JAKARTA – Mabes Polri mengetahui soal adanya massa yang menyandera di Bonai, Darussalam, Rokan Hulu, Riau pekan lalu.

Ada tujuh petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, staf penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan polisi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang disandera saat itu.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan atas kasus ini, Kapolres Rokan Hulu sudah menuju lokasi dan ‎menyelesaikan semuanya.

“Kapolres Rokan Hulu sudah mengambil alih langsung. Itu penyanderaan spontan yang dilakukan penduduk,” kata Boy ‎disela-sela Rakernis Korlantas, Jakarta Utara, Senin (5/9/2016)

Lanjut Boy, saat itu Kapolres hadir bersama anggota mencoba memfasilitasi dan berdialog dengan ninik mamak yang ada di Rokan Hulu.

Diungkapkan Boy, dari hasil dialog, Kapolres berupaya mengakomodir keinginan warga‎ yakni bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Terakhir, Boy juga mengimbau agar ‎ke depan masyarakat tidak melakukan hal anarkis dan mengambil langkah sendiri untuk menyelesaikan masalah.

“Diharapkan kalau ada masalah didialogkan, itu lebih elegan dan bermartabat dibanding melakukan perbuatan yang melanggar hukum,” katanya.

sumber: tribunnews.com

PEKANBARU, detikriau.org – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya mengecam keras penyanderaan tujuh petugas KLHK, staf penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan polisi kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau di Bonai Darussalam, Rokan Hulu, pekan lalu. Ia menyebut hal itu sebagai tindakan melawan hukuBonai Darussalamm yang merendahkan kewibawaan negara.

Melalui keterangan tertulisnya, Minggu (4/9/2016), Menteri Siti Nurbaya mengatakan penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat perlawanan dari pelaku kebakaran lahan dan perambah kawasan hutan.

Menurut dia, penyanderaan dilakukan segerombolan massa yang diindikasi kuat dikerahkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL). Peristiwa penyanderaan terjadi pada Jumat pekan lalu, saat penyidik KLHK selesai menjalankan tugas menyegel kawasan hutan atau lahan yang terbakar yang berada dalam penguasaan PT APSL.

“Penyanderaan tujuh petugas itu merupakan tindakan melawan hukum yang merendahkan kewibawaan negara. Apalagi diindikasikan adanya keterlibatan pihak perusahaan,” demikian ditegaskan Menteri Siti Nurbaya.

Dikatakannya, penyidik KLHK dan polisi kehutanan (Polhut) merupakan aparat penegakan hukum berdasarkan undang-undang (UU), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus kebakaran hutan dan lahan.

Siti Nurbaya menceritakan kronologi penyanderan. Tim KLHK awalnya turun ke Bonai untuk menindaklanjuti arahan darinya untuk melakukan penyelidikan penyebab meluasnya titik api di Riau dalam beberapa pekan terakhir, yang telah mengganggu masyarakat. Sekaligus menyelidiki laporan mengenai sudah adanya masyarakat di Bonai Darussalam yang mengungsi karena kabut asap.

Dari penginderaan satelit terlihat, sumber titik api penyebab asap sampai ke daerah lainnya di Riau itu, salah satunya berasal dari kawasan yang dikuasai oleh PT APSL. “Sejak titik api meluas, saya menegaskan untuk dilakukan penyelidikan di areal yang terbakar. Maka tim dipimpin langsung Dirjen Gakkum (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) KLHK, turun ke lokasi di Riau,” ujar Menteri LHK.

Tim KLHK kemudian melakukan penyegelan lahan yang terbakar dengan memasang plang dan memberi garis PPNS (PPNS Line). Usai melakukan penyegelan, Jumat sore, saat hendak menyeberang Sungai Rokan untuk pulang, mereka dihadang sekelompok massa.

Massa, yang kemudian semakin banyak hingga berjumlah sekitar 50 orang, meminta mereka turun dari mobil dan dibawa ke suatu tempat tak jauh dari lokasi tersebut. Tim KLHK didesak menghapus foto-foto, video serta mencopot plang yang dipasang di lokasi lahan. Demi keselamatan petugas, plang penyegelan akhirnya dicabut.

“Begitu juga dengan foto-foto yang disimpan di dalam kamera digital, semua dihapus dengan disaksikan para penyandera,” demikian pernyataan Menteri Siti Nurbaya.

“Namun data foto dalam kamera drone berhasil diselamatkan. Dari kamera drone inilah, bukti foto dan video luasan lahan yang terbakar, termasuk rumah pekerja (diklaim sebagai masyarakat) yang terbakar, berhasil didapatkan,” imbuhnya.

Ketujuh petugas KLHK itu akhirnya bisa dibebaskan setelah Kapolres Rokan Hulu AKBP Yusup Rahmanto turun tangan melakukan mediasi dengan warga.

Ingin ketemu menteri

Kapolres Rokan Hulu (Rohul) AKBP Yusup Rahmanto membenarkan saat kejadian, Jumat (2/9), pihaknya memang menemukan tujuh petugas tidak dizinkan untuk menyeberang Sungai Rokan dengan ponton oleh warga.

Dia menerangkan, awalnya tujuh petugas dari KLHK mendatangi kantor PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) untuk meminta informasi dan melihat ratusan hektare areal gambut yang terbakar di Jurong, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu.

Setelahnya, rombongan KLHK menuju lokasi areal terbakar, Mereka kemudian melakukan penyegelan, dengan memasang plang dan garis PPNS. Mereka juga mengambil dokumentasi, baik foto dan video, areal kebakaran di dua lokasi.

Sekitar pukul 16.30 WIB, ketujuh petugas keluar dari areal terbakar. Namun, ketika hendak menyeberang Sungai Rokan mengunakan ponton, mereka dihadang oleh sekelompok warga. Di antaranya pengurus Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Desa Bonai. Mereka batal menyeberang dan dibawa ke suatu tempat.

“Mendengar kabar itu, saya dan beberapa anggota Polres langsung menuju ke Jurong. Sekitar pukul 23:30 saya sampai ke TKP. Dan memang ketujuh petugas tidak diizinkan untuk menyeberang. Kita pun melakukan mediasi,” paparnya saat dihubungi melalui via telepon, Minggu.

Dari mediasi tersebut, warga mengajukan sedikitnya tiga tuntutan. Pertama, meminta tim KLHK mencabut segel atau plang yang sudah dipasang di lahan gambut yang terbakar. Kedua, menghapus hasil rekaman video dan foto-foto dokumentasi yang telah dibuat oleh tim.

Ketiga, mereka meminta pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan datang ke Desa Bonai untuk melihat langsung dan berdialog dengan warga. “Dari yang saya tangkap, mereka ingin ketemu Ibu Menteri (Siti Nurbaya) untuk mendengarkan aspirasi masyarakat bawah. Makanya dmereka menahan para petugas untuk menyeberang,” papara Kapolres.

AKBP Yusup Rahmanto melanjutkan, setelah mediasi, akhirnya tujuh petugas KLHK dibebaskan, dengan syarat dua unit mobil dan perlengkapan tetap ditinggalkan di tempat kejadian. “Karena sudah larut malam, saya meminta warga untuk mengizinkan petugas menginap dulu. Dan kami menginap di Polsek Bonai. Saya mengintruksikan intel untuk menjaga dua unit mobil tersebut dan perlengkapannya,” kata Kapolres.

Keesokan harinya, Sabtu (3/9/2016) sekitar pukul 10:00 WIB, Kapolres dan tujuh petugas kembali mendatangi warga untuk mediasi lagi. Kapolres menyatakan siap menjembatani keinginan warga untuk bertemu dengan pejabat yang berwenang terkait perizinan lahan dan perkebunan. Termasuk keinginan bertemu dengan Menteri LHK Siti Nurbaya.

Dalam mediasi itu, warga juga meminta media massa baik cetak maupun elektronik untuk tidak membuat pemberitaan yang seolah-olah kebakaran tersebut adalah akibat ulah masyarakat. “Saya hanya menyampaikan saja, tuntutan mereka salah satunya itu terkait pemberitaan di media. Menurut warga mereka sudah menjadi korban, kok malah di sudutkan,” terang Kapolres.

Setelah mediasi itu tim KLHK bisa pulang ke Pasirpangaraian dengan membawa dua mobil dinas dan peralatan mereka. “Kita pastikan tidak ada tindakan kekerasan terhadap petugas KLHK,” ucap Kapolres.

Sumber: tribunnews.com

Detikriau.org – Pernah dengar yang namanya seni meramal telapak tangan? Terdengar aneh memang, karena lewat telapak tangan masa depan seseorang bisa diperkirakan. Namun rupanya ilmu yang di luar negeri dikenal dengan nama Palmistry ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu di India.

Bukan tanpa alasan kenapa India menjadi tempat awal mula seni Palmistry ini. Karena ternyata metode ini lahir dari astrologi Hindu yang disebutkan dalam buku China, I Ching. Tak heran kalau akhirnya seni meramal telapak tangan ini tersebar ke seluruh Asia dan Eropa hingga saat ini.

Yap, meskipun zaman sudah berubah semakin modern, faktanya masih banyak saja orang-orang yang gemar diramal. Dan beberapa hari terakhir ini netizens digemparkan oleh topik bahwa mereka yang punya garis tangan membentuk huruf M, bakal diliputi oleh keberuntungan. Apakah benar?

Sebelumnya, dalam berbagai literatur seni meramal telapak tangan, mereka yang punya garis tangan membentuk huruf M disebut sebagai sosok yang langka. Huruf M sendiri terbentuk dari garis jantung, garis kepala, garis kehidupan dan garis takdir di telapak tangan yang saling menyatu sehingga terlihat huruf M yang jelas. Karena tak semua orang dikaruniai garis tangan berbentuk huruf M ini, mereka yang memilikinya dianggap sebagai pribadi yang istimewa, seperti dilansir Sun Gazing.

Konon katanya, mereka pemilik garis tangan membentuk huruf M bakal diberkati dengan nasib baik dan beruntung dalam hal pekerjaan yang mereka pilih karena punya motivasi individu yang sangat kuat serta disiplin. Kadang kala mereka akan bekerja di bidang hukum atau politik dan bisa melangkah menuju posisi teratas. Masih kurang? Pemilik garis tangan M dipercaya sebagai sosok yang punya intuisi luar biasa sehingga mereka bakal punya partner bisnis kuat dalam berbagai usaha karena ditetapkan oleh hati dan pikiran mereka.

Selain itu kelebihan mereka yang punya garis tangan membentuk huruf M adalah mereka dengan mudah bisa mengetahui seseorang berbohong atau tidak. Dengan intuisi yang kuat, akan sulit untuk berbohong atau berkhianat pada mereka pemilik garis tangan langka ini. Tak heran kalau akhirnya mereka diramalkan bakal punya kualitas baik dalam hal kepemimpinan, nasib hingga kekayaan. Jadi, apakah kamu punya garis tangan membentuk huruf M?./*

Tembilahan, detikriau.org – Tim gabungan SAR Pos Siaga Tembilahan, BPBD Inhil dan Pol Air Polres Inhil akhirnya berhasil menemukan Enda (12) dalam kondisi tak lagi bernyawa setelah 2 hari sejak dilaporkan hilang di parit 11 saat berenang diperairan sungai Indragiri bersama beberapa orang temannya.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Inhil , Yusfik, jenajah pelajar disalah satu SD di Kota Tembilahan yang bernama lengkap Muhammad Mahendra ini ditemukan di perairan parit 16 Tembilahan sekira pukul 07.45 Wib, Sabtu (3/9/2016).

“ya sudah kita temukan tadi pagi diperairan parit 16. Lokasi penemuan jenajah pelajar SD ini berjarak kurang lebih 2 KM dari pertama kali ianya dilaporkan hilang,” Ujar Yusfik.

Dijelaskannya, jenajah ditemukan dalam kondisi mengapung diantara tanaman enceng gondok.

“jenajah sudah kita evakuasi dan dikembalikan kepada pihak keluarga,” pungkasnya.

Untuk sekedar mengingatkan, Enda pertama kali dilaporkan hilang tenggelam pada Kamis (1/9/2016). Sebelum kejadian, Enda bersama beberapa orang temannya berenang diperairan sungai Indragiri jalan H Hasan parit 11 Tembilahan sekitar pukul 15.00 Wib.

Usai berenang, teman-temannya baru menyadari Enda tidak ada. Padahal saat itu pakaian dan sepeda yang dikendarai Enda masih berada ditempatnya.

Menyadari hal ini, teman-teman sepermainan Enda segera memberitahukan masyarakat setempat dan pihak keluarga./ Am

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Yenny Sucipto menolak adanya dana aspirasi DPR dalam APBN 2017. Sebab, dana aspirasi tersebut menurutnya sangat rawan diselewengkan. Menurutnya, dana aspirasi biasanya mendompleng dana transfer ke daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Fisik Infratruktur.

“Dana aspirasi merupakan dana siluman yang harus segera diberantas karena sumber korupsi,” kata Yenny dalam pesan singkatnya, Kamis (1/9).

Sebagai bukti, dalam setahun ini sudah ada dua anggota DPR yang dicokok KPK lantaran menyelewengkan dana Aspirasi. Kedua anggota DPR tersebut adalah I Putut Sudiartana, anggota DPR dari Demokrat dan Damayanti Wisnu Putranti dari fraksi PDI Perjuangan.

“Dua kasus tersebut sangat besar nilai nominlnya, baik dari jumlah anggaran Proyek maupun fee yang diterima,” ucap Yenny.

Yenny melanjutkan, dalam APBN P 2016, dana tranfer ke daerah sangat besar, yakni melebihi anggaran Kementerian senilai Rp 276,3 triliun. Semua dana itu diduga didomolengi oleh kepentingan politik dan rente. Jika rumus 7-8 persen untuk transaksi korupsi, maka setahun kira-kira Rp 22,8 triliun lenyap menjadi bancakan elite dan pengusaha.

“Itu berarti, korupsi dana aspirasi ini mengancam uang negara sebesar Rp 22,8 triliun pertahun dari Rp 276 triliun dana tranfer daerah. Dampaknya apa? Rakyat semakin menderita, jalan rusak, ekonomi daerah tidak maju,” ungkap Yenny./ Republika.com

 JAKARTA – Kementerian Agama telah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh Senin, 12 September 2016. Hal itu berdasarkan hasil perhitungan Hisab dan Rukyat yang telah dijalani sore hari ini.

“Berdasarkan perhitungan Hisab dan Rukyat, dinyatakan 1 Zulhijah 1437 Hijrah jatuh pada 3 September 2016 atau pada hari Sabtu besok,” jelas Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin di kantornya, Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Dia menjelaskan dari seluruh pantauan di sejumlah titik, seluruhnya tidak ada satupun yang melihat hilal.

Begitu juga dengan hasil perhitungan hisab, peneliti masih menemukan bahwa keberadaan bulan masih di titik negatif sehingga tidak dapat terlihat, Kamis (1/9/2016) sore.

Begitu juga dengan kesepakatan dari seluruh pihak yang hadir baik dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, menjelaskan bahwa bulan Zulqoidah digenapkan menjadi 30 hari.

“Kami menyepakati bahwa pada malam ini, belum terlihat adanya hilal dan menggenapkan bulan Zulqoidah menjadi 30 hari. Semoga ini bermanfaat bagi ummat dan tidak ada lagi perbedaan,” kata Lukman./Tribunnews.com