“Tidak terlaksananya kegiatan yang ada, itu disebabkan adanya ketidak sesuaian regulasi dengan kondisi di lapangan seperti penggunaan Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana perbatasan dan juga adanya keraguan dalam memahami Peraturan Perundang-Undangan baik anggaran hibah dan bansos maupun pemahaman dalam peraturan pengadaan barang dan jasa serta aturan-aturan lainnya”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi DPRD Inhil tentang nota keuangan dan Ranperda perubahan APBD Kabupaten Inhil tahun 2015 pada sidang Paripurna di Kantor DPRD Inhil Tembilahan, Kamis (17/9/2015).

Dalam pidatonya, Bupati berjanji akan mengevaluasi terhadap kinerja SKPD terkait dan juga melakukan pembenahan dan peningkatan SDM serta optimalisasi terhadap data-data pendukung terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tanggapan tersebut ditujukan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mempersoalkan terkait PAD. Dijelaskan, pada tahun 2014 lalu besaran Silpa yang digunakan pada tahun ini diliputi adanya sisa DBH dana reboisasi yang belum digunakan.

“Sedangkan tidak terlaksananya kegiatan yang ada, itu disebabkan adanya ketidak sesuaian regulasi dengan kondisi di lapangan seperti penggunaan Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana perbatasan dan juga adanya keraguan dalam memahami Peraturan Perundang-Undangan baik anggaran hibah dan bansos maupun pemahaman dalam peraturan pengadaan barang dan jasa serta aturan-aturan lainnya,” ungkapnya.

Untuk kedepan lanjutnya lagi, perlu peningkatan SDM dalam memahami Peraturan yang ada dan mendesak Pemerintah Pusat dan Provinsi agar lebih jelas dan tegas dalam pembuatan Peraturan.

Terkait perkebunan masyarakat, ia mengaku adanya perbedaan pandangan pada dinas terkati seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Bina Marga. Meski begitu, ia menyatakan hal tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemkab Inhil untuk kedepannya.

Disamping itu, Bupati sempat menyampaikan bahwa saat ini Pemkab terus berupaya menyelamatkan perkebunan dengan mendistribusikan alat berat kepada kecamatan.

“Ini dilakukan melalui SKPD terkait dan kita harapkan dapat lebih optimal yang dilakukan sesuai terhadap regulasi terkait,” katanya yang ditujukan kepada Fraksi Golkar.

Namun dari keseluruhan tanggapan, Ia mengaku tetap harus membahas kembali secara detail kepada SKPD-SKPD terkait di lingkungan Pemkab Inhil supaya dapat dipahami hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan terlaksana sesuai harapan. (mirwan)

“Bupati kita minta dengan tegas berbuat dan  menjelaskan kepada seluruh masyarakat Inhil”

“Pemkab selalu berteriak soal adanya pengurangan dana dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, tapi kenyataannya justru dana yang ada Pemkab Inhil tidak bisa secara maksimal merealisasikannya”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk kesekian kalinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti lemahnya kinerja semua aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil).

Hal tersebut diketahui dari penyampaian  fraksi DPRD Inhil dalam Rapat Paripurna, dengan agenda Penyampaian Pemandangan Fraksi terhadap Nota Keuangan APBD-P 2015 yang disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan, kemarin.

“Terlalu banyak permasalahan terkait lambannya realisasi pembangunan, namun inti dari semua itu adalah lemahnya kinerja aparatur Pemkab Inhil. Sebagai pimpinan, bupati kita minta dengan tegas berbuat dan  menjelaskan kepada seluruh masyarakat Inhil, ” tutur Asnawi, juru bicara Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK), Rabu (16/9/2015).

Dari pantauan pada Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi yang ada, dengan bahasa yang sangat gamblang, masing – masing juru bicara menyampaikan poin-poin pekerjaan pembangunan yang terbengkalai dan yang tidak dikerjakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil selama dua tahun kepemimpinan HM Wardan.

“Kami dari Fraksi Golkar meminta saudara Bupati dan Wakil Bupati untuk menindak tegas banyak pimpinan SKPD yang kinerjanya lamban dan tidak serius, kapan perlu copot dari jabatannya, ” kata Edy Harianto Sindrang, juru bicara Fraksi Golkar.

Dengan kondisi seperti saat ini, lanjut Edy, yang menjadi penilaian utama masyarakat adalah kepemimpinan bupati, sehingga jika tidak ingin jelek dimata masyarakat, bupati sudah waktunya bertindak tegas.

“Pemkab selalu berteriak soal adanya pengurangan dana dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, tapi kenyataannya justru dana yang ada Pemkab Inhil tidak bisa secara maksimal merealisasikannya, dengan adanya SILVA yang besar setiap tahunnya,”tambah juru bicara Fraksi Demokrat, M Sabit. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk desa yang telah mencairkan dana program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), hendaknya lebih mengutamakan skala prioritas dalam penggunaan dana tersebut, diantaranya dengan segera membayarkan honor atau insentif RT dan RW.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Inhil, H Yulizal S.sos MM kepada awak media, Rabu (19/8/2015).

Dikatakan Yulizal, dalam pelaksanaan program DMIJ tersebut, seluruh dana kegiatan dan pembangunan di desa include didalamnya, seperti dana pembangunan infrstruktur dan honor atau insentif perangkat desa hingga RT/RW.

“Jadi, kami minta kepada desa yang sudah mencairkan dana DMIJ tahap pertama, untuk secepatnya membayarkan honor RT/RW terlebih dahulu,” tutur Yulizal.

Dijelaskan Yulizal, pembayaran honor atau intensif RT/RW harus dimulai dari Bulan Januari hingga Juli, dan haruslah dilakukan sesuai dengan SK yang telah diterbitkan Kepala Desa (Kades).

“Kalau dana desa yang berasal dari pemerintah pusat peruntukannya sudah jelas, yakni dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan. Berbeda dengan dana DMIJ, karena itu saya minta kepala desa untuk mengutamakan pembayaran honor atau intensif RT/RW,” tambahnya.

Terkait dengan honor atau intensif RT/RW yang berada di bawah naungan kelurahan, lanjut mantan Kabag Keuangan Setwan Inhil ini, pencarian dananya melalui RKA kecamatan, karena kelurahan merupakan bagian dari perangkat SKPD kecamatan. (adi)

Bagansiapiapi (detikriau.org) -Bupati Rokan Hilir H.Suyatno.Amp buka sec‎ara resmi Bimbingan Teknis ( Bimtek) Pelaksanaan Alokasi Dana Kepenghuluan ( ADK) Dan Dana Kepenghuluan ( DK) Angkatan II Tahap pertama yang dilaksanakan di kecamatan Bagan sinembah, (10/08/15).

Suyatno dalam sambutannya ‎ Berharap nantinya jangan ada pemotongan saat proses dana ADD cair karena itu dinilai sangat menghambat proses pekerjaan dilapangan.

“salah satu poin yang ingin saya sampaikan yakni mengenai potong memotong. itu tidak ada dalam kamus manapun. Saya sudah banyak menerima laporan, jika ada potong memotong, tolong dibenah. Jika tidak ada,j angan dilakukan.”pintanya

Selain daripada itu,Suyatno juga menyampaikan bahwa tahun 2016 mendatang Pemerintah Provinsi Riau Akan mengelontorkan dana sebesar‎ 150 Milyar. Dana itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan Infrastruktur Jalan.

“Saat acara dibagan batu, Plt gubernur menyampaikan dana itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan jalan Jalan kuning, Pujud dan jalan lintas pesisir.”Ucapnya.

Untuk Desa, sambung Orang Nomor Satu di Rohil Itu, Gubenur Riau juga akan mengelontorkan dana Perdesa sebesar Rp500 Juta. Dana itu akan dimanfaatkan untuk keperluan desa, agar desa bisa mandiri dan masyarakat sejahtera.

Kegiatan tajaan Badan Pemberdayaan Masyarakat ( Bapemas) Rohil yang berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 10 sampai tanggal 14 Agustus itu dipusatkan  digedung serbaguna, Jalan Utama dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan BPKP Riau serta diikuti oleh Peserta dari Penghulu/Lurah Se Kabupaten Rohil.

Hadir Pada Pembukaan Bimtek, Ketua DPRD‎ Nasruddin Hasan,Wakil Bupati Erianda.SE,Plt. Sekda Surya Arfan dan Kepala Dinas/Badan/Kantor Dilingkungan pemerintah kabupaten rokan Hilir.(tris/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan Bulan Agustus tahun 2015, maka diharapkan dana program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dapat segera dicairkan, sehingga bisa langsung dilaksanakan pekerjaannya.

Hal itu disampaikan Plt Sekda Inhil, H Fauzar usai memimpin rapat terbatas, guna membahas terkait persoalan dana desa, yang hingga kini belum ada satupun yang cair dan terealisasi, Kamis (6/8/2015).

Rapat terbatas yang digelar di aula lantai 5 Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan ini, diikuti Asisten III Setda, Afrizal, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), H Yulizal, sejumlah pejabat eselon dan camat se-Kabupaten Inhil.

Dikatakan Fauzar, seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program DMIJ, harus bekerja dengan lebih giat lagi, guna mempercepat pencairan dana program yang menjadi unggulan Pemkab Inhil selama 5 tahun ini.

“Keterlambatan pencairan dana ini telah memasuki masa triwulan ketiga di tahun 2015, karena itu harus disikapi secara serius oleh seluruh stakeholder terkait,” tutur Fauzar.

Dijelaskan Fauzar, keterlambatan ini disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan alokasi dana desa, namun hal itu telah didiskusikan dengan berbagai pihak yang ada.

“Diharapkan, dana desa ini bisa secepatnya dicairkan, supaya berbagai program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal hingga akhir tahun nanti,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala BPMPD Inhil, H Yulizal juga berharap kepada seluruh SKPD terkait, untuk dapat membantu kelancaran pencairan dana desa ini, sesuai dengan keputusan Dirjen yang mengimbau kepada seluruh instansi agar tidak mempersulit pencairan dana desa.

“Dengan diadakannya rapat ini, diharapkan ke depan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Inhil, untuk dapat bekerjasama dan membantu proses pencairan dana desa, karena desa merupakan ujung tombak kemajuan di setiap daerah,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terpaksa menerangkan seluas-luasnya terkait belum adanya kepastian pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah di Inhil. Cukup miris, sebab sudah 2 Triwulan atau 6 bulan lamanya guru honorer Madrasah belum terima insentif.

“Sebenarnya saya terus melakukan koordinasi kepada pihak Provinsi, namun sampai saat ini kami pun belum bisa pastikan kapan akan cair dana BOS itu. Meskipun pihak Kanwil Provinsi saat ini sedang melakukan proses pencairan,” ungkap Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Inhil H Azhari melalui Kasi Madrasah, H Jisman Arif kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis (2/7/2015).

Hal itu dijelaskannya untuk menanggapi berbagai keluhan guru Honorer Madrasah yang tak kunjung terima insentif. Dimana, sebelumnya Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Inhil, Yaswar Aprilian pernah mengungkapkan kalau nasib para guru honor Madrasah di Inhil ini sedang dalam keadaan melarat gigit jari.

Mewakili para guru, Yaswar sangat mengharapkan pihak terkait untuk jeli dalam melakukan rekap pencairan dana BOS tersebut agar tidak tertunda lama seperti sekarang ini.

Prihal itu, kasi Madrasah Kemenag Inhil mengaku bingung dan tidak bisa berbuat banyak melainkan selalu melakukan koordinasi dengan Kanwil Provinsi. Katanya, dana BOS itu ada pada kanwil kemenag Provinsi Riau dan kewenangan pencairannya pun juga dari Provinsi.

Terkait keterlambatan pencairan, Jisman menerangkan ada satu hal penyebab hingga membuat pegawai kantor kewalahan dalam menyelesaikan dalam waktu singkat,yakni disebabkan adanya perubahan pada sistem dan ini berlaku diseluruh Indonesia.

“Menurut istilah Menteri keuangan, perubahan sistem itu hanya pada akun. Sebelumnya kita gunakan akun 57, sekarang menjadi akun 52. Perubahan ini mulai diberlakukan pada bulan Mei kemaren,” katanya.

Ia sempat mengakatan, rekap RKA dari sejumlah Madrasah di Inhil sebenarnya telah rampung keseluruhan dan telah dikirimnya ke Kanwil Provinsi. Namun dikarenakan sistem baru itu, maka katanya semua rekap diminta ulang kembali dengan tampilan baru.

“Kita akui, dari 3500 lebih guru honor Madrasah di Inhil, ada sekitar 3000 guru yang bergantung pada dana BOS dan kita akui sekarang mereka sedang dalam keadaan kesulitan,” tandasnya. (mirwan)