TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) nyatakan mendukung penuh pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Maghrib (Gemmar) Mengaji di daerah tersebut.

Pasalnya, melalui program yang telah dicanangkan oleh Bupati Inhil, HM Wardan beberapa waktu yang lalu ini, diharapkan dapat mendidik dan memperbaiki akhlak generasi penerus.

Oleh karena itu, DPRD meminta kepada Pemkab Inhil untuk lebih memperhatikan program yang sangat memberikan dampak yang positif ini dengan baik, sehingga dapat menjadi kultur yang membudaya hingga kapanpun.

“Kita harapkan program Gemmar Mengaji ini menjadi kultur di Inhil, supaya sampai generasi keberapapun kegiatan itu tetap terus ada,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas, Senin (12/1/2015).

Untuk mewujudkan hal itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini merekomendasikan dibuatnya Perda Maghrib Mengaji, mengingat saat ini Maghrib Mengaji baru berbentuk Peraturan Bupati (Perbup).

“Kita ingin ini diperdakan, karena Perbup berlakunya hanya 3 tahun dan harus dievaluasi kembali,” terangnya.

Selanjutnya, Herwanissitas juga meminta agar program Gemmar Mengaji ini bisa lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi, sehingga tidak hanya belajar mengaji saja, tapi juga ditambah dengan kegiatan agamis lainnya.

“Dalam program ini bisa ditambah dengan baca dan tulis Al-Qur’an, supaya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dapat menjadi bekal untuk generasi muda kita ke depan,” imbuhnya.(di/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyarankan kepada Bupati, HM Wardan agar menempatkan aparatur yang benar-benar mumpuni dan menguasai pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga bisa mendukung dan mensukseskan berbagai kebijakan serta program pembangunan di daerah tersebut.

Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPRD Inhil, Yuliantini. Menurutnya,hal ini dimaksudkan guna meningkatkan kinerja aparatur yang ada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil, terutama dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini juga diharapkan tidak terjebak dengan situasi balas jasa, dalam menentukan para petinggi dan pemangku jabatan di Dinas, Badan maupun Kantor di jajaran pemerintahannya.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya dan harus menjadi perhatian serius dari para pengambil kebijakan, yakni tidak mengabaikan konsep evaluasi kinerja SKPD, seperti yang sering disampaikan oleh Bupati Wardan pada beberapa kesempatan.

“Kami di DPRD sangat berharap dalam menyusun pemerintahan, Bupati tetap konsisten menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya dan tidak terjabak pada nepotisme dalam upaya balas jasa,” kata Yuliantini, beberapa waktu lalu.

Dengan begitu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Inhil ini, Bupati Wardan akan bisa membangun sistem pemerintahan yang professional, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan maksimal.

“Dengan sikap konsisten itu, upaya penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, pemerintahan bebas kolusi maupun nepotisme akan bisa dilakukan, sesuai dengan spirit baru menuju Kabupaten Inhil yang maju, bermarwah dan bermartabat,” terangnya.(adi/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan diwakili Sekretaris Daerah, H Alimuddin RM melantik dan mengambil sumpah jabatan 50 pejabat eselon di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, Jum’at (28/11)

Prosesi pelantikan yang digelar di aula lantai 5 Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan ini diikuti Kepala Sekolah, Pengawas, Kepala Tata Usaha dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Inhil.

Turut hadir saat itu, para Asisten Setda dan Staf Ahli Bupati, serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam sambutannya, Sekda atas nama Pemda mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada pejabat yang telah dilantik, serta diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik.

“Apapun yang dipercayakan ini adalah amanah yang harus kita pikul bersama. Apalagi guru dan kepala sekolah adalah orang-orang yang sangat berjasa bagi dunia pendidikan di Inhil,” tutur Sekda.

Ditambahkan Sekda, melakukan mutasi bagi kepala sekolah adalah tugas yang paling berat. Dengan luasnya wilayah inhil serta dengan begitu banyaknya sekolah, pasti ada yang letaknya berdekatan dengan wilayah kota dan tentunya ada pula yang jauh. ini merupakan tantangan berat untuk menyesuaikan siapa yang pantas ketika dimutasi ke tempat yang lebih jauh dari ibu kota. Keputusan ini sudah dipertimbangkan dari segala aspek oleh baperjakat. “Patilah tidak semuanya dapat memenuhi sebagaimana yang diinginkan,” Sampaikan sekda

Dalam kesemaptan ini, Sekda juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi guru dan kepala sekolah selama ini dalam membangun dan memajukan dunia pendidikan di Inhil.

Adapun Pejabat Eselon IV di lingkungan Disdik Inhil yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya, yaitu 19 Kepala Sekolah, 25 Pengawas, 1 Kepala Tata Usaha dan 5 UPTD.(mirwan/A/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun saat ini serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih di bawah target, namun realisasi fisik hingga akhir tahun 2014 nanti ditargetkan mencapai 93,62 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati, HM Wardan saat diwawancarai sejumlah awak media usai memimpin rapat evaluasi rutin bulanan bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil, yang dilaksanakan di aula Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Senin (10/11).

Dikatakan Bupati, untuk mencapai target yang telah ditetapkan itu, ia telah mempertanyakan satu persatu kepada seluruh SKPD, khususnya tentang realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan di tahun anggaran 2014 ini.

Apalagi, mengingat masa kerja yang hanya tinggal 35 hari lagi. Jadi, masing-masing SKPD harus membuat target yang bisa dicapai hingga tanggal 25 Desember mendatang, karena sampai saat ini realisasi program dan kegiatan fisik rata-rata baru mencapai 70 persen.

“Dari hasil rapat evaluasi tadi, saya harapkan mudah-mudahan untuk penyelenggaraan kegiatan tahun anggaran 2014 sesuai dengan target kita, yakni 93,62 persen,” tutur Bupati, Wardan.

Sementara itu, terkait dengan pengelolaan dan pendataan aset daerah, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini menegaskan bahwa masing-masing SKPD yang belum memenuhi dan mencapai target sudah membuat surat pernyataan.

Dimana salah satu butir isinya menyatakan, SKPD harus mampu menyelesaikan masalah pengelolaan dan pendataan aset daerah tersebut hingga akhir Bulan Desember mendatang.

“Apabila aset ini tidak juga bisa diselesaikan, maka mereka harus siap menerima konsekuensi terhadap apa yang akan diberikan oleh pimpinan ke depan,” pungkasnya. (dro/adv pemkab inhil)