formal, besar harapan saya agar APDESI memiliki peran penting dalam upaya membangun desa sehingga setiap desa se – Kabupaten Inhil dapat menjadi desa yang lebih maju,” kata Bupati.

Upaya yang paling nyata dalam membangun kawasan perdesaan, diungkapkan Bupati adalah dengan direalisasikannya program prioritas di Kabupaten Inhil, yakni program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

“Di awal pemerintahan Saya, tepatnya pada akhir 2013, bulan November, yang mana kala itu dalam pembahasan APBD Inhil tahun anggaran 2014, kita mengusulkan program yang menitikberatkan pembangunan di kawasan perdesaan untuk menggapai visi spirit baru Indragiri Hilir, menjadi Kabupaten yang Maju, Bermarwah dan Bermartabat,” papar Bupati.

DMIJ, dijelaskan Bupati, dalam pelaksanaannya juga mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat untuk menyusun rancangan pembangunan desa berdasarkan kebutuhan di masing – maaing desa.

“Segenap komponen masyarakat bisa langsung mengusulkan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat di suatu desa. Sehingga, tidak ada lagi pembangunan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran,” urai Bupati.

Demi kesuksesan pembangunan melalui pelaksanaan program DMIJ secara komprehensif, Bupati meminta, terjalinnya kekompakan seluruh komponen masyarakat, termasuk para Kepala Desa yang terhimpun dalam DPC APDESI Kabupaten Inhil.

“Alhamdulillah, salah satu yang menjadi indikator kesuksesan pelaksanaan program DMIJ, beberapa waktu lalu, Saya yelah menerima penghargaan pin emas dari Kapolri, Tito Karnavian,” ungkap Bupati.

Ketua APDESI Inhil, H Palaloi mengucapkan, terima kasih kepada Bupati Inhil, HM Wardan karena telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap DPC APDESI Kabupaten Inhil.

Palaloi mengatakan, sejumlah pengurus DPC APDESI Kabupaten Inhil sejak 4 bulan lalu, telah melakukan konsolidasi untuk mencapai tujuan, yakni terbentuknya Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI se – Kabupaten Inhil.

“Alhamdulillah, kami telah berhasil membentuk 20 DPK se – Kabupaten Inhil berkat jerih payah sejumlah pengurus APDESI Kabupaten Inhil dan beberapa pihak lainnya,” ungkap

Seperti yang dikatakan Bupati, Palaloi menjelaskan, berpedoman pada Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah diamanahkan pemerolehan alokasi dana sebesar 10 persen dari total APBD tingkat I (Satu) Kabupaten. Oleh karenanya, Palaloi menegaskan, agar amanah tersebut dapat direaliasasikan.

“Alokasi dana sebesar 10 persen ini diperuntukkan bagi terselenggaranya pembangunan kawasan perdesaan. Saya mengapresiasi, amanah perundang – undangan tersebut telah direalisasikan, bahkan totalnya lebih dari apa yang perintahkan undang – undang,” tukas Palaloi.

Disamping beberapa hal tersebut, juga mengakui komitmen pembangunan kawasan perdesaan oleh Bupati Inhil, HM Wardan melalui sebuah program, yakni program Desa Maju Inhil Jaya yang telah menunjukkan peran pentingnya di ‘mata’ masyarakat.

“Dengan diluncurkannya DMIJ, sekarang sudah tidak kita temukan lagi infrastruktur jalan yang rusak. Fasilitas publik pun telah tersedia. Tentu kami Selaku masyarakat desa sangat bersyukur atas pencapaian ini,” tandas Palaloi.

Pada prosesi pengukuhan, dilakukan juga penandatanganan ‘Save Desa’ melalui program DMIJ oleh Bupati Inhil, HM Wardan dan sejumlah anggota Forkopimda yang menjadi pedoman penyelamatan desa dengan pelaksanaan program pembangunan DMIJ./diskominfops_inhil/rls/adv

“Permasalahan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan anggaran dan dana desa pada program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan APBDes 2016”

Tembilahan, detikriau.org – Besok Kamis (28/7/2016), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan kembali memanggil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Rencana tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat berbincang dengan sejumlah awak media di Kantor DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (27/7/2016).

Dikatakan Yusuf, hingga saat ini masih ada beberapa desa yang belum menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan anggaran dan dana desa pada program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

Padahal, jika semua proses dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, maka semuanya akan berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya.

“Jadi, besok akan kita tanyakan terkait hal itu,” tutur Yusuf.

Selain persoalan tersebut, lanjut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, masih ada desa yang belum juga menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016. Seharusnya, menurut aturan APBDes diselesaikan sebelum tahun berkenaan.

“Besok sudah harus rampung dan tidak ada tanggang waktu lagi, karena sekarang sudah memasuki akhir Bulan Juli. Kalau masih ditemukan ada yang belum selesai, maka desa tersebut harus diberi perhatian khusus, karena terdapat banyak masalah disana,” tegasnya.

Kemudian, yang juga tidak kalah pentingnya untuk dibahas bersama, kata Yusuf lagi, adalah terkait efektifitas keberadaan Pendamping, mulai dari tingkat desa sampai kabupaten, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak hanya berorientasi pada proyek saja.

“Kita harus mengembalikan fungsi dan peran Pendamping, sehingga desa merasa lebih nyaman serta terbantu dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan,” imbuhnya./Adi