TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat pedesaan terutama yang tinggal di daerah terpencil dan di sekitar bantaran sungai diimbau, untuk dapat membuat jamban atau WC yang sehat dan sederhana.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Promosi Kesehatan (Promkes), Fitri Astuti.

Dikatakan Fitri, saat ini masih cukup banyak masyarakat di Negeri Seribu Parit yang menggunakan jamban cemplung, yang dibuat di atas aliran air sungai.

Padahal, kondisi jamban itu termasuk dalam kategori tidak sehat, karena air sungai tersebut juga digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi, cuci dan lain sebagainya.

“Inikan tidak baik dan tidak sehat untuk masyarakat. Jadi, kalau bisa dibuatlah jamban yang sehat dan sederhana saja, tutur fitri saat memberikan pelatihan peningkatan kapasias kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa Sungai Iliran, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), kemarin.

Apabila pembangunan jamban yang sehat dan sederhana itu dirasakan sangat memberatkan masyarakat, dikarenakan butuh biaya yang cukup besar, maka Fitri menyarankan agar pembangunannya dilakukan secara bersama-sama.

“Salah satu caranya, bisa dilakukan dengan mengadakan arisan jamban. Nanti siapa yang dapat giliran, uangnya bisa dibuat untum membangun jamban yang sehat dan sederhana itu,” terangnya.

Yang jelas, lanjut Fitri, untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat ini, sangat diperlukan kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak, khususnya masyarakat itu sendiri.

“Jika masyarakat tidak mau diberdayakan, tentu hal ini akan sangat sulit untuk diwujudkan, karena itu butuh juga dukungan dari petugas kesehatan dan aparatur pemerintahan yang ada di daerah setempat,” imbuhnya.

Untuk diketahui, jamban yang sehat dan sederhana itu adalah jamban tangki septik atau leher angsa, yakni jamban berbentuk leher angsa, yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian atau dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya.(dro/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Alimuddin RM meminta kepada Satuan Kerja (Satker) terkait, untuk melakukan pengkajian sebelum dilakukan pembangunan turap di daerah yang rawan longsor.

Permintaan tersebut disampaikannya menanggapi musibah dan bencana tanah longsor yang cukup sering melanda sejumlah daerah di Negeri Seribu Parit ini, seperti Kecamatan Tanah Merah beberapa waktu lalu.

Diakui Sekda, sebelumnya Pemkab Inhil melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sudah pernah mewacanakan pembangunan turap di Kecamatan Tanah Merah.

“Namun rencana itu ditunda, karena belum dilakukannya kajian ataupun penelitian di daerah yang rawan longsor,” tutur Sekda saat ditemui sejumlah awak media, di Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, belum lama ini.

Seharusnya, lanjut mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Inhil ini, sebelum dibangun turap, tentu harus dilakukan pengecekan di lapangan terlebih dahulu.

“Jadi, harus dikaji dulu bisa atau tidaknya dibangun turap disana,” terangnya.

Oleh karena itu, DPU Inhil harus melakukan pengkajian terlebih dahulu, barulah dilaksanakan pembangunan turap. Dengan perencanaan yang baik maka diharapkan Kecamatan Tanah Merah bisa terhindar dari bencana longsor.

“Jika tidak bisa kita bangun turap, mau tidak mau kita minta masyarakat yang rumahnya berada di bibir pantai untuk pindah, karena yang rumahnya terletak di lokasi seperti itu sangat rawan terjadi longsor,” imbuhnya. (adi/adv pemkab inhil)

Jakarta – Pemerintah menepis anggapan bahwa ada kelangkaan elpiji 3 kilogram di beberapa daerah. Pemerintah pun menekankan dua hal terkait isu kelangkaan elpiji 3 kg.

“Di beberapa lokasi ada situasi di mana elpiji 3 kg mungkin sulit didapat, yang sulit itu kasuistis, yang sangat terbatas seolah-olah menjadi isu besar. Malam ini kami mengklarifikasi apa yang terjadi. Ada dua hal yang ditekankan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, dalam konferensi pers di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), di Jakarta, Kamis malam 26 Februari 2015.

Yang pertama, tidak ada isu kenaikan harga elpiji 3 kg. Sudirman mengatakan, bahwa pemerintah tidak menaikkan harga elpiji bersubsidi. “Tidak beralasan kalau harga elpiji 3 akan naik,” kata dia.

Yang kedua, permintaan elpiji bersubsidi ini aman. “Masyarakat dipermainkan spekulasi,” kata mantan dirut PT Pindad (Persero) itu.

Pelaksana Tugas Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja, mengatakan bahwa ada sembilan lokasi yang terjadi kelangkaan elpiji 3 kg, yaitu Binjai, Subang, Sumedang, Depok, Bogor, Bekasi, Jepara, Tebing Tinggi, dan Karet, Jakarta, selama beberapa hari ini. Tapi, setelah dicek, ditemui kejanggalan.

“Setelah dicek, daerah yang kesulitan memperoleh elpiji 3 kg, tapi tidak langka,” kata dia.

Kemudian, lanjut Wiratmaja, pemerintah dan Pertamina pun melakukan tiga langkah untuk menyelesaikan isu kelangkaan elpiji ini. Yang pertama, Pertamina menambah pasokan.

Di Depok, perusahaan pelat merah itu menambah pasokan 93 ribu tabung dan Bogor 260 ribu tabung. Kemudian, mereka juga menambah 50 persen pasokan di Majalengka, Cirebon, Kuningan, Cianjur, dan Garut. “Artinya, supply di masyarakat sangat cukup dan lebih dari cukup,” kata dia.

Yang kedua, Pertamina juga melakukan operasi pasar di Sukmajaya, Cinere, Cibinong, Cikarang, Depok, dan Bogor.

Yang ketiga, BUMN energi ini juga menyediakan elpiji 3 kg di SPBU Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Harganya Rp16 ribu per tabung dan pembeliannya dibatasi maksimal 3 kg.

“Untuk masyarakat semua, kami menyediakan call center. Kalau ada kesulitan, tolong telepon (021) 500 000. Kami akan bergerak cepat kalau ada kesulitan elpiji 3 kg,” kata dia.(vivanews)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun ditempatkan di daerah yang terpencil, namun seluruh tenaga kesehatan terutama dokter diminta untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, serta tetap berada di tempat tugas.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie terkait dengan penempatan 28 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer khusus dokter di sejumlah daerah terpencil, sangat terpencil dan tidak diminati.

“Mereka harus benar-benar berada di tempat tugas dan semaksimal mungkin melakukan tugas serta tanggungjawabnya di wilayah yang menjadi penempatan mereka,” tutur Alvi kepada detikriau.org, kemarin.

Dikatakan Alvi, pilihan menjadi dokter secara fungsional adalah dokter umum, tapi melekat kepada status PNS, yang merupakahan abdi dan pelayanan masyarakat. Sehingga harus bertugas penuh dimana mereka ditempatkan.

“Kita berharap tenaga dokter yang melaksanakan tugas di puskesmas, dapat segera membenahi berbagai kekurangan yang ada,” tambahnya.

Selain itu, Alvi juga berharap agar tenaga medis terutama para dokter, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat, khususnya dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang maksimal di wilayah kerjanya masing-masing.

“Kehadiran para dokter di daerah terpencil dan tertinggal, tentunya sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, pekerjaan dan profesi dokter ini sangat mulia, karena bisa menolong orang sakit dan membutuhkan perawatan medis,” terangnya.

Selanjutnya, mantan Kepala Bappeda Inhil ini berpesan agar para dokter dapat membantu dan bekerjasama dengan pemerintah, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang damai dan kondisif dimanapun ia berada.

“Saya tidak mengharapkan adanya laporan minta pindah dan hal-hal lainnya yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkab Karimun. Kerjasama ini dibicarakan langsung antara kedua pihak di Balai Kantor Bupati Inhil, Jum’at (20/2/2015).

Kerjasama kedua pemerintah Kabupaten ini meliputi 9 bidang diantaranya, koneksitas antar dua daerah, pendidikan, kesehatan, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan budaya, perikanan dan kelautan, pertanian perkebunan dan kehutanan, dan terakhir tenaga kerja.

Dari 9 bidang tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan akan dilanjutkan pekerjaannya secara teknis oleh SKPD-SKPD terkait.

Pembahasan kerjasama ini dilakukan dalam pertemuan oleh Asisten I Setdakab Inhil Darussalam dan Asisten II Setdakab Karimun, Arnadi Supa’at serja jajaran SKPD kedua pihak. Selain itu, disaksikan juga oleh Ketua Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Inhil.

Asisten I Setdakab Inhil, Darussalam memaparkan bahwa sebelumnya Pemkab Inhil ini telah mencoba memikirkan kerjasama antar beberapa daerah. Kebetulan saat ini, pertama yang dilakukan kerjasamanya terhadap Kabupaten Karimun.

Pada MoU tersebut, dikatakan Darussalam ada beberapa hal yang perlu dicoba menjajaki, terutama dibidang pendidikan. “Intinya, pertemuan kita hari ini mencoba membahas lebih detail dan konkrit terhadap kerjasama ini. Yang jelas, kerjasama antara dua daerah ini saling menguntungkan,” katanya.

Untuk keuntungan kedua pihak dijelaskannya, gambaran awalnya ada pada beberapa bidang seperti dari sisi transportasi, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Apalagi katanya, diketahui bahwa Kabupaten Karimun itu sudah dikembangkan menjadi industry maritim dengan banyaknya investor-investor asing yang masuk dan ini membutuhkan tenaga kerja cukup banyak.

“Tentu saja kita akan mempersiapkan tenaga-tenaga kerja dari putra daerah sesuai kualifikasi yang mereka butuhkan nantinya,” pungkas Asisten I Setdakab Inhil.

Untuk tindak lanjut kedepan lanjut Darussalam, Pemkab Inhil akan membuat rincian dan pajangan kerjasama ini untuk ditanda tangani oleh kedua kepala daerah nantinya.

Sementara itu, Asisten II Setdakab Karimun Arnadi Supa’at saat menyatakan bahwa kerjasama seperti ini memang harus dibahas secara detail oleh kedua belah pihak.

Terkait banyak investor yang masuk, Asisten II Setdakab Karimun membenarkan adanya hal tersebut. bahkan diyakinkannya, dari banyaknya investor tersebut sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Untuk saat ini kebutuhan tenaga kerja itu belum bisa dipenuhi seluruhnya oleh Kabupaten Karimun.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriiau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) tetap berkomitmen melakukan koordinasi terhadap pihak perusahaan-perusahaan atas berbagai persoalan di daerah ini yang menyangkut dengan keberadaan perusahaan di Inhil.

Pernyataan ini disampaikan Asisten II Setda  Kabupaten Inhil H Fauzar kepada awak media, kemaren. Ia menyebutkan, jika ada persoalan daerah yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat maka pihaknya segera menindaklanjuti secara tegas.

“Pada intinya kami akan terus berkoordinasi dengan pihak perusahaan jangan sampai persoalan-persoalan daerah timbul karena kehadiran mereka,” kata Fauzar.

“Perihal perizinan perusahaan saat ini sedang dilakukan evaluasi sesuai aturan yang berlaku”.

Terkait rusaknya sejumlah ruas jalan yang ada di beberapa kecamatan, pemkab Inhil akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan jalan-jalan yang dinilai sudah tidak layak difungsikan lagi namun tentunya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran. (mirwan/adv pemkab inhil)