JAKARTA – Para guru baik pusat dan daerah diimbau untuk tetap tenang menyikap kebijakan pemangkasan anggaran tunjangan profesi guru (TPG) oleh Menteri Keuangan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan, seluruh guru akan menerima TPG tahun ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Tidak ada pemotongan TPG, semuanya sudah dianggarkan bahkan 2017 pun sudah kami alokasikan,” tegas Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi, Selasa (30/8).

Dia menambahkan, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) TPG telah ada sejak 2007 yang diakumulasi hingga 2016 mencapai Rp 23,3 triliun.

Ini lantaran daerah tidak pernah melaporkan dana Silpa hingga akhirnya Kemenkeu melakukan audit dan ditemukan over budget atas dana transfer ke daerah tahun anggaran 2016.

“Jadi tidak akan terjadi pemotongan TPG akibat kesalahan tersebut, tetapi akan disesuaikan pada penyaluran berikutnya,” terangnya.

Hal senada diungkapkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata. “Jangan khawatir, meski pemerintah tengah melakukan efisiensi, hak-hak guru tidak akan dipangkas. Ini hanya mengurangi alokasi dana untuk optimalisasi dana di pemda karena anggarannya tetap sama,” ujar Pranata, sapaan akrabnya.‎

Dijelaskan, dana transfer daerah untuk TPG dalam setahun sebesar Rp 68,807 triliun dan dana cadangan Rp 2,212 triliun sehingga total menjadi Rp 71,020 triliun.

Pranata merinci, dana Rp 68,807 triliun teridiri atas pembayaran untuk guru PNSD pemilik sertifikat pendidik sebanyak 1.374.718 orang, sebesar Rp 1,675 triliun.

Lalu, kurang bayar pada 2015 (carry over) sebesar Rp 679 miliar dan perkiraan accress atau kenaikan gaji berkala, dan kenaikan gaji berdasarkan kenaikan pangkat/golongan sebesar 10 persen.

”ini belum termasuk perhitungan dana SILPA 2015 dan tahun sebelumnya yaitu kelebihan anggaran di pemda akibat adanya pensiun, pindah kerja, dan lainnya karena belum ada hasil audit dan rekonsiliasi sampai dengan Oktober 2015 pada saat pengusulan anggaran DAK non fisik,” jelasnya.

Hasil itu kemudian keluar pada Mei 2016 dari hasil rekonsiliasi antara Kemendikbud, Kemenkeu, dan pemerintah daerah. Diperoleh SILPA 2015 sebesar Rp 19,677 triliun.

Kelebihan anggaran itu ditambah dengan beberapa SK guru yang tidak bisa keluar sehingga TPG tidak dikeluarkan tahun ini. Ia menyebutkan, 10 persen dari 1,3 juta guru tidak bisa keluar SK pencairannya.

Alasannya beragam, mulai dari berhenti PNS, sudah naik jabatan, tidak memenuhi beban mengajar 24 jam, tidak linier dengan sertifikat pendidiknya hingga meninggal dunia.‎‎

Sementara itu dari organisasi guru lewat Plt Ketua Umum PGRI Unifah Rasyidi mengatakan pemerintah harus meneliti ulang adanya sisa anggaran TPG.

Jangan sampai dana dialihkan ke daerah lain tetapi masih banyak TPG guru di daerah tersebut belum dibayarkan./JPNN

Baca Sumber

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) gagalkan memutasi 2 orang Kepala Sekolah (Kepsek). Kegagalan tersebut ditandai dengan tidak dilantiknya saat dilakukan pelantikan sejumlah Kepsek di kantor Disdik Inhil jalan Veteran Tembilahan, Rabu (20/7/2016) kemarin sore.

Kedua Kepsek tersebut adalah Suhaimi dan Ahyanur. Suhami merupakan Kepsek SDN 013 Sungai Buluh ini dipromosikan menjabat di SDN 009 Tembilahan Hulu, sedangkan Ahyanur menjabat sebagai Kepsek di SDN 011 di Kecamatan Tempuling yang dipromosikan ke SDN 013 Sungai Buluh.

Menurut sumber detikriau.org yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, waktu itu kedua calon mutasi sudah hadir dengan berpakaian lengkap dan rapi (jaz hitam). Sebab keduanya mendapat undangan secara resmi dari dinas untuk dilantik.

Mirisnya lagi, keputusan gagal itu berlaku hanya dalam sekian menit saja. Sumber detikriau.org menyebutkan ada suatu kekeliruan yang sangat pantastis di dalam Dinas sehingga mampu merubah kebijakan secepat mungkin.

“Suhaimi tetap pada jabatan pertama, namun Ahyanur tak memiliki jabatan lagi alias non job karena tempat ia menjabat pertama sudah ada yang menggantikan,” bebernya.

Terkait hal ini, sejumlah petinggi Disdik Kabupaten Inhil terkesan bungkam dari upaya konfirmasi awak media.

“Sama bawahan saya saja, saya masih di Jakarta,” singkat Sekretaris Disdik Inhil, Moh Hatta melalui selularnya.

Kasi Kepegawaian Disdik Inhil, Ansori bahkan menolak dikonfirmasi. Pasalnya, semua keputusan katanya merupakan kebijakan dari pimpinan.

“Sama pimpinan saja konfirmasinya, saya kurang paham juga,” katanya.

Kepala Disdik Inhil, Syaifuddin juga demikian, hingga berita ini diliris, ia belum bisa memberikan keterangan secara akurat. “Nanti saja saya terangkan,” ujarnya dengan singkat./ Mirwan