Jakarta – Tim Independen Polri mulai bergerak cepat mengusut testimoni Fredi Budiman. Setelah meminta keterangan adik Fredi Budiman bernama Johny Suhendra alias Latif yang mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, rencananya Tim Independen bakal berangkat ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, untuk menelusuri testimoni tersebut.

“Tim baru akan ke Nusakambangan, Senin,” kata anggota Tim Independen Hendardi kepada merdeka.com, Kamis (11/8).

Hendardi mengatakan, Tim Independen akan meminta keterangan dari beberapa orang yang diungkap oleh Fredi Budiman melalui Koordinator KontraS Haris Azhar tersebut saat di Nusakambangan.

“Bertemu pihak-pihak yang mengetahui dan hadir dalam pertemuan antara Fredi Budiman dan Haris Azhar untuk mencari keterangan atau info tambahan. Karena persoalan mulai dari situ,” kata Hendardi yang juga Ketua Setara Institute ini.

Sebelumnya, Tim Independen Polri memeriksa adik Fredi Budiman, Johny Suhendra alias Latif yang mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Johny diperiksa oleh anggota Tim Independen yang juga Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti terkait testimoni Fredi Budiman perihal sejumlah anggota Polri, BNN, dan TNI.

“Ibu Poengky hari ini sudah mengikuti kegiatan pemeriksaan di LP Cipinang didampingi Karowaprof (Kepala Biro Pengawasan Profesi Divpropam Polri, red),” ujar Irwasum Komjen Dwi Priyatno di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (11/8).

Dia menambahkan, pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pejabat Mabes Polri dalam jaringan Fredi Budiman. Karena Johny disinyalir mengetahui sepak terjang peredaran narkoba diakomodir oleh kakaknya itu.

“Prinsipnya Polri membentuk tim investigasi ya kami katakan lah tim pencari fakta gabungan yang bertujuan untuk mendalami testimoni Fredi yang disampaikan saudara Haris Azhar,” tegasnya.

Dwi sendiri belum mengetahui hasil pemeriksaan adik Fredi tersebut, lantaran masih berlangsung. Namun, ia menjanjikan hasil pemeriksaan akan dibuka, agar menghindari polemik di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, Dwi mengatakan, dalam waktu dekat Tim Independen akan mendatangi Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah. Hal ini, untuk menggali informasi dari rekan-rekan Fredi, terkait testimoni Fredi.

“Senin, tim rencananya ke Nusakambangan. Kami berangkat ke sana untuk mendapatkan informasi atau fakta,” pungkasnya.

Diketahui, untuk mengusut testimoni Fredi Budiman yang diungkapkan Koordinator KontraS Haris Azhar itu, Mabes Polri membentuk Tim Independen beranggotakan 18 orang. Tim itu dipimpin Irwasum Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno dengan salah satunya yakni anggota komisioner Kompolnas Poengky Indarti, ketua Setara Institute Hendardi, dan pengamat komunikasi Effendi Ghazali.

Tim Independen guna menelisik kebenaran informasi dalam artikel ‘Cerita Busuk Dari Seorang Bandit’. Artikel ini dibuat oleh Koordinator Kongres Haris Azhar yang diduga berdasarkan hasil wawancaranya dengan terpidana mati Fredi Budiman di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 2014 silam./*

sumber: meredeka.com

“Bila ditemukan ada ketidaktepatan dilakukan Polda Riau menerbitkan SP3, maka harus ada konsekuensi administrasi maupun hukum terhadap oknum-oknum di Polda Riau.”

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meminta hasil evaluasi terkait proses terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus karhutla yang melibatkan 15 perusahaan segera dibuka.

Hal ini dikatakan Masinton, menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menghukum PT Nasional Sago Prima (NSP) membayar denda sebesar Rp 1,040 triliun dalam kasus kahutla 2015 di Kabupaten Meranti, Riau, kepada negara.

“Mabes polri harus segera menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap proses terbitnya SP3. Kan SP3 itu menjadi kontradiktif dengan adanya putusan pengadilan pada PT NSP,” kata Masinton saat dihubungi pada Jumat (12/8).

Putusan tersebut, lanjut Masinton, juga menegaskan bahwa ada pelanggaran dilakukan perusahaan walaupun itu dalam konteks keperdataan. Tidak tertutup kemungkinan hal yang sama dilakukan oleh 15 perusahaan yang di-SP3 oleh Polda Riau.

“Dalam konteks pidana sekalipun, perusahaan itu memang badan hukum dan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran di area konsensinya. Jadi harus dievaluasi terbitnya SP3 itu dan umumkan hasilnya,” tegas politikus PDIP itu.

Bila ditemukan ada ketidaktepatan dilakukan Polda Riau menerbitkan SP3, maka harus ada konsekuensi administrasi maupun hukum terhadap oknum-oknum di Polda Riau. Baik berupa pencopotan dari jabatan hingga diproses secara pidana.

“Dan perlu ditelusuri jangan-jangan (SP3) bagian dari permainan para pengusaha hitam yang membakar hutan. Perlu ada sanksi pidana terhadap oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan,” pungkasnya.

sumber: JPNN

Rengat, detikriau- Sebanyak 177 Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) resmi dilepas keberangkatannya oleh Wakil Bupati (Wabup) Inhu H Khairizal, di halaman Kantor Bupati Inhu, Kamis (11/08/2016) pagi.  

“Dijadwalkan, rombongan JCH Inhu ini terlebih dulu akan diberangkatkan menuju Pekanbaru dan menginap satu malam di hotel Grand Elite Pekanbaru,” ungkap Kepala Kementerian Agama Inhu H Abdul Kadir saat menyampaikan laporannya.

Kemudian, lanjut H Abdul Kadir rombongan JCH Inhu yang tergabung dalam kloter 5 bersama JCH Kabupaten Kuansing dan Pekanbaru ini berangkat menuju Batam pada Jumat (12/8). Dan, pada Sabtu (13/8) baru akan berangkat menuju Madinah sekitar pukul 9.30 Wib,”

Berdasarkan data, 177 JCH Inhu tahun ini terdiri dari 77 JCH pria dan 100 JCH wanita. Sementara dari kategori umur, JCH tertua Kabupaten Inhu berusia 76 tahun dan termuda berusia 24 tahun.

“Menurut rencana, ratusan JCH Inhu akan kembali lagi ke tanah air pada (21/9) mendatang,” jelas H Abdul Kadir.

Sementara itu, perwakilan JCH Arif Ramli menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Inhu yang akan memberangkatkan jemaah calon haji. “Kami segenap JCH Inhu mohon maaf jika selama ini terdapat kesalahan, InsyaAllah kami akan memenuhi panggilan Allah” Imbuhnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Bupati Inhu H Khairizal. Atas nama Pemkab Inhu, Wabup menyampaikan doa serta harapan agar JCH Inhu selalu diberi kesehatan serta kelapangan hati pada saat menjalankan ibadah di tanah suci nanti.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Inhu, kami akan selalu mendoakan dan berharap semoga jamaah calon haji Inhu diberi kesehatan dan kelapangan hati dalam menjalankan ibadah, karena kesempatan ini adalah rahmat dan berkah dari Allah SWT,” ujar Wabup Khairizal.

“Mudah-mudahan JCH Inhu menjadi haji yang mabrur dan buat yang ditinggalkan harap mendoakan semoga selalu diberi kesehatan” tambah Wabup Khairizal

Turut hadir pada acara itu, Ketua DPRD Inhu Miswanto, Assisten I Asriyan, Plt. Assisten III Hendrizal, Staff Ahli, Para Kadis, Kakan, Kajari, Kasdim, Wakapolres, Perwakilan IPHI, beberapa Camat, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama dan Keluarga besar Jamaah Calon Haji Indragiri Hulu (zal)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pasangan suami istri Rio Tito Santana (26) dan Risna (23) melahirkan bayi yang tidak biasa. Pasalnya, usus bayi berjenis kelamin laki-laki itu seluruhnya berada di luar perut.

Persalinan yang dibantu bidan kampung itu berlangsung pada pukul 12.00 WIB di kediamannya, Kamis (11/8/2016). Menyaksikan ada kelainan, warga Desa Belantaraya Kecamatan Gaung ini langsung meminta pertolongan dengan bidan Pustu setempat.

“Kondisinya sangat sensitif, si bayi terpaksa kami rujuk ke RSUD Puri Husada Tembilahan. Kita berangkatkan dari desa Belantaraya sekitar pukul 12.30 WIB,” ujar Bidan Pustu setempat, Halimah kepada detikriau.org di Tembilahan.

kata Hamilah, si ibu bayi belum pernah melakukan pemeriksaan kandungan secara medis selama Sembilan bulan kehamilannya

Sementara itu Direktur RSUD Puri Husada, dr Irianto menerangkan bahwa kelainan yang dialami si bayi dalam ilmu kedokteran disebut gastroschizis. Dengan kondisi seperti itu jika terlambat diberi pertolongan maka akan beresiko tinggi.

“Melihat kondisinya memang harus cepat dirujuk karena sangat berbahaya. Kami juga tidak sanggup, namun hari ini juga akan kami fasilitasi untuk dirujuk ke rumah sakit di Pekanbaru,” katanya.

Terkait hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Adriyanto menyatakan turut prihatin dan ia mengaku telah membantu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Alhasil, pengobatan si bayi dibebaskan dari pembiayaan.

“Bayi dibantu melalui Jamkesda, kita sudah koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil,” imbuhnya./Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Entah kapan berakhirnya, berita pungutan liar seakan tiada habis-habisnya. Kali ini berita itu dikabarkan oleh salah seorang kepala sekolah yang meminta namanya tidak dipublikasikan. Menurutnya, UPTD Pendidikan Kecamatan Mandah menjalankan praktik pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Setiap cair begitu, kalau kondisi sekolahnya maju bisa sampai Rp 2 juta dipotong untuk UPTD,” beber Kasek kepada detikriau.org, Kamis (11/8/2016).

Menurutnya pemotongan dilakukan saat pencairan per triwulan dengan besaran Rp 1 jt hingga Rp 2 juta per sekolah.

Biasanya lanjut Kepsek, diwaktu pencairan dana BOS hampir semua sekolah se-kecamatan Mandah dikumpulkan di salah satu wisma di Tembilahan. Tidak lain, pembahasannya terkait dengan pemotongan anggaran.

“Nanti SPJ-nya UPTD yang buatkan, kami  tak tau lagi. Pemotongan ini berlaku mayoritasnya kepada lembaga pendidikan jenjang SD saja dan sudah berlangsung sejak Kepala UPTD yang sekarang,” ujarnya.

Terkait kabar ini, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandah, Ahmad Riadi saat dimintai konfirmasi langsung membantah. Menurutnya kabar tersebut tidak ada benarnya.

“Bohong aja itu, mana ada kami berlakukan pemotongan. Bahkan selama ini kami membantu kelancaran masalah BOS seperti memberitahukan seperti apa SPJ BOS yang benar,” elaknya.

Kabar berita pungli bukan satu dua kali sudah tersampaikan di-Negri yang katanya bernama “Sri Gemilang” ini. Meski sumber sangatlah jarang bersedia mempublikasikan identitasnya secara terbuka, setidaknya semua kabar ini sudah cukup sebagai sebuah peringatan.

Sehubungan dengan kabar kali ini, tentu tidaklah ada salahnya Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera menelusuri benar-tidaknya kabar ini agar jangan sampai jika benar, dana yang sedianya diperuntukan untuk membantu meringankan biaya pendidikan bagi para siswa itu menjadi lahan untuk memperkaya diri sendiri oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab./ Mirwan

Rengat, detikriau.org, Musyawarah Daerah (Musda)Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  Komite Nasional pemuda Indonesia (KNPI) kabupaten Indragiri Hulu (INHU)  dalam waktu dekat akan dilaksanakan oleh  para pemuda yang ada di kabupaten Inhu. Pesta domokrasi pemilihan Ketua DPD KNPI kabupaten Inhu ini  dikarenakan masa kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Inhu periode 2013 – 2016 segera akan berakhir.

saat ini panitia Musyawarah Daerah (Musda) XIII pemilihan Ketua DPD KNPI Kabupaten Inhu periode 2016 – 2019 sudah mulai dibentuk.

“Untuk tahapan Musda XIII KNPI Inhu sudah dirancang dan draf tahapan tersebut sudah disampaikan kepada DPD tingkat I KNPI Provinsi Riau,” ujar Ketua KNPI Kabupaten Inhu Suprihandayani SE didampingi sekretaris Setiawan SSI, Rabu (10/8).

Dikatan , sesuai jadwal tahapan Musda XIII KNPI Kabupaten Inhu diawali dengan sosialisasi pelaksanaan Musda. Kemudian bersamaan dengan itu, yakni pada Sabtu (13/8) hingga Selasa (16/8) mendatang sudah memasuki tahapan pendaftaran organisasi kepemudaan (OKP) dan Pengurusan Kecamatan (PK) KNPI.

Menurut Suprihandayani, Dalam perjalanannya dari beberapa agenda yang di rancang dalam tahapan pelaksanaan Musda terdapat adanya verifikasi OKP dan PK KNPI, pendaftaran calon ketua, verifikasi calon ketua, pengumuman hasil verifikasi calon ketua, debat dan penyampaian visi misi kandidat serta pelaksanaan Musda.

“Sesuai rencana pelaksanaan Musda dilaksanakan pada Selasa (30/8) hingga Rabu (31/8),” papar orang akrab dipanggil Ando ini.

Dari data yang ada sambungnya, OKP peserta Musda KNPI Kabupaten Inhu mencapai sebagai 40 organisasi. Namun demikian, OKP yang ada masih akan dilakukan verifikasi aktual untuk mengikuti Musda. Untuk semua rangkian kegiatan pelaksanaan Musda KNPI, akan dijalankan secara keseluruan oleh panitia Musda.

“Tahapan dan pelaksanaan agenda Musda menjadi kewenangan panitia pelaksana Musda,” Tegas Ando.

Namun demikian  tahapan yang sudah dirancang masih menunggu persetujuan DPD tingkat I KNPI Provinsi Riau. Sebab pelaksanaan Musda XIII tetap melalui persetujuan dan arahan DPD KNPI Provinsi Riau. “Mudah-mudahan tahapan ini tidak ada kendala dan pemilihan Ketua KNPI Kabupaten Inhu pada (zal)