TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Kantor Pos Cabang Tembilahan Ryan Lenova doakan realisasi dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tidak salah sasaran keseluruh warga yang menerima.

“Tercatat sebanyak 25,750 warga se-Kabupaten Inhil yang menerima PSKS ini, perorang menerima Rp 600 ribu. data ini kami terima bersih dan kami juga tidak tau apakah data ini berdasarkan data BPS baru atau yang lama,” ungkapnya kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis (16/4/2015).

Yang jelas lanjutnya, pihak kantor Pos hanya merealisasikan sesuai dengan data yang telah tersedia. Ia mengatakan untuk pelaksanaan pembagian dana ini dilakukannya di seluruh kecamatan selama seminggu mulai tanggal 13 sampai 18 April mendatang.

Diakuinya, dari pantauannya di lapangan dalam beberapa hari belakang ini terbilang tertip pada pelaksanaan perealisasi, tidak hanya di kota Tembilahan, kecamatan lain juga terbilang lancar.

Sebab katanya, selain dibagikan secara teratur, pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk meminta bantuan. “Sebenarnya, dana sebesar Rp 600 ribu tersebut tidak mesti diambil si penerima keseluruhan, bisa hanya mengambil setengah terlebih dahulu dan diambil dibulan berikutnya,” teranganya.

Dijelaskannya, hal itu disebabkan berupa program simpanan dan sangat dianjurkan pihak terkait untuk menabung saja. Namun untuk warga kabupaten Inhil ini, belum ditemukan warga yang ingin menyimpan sebagian dari total dana PSKS.

“Mungkin saja mereka memang sangat membutuhkan dana ini, jadi kita juga tidak memaksakan mereka untuk menabung,” tutupnya.(mirwan)

“Masih Banyak Masyarakat Terisolasi”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam upaya membangun dan memajukan daerah, hendaknya berbagai program pembangunan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa direalisasikan semaksimal mungkin.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Feriyandi menyikapi minimnya realisasi program pembangunan di Kabupaten Inhil, khususnya yang telah dituangkan dalam APBD pada tahun anggaran 2014 lalu.

Dikatakan Feriyandi, berbagai program pembangunan yang telah disampaikan dan diakomodir dalam APBD melalui beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seharusnya mampu dilaksanakan dengan baik oleh pihak terkait.

“Pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan merupakan sesuatu yang mendesak, karena semua itu berdasarkan usulan yang sesuai dengan kebutuhan terkini masyarakat, seperti infrastruktur jalan dan jembatan,” tutur Feriyandi, kemarin.

Dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, keberadaan jalan dan jembatan merupakan kebutuhan vital yang harus tersedia, karena saat ini masih cukup banyak masyarakat di Negeri Seribu Parit yang terisolasi secara transportasi.

“Jadi, sudah seharusnya program pembangunan jalan dan jembatan yang telah direncanakan itu dapat diakomodir secepatnya, karena jalan dan jembatan adalah kebutuhan mutlak masyarakat kita, guna menunjang aktifitas sehari-hari dan perekonomian masyarakat,” imbuhnya.(adi/dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun 2015 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kucurkan dana  sebesar Rp 55,455 milyar untuk membanguna Rumah Layak Huni (RLH) di daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pernyataan ini diungkapkan Plt Kepala BPMP Bangdes Provinsi Riau H Daswanto saat dijumpai usai mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil tahun 2015 di gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (10/3/2015).

“Dananya sudah tersedia, tinggal pelaksanaannya saja. Sekitar Rp 70 juta per unitnya,” katanya.

Dari sejumlah dana itu, akan dibangun sebanyak 711 unit RLH yang akan dialokasikan keseluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Inhil. Dan masing-masing desa itu katanya, akan dibangun 3 unit RLH.

Namun ia mengatakan, hal tersebut hanya sebuah gambaran secara umum dari Pemprov Riau. Dalam pelaksanaan realisasinya di lapangan nanti Pemkab Inhil lah yang lebih mengetahui pembagiannya.

“Kamikan tidak tau apakah harga kebutuhan dana perunitnya di Inhil ini sama atau tidak dengan daerah lain, jadi kita serahkan saja ke Pemkab Inhil. Tapi secara umum pembagian yang telah kami konsep itu setiap desa dapat 3 unit RLH,” tutupnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengingatkan desa-desa penerima dana Program Desa Maju Inhil Jaya, untuk menuntaskan seluruh program pembangunan yang telah direncanakan.

Apalagi, sesuai dengan ketentuan besaran kucuran dana kepada masing-masing desa didasarkan kepada tipologi Desa. Dimana, Desa Swadaya mendapat dana sebesar Rp 350 juta, Desa Swakarya Rp 500 juta, Desa Swasembada Rp 750 juta dan Desa Mandiri sebesar Rp 1,2 milyar pertahun.

“Masing-masing desa harus mampu menuntaskan seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan dengan baik. Kalau tidak, tahun depan terpaksa kami evaluasi,” tutur Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil, H Yulizal, kemarin.

Dijelaskan Yulizal, lahirnya Program Desa Maji Inhil Jaya (DMIJ) ini merupakan implikasi dari visi dan misi kepala daerah, yang menginginkan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan merata hingga ke tingkat paling bawah.

Oleh karena itu, lanjut mantan Kabag Keuangan Setwan Kabupaten Inhil ini, tidak mampunya desa untuk mengelola dana DMIJ akan berdampak dan berakibat fatal bagi pembangunan daerah. Pasalnya, selain diberikan sanksi administrasi, pengelola dana tersebut juga bisa terjerat kasus hukum.

“Jadi, setiap desa harus mampu memanfaatkan dana ini dengan baik dan maksimal, serta tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.(adi/adv pemkab inhil)

“Pemkab Inhil Sediakan Rp 5 M untuk Pilkades 2015”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) sediakan dana sebesar Rp 5 miliyar untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam tahun ini.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil H Yulizal, Rabu (4/2/2015). Disebutkannya bahwa saat ini ada 96 kepala desa yang sudah habis masa jabatannya, namun untuk sementara roda kepemerintahan tersebut tetap berjalan seperti biasa.

“Dari jumlah 96 Kades yang habis masa jabatannya itu dijalankan oleh PJS Kades,” ungkap Yulizal.

Untuk Pilkades itu sendiri, ditambahnya, paling lambat dilaksanakan pada bulan Oktober, dan ini dilakukan secara serentak se-Kabupaten Inhil. Dana Rp 5 miliyar itu termasuk kedalam anggaran perubahan, jadi jika cepat anggaran perubahan itu disahkan maka Pilkades secara serentak ini akan dapat diselenggarakan dengan cepat.

Ia juga menyampaikan dari program yang dimasukan ke desa maka kepala desa itu dituntut aktif dan cerdas dalam menjalankannya‎. Dengan demikian, untuk pemilihan kali ini persyaratan untuk menjadi seorang kepala desa lebih diperketat lagi.

Dikatakannya salah satu persyaratan bagi calon kepala desa yakni harus mampu membaca Al- Qur’an dengan baik dan benar, serta mampu untuk berkomitmen melaksanakan segala program yang telah dicanangkan pemerintah Kabupaten Inhil.

“Itu hanya sebagian saja, masih ada yang lain lagi. Intinya jika kemampuan dalam hal ini kurang dimiliki maka efeknya akan berdampak ketidak terlaksanaan program dengan baik,” pungkasnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyediakan dana sebesar Rp 10,6 Miliyar untuk membayar tunjangan pada profesi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS tahun 2015.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Inhil H Azhari melalui Kasi Pendidikan Madrasah, H Jisman Arif, Senin (26/1/2015) kemaren. Dikatakannya, dari Rp 10,6 Miliyar itu dikhususkan untuk guru-guru yang mengajar di Madrasah, baik MI, MTs maupun MA se-Kabupaten Inhil.

“Rp 6,5 Miliyar untuk guru PNS dan Rp 4,1 Miliyar guru non PNS,” kata Jisman Arif.

Dijelaskannya, untuk pencairan dana tunjangan tersebut sebenarnya akan dicairkan setiap triwulannya. Namun, melihat kondisi Inhil yang masih memprihatinkan khususnya bagi para guru yang tinggal di pelosok desa, akan lebih terasa sulit jika diberlakukan 1 kali cair dalam 1 triwulan.

Sebab, hal ini akan menambah kerja guru dalam pemberlakuan pengurusan administrasi. “Kita khawatir jam mengajar guru di Madrasah akan terganggu kalau cair setiap triwulan, oleh sebab itu kita berlakukan 1 kali cair dalam 2 triwulan, artinya 6 bulan sekali,” jelasnya. (mirwan)