Bagansiapapi (detikriau.org) – Pasca ditunjuk oleh Bupati Rokan Hilir menjabat Pelaksana Tugas ( Plt ) Sekretaris Daerah Kab.Rokan Hilir, Drs.Surya Arfan.Msi yang mengantikan M.Job Kurniawa, Rabu (4/1/15) kemaren melakukan sidak yang didampingi Ismail Ma’sah (Kabag Pelayanan Pertanahan) dan Muzakar (Kabag Organisasi) ke sejumlah Kantor Bagian yang ada di Sekretariat Daerah.

Plt.Sekda serta rombongan mengunjungi Kantor Bagian Protokol Setda Rohil, Kantor Bagian Humas dan Kantor Bagian Organisasi.

Surya Arfan meminta kepada masing-masing bagian untuk membersihkan dan merapikan ruangan, “rapikan itu yang ada di atas lemari ” perintah Surya ke salah satu staf kantor bagian saat sidak.

Plt.sekda juga mengatakan bahwa sesuai perintah bupati Rokan Hilir, setiap hari Senin, diwajibkan kepada seluruh pegawai/honorer Setda Rohil untuk mengikuti apel.

“Staf ahli, asisten dan lainnya yang ada dilingkungan Setda harus apel setiap hari Senin,” ujar Surya Arfan yang juga merupakan Kepala Badan Ketahanan Pangan, Rokan Hilir. [tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan agar arsip dan aset daerah dapat dijadikan dan digabung dalam satu dinas atau badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil).

Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi III, Zulbahri saat diwawancarai oleh sejumlah awak media di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Zulbahri, ketika pembahasan mengenai penambahan  beberapa dinas bersama seluruh fraksi dan komisi di DPRD Inhil, pihaknya pernah mengajukan usul agar aset daerah juga harus dipertimbangkan, karena mengingat sejumlah aset daerah masih ada yang belum terdata.

“Sampai hari ini, ada beberapa aset daerah yang masih kececeran. Jadi, maunya antara aset dan arsip itu dijadikan satu dinas atau badan, sehingga betul-berul terstruktur berapa jumlah aset daerah yang ada ini,” tutur Zulbahri.

Selain itu, jelas Zulbahri, dengan dibentuknya badan atau dinas yang khusus menangani hal ini, maka seluruh aset daerah yang ada di luar kabupaten, seperti di kecamatan-kecamatan akan bisa didata seluruhnya.

“Selama inikan yang mengurus aset daerah hanya di Bagian Perlengkapan Setda saja,” terang Zulbahri

Seharusnya, lanjut politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Inhil ini, arsip dan aset daerah itu harus menyatu dan ditempatkan tersendiri dalam satu dinas atau badan, sehingga akan lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

“Kemarin usulan ini sudah kami sampaikan, tinggal Pemda saja lagi. Tapi kami dari DPRD sangat menyarankan, supaya itu bisa terbentuk,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta agar seluruh aset-aset daerah yang telah dibangun selama ini, dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik pihak terkait.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Inhil, Asnawi terkait dengan masih adanya sejumlah aset daerah yang telah dibangun, namun masih terbengkalai dan belum digunakan sebagaimana peruntukannya.

Dikatakan, seharusnya Pemkab Inhil tidak membiarkan aset-aset yang sudah dibangun ini terbengkalai begitu saja, tanpa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Apalagi, mengingat semua aset-aset tersebut dibangun dengan biaya yang sangat besar dan menggunakan uang rakyat. Jadi, sudah seharusnya dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya.

“Bangunan yang dibangun pada pemerintahan sebelumnya hingga kini dibiarkan saja terbengkalai, padahal itu adalah aset yang harus dijaga dengan baik,” tutur Asnawi

Beberapa asset daerah yang hingga kini terbengkalai tersebut menurutnya seperti pembangunan Jalan High Way Tempuling-Mandah, Gedung Islamic Center dan Gedung Unisi.

“Kita semua tau saat ini pemda masih kekurangan gedung untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi, alangkah baiknya salah satu bangunan tak termanfaatkan, seperti gedung UNISI yang sudah ada dapat digunakan,” Sarannya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengusulkan agar guru dan tenaga pendidik yang ingin mengikuti sertifikasi, terlebih dahulu harus menguasai pelaksanaan dan penerapan metode belajar dengan kurikulum 2013.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas. Menurutnya langkah ini dalam upaya mempersiapkan para guru dan tenaga pendidik sejak dini, sebelum metode pembelajaran dengan kurikulum 2013 ini diterapkan secara nasional nantinya.

Dikatakan Herwanissitas, dengan ditariknya kurikulum 2013 ini oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Rasyid Baswesan, tentunya menjadi kesempatan bagi seluruh pihak terkait, untuk lebih memantapkan persiapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya di lapangan.

“Di daerah kita ini, baru ada beberapa sekolah yang menjadi percontohan dan sudah menerapkan kurikulum 2013, meskipun belum maksimal dan secara menyeluruh, dikarenakan terbatasnya sumber daya yang ada,” ujar Herwanissitas saat berbincang dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dijelaskan, setelah dikeluarkannya keputusan penarikan kurikulum 2013 tersebut, tentu pihak sekolah yang sudah menjalankannya harus kembali ke kurikulum 2006, kecuali bagi sekolah yang sudah menerapkannya selama 3 semester dan ingin melanjutkan.

“Namun bagi sekolah yang belum siap, bisa kembali menggunakan kurikulum 2006, sambil memantapkan dan mematangkan persiapan penerapan kurikulum 2013 nantinya,” terang Herwanissitas.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, bagi sekolah-sekolah yang masih ingin melanjutkan dan menerapkan kurikulum 2013, akan menjadi percontohan bagi sekolah lainnya.

“Kita minta pihak sekolah terutama para guru dan tenaga pendidik, untuk dapat mempersiapkan diri dengan menjalani bimbingan dan panduan dari kementerian terkait, sehingga ketika kurikulum 2013 ini diterapkan dapat lebih siap dan mantap dalam pelaksanaannya di lapangan,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Kesehatan, untuk lebih memaksimalkan peran Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di setiap Desa dan Kelurahan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Gusti Desriansyah terkait dengan semakin meningkatnya kunjungan masyarakat, khususnya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan.

“Kita minta keberadaan Pustu lebih diperhatikan, sehingga perannya juga bisa lebih maksimal,” kata Gusti, belum lama ini.

Dijelaskan politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Inhil ini, salah satu penyebab membludaknya kunjungan ke Rumah Sakit berplat merat itu adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pustu.

Jadi, meskipun di sebagian Desa dan Kelurahan sudah memiliki Pustu, namun jika sakit masyarakat lebih memilih pergi ke Rumah Sakit milik Pemkab Inhil tersebut.

“Seharusnya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan di Pustu dulu, karena tempat itu adalah layanan dasar berobat. Tapi karena Pustu yang ada menurut saya belum dipercayai masyarakat dengan baik, mereka lebih memilih berobat ke Rumah Sakit Puri Husada di Tembilahan,”Tandasnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk memperhatikan wilayah Inhil bagian Utara terutama Kecamatan Mandah dan Pelangiran yang hingga kini masih memerlukan pembangunan di berbagai sektor.

Anggota DPRD Inhil dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Okta Hasanatan mengatakan, dua kecamatan tersebut sangat membutuhkan pembangunan akses jalan dan jembatan penghubung antar desa maupun antar desa ke Ibukota kecamatan.

Selanjutnya, yang juga perlu mendapatkan perhatian serius adalah terkait penyelamatan kebun kelapa rakyat yang kondisinya saat ini cukup memprihatinkan, dikarenakan intrusi air laut dan sungai. sehingga sangat dibutuhkan pembangunan trio tata air.

“Kecamatan Mandah dan Pelangiran juga perlu bantuan sarana produksi pertanian, perikanan dan perkebunan guna menunjang produktifitas masyarakat,” ujar Okta, juru bicara anggota DPRD Inhil dari Dapil III saat pembacaan hasil reses di Mandah dan Pelangiran, belum lama ini.

Selain itu, lanjut Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, hal-hal lainnya yang perlu dilakukan Pemkab Inhil diantaranya, perhatian dan keseriusan Dinas terkait dan SKPD dalam penanganan pendidikan umum, agama, sarana prasarana, bidang kesehatan, pertanian, perindustrian dan perikanan.

“Pemkab diminta terus melanjutkan program pembangunan tanggul perkebunan dan perbaikan saluran air atau normalisasi parit untuk menyelamatkan sebagian besar perkebunan di Kabupaten Inhil,” tambahnya.

Dengan melihat kondisi rill perkebunan di Inhil yang umurnya diatas umur produktif, yaitu diatas 30 tahun, dengan melakukan program peremajaan dan pengembangan bibit kelapa unggul seperti kelapa rakyat, hibrida dan kelapa sawit.

Kemudian, SKPD dalam menyusun program kegiatan dapat benar-benar memperhatikan skala prioritas kususnya upaya peningkatan perekonomian kerakyatan, serta diharapkan dapar merelisasikan usulan aspirasi masyarakat.

“Apa saja yang dibutuhkan masyarakat harus dijadikan pertimbangan dalam penyusunan RAPBD tahun 2016 yang akan datang,” imbuhnya.(adi/adv DPRD Inhil)