TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat semakin meningkatnya arus transportasi menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1436 H, maka Pemerintah diharapkan mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat terutama para pemudik.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam usai mengikuti upacara Gelar Pasukan Operasi Ketupat tahun 2015, di Lapangan Gajah Mada Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Dani, di saat keramaian seperti sekarang ini, biasanya dijadikan kesempatan bagi segelintir orang untuk melakukan tindak dan aksi kejahatannya.

Oleh Karena itu, seluruh pihak terkait mulai dari Pemerintah hingga petugas pelayanan dan keamanan di lapangan, hendaknya dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

“Intinya, seluruh pihak terkait harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan merayakan lebaran,” tutur Dani.

Selanjutnya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini menyatakan, sangat mengapresiasi seluruh persiapan dan pelaksanaan pengamanan yang telah dilakukan oleh para petugas di lapangan selama ini.

“Kita harapkan perayaan Idul Fitri tahun ini, dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam menyayangkan ketidakhadiran utusan dari PT Agro Sarimas Indonesia (ASI) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (8/7/2015) malam kemaren.

Padahal, RDP tersebut bertujuan untuk membahas dan menindaklanjuti pengaduan 7 kelompok tani (poktan) di Kecamatan Kempas, yang merasa pola kemitraan yang terjalin bersama PT ASI tidak sesuai dengan sosialisasi dan perjanjian awal mereka.

Dikatakan Dani, berdasarkan hasil RDP sebelumnya, yang dilaksanakan pada Rabu (1/7/2015) malam lalu, diagendakan kembali pertemuan bersama seluruh pihak terkait malam tadi, untuk mendengarkan ekspose dari PT ASI tentang perubahan pola kemitraan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama masyarakat.

“Kita kecewa terhadap PT ASI, karena tidak datang mengirimkan utusannya dan memberikan penjelasan terkait persoalan ini,” tutur Dani kepada detikriau.org usai menghadiri Upara Gelar Pasukan Ops Ketupat 2015, di Lapangan Gajah Mada Tembilahan, Kamis (9/7/2015).

Kendati demikian, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, pihaknya tetap melanjutkan diskusi, meski tanpa kehadiran managemen PT ASI, guna mencari solusi dan jalan keluar yang tepat terhadap permasalahan tersebut, sehingga pihak perusahaan dan petani tidak ada yang merasa dirugikan.

“Kita lihat, pada persoalan ini memang perlu adanya langkah cepat dan tepat yang harus diambil serta dilakukan Pemda,” terang Dani.

Oleh karena itu, Pemkab Inhil diminta untuk segera membentuk tim teknis, yang nantinya berfungsi dan bertugas melakukan pengkajian terhadap berapa sebenarnya besaran hutang yang dibebankan PT ASI kepada masyarakat pemilik lahan, karena dari hasil pembahasan malam tadi jumlahnya mencapai Rp 80 jutaan persatu hektar.

“Kalau sudah seperti ini, bagaimana masyarakat bisa melinasi semua hutang-hutangnya. Sampai seumur hidup pun, saya kira tidak akan lunas hutang itu,” pungkasnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk segera melaksanakan kegiatan dan program pembangunan daerah.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat memimpin Rapat Paripurna, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Dani, dalam upaya memajukan dan mengembangkan Negeri Seribu Parit di masa mendatang, Pemerintah Daerah (Pemda) harus terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Salah satunya melalui pelaksanaan program pembangunan yang terarah dan terukur, serta berkesinambungan,” tutur Dani.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, maka seluruh SKPD harus secepatnya melakukan berbagai persiapan yang dibutuhkan, untuk pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

“Jika sudah dilengkapi semua persyaratannya, maka program pembangunan tersebut bisa langsung dilelang dan dimulai pengerjaannya, sehingga progres kegiatan bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam menyebutkan bahwa saat ini masih cukup banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dan menjadi prioritas untuk segera dituntaskan oleh berbagai pihak terkait.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai menerima kunjungan Hermansyah (49), salah seorang warga Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, yang berencana akan melakukan perjalanan jauh ke Jakarta, dengan mengayuh sepedanya pada Jum’at (19/6/2015) besok, untuk menemui langsung Presiden RI, Joko Widodo.

Dikatakan Dani, apa yang menjadi niat dan yang dilakukan oleh Hermansyah, merupakan suatu bentuk kritikan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Inhil.

“Inilah bukti masih cukup banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dan menjadi perhatian serius kita bersama,” tutur Dani kepada detikriau.org di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (16/6/2015) kemarin.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini mengajak seluruh pihak terkait untuk saling bahu membahu bekerjasama serta memberi dukungan dalam upaya membangun dan memajukan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Negeri Seribu Parit.

“Kita do’akan semoga Pak Hermansyah selalu sehat, sehingga bisa mewujudkan niatnya, serta dapat kembali dan berkumpul dengan keluarga tercinta di rumah,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam menegaskan bahwa program penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat, harus tetap menjadi prioritas utama untuk segera dituntaskan.

Pernyataan tersebut disampaikan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, terkait dengan adanya keputusan Pemerintah Pusat tentang pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Inhil, yang mencapai sebesar Rp 250 Miliar.

Dikatakan Dani, kendati DBH Kabupaten Inhil pada tahun anggaran 2015 ini dipangkas namun berbagai program yang berhubungan langsung kepada masyarakat di Negeri Seribu Parit ini harus tetap dilanjutkan dan tidak akan ditunda-tunda, seperti program penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat yang butuh penanganan secepatnya.

“Program penyelamatan kebun kelapa ini tidak akan kita pending, tetap dilanjutkan di APBD Murni. Apalagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Inhil sangat bergantung di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa,” tutur Dani kepada awak media, Rabu (3/6/2015).

Sedangkan untuk program-program lainnya yang tidak begitu mendesak, lanjut Dani, terpaksa harus ditunda, seperti program yang sifatnya sosialisasi dan pelatihan.

“Jadi kita utamakan kebutuhan yang mendesak untuk masyarakat,” terangnya.

Oleh karena itu, Dani meminta kepada Pemkab Inhil melalui dinas dan instansi terkait untuk segera melaksanakan program tersebut, karena saat ini sudah memasuki bulan terakhir pada triwulan kedua tahun anggaran 2015.

“APBD Inhil telah disahkan pada November 2014 lalu. Jadi, kita tidak ingin lagi mendengar adanya alasan yang menyatakan bahwa pelaksanaan program terkendala oleh kondisi alam dan lain sebagainya,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – PLN Rayon Tembilahan diminta untuk memberikan pelayanannya dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, karena ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Gabungan DPRD dengan manajemen PLN, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

“Selama ini, kami merasa PLN sangat menganaktirikan Kabupaten Inhil dalam memberikan pelayanannya. Apakah ini dikarenakan jauhnya rentang kendali dalam pelayanan PLN,” tutur Dani.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini meminta agar manajemen PLN berkomitmen dan serius dalam mengatasi permasalahan krisis listrik yang telah terjadi sejak akhir tahun 2014 lalu di Kota Tembilahan dan sekitarnya.

“Masyarakat itu sederhana, ketika mau masak nasi listrik ada dan ketika malam hari ada penerangan listrik. Itulah keinginan sederhana masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, General Manajer PLN Wilayah Riau-Kepri, Feby memyatakan bahwa PLN tidak pernah membedakan ada anak tiri dan anak kandung dalam memberikan pelayanan, karena semuanya merupakan prioritas.

“Ke depan, kami akan tetap berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan listrik di Inhil, dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.(adi/adv)