TEMBILAHAN (detikriau.org)-Mulai hari ini Selasa (20/1/2015), Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sudah turun ke seluruh Puskesmas di daerah setempat, untuk melakukan pembinaan terutama bagi pelaksanaan pelayanan UGD 24 Jam dan hal-hal lainnya yang diperlukan.

“Kami akan turun melakukan pembinaan secara bertahap ke Puskesmas-Puskesmas yang ada di Inhil, yang dimulai dari daerah Utara, yakni di Kecamatan Pulau Burung. Pembinaan ini bertujuan untuk menyiapkan Puskesmas yang lebih baik kedepannya,” tutur Kepala Diskes Inhil, Hj Alvi Fuwanti Alwi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/1/2015).

Dijelaskan mantan Kepala Bappeda Inhil ini, pekerjaan itu tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan memerlukan konsistensi dalam perencanaannya, sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan serta berjalan dengan baik dan lancar.

Oleh karena itu, pada tahun ini pihaknya juga sudah merencanakan untuk mulai melakukan penjajakan dan tindaklanjut terhadap Puskesmas yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara bertahap pula.

“Mudah-mudahan, kerja keras kita ini juga diikuti dengan penguatan-penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), bukan hanya SDM yang memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga yang berada dalam tatanan manajemen, mulai dari pihak Diskes sampai kepada Puskesmas dan jaringannya,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bertekat untuk mewujudkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti yang telah disandang oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan saat ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwi dalam menyikapi perubahan peraturan, khususnya dalam merespon persoalan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dikatakan Alvi, dari 27 Puskesmas yang ada di Kabupaten Inhil, 21 Puskesmas diantaranya sudah masuk dalam kategori rawat inap, sedangkan 6 Puskesmas lainnya masih berstatus non rawat inap.

“Dengan kondisi fisik maupun sarana dan prasarana, serta SDM yang ada sekarang ini, masih harus dikuatkan lagi, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014,” tutur Alvi saat dikonfirmasi detikriau.org di ruang kerjanya, Senin (19/1/2015) sore.

Penguatan diberbagai lini tersebut, lanjut Alvi, akan dilakukan dengan berbagai langkah, diantaranya membuat tim pembinaan Puskesmas, yang langsung dipimpin oleh masing-masing Kepala Bidang (Kabid) perwilayah yang sudah dibagi.

“Dengan melihat kondisi eksisting sekarang dan apa yang kita harapkan ke depan, tentunya hal ini harus kita perbaiki, termasuk salah satunya penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui Puskesmas UGD 24 jam,” terangnya.

Dijelaskan mantan Kepala Bappeda Kabupaten Inhil ini, itulah beberapa langkah yang akan dilakukan Diskes, supaya apa yang diamanahkan oleh Permenkes diatas dapat diwujudkan di Negeri Seribu Parit ini.

“Disamping permasalahan lainnya yang harus juga dibenahi bersama, yakni persoalan capaian di semua Puskesmas, seperti program dan penguatan administrasi,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi apalagi izin kepada perorangan atau pihak-pihak lain untuk melakukan penjualan bubuk anti nyamuk Abate.

Diskes telah menginstruksikan pada puskesmas untuk membagikan bubuk abate kepada masyarakat yang memerlukannya secara gratis.

‘’Artinya, jika masyarakat datang dan meminta bubuk abate kepada kita, maka bubuk abate itu akan diberikan secara gratis, tak ada pemungutan bayaran lainnya. Tetapi jika memang persedian sedang tidak ada dan masyarakat memebutuhkan, sebaiknya membeli ditempat-tempat resmi seperti apotik.’’ jelasnya.

Bahkan, jika ada kasus DBD di masyarakat untuk kemudian pihaknya menindaklanjuti dengan melakukan fogging dan pemberian bubuk abate disertai dengan penyuluhan maka itu juga akan diberikan secara gratis pada masyarakat.

‘’Jadi tak ada bubuk abate yang dijajakan sampai kerumah-rumah penduduk atau semacamnya. Untuk itu, kita mengimbau agar RT/RW dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak tertipu oleh perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab. bubuk abate itu diberikan secara gratis alias tidak dijualbelikan oleh pemerintah,’’ terangnya kembali.

Sebelumnya, sejumlah masyarakat dibeberapa kecamatan mengaku adanya oknum yang menjual bubuk Abate ke rumah-rumah. Dimana orang tersebut mengaku sudah menjalin kerjasama dengan dengan Diskes Inhil. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Inhil malaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap dua bagi calon jemaah haji (jch) asal Inhil yang akan berangkat ke tanah suci.

Kepala Dinas Kesehatan DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, dr Saut Pakpahan mengatakan bahwa pemeriksaan tahap kedua ini menjadi pemeriksaan penentu bagi calon jemaah haji untuk kepastian berangkat ke tanah suci.

“Pemeriksaan ini merupakan tahapan lanjutan dari pemeriksaan tahap pertama yang diadakan di Puskesmas didaerah atau alamat dari setiap calon jamaah haji asal Inhil ini, Sampaikannya, Senin (11/8/2014)

Pemeriksaan kesehatan tahap II ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Inhil sejak tanggal 11 hingga 19 Agustus 2014. Untuk Kecamatan Tembilahan sebanyak 146 JCH, pemeriksaan kesehatannya dilaksanakan dalam 2 hari yakni tanggal 11 dan 12 Agustus. Kemudian untuk Kecamatan Tembilahan hulu, Kempas dan Tempuling dilakukan pada tanggal 13 agustus.

Tanggal 14 agustus untuk Kecamatan Kuindra, Concong dan Tanah Merah. Selanjutnya Kecamatan Reteh, Sungai Batang, Kemuning, Mandah dan Gas dilakukan tanggal 15 agustus.

Kecamatan Batang Tuaka, Gaung, Kateman, Pelangiran, Pulau Burung dan Teluk Belengkong tanggal 16 agustus. Dan terakhir tanggal 18 – 19 agusutus 2014 diperuntukan bagi Kecamatan Keritang. Tercatat sebanyak 567 CJH yang berasal dari Inhil menjalani pemeriksaan kesehatan.

Pemeriksaan tahap kedua ini digratiskan tidak seperti pemeriksaan tahap pertama yang mana setiap JCH dikenakan biaya sebesar Rp 100.000

Ditambahkan dr Saut Pakpahan, ada penambahan test kesehatan dalam pemeriksan tahap kedua ini seperti rontsgen, laboraturium, dan pemeriksaan dokter spesialis

“ada tambahan pemeriksaan untuk tahap kedua ini yaitu rontsgen, laboraturium, dokter spesialis dan nantinya setiap jamaah akan dikelompokan berdasarkan golongan resiko tinggi dan mana yang normal”. Jelasnya

Sementara itu untuk jumlah Petugas Kesehatan Haji Daerah (PKHD) yang akan mendampingi calon jamaah haji hingga ketanah suci sebanyak satu orang dan untuk Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) sebanyak tiga orang. Tandasnya. (ahmad tarmiji/adv pemkab inhil)