TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mewacanakan mendorong para pekerja non formal untuk mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pernyataan ini diungkapkan Kepala Disnakertras Kabupaten Inhil, H Masdar, Jum’at (13/2/2015). Dikatakannya, rencana ini dilakukan agar terpenuhinya undang-undang yang mewajibkan semua kalangan sudah mendapatkan jaminan kesehatan.

“kami akan upayakan agar kedepan wacana ini dapat terlaksana bekerjasama dengan pihak BPJS. Tujuannya tentu agar semua pekerja di Inhil baik formal maupun non formal terlindungi,” katanya.

Untuk saat ini, Disnakertras Inhil baru melakukan pendataan terhadap para pekerja formal. Para pekerja formal itu disebutkannya, sudah hampir semua terdata disetiap perusahaan yang ada di Kabupaten Inhil.

Dengan demikian, kini pihaknya berencana merayap pendataan ke para pekerja non formal. Ia mengakui, untuk pendataan pekerja non formal tersebut cukup sulit. Sebab, pekerja non formal itu merupakan para pekerja penerima upah secara langsung, artinya para pekerja yang tidak menetap.

“Terkadang pekerja non formal ini hanya mengisi waktu kosong saja, atau tiba ada kerjaan baru turun seperti buruh di pasar, datang kapal membawa barang baru nampak mereka itu, jadi untuk sementara ini, menjaga kesehatan secara mandiri saja dan menjadi tanggung jawab pemilik usaha,” imbuhnya. (mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) canangkan sosialisasi penanggulangan bahaya HIV/AIDS, Kamis (11/9). Kegiatan tersebut melibatkan para tenaga kerja di beberapa perusahaan.

Kepala Disnakerntrans Inhil, H Fazar Husen, menyebutkan dari sekian banyak penderita HIV/AIDS yang terdapat di Inhil, 30 persennya merupakan karyawan swasta di sejumlah perusahaan. Sehingga perlu antisipasi supaya tidak terjadi penambahan penderitanya.

“Berdasarkan data yang kami dapat, dari 102 kasus HIV/AIDS, 24 kasusnya dialami oleh karyawan swasta,” jelas Fazar Husen.

Kemudian, apa yang mereka lakukan itu juga berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 68/MEN/IV/2004 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di tempat-tempat kerja.

Masih menurut Fazar Husen, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS ini yang diikuti para tenaga kerja dari sejumlah perusahaan. Selesainya diharapakan seluruh peserta hendaknya dapat mengimplementasikan untuk pencegahan bahaya HIV/AIDS pada kehidupan sehari-hari.(dro/*1)

TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Pekanbaru, sosialisasikan penempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri (LN) Rabu (27/2).

Kepala BP3TKI Pekanbaru  Maliana mengatakan, melalui sosialisasi informasi tentang pengetahuan penempatan tenaga kerja Indonesia di LN, dapat mengurangi berbagai masalah yang kerab menimpa para TKI itu sendiri.

“Segala informasi tentang penempatan tenaga kerja akan kita berikan. Dengan harapan kedepan tidak adalagi masalah demikian. Meski kita akui untuk menghilangkan masalah itu bukanlah hal mudah. Tapi paling tidak bisa meminimalisir,”ungkap Maliana, Rabu (27/2).

Kegiatan sosialisasi yang diikuti 65 peserta terdiri dari berbagai daerah. Dimana jika para peserta nantinya mempunyai pengetahuan tentang tata cara atau mekanisme penempatan TKI, maka secara otomatis bentuk keslahan dapat berkurang. Karena proses penyelesaian permasalahan TKI tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inhil, H Hafitsyah, pada kesempatan itu berharap rombongan BP3TKI dapat menjelaskan serinci-rincinya kepada pesereta sosialisasi. disamping itu, Hafit juga berharap sebelum para naker berangka ke LN, terlebih dahulu dapat menguasai bahasa Inggris.

“Kunci utama kita harus bisa menguasai bahasa Inggris. Karena bahasa ini adalah bahasa pemersatu bangsa. Bagaimana bisa menguasai aturan main, kalau saat berkomunikasi saja kita tidak bisa,” katanya.

Saran lain, Hafit, meminta kepada peserta untuk aktif melontarkan pertanyaan, karena dengan banyak bertanya akan dapat memahami kondisi dan aturan main yang ditetapkan. Dengan demikian para calon TKI memiliki pengetahun lebih , sehingga jika suatu ketika timbul masalah akan bisa mengatasinya.

“Mereka tidak bingung lagi, kalau memang menghadapi masalah. Selama ini banyak masalah yang timbul saat berada di Luar Negeri, tapi TKI kita tidak tahu bagai mana prosedur menyampaikan informasi kepada pihak-pihak terkait,”jelasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Hafitsyah, mengatakan bahwa pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Inhil, 2013 masih menunggu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau.

“Belum, kita masih menunggu UMP yang ditetapkan pihak Provinsi Riau,”kata Hafitsayh, kemarin.

Lanjut Hafitsyah, sebelum ditetapkannya UMK, pihaknya bersama dewan pengupahan Kabupaten Inhil terlebih dahulu melaksanakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara periodik hingga rampung di tahun 2012 ini. Dari hasil survei tersebut katanya, baru diperoleh angka rata-rata untuk penetapan UMK Inhil.

“Patokan kita dalam menetapakan UMK, juga harus menunggu UMP Riau. Jadi kalau ada Kabupaten/Kota yang belum memiliki dewan pengupahan, maka mereka bisa mengambil standar UMP, untuk UMK dimasing-masing Kabupaten/Kota,”jelas Hafitsyah.

Dilanjutkan Hafitsyah, penetapan UMK selain harus menunggu penetapan UMP, juga harus dilakukan pembahasan pihak-pihak terkait seperti Disnakertrans, dewan pengupahan dan organisasi tenaga kerja dan pihak pengusaha. Maka dari itu, pihak tersebut mengambil data  dari rata-rata hasil survei KHL.

“Tentunya dalam menetapkan UMK, kita harus bersipat objektif. Tujuanya agar pihak-pihak yang dirugikan, baik itu masyarakat maupun pihak pengusaha. Sebab, tenaga kerja dan pengusaha merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. “Artinya saling membutuhkan,”tandasnya.(dro/*1)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknisi hand pon.

Kepala Disnakertrans Inhil, H Hafitsyah, mengharapkan usai mendapatkan pendidikan, para peserta mampu menciptakan peluang dan lapangan kerja. Sebab, diklat itu merupakan program pihaknya antara lain bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), sehingga para pencari kerja (Pencaker) mampu mengimplemintasikanya.

“Dilat ini salah satu program kita dalam rangka menciptkan lapangan pekerjaan dan meminimalisir tingkat pengangguran khusunya di Inhil,” katanya Jumat (12/10)

Namun hal yang paling penting, lanjut Hafitsyah bagaimana nantinya perserta mampu mengimplemintasikan dilapangan. Sehingga, mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan secara berkelanjutan. Kegiatan yang direncanakan berlangsung selama 30 hari kalender tersebut diharapkan benar-benar memberikan kontribusi besar bagi calon pencaker.

“Setidaknya, mereka mampu berkarya dengan baik. Dan mempraktekkan transfer ilmu yang sudah didapat selama mengikuti pelatihan,”harap Hafitsyah.

Selain mengadakan diklat teknisi HP, pada tahun ini Disnakertrans juga menggelar diklat service sepeda motor. Dimana setelah itu, peserta akan diberikan alat perangkat kerja dan sertifikat yang nantinya mampu membawa mereka ke dunia usaha serta lapangan pekerjaan.(*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Dinas Perhubungan dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mulai memanfaatkan gudang penyimpanan barang  Pelabuhan Bongkar Muat Parit 21 Tembilahan.Saat ini, sudah tersedia sebanyak 3000 karung semen dan pupuk yang akan dibongkar dan disimpan kedalam gudang. Hanya saja terdapat beberapa kendala yang sipatnya tidak terlalu teknis, namun diharapkan bisa diselesaikan.

“Kita sudah berkoordinasi dengan pihak PT Pelido, Syahbandar. Pada umumnya mereka setuju, karena pengoprasian Pelabuhan itu belum dilakukan penanda tangannan secara teknis,”sebut Kepala Diskominfo Inhil, H Pahrolrozy, Senin (17/9).

Untuk pengoperasionalan Pelabuhan itu, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut, sehingga dapat mengetahui mana yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang terdapat dalam MoU.

“Kebetulan pada hari ini, ketika akan dilaksanakanya bongkar muat ada dua organisai bongkar muat yang  sama-sama mengklaim lokasi tersebut merupakan lokasi kerja mereka. Namun saya minta supaya tidak terjadi keributan mereka saling mengerti,”harapnya.

Masih menurut yang bersangkutan, jika mengacu kepada ketentuan yang berlaku kedua oraganisasi bongkar tersebut dibawah binaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Namun teknis operasional Pelabuhan tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab Dishubkominfo.

“Yang jelas kita inginkan, gudang berfungsi kemudian PAD dapat kita pungut dalam rangka meningkatkan penghasilan daerah”. Tegas Fahrolrozy.

Namun ketika ditanya mengenai izin, dikatakan Pahrolrozy operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan administrasi perizinannya sendiri sudah dilakukan pengurusan, hanya saja belum keluar karena saat ini masih disibukan dengan even PON.(dro/*1)