TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka pemanfaatan Terminal penumpang dan barang (Penumbar) Bandar Laksmana Indragiri (BLI) Tembilahan, tahun 2013 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) segera membangun jalan dalam terminal tersebut.

Hal ini dikemukan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Inhil, H Pahrolrozi. Menurut mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil ini, selain jalan dalam lingkungan terminal pihaknya juga akan melakukan perbaikan beberapa bagian atap yang bocor.

“Tanpa adanya perbaikan ini, kita yakin armada angkutan dalam kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan kota antar provinsi (AKAP) enggan masuk kedalam terminal. Untuk program ini, kita sudah siapkan anggaranya sekitar Rp 3 miliyar,” jelasnya, Jumat (15/3).

Jika pembangunan tersebut sudah rampung dikerjakan, Tambah  Fahrolrozy, seluruh armada angkutan penumpang dan barang wajib masuk dalam terminal. Tidak seperti saat ini yang masih banyak bebas berkeliran di dalam kota.

“Kita juga akan memfungsikan terminal ini untuk mobil angkutan barang. Karena kita sudah menyiapkan timbangan portable. Bagi kendaraan barang yang kapasitasnya lebih dari delapan ton maka tidak akan kita benarkan masuk kota. Semua harus dibongkar dalam terminal yang sudah kita siapkan,” jelasnya.

Upaya penertiban terhadap sejumlah armada angkutan umum, Dishibkominfo sudah membentuk tim gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, TNI dan pemerintah terkait lainnya. Tim nantinya akan bertugas melakukan pengawasan segala aktivitas kendaraan angkutan umum dan lokasi parkir yang tidak sesuai ketentuan.

Masih menurut yang bersangkutan, sebagai pendukung fasilitas dalam terminal, pemkab Inhil juga telah menyediakan satu unit sumur untuk cuci mobil. Dengan demikian, mobil-mobil itu tidak perlu lagi mencari tempat cuci hingga kedalam kota dan tempat-tempat lainya.

Dengan dioperasikannya terminal angkutan umum yang menelan biaya Rp 15 miliar lebih dan dibangun sejak sejak 2007 silam itu, ditargetkan  tidak akan ada lagi angkutan umum yang beroperasi liar dalam kota. Karena terminal Bandar Laksamana Indragiri ini n mampu menampung sebanyak 258 unit dari 30 agen PO yang ada di Inhil

“Nanti kita harap tidak ada alasan lagi bagi agen. Semua fasilitas sudah kita sediakan, tinggal dimanfaatkan saja,”tandasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), memantakpkan kerjasama pengelolaan perparkiran di Kota Tembilahan dengan Kodim 0314 Inhil.

Melalui pertemuan antara Dishubkominfo dengan Kodim 0314 Inhil, bahwa disetujui untuk pengelolaan parkir di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu dikelola penuh oleh Kodim 0314 Inhil. sedangkan untuk pengendalian teknis perparkiran tetap dibawah naungan Dishubkominfo sebagai istansi teknisnya.

“Kita telah memantapkan kerjasama pengelolaan perparkiran dengan pihak Kodim 0314 Inhil. Ketetapan itu dituang kedalam sebuah MoU yang telah disepakti oleh kedua belah pihak,”Ujar Kadishubkominfo, Fahrolrozy.

Dihimbau juga pada pengelola parkir agar dapat mengikuti segala kententuan dan mekanisme yang sudah ada. Melalui kerjasama ini  diharapkan dapat menjaga suasa tentram aman dan kondusif.

Sementara itu, Dandim 0314 Inhil, Letkol Inf FP. Tarigan, menyebutkan kerjasama antara pihaknya dengan Pemkab Inhil merupakan sebuah kepercayaan yang harus dijaga dengan baik. Sebab, nilai sebuah kepercayaan, tidak bisa diukur dengan apapun, terlebih materi.

“Saya rasa ini adalah tugas yang mulia dan menantang bagi kami. Khususnya bagi memanfaatkan potensi daerah yang ada dan hasilnya mampu menciptakan keamanan ataupun bebas dari berbagai komflik,”jelasnya.(dr0/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Perhubungan dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali melakukan penjajakan kepada beberapa maskapai lokal untuk mengoprasikan Bandar Udara (Bandara) Tepuling.

Sekretaris Dishubkominfo Inhil, TM Syaifullah, Senin (28/1) pagi menyebutkan upaya tersebut akan terus dilakukan pihaknya, agar Tempuling Air Port atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bandara Tempuling bisa beroperasi kembali dalam waktu dekat.

“Sat ini kita masih negosiasi denga maskapai Wings dan Trans Nusa ATR 72. mudah-mudahan bisa terealisaikan secepatnya,”ungkap mantan Camat Kuala Indragiri (Kuindra) ini.

Dia mengakui untuk mnegajak pihak maskapai dalam bekerjasama masalah penerbangan bukanlah hal yang gampang. Maka itu perlu rumusan-rumusan konkrit agar tidak terjadi kesalah pahaman dibelakangan hari. Karena kerja sama seperti itu diperlukan waktu yang panjang.

“Dari hasil pembicaraan yang kita lakukan, semua maskapai memerlukan batasan seat yang harus mereka penuhi. Paling sedikit dalam kurun waktu tiga bulan kedepan. Kemudian setelah itu baru pihak maskapai bisa jalan sendiri,” jelasnya.

Hanya saja masalah itu yang menjadi persoalan. Selama ini untuk menutupi seat yang diperlukan maskapai Sky Aviation, Dishubukominfo mengandeng pihak persuahaan swasta. Tapi setelah kerjasama dengan Sky Aviation putus, Dishubkominfo harus bisa kembali meyakinkan perusahaan-perusahaan tersebut agar mampu menutupi seat pesawat.

Berkhirnya kerja sama Dishubkominfo dengan Ksy Aviation hanya karena ada perubahan jadwal penerbangan yang dilakukan pihak maskapai. Dimana sebelumnya terbang jadwal terbang dari Bandara Tempuling-Batam pukul 11.30 diundur menjadi pukul 15.30 WIB. Sehingga penumpang enggan dengan jadwal baru tersebut.

“Banyak penumpang yang menolak. Tapi itu sudah menjadi keputusan makapai, solusinya kita akan carikan maskapai baru,” papar Syaifullah.

Padahal pangsa pasar penerbangan dengan menggunakan Sky Avition terus mengalami peningkatan. Bahkan suatu ketika, akibat banyaknya pesanan triket, pihak maskpai tidak mampu memenuhinya. Dengan demikian, kalau kerja sama dengan maskapai yang baru nanti dapat terlaksana dia yakin kondisnya juga demikian.

“Kalau musim liburan kita yakin akan banyak penumpang. Sebab ini sudah pernah terjadi dengan maskapai sebelumnya,”pungkas Saifullah.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka mecegah global warming dan mendukung upaya gerakan penanaman 1 miliar pohon, Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyiapkan 20.000 batang pohon yang akan di tanam di seluruh kecamatan se Inhil.

Antara lain batang pohon yang telah disiapkan tersebut, pohon jabon, mahoni, mengkudu, durian, sukun dan lainya. Tujuannya penamaman batang pohon itu untuk mengembalikan  fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau bagi penyerapan air di perkotaan.

Kepala Dinas Kehutanan Inhil, H Thaher, menyebutkan total bibit pohon yang ditanam di wilayah Inhil, mencapai 10.000 bibit pohon yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk melakukan penanaman, Dinas kehutanan melibatkan berbagai tokoh masyarakat, sekolah dan paguyuban serta ormas kepemudaan.

“Kita sebar ke dua puluh kecamatan se Inhil. Baik kepada pihak sekolah, pondok pesantren (Ponpes) termasuk para keluarga di rumah tangga.  Kita berharap gerakan ini bukan saja sebagai aksi penanaman, tapi juga bagaimana memeliharanya,”jelasnya kemarin.

Oleh karena itu, dia berpesan kepada pihak terkait yanag sudah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung agar bisa memberikan pengawasan. Sehingga apa yang sudah  dilakukan saat ini kedepan hasilnya bisa dirasakan secara positif oleh anak cucu dan para generasi penerus.

Jika kesadaran untuk melestarikan alam semakin tinggi maka mantan Kepala Dinas Perhubungan Inhil ini optimis ruang terbuka hijau sebagai mana yang diharapakan dengan tersendirinya akan terwujud. Sebab, katanya mengembalikan kawasan hutanbukanlah perkara mudah namun perlu adanya kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat.

Pencangan penaman 1 milar pohon, dalam rangka mendorong Indonesia hijau, menurut Thaher harus benar-benar didukung. Apalgi hasilnya nanti akan disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.“Kita akan melaporkan hasilnya, termasuk realisasi reboisasi,” tukasnya, sambil menyebutkan penanaman pohon juga dapat mencegah terjadinya bencana alam akibat gundulnya hutan alam.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Perhubungan Provinsi Riau beserta jajaran kepolisian dan POM TNI melaksanakan kegiatan penertiban terhadap kendaraan angkutan barang. Dalam operasi gabungan yang dilaksanakan di Desa Petalongan Kecamatan Keritang ini, didapati sebahagian besar angkutan barang terutama yang bermuatan batubara melebihi tonase jalan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kadishubkominfo Kab Inhil, H Fahrolrozy kepada detikriau.org, rabu (19/12) dinihari. Menurut pengakuan Fahrolrozy, keikutsertaan Dishubkominfo Inhil dalam operasi gabungan ini dikarenakan panggilan tugas akibat banyaknya informasi yang disampaikan oleh masyarakat akan kerusakan badan jalan dari Simpang Rumbai Jaya Kecamatan Kempas menuju Simpang Granit Kecamatan Kemuning.

“Kita menduga kerusakan jalan ini diakibatkan adanya pengguna angkutan yang melakukan mobilisasi barang dengan muatan yang melebihi tonase jalan. Buktinya, dalam operasi gabungan yang kita gelar malam ini, kita dapati hampir seluruh kendaraan angkutan barang, terutama yang bermuatan batubara mengangkut muatan melebihi tonase jalan. Kelebihan seluruhnya rata-rata diatas 10 ton.”Ungkap Fahrolrozy.

Dijelaskan Fahrolrozy, dengan klasifikasi jalan kelas 3,  beban jalan berkisar antara 10 hingga 12 ton atau 21 ton jika termasuk beban kendaraan. Sementara sebahagian besar angkutan yang terjaring dalam razia ini berbobot 35 hingga 40 Ton.

“Karena jalan ini merupakan jalan Provinsi, Dishubkominfo Inhil hanya berwenang untuk melakukan pengawasan bukan melakukan tindakan. Oleh sebab itulah operasi ini kita lakukan secara gabungan dengan pihak Provinsi. Untuk mengatasi persoalan serupa ini kedepannya, beberapa solusinya bisa dilakukan salah satunya dengan meningkatkan klasifikasi jalan,” Ujar Fahrolrozy.

Dalam kesempatan ini, Fahrolrozy juga sempat meminta jika memang ada sharing budget dana antara perusahaan dengan pihak Provinsi untuk perbaikan jalan sebaiknya benar-benar dikaji secara benar untung dan ruginya. Untungnya menurut penilaian mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Inhil ini, pemerintah diringankan dengan adanya sharing dana dari perusahaan. Ruginya, karena merasa telah melakukan perbaikan jalan, perusahaan merasa akan bebas untuk mepergunakan badan jalan seenaknya.

“Saya juga meminta agar kegiatan serupa ini tidak hanya dilakukan di Inhil tetapi juga dikabupaten lainnya. Karena secara klasifikasi jalan, sama-sama kelas 3. Kalau hanya kita yang melakukan, kita tidak ingin nantinya timbul kesan seolah-olah Inhil menghalang-halangi masuknya investor,” Pungkas Fahrolrozy.

Diwaktu yang sama, Kepala Seksi Pengawasan Teknis Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Budi Febrian mengungkapkan bahwa sebahagian besar kendaraan kelebihan muatan mencapai 90% dari ambang batas sesuai yang tertera pada buku KIR kendaraan. Sebagai sanksinya, Dinas perhubungan melakukan denda tilang kepada seluruh kendaraan yang melakukan pelanggaran.

“Fokus operasi kita adalah berat kendaraan. Makanya kita sengaja membawa timbangan fortable untuk melakukan kegiatan ini. Dari

75 kendaraan yang sudah terjaring sampai saat inni, mereka melakukan mobilisi barang melebihi ambang batas yang diijinkan yang hanya  seberat 21 ton. Kita dapati bahkan ada yang mencapai 40 ton. Artinya kelebihan melebihi 90 persen dari yang tertera pada buku KIR,” Jelas Budi Febrian.

Disamping fokus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran terhadap berat kendaraan, diakui juga dalam operasi ini didapati beberapa pelanggaran lain, seperti sopir yang tidak membawa buku kir, SIM mati termasuk adanya angkutan umum yang beroperasional tidak sesuai trayek. “Terhadap pelanggar ini, kita sudah memberikan surat tilang yang kita tetapkan pada tanggal 11 januari 2013 mendatang di Pengadilan Tembilahan. Nantinya pihak pengadilan yang akan menentukan besaran denda yang harus mereka bayarkan ke kas Negara,” Pungkas Budi Febrian.

Kegiatan operasi razia gabungan ini direncanakan akan dilaksanakan selama tiga hari, dimulai selasa tanggal 18  hingga Kamis tanggal 20 Desember 2012 mendatang.(dro/*0)

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Dinas Perhubungan dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mulai memanfaatkan gudang penyimpanan barang  Pelabuhan Bongkar Muat Parit 21 Tembilahan.Saat ini, sudah tersedia sebanyak 3000 karung semen dan pupuk yang akan dibongkar dan disimpan kedalam gudang. Hanya saja terdapat beberapa kendala yang sipatnya tidak terlalu teknis, namun diharapkan bisa diselesaikan.

“Kita sudah berkoordinasi dengan pihak PT Pelido, Syahbandar. Pada umumnya mereka setuju, karena pengoprasian Pelabuhan itu belum dilakukan penanda tangannan secara teknis,”sebut Kepala Diskominfo Inhil, H Pahrolrozy, Senin (17/9).

Untuk pengoperasionalan Pelabuhan itu, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut, sehingga dapat mengetahui mana yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang terdapat dalam MoU.

“Kebetulan pada hari ini, ketika akan dilaksanakanya bongkar muat ada dua organisai bongkar muat yang  sama-sama mengklaim lokasi tersebut merupakan lokasi kerja mereka. Namun saya minta supaya tidak terjadi keributan mereka saling mengerti,”harapnya.

Masih menurut yang bersangkutan, jika mengacu kepada ketentuan yang berlaku kedua oraganisasi bongkar tersebut dibawah binaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Namun teknis operasional Pelabuhan tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab Dishubkominfo.

“Yang jelas kita inginkan, gudang berfungsi kemudian PAD dapat kita pungut dalam rangka meningkatkan penghasilan daerah”. Tegas Fahrolrozy.

Namun ketika ditanya mengenai izin, dikatakan Pahrolrozy operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan administrasi perizinannya sendiri sudah dilakukan pengurusan, hanya saja belum keluar karena saat ini masih disibukan dengan even PON.(dro/*1)