TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebahagian orang tua siswa Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 01 Kecamatan Tembilahan Hulu mengeluhkan adanya kebijakan sekolah untuk melakukan pendaftaran ulang. Bahkan mereka mengakui adanya pungutan biaya daftar ulang Rp. 180.000. Mereka berharap agar hal ini menjadi perhatian serius terutama Dinas Pendidikan agar beban orang tua murid untuk menyekolahkan anak-anak mereka tidak semakin bertambah.

“Terus terang kami sendiri bingung bang. Kenapa harus ada yang namanya daftar ulang. Apalagi untuk daftar ulang ini kami dikenakan biaya. Ya walaupun nilainya tidak seberapa, namun untuk mereka yang tidak mampu tentunya akan cukup memberatkan,”Ujar orang tua siswa yang meminta namanya tidak dipublikasikan ketika menyampaikan keluhan kepada wartawan, Ahad (15/7).

Menurut pengakuan orang tua siswa ini, pendaftaran ulang ini waktu terakhir pada senin (16/7). Bagi yang tidak melunasi maka sianak didik tidak dibenarkan untuk mengikuti pendidikan.

Apa yang dikeluhkan orang tua siswa ini dibantah oleh Kepala Sekolah SMAN 01 Tembilahan. “Uang yang kita minta itu untuk pembayaran uang osis 10 ribu perbulannya ditambah uang komputer dan internet Rp. 20 ribu. Jadi untuk 6 bulan sebesar Rp. 180 ribu. Lagi pula tidak ada keharusan untuk membayar uang ini sekaligus. Bisa diangsur dan jika memang ada orang tua siswa tidak mampu, asal ada surat keterangan dari RT, Kita akan bebaskan semua biaya termasuk uang SPP.” Jawab Wardiah ketika dikomfirmasi melalui sambungan telepon, Ahad (15/7).

Dijelaskan Wardiah, pemberlakukan daftar ulang yang sudah dilakukan sejak 4 hingga 5 tahun terakhir ini tujuan utamanya hanya untuk melakukan pendataan siswa. Berdasarkan pengalaman ditambahkannya, beberapa waktu lalu, karena tidak adanya pendataan seusai masa liburan, pihak sekolah tidak mengetahui ada siswa yang tidak masuk hingga 1,5 bulan. “dengan pendaftaran ulang kita hanya ingin mengetahui apakah siswa masuk tepat waktu atau tidak.” Ujarnya.

Ditambahkan Wardiah, jika ada yang mengatakan sekolah memberikan sanksi dengan tidak membenarkan siswa tidak mengikuti pelajaran apabila tidak melakukan pembayaran, ini juga tidak benar.” Yang mampu saja tidak ada paksaan untuk membayar secara tunai apalgi yang tidak mampu. Jadi sekali lagi ini tidak benar.”Pungkas Wardiah dan berharap agar para orang tua siswa mengetahui dan memahami dengan adanya kebijakan pendaftaran ulang ini. (fsl)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – 71 orang atlit Inhil dikirim ke Pekanbaru untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Riau ke 11. Dengan mengikuti 6 dari 11 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan, Kontingen POPDA Inhil ditargetkan masuk tiga besar.

Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo usai melepas kontingen Inhil di halaman kantor Bupati mengharapkan atlet yang dikirim ke ajang POPDA Riau Ke- 11 ini dapat mengukir prestasi yang baik.”Namun saya berpesan agar tetap menjunjung tinggi sportivitas dan jaga nama baik daerah,” Pesan Wabub.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Kadisbudparpora), Mukhtar T mengatakan saat ini anggaran ajang prestasi atlet dikalangan pelajar sangat terbatas sehingga kedepan ajang pembinaan atlet dikalangan pelajar akan digodok secara bersama-sama antara Disporabudpar dan Dinas Pendidikan agar prestasi atlit kelak dapat lebih ditingkatkan.

Dalam POPDA Ke 11 Provinsi Riau yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 hingga 18 juli ini, Inhil menurunkan atlet di 6 Cabor yakni, Bulu Tangkis, Atletik, Tenis Meja, Sepak Bola, Sepak Takraw dan Pencak Silat.(fsl)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dua birokrat Pemprov Riau, HM. Wardan dan H. Raus Walid mendaftarkan diri pada penjaringan Bakal Calon Bupati Inhil periode 2013-2018 melalui Desk Pilkada DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indragiri Hilir. Senin (9/7)

HM. Wardan tiba dikantor DPC PKB pukul 09.18 WIB. Dalam iring-iringan orang nomor satu di Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang dikabarkan telah mengantongi restu dari Gubernur Riau, HM. Rusli Zainal ini juga diiringi oleh beberapa orang ulama yakni ustadz Suhaidi dan Ustadz Abdul Wahid dari Tembilahan kemudian H. Aren dari teluk pinang, H. Saman dari Kelurahan Sungai Perak juga beberapa ustadz lainnya dari Desa Sungai Luar dan Desa Sungai Salak serta puluhan pendukung.

Dalam konfrensi persnya usai melakukan pendaftaran sebagai Balon Bupati Inhil, dukungan beberapa ustadz yang menyertai kedatangannya hari ini menurut Wardan menjadi tambahan spirit bagi dirinya untuk ikut bertarung dalam Pilkada Inhil 2013 mendatang.

Menurut Wardan, kesediaan dirinya untuk mendaftarkan diri pada penjaringan Balon Bupati dari DPC PKB ini didasari dengan dua pertimbangan. Pertama, PKB adalah sebuah Partai Islam dan Kedua, apa yang menjadi cita-cita dan pergerakan PKB juga menjadi cita-cita dan pergerakan dirinya.

“Atas pertimbangan ini tentunya saya berharap PKB bersedia dan memprioritaskan saya untuk bergabung bersama Partai ini,” Ujar Wardan.

H. Ramli Walid, tiba di kantor DPC PKB pukul 10.15 Wib. Kedatangan Kepala Bappeda Provinsi Riau ini disertai dengan iring-iringan kendaraan dayung roda tiga dan puluhan pendukung.

Menurut pengakuan saudara Kandung Ketua DPRD Kab. Inhil, H. Raus Walid yang maju sebagai salah satu Balon Bupati Inhil 2013-2018 dengan mengusung motto membangun Inhil untuk semua ini janjikan akan  berlaku arief dan adil apabila kelak dirinya terpilih sebagai Bupati Inhil.

“Kelak jika saya terpilih, saya akan berlaku adil dan tidak akan membeda-bedakan suku, agama, maupun golongan. Secara bersama-sama kita akan membangun Inhil kearah yang lebih baik,” Ujarnya.

Kedatangan kedua birokrat Provinsi Riau di Kantor DPC PKB disambut secara langsung oleh Ketua Desk Pilkada DPC PKB Inhil, Muhammad Taufan dan Sekretaris, Herwanissitas serta seluruh anggota. Tampak juga saat itu, pendaftaran hari pertama ini dihadiri secara langsung oleh Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Kab. Inhil, Dani M Nursalam, S.Pi serta beberapa petinggi DPC PKB Inhil. (Am)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Senin (9/7), penjaringan Bakal Calon Bupati Inhil periode 2013 – 2018 DPC PKB Kabupaten Indragiri mulai menerima pendaftaran. Dua kandidat, H. Ramli Walid dan HM. Wardan, besok, diperkirakan akan mendaftar.

Informasi keikutsertaan HM. Wardan melakukan pendaftaran diri pada Desk Pilkada DPC PKB Inhil didapat berdasarkan informasi dari seorang sumber yang mengaku tim sukses mantan Kadisdik Inhil ini.”Insyaallah bang, besok senin, pak Wardan akan mendaftarkan diri sebagai Balon Bupati Inhil periode 2013-2018 di kantor DPC PKB Inhil. Jam pastinya saya belum mendapatkan komfirmasi. Tapi insyaallah kalau tidak ada halangan lagi, beliau bisa dipastikan akan mendaftar.” Ujar sumber yang tidak bersedia namanya dipublikasikan ini kepada detikriau.org. Ahad (8/7)

Hari pertama Desk Pilkada DPC PKB Inhil tampaknya bukan hanya akan dihadiri oleh orang pertama dari Dinas Pendidikan Riau. Kepala Bappeda Provinsi Riau yang juga saudara kandung Ketua DPRD Inhil, H. Ramli Walid juga diperkirakan akan mendaftarkan diri.

Pernyataan ini terpampang di sebuah akun facebook atas nama Syam Daeng Rani Founners. Diakun facebook ini terpampang jelas tulisan “JIKA tidak ada halangan, Insya Allah Senin 9 juli 2012, jam 9.00 wib bapak DR. H. Ramli Walid, SE, MSi akan mendaftar sebagai bakal calon Bupati Inhil 2013-2018, di kantor BKB Inhil di Tembilahan. “RAMLI WALID-ROSMAN MALOMO”. Mohon doa restunya dari warga/masyarakat Inhil. Waslm.” Bunyi kalimat yang terpampang diakun facebook ini. (Am)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Beberapa atlet Olahraga Olimpiade Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berhasil maju ke tingkat nasional untuk lomba Volly Ball Putra dan Tenis Meja Putri, yang akan diadakan di Jakarta pada  tanggal 8 hingga 13 Juli 2012. Hal ini dikarenakan tim O2SN tingkat SMK Kabupaten Inhil berhasil menjadi juara pertama ditingkat Provinsi Riau beberapa waktu lalu.

“Alhamdulillah, tim O2SN SMK Volly Ball Putra dan Tenis Meja Putri kita berhasil menjadi juara di tingkat provinsi Riau pada kemarin, lalu dengan demikian,  tim dari Kabupaten Ini mewakili Riau untuk mengikuti kejuaraan O2SN tingkat Nasional di Jakarta,” terang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H M Fauzar, melalui Kasi Kurikulum SMK yang juga merupakan Pembinaan Kegiatan O2SN SMK, Hj Hasnah, Jumat (6/7), disela-sela acara pelepasan atelit di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil yang di lakukan oleh Sekertaris Dinas Pendidikan,  Zulkifli.

Hasnah mengatakan, bahwa dalam  kegiatan O2SN tingkat SMK dari Kabupaten Inhil yang merupakan perwakilan Riau ini mengirimkan sebanyak 6 orang atlit Volly Ball Putra, terdiri dari Bagus, Ardiansyah, Kaharuddin,  Puja Antara Nusa,  yang masing-masingnya merupakan siswa SMKN 2 Tembilahan, dan Baharuddin, siswa  SMKN 1 Tembilahan, dan Rudin Trasmono, siswa SMKN Pengalihan, serta atelit Tenis Meja Putri May Sartika yang berasal dari SMKN 1 Tembilahan.

“Untuk tim O2SN dari Kabupaten Inhil yang merupakan perwakilan dari Riau mengikuti perlombaan dalam dua cabang olahraga,  yakni volly ball putra dan tenis meja putri,” katanya.

Dan pada O2SN tingkat nasional ini, sambungnya, ada tiga (3) atlit dari Kabupaten Pelalawan yang mewakili  riau untuk bertarung di lomba yang sama di Jakarta. Ketiga atlit itu diantaranya dari cabang karate putri, renang putra dan catur putra yang masing-masing cabor diwakili satu orang. “Kami sangat berharap dukungan dari masyarakat Riau, khususnya Kabupaten Inhil,” harapnya. (Am)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Masyarakat meminta Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Inhil untuk proaktif melakukan pengawasan terhadap berbagai pungutan yang diberlakukan pihak sekolah kepada orang tua murid. Berbagai pungutan yang belakangan ini semakin terindikasi pungutan liar (pungli) tentunya akan menjadi penghambat suksesnya program pendidikan wajib belajar (WAJAR) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

“Saya menilai belakangan ini pungutan-pungutan yang diberlakukan pihak sekolah kepada orang tua murid sepertinya sudah cukup terang-terangan. Tentunya kita berharap, pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Inhil untuk lebih proaktif melakukan pengawasan,” Ujar Aam, salah seorang orang tua murid di  Tembilahan kepada detikriau.org, Senin (25/6)

Menurut Aam, untuk masuk sekolah dasar saja, pihak sekolah membuatkan edaran untuk kebutuhan pakaian seragam yang seluruhnya disediakan oleh sekolah. Yang menjadi pertanyaan dirinya, harga pakaian yang dibandrol ternyata sudah jauh melambung dari harga sebenarnya dipasaran. “Apa ini tidak bisa dikatakan pungli?, Kenapa tidak ada kebijakan untuk menyerahkan kepada masing-masing orang tua murid untuk memilih membeli seragam disekolah atau diluaran. Artinya, tidak ada keharusan agar seragam itu dibeli melalui sekolah,” Sarannya.

Berdasarkan surat edaran dari salah satu sekolah dasar negri di Kecamatan Tembilahan , untuk pakaian seragam batik dibandrol seharga Rp. 90 ribu per lembar. Padahal, harga baju batik jadi itu bisa didapatkan dengan kisaran harga Rp. 40 s/d Rp. 50 ribu saja.”Kalau pemerintah serius untuk suksesnya pendidikan wajib belajar, berbagai biaya yang dinilai sengaja memberatkan ini harusnya juga menjadi perhatian serius. Untuk beberapa jenis pakaian seragam SD saja, orang tua murid harus merogoh kantong sebesar Rp. 450 ribu. Menurut saya, kalau dibenarkan orang tua membeli diluaran, biaya yang dibutuhkan tidak sampai Rp. 300 Ribu. Mungkin untuk sebahagian orang biaya itu tidak terlalu besar. Tetapi bagaimana orang yang tidak mampu?. Saya nilai program wajib belajar hanya jadi sebuah slogan kosong jika tidak adanya komitmen yang jelas dari pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan.” Kritiknya.

Keseriusan pemerintah untuk suksesnya program wajib belajar ini juga menuai kritikan pedas dari tokoh muda pemerhati Inhil, Tengku Suhandri. Ia menilai  keseriusan pihak-pihak terkait untuk mensukseskan berbagai program pemerintah khususunya bagi dunia pendidikan masih setengah hati.

Menurut Comel, panggilan akrab aktifis ini, Program Wajib Belajar sebuah program yang sangat baik. Dengan program ini, pemerintah berkomitmen tidak ada alasan lagi bagi setiap wajib belajar untuk tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. “Bahkan dulu juga pernah digembor-gemborkan pendidikan gratis, Sayangnya dalam penerapan, saya nilai pihak-pihak terkait yang seharusnya mengawal suksesnya program ini masih setengah hati. Mbok ya itu Disdik dan pihak DPRD turun langsung, lihat itu bagaimana penerapan program ini dilapangan. Jangan hanya duduk dan mendengarkan informasi. Kasarnya, pengawasan jangan hanya sebatas lips service”Kritik Comel dengan nada kesal.(fsl)