TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sukses atau tidaknya berbagai program pembangunan daerah, tentunya dinilai dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan, bukan hanya sebatas pada perencanaan dan wacana yang matang saja.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta tidak ketinggalan pula masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Seperti di pihak eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) selaku perencana dan pelaksana berbagai program pembangunan daerah, harus bersinergi dengan pihak legislatif, selaku pihak yang mempunyai wewenang dalam penganggaran dan pengawasan.

Dengan begitu, akan tercipta persamaan persepsi dalam rangka membangun dan memajukan daerah terutama Negeri Seribu Parit ini, menuju Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat.

Hal itulah yang selalu ditekankan oleh anggota Komisi III DPRD Inhil, Zulbahri. Diakuinya, hingga saat ini pihaknya terus memanggil dinas dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Inhil, guna mengetahui sejauhmana pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2015.

Apalagi, lanjut politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Inhil ini, seperti diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah disahkan pada Bulan November 2014 lalu.

“Jadi, jangan hanya DPRD saja yang menggesanya. Pemda juga harus menggenjot dan mengejar pelaksanaan kegiatannya, sehingga seluruh program pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan tuntas,” tutur Zulbahri.

Ditegaskan Zulbahri, pihaknya tidak ingin kejadian di tahun lalu terulang lagi di tahun ini. Dimana, cukup banyak program pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan para petani tidak terealisasi.

“Dengan pimpinan dan anggota DPRD yang baru ini, tentunya kita ingin menciptakan suasana yang baru pula, yang jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Rosman Malomo menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan kinerja PDAM Tirta Indragiri dan instansi terkait lainnya tahun 2013 dan 2014 dari BPK, di aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, Kamis (8/1).

Dikatakan Wabup, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan harus menjadi prioritas utama, khusunya dalam rangka memaksimalkan dan meningkatkan pelayanan di PDAM Tirta Indragiri.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama, agar ke depan PDAM Tirta Indragiri bisa menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik,” Kata Wabup usai kegiatan

Kendati demikian, Wabup juga meminta kepada masyarakat yang sudah mendapatkan layanan PDAM, untuk membayarkan kewajiban tepat waktu, karena tidak mungkin PDAM bisa beroperasi tanpa didukung biaya operasional yang didapat dari pembayaran penggunaan air oleh para pelanggan.

“Kalau masyarakat menunggak pembayaran sampai berbulan-bulan, tentunya akan menjadi masalah. Jadi, mari sama-sama kita berikan perhatian yang serius, guna membantu PDAM agar bisa keluar dari kesulitan yang dihadapi saat ini,” Tambah Wabup

Dijelaskan Wabup, Pemkab Inhil akan berupaya semaksimal mungkin agar keberadaan PDAM Tirta Indragiri ini dapat tetap eksis dan mampu melaksanakan fungsinya dengan baik.

“Kalau ini berjalan lancar, tentu berbagai permasalahan yang dihadapi di PDAM, khususnya tekait dengan biaya operasional akan bisa teratasi dan ke depan pelayanan pun bisa lebih ditingkatkan lagi,” imbuhnya.(adv pemkab inhil)