TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), masyarakat Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning juga mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (25/4/2016).

Kedatangan belasan masyarakat Desa Bantu Ampar ini disambut oleh Ketua Komisi I DPRD, HM Yusuf Said dan Ketua Komisi II DPRD, Amd Junaidi dengan melakukan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Banggar Gedung DPRD Inhil.

Tampak hadir Kasat Intel Polres, AKP Edi Sutomo SH beserta jajaran personil dan anggota Satpol PP yang mengamankan jalannya aksi demonstrasi, serta sejumlah pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Inhil.

Pada kesempatan itu, perwakilan massa masyarakat Desa Batu Ampar, Budi Prahmadi meminta para wakil rakyat di DPRD Inhil, untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Bupati HM Wardan, yakni menunjuk Mukhsin sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Batu Ampar, sesuai dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Camat Kemuning sebelumnya.

“Tolong dengarkan suara masyarakat disana pak, karena perjuangan ini tidak ada unsur politik, semua demi kepentingan masyarakat dan daerah kami,” tutur Budi yang diamini masyarakat Desa Batu Ampar lainnya.

Apalagi, calon Pjs Kades yang diusulkan ini telah mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Dimana, sebanyak 233 orang telah membubuhkan tanda tangan sebagai tanda dukungan mereka.

Sementara, calon Pjs Kades yang disampaikan Camat Kemuning kepada Bupati Inhil, untuk dilantik dalam waktu dekat ini berbeda dengan usulan masyarakat sebelumnya, yang dinilai masyarakat ada kepentingan didalamnya.

“Camat dan BPD tidak merespon aspirasi masyarakat, dan hanya merekomendasikan 1 calon. Itupun bukan usulan masyarakat,” tambahnya.

Padahal, masyarakat menilai sosok yang mereka usulkan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan sangat mengerti dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

“Kami minta tolong perbaiki desa kami, karena sampai detik ini desa kami masih dirasa tidak merdeka,” tambah Syahrizal, masyarakat Desa Batu Ampar lainnya yang hadir saat itu.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said menyatakan bahwa pihaknya menerima usulan dari masyarakat Desa Batu Ampar. Untuk selanjutnya dikumpulkan data-data konkrit di lapangan dan dibahas bersama satuan kerja (satker) terkait.

“Setelah itu, barulan disampaikan ke Bupati melalui pimpinan, supaya semuanya tidak melanggaran peraturan dan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN, detikriau.org – Puluhan warga Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning melakukan aksi demonstrasi ke kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Senin (25/4/2016).

Aksi yang dipicu persoalan penunjukan Pjs Kades setempat ini mengkritik kebijakan Pemkab Inhil yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Diterangkan orator, masa jabatan Kades sebelumnya berakhir pada 4 Januari 2016. Sehubungan dengannya, masyarakat telah menyampaikan surat permohonan tentang siapa yang diinginkan menjabat sebagai Pjs Kades.

“Berdasarkan aturan, Pjs Kades itu ditetapkan sesuai usulan masyarakat. Tapi kenapa kenyataan di lapangan berbeda,” kata Korlap aksi, Ananto.

Badan Permusyawarahan Desa (BPD) setempat mengusulkan 4 nama. Dari 4 tersebut, Mukhsin salah seorang nama yang diusulkan mendapat rekomendasi terkuat dari masyarakat.

“Setelah diusulkan ke  pemerintahan kecamatan, ternyata nama Abdul Rasyidi yang muncul secara tunggal. Si Rasyidi ini mau diangkat menjadi Pjs Kades padahal bukan dia yang kami rekomendasikan,” jelasnya.

Sekda Kabupaten Inhil H Said Syarifuddin yang menerima kehadiran puluhan massa demonstran ini menuturkan bahwa seluruh aspirasi dari masyarakat akan disampaikan kepada Bupati Inhil HM Wardan.

“Kita belum bisa memberikan keputusan. Apapun keluhan saudara saat ini akan kita tamping dan nanti akan saya sampaikan kepada Bupati,” katanya.

Massa saat itu mendesak agar Bupati Inhil, HM Wardan dapat memberikan penjelasan secara langsung. Hanya saja disampaikan Bupati saat itu sedang melakukan kunjungan kerja di daerah.

Tak puas dengan tanggapan Sekda, massa kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Inhil jalan HR Soebrantas Tembilahan. Namun kali ini massa hanya menghadirkan beberapa orang perwakilan yang disambut Ketua Komisi I Yusuf Said.

Dihadapan ketua Komisi I DPRD Inhil yang saat itu didampingi Ketua Komisi II, Amd Junaidi, massa kembali menyampaikan keberatan atas penolakan usulan Pjs Kades yang mereka sampaikan melalui Camat setempat. Bahkan salah seorang anggota BPD setempat menekankan bahwa menteapan uslun Mukhsin sebagai Pjs Kades adalah harga Mati.

Menanggapi persoalan ini, HM Yusuf Said menyatakan bahwa pihaknya siap menampung apapun keluhan masyarakat dan akan berupaya memberikan solusi.

“jadi jangan katakan harga mati. Kalau seperti itu, apa lagi yang baas kita bantu?. Duduk masalahnya yang harus kita cari tau, apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak,” Terang Yusuf

Yusuf juga menjanjikan akan terus memantau persoalan penunjukan Pjs Kades Batu Ampar ini dan segera memintakan klarifikasi dengan piha-pihak terkait. /mirwan