Tembilahan, detikriau.org – Pasangan HM Wardan dan H Syamsuddin Uti harus rela menunda pendaftaran ke KPU sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2018-2023 pada Pilkada serentak 2018.

Pendaftaran yang sedianya direncanakan pada hari ini, selasa (9/1/2018) ditunda pada esok hari, rabu (10/1/2018).

“Atas pertimbangan tranparansi, keadilan dan taat aturan, kedatangan pasangan HM Wardan dan H Syamsuddin Uti di KPU Inhil hari ini terpaksa kami terima hanya sebatas silaturahim. Untuk pendaftaran, kami minta dilakukan esok hari,” Sampaikan Ketua KPU Inhil H Suhaidi

Diterangkan Suhaidi, sesuai ketentuan, pendaftaran dihari pertama dan kedua (tgl 8 dan 9 Januari 2018. red), penerimaan ditentukan mulai pukul 08.00 Wib s/d 16.00 Wib. Sedangkan untuk hari terakhir pendaftaran (10/1/2018) batasan waktu akhir ditetapkan pukul 24.00 Wib.

Menanggapi hal ini, H Syamsuddin, mewakili penyampaian bahasa, mengaku dirinya dan HM Wardan dengan senang hati dan iklas mematuhi aturan. Menurut Ketua DPD Demokrat Inhil ini, diterima saja meski hanya sebatas silaturahim, mereka sudah mensyukuri.

“Tujuannya memang ke KPU, diterima saja kami sudah mensyukuri, Alhamdulillah,” Ucap SU dalam kehadirannya di KPU Inhil bersama HM Wardan yang saat itu juga didampingi oleh petinggi DPD I Partai Golkar Riau, H Arsyadjuliandi Rachman dan Hj Septina Primawati Rusli, sejumlah petinggi partai pengusung, serta kader dan simpatisan.

Sementara itu, Ketua Tim pemenangan, H Feriyandi juga menyampaikan ucapan senada. Dikatakannya, menghargai ketetapan KPU dan Aturan akan mejadikan Pemilu yang bersih dan berwibawa. “Semoga Pemilu 2018 berjalan sukses,” Sampaikan Feri.

Pantauan lapangan detikriau.org, dari tempat deklarasi, gedung Telaga puri, rombongan petahana ini dilepas dengan penampilan Kuda Lumping, Reok, Tabuhan Kompang dan Bardah. Setibanya di KPU sekira pukul 16:45 Wib, rombongan disambut pementasan seni barongsai dan tunggangan Singa Depok./Am

“Diusung 4 Parpol (Golkar, Demokrat, PKS dan PAN)”

Tembilahan, detikriau.org – Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2018-2023, HM Wardan dan H Syamsuddin Uti diyakini akan menjadi modal kuat untuk memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan membawa Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Kabupaten yang lebih baik kedepannya.

Penilaian ini disampaikan oleh Ketua Tim pemenangan pasangan War dan  SU, H Feriyandi dalam deklarasi yang dilaksanakan di Gedung Puri Cendanan Tembilahan, selasa (9/1/2018)

“Kita nilai ini pasangan terbaik, Wardan berpengalaman dalam pemerintahan dan SU, pengusaha sukses sekaligus politisi senior,” Ujar pria bernama kecil Feri yang bertitel Doktor ini dalam penyampaian sambutannya mengawali deklarasi

Dalam periode pertama masa jabatannya sebagai Bupati Inhil, HM Wardan dinilai sukses dengan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan program perbaikan perkebunan masyarakat serta sejumlah prestasi gemilang lainnya.

“Kelebihan pasangan ini menjadi tugas partai pengusung untuk menyampaikannya kepada masyarakat,” Arahan Feri

Sementara itu dalam pidato politiknya, HM Wardan mengatakan merasa begitu istimewa karena dapat didampingi oleh salah seorang tokoh masyarakat ternama, pelaku bisnis yang sukses dan politisi senior, H Syamsuddin Uti.

“Periode lalu, kami berlayar dengan perahu berbeda, meski memiliki tujuan yang sama. Namun, kini kami berada dalam satu perahu untuk mencapai tujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Inhil. Ini sebuah kebanggaan bagi Saya,” ungkap Wardan dihadapan ribuan relawan, simpatisan dan kader partai pengusung.

Perbedaan yang pernah terjadi di Pilkada periode lalu, dikatakan Wardan, tidak akan menjadi penghalang. Namun, perbedaan tersebut, dianalogikannya, malah akan menjadi ‘mesin’ untuk menambah laju menggapai kesuksesan.

“(Perbedaan, red) ini akan kita satukan. Dengan begitu, perahu akan berlayar lebih laju untuk menggapai tujuan, yakni kemenangan. Ini dikarenakan kedua belah pihak yang kini bersatu memiliki ‘mesin perahu’ yang hebat,” kata Wardan.

Terjalinnya koalisi Wardan – SU, dikatakan Ketua DPD II Partai Golkar ini telah melalui sejumlah tahapan dan proses yang sangat panjang.

“Dari komunikasi yang Saya bangun dengan Kakanda SU, akhirnya Beliau dengan tulus berlapang dada untuk mendampingi Saya dalam Pilkada yang segera berlangsung,” ujar Wardan menceritakan sepenggal kisah jalinan politik antara Dirinya dengan pasangannya, Syamsuddin Uti.

Kedua orang yang pernah saling bersaing untuk menjadi ‘Inhil 1’ dalam Pilkad Inhil 2013 silam, diungkapkan Bupati, kini bersepakat untuk melebur menjadi satu dan tidak mengedepankan kekuasaan sebagai nikmat.

“Nikmat yang ada itu adalah limpahan ide pada saat Saya menjabat. Kedepan, hal inilah yang juga akan kita kedepankan. Ide, gagasan yang diberikan akan mengisi waktu – waktu kami kedepannya, jika diamanahkan kembali memimpin Inhil,” jelas Wardan.

Dalam koalisi pemenangan Wardan – SU, ‘Sang Petahana’ ini mengklaim, telah mengantongi 17 kursi dari total 45 kursi di DPRD Inhil sebagai prasyarat pencalonan dengan ambang batas minimum parlemen sebesar 20 persen. Artinya, pasangan Wardan – SU, telah memiliki dukungan sekitar 38 persen.

“Terima kasih Saya ucapkan atas dukungan yang diberikan. Kursi yang ada di DPRD telah memenuhi persyaratan minimal pencalonan Saya di Periode kedua ini,” ucap Wardan.

Kedepan, Wardan mengatakan, Dirinya dan pasangannya, Syamsuddin Uti akan tetap pada komitmen pembangunan untuk mencapai tujuan mensejahterakan rakyat, bergerak bersama rakyat menggapai kejayaan ‘Bumi Sri Gemilang’, Kabupaten Inhil./*/Am

Partai tengah mempersiapkan sanksi untuk Ruhut

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan partainya telah mempersiapkan sanksi untuk Ruhut Sitompul. Ruhut dianggap Max memanipulasi nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

“Akibat manuver Ruhut, SBY dituduh melakukan politik dua kaki. Itu sangat menyakitkan kami sebagai kader partai,” kata Max ketika dihubungi VIVAnews, Kamis 26 Juni 2014.

Menurut Max partainya memiliki prosedur untuk menjatuhkan saksi terhadap kader-kadernya, yakni melalui dewan kehormatan. Namun, menurut Max, Demokrat tidak akan seperti Partai Golongan Karya yang memecat kadernya karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Max dukungan yang dideklarasikan Ruhut adalah hak pribadinya. Max mengatakan saat ini Demokrat secara organisasioal memang mengambil sikap netral dalam pemilihan presiden 9 Juli 2014.

“Namun sebagian besar memang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa,” ungkapnya.

Partai Demokrat telah menggeser Ruhut dari Komisi Hukum DPR, Selasa 24 Juni 2014. Ruhut kini ditempatkan di Komisi Perdagangan. Dia dirotasi karena dianggap mencemarkan nama baik SBY.

Langkah Ruhut mendukung Joko-Kalla, menurut Demokrat, bukan alasan di balik keputusan menggeser politisi kelahiran Medan itu. Yang jadi masalah, Ruhut kerap menyebut SBY dalam menjelaskan motifnya mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

sumber: viva.co.id