TEMBILAHAN (detikriau.org) – Memasuki hari ke-25 puasa Bulan Ramadhan 1436 H, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar silaturrahmi dan buka puasa bersama keluarga besarnya, Sabtu (11/7/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dihadiri Ketua DPRD, Dani M Nursalam, Wakil Ketua DPRD Ferryandi dan Syahruddin, Wakil Bupati, H Rosman Malomo, Dandim 0314, Letkol Inf Jarot Suprihanto, Kapolres, AKBP Hadi Wicaksono, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, M Nur, beberapa anggota DPRD, Sekwan beserta jajaran, serta sejumlah pejabat eselon dan elemen masyarakat Kabupaten Inhil.

Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam dalam sambutannya mengatakan, kegiatan buka puasa bersama ini menjadi media atau wadah, dalam upaya meningkatkan dan mempererat jalinan silaturrahmi, baik antara kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta masyarakat Inhil.

“Karena kegiatan seperti ini sudah lama tidak diadakan, maka saat ini baru dapat digelar kembali,” tutur Dani.

Selanjutnya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini menekankan, pentingnya membangun kebersamaan yang baik antara seluruk pihak, guna membangun dan memajukan Negeri Seribu Parit di masa mendatang.

“Karena itu, marilah kita bergandengan tangan dan bersama-sama dalam membangun dan memajukan daerah ini,” imbuhnya.

Menjelang waktu berbuka puasa, diisi dengan tausiyah Ramadhan, yang disampaikan oleh Ustadz Suhaidi. Dalam tausiyahnya, Ustadz Suhaidi yang juga merupakan Ketua KPU Inhil ini, menyampaikan berbagai hal dan manfaat puasa bagi umat muslim. 9adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali mengagendakan pertemuan atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait pada Senin (13/7/2015) mendatang, guna membahas permasalahan yang sedang terjadi antara kelompok tani (poktan) di Kecamatan Kempas dengan PT Agro Sarimas Indonesia (ASI).

Adapun pihak-pihak yang akan dipanggil tersebut, yakni perwakilan poktan di Kempas, Koperasi Cipta Harapan, PT ASI dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil.

Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam mengatakan, pemanggilan kembali ini bertujuan, untuk mendengarkan ekspose dari PT ASI tentang pola kemitraan dan bagi hasil yang selama ini telah terjalin antara perusahaan dan petani.

“Karena pada RDP sebelumnya perwakilan PT ASI tidak ada yang datang, maka pada Senin (13/7/2015) malam kita akan memanggil kembali seluruh pihak terkait, guna mendengarkan ekspose tentang pola bagi hasil yang dikeluhkan petani setempat,” tutur Dani kepada sejumlah awak media di Tembilahan, Kamis (9/7/2015) kemarin.

Pada ekspose tersebut, lanjut Dani, Pemkab Inhil seharusnya sudah memiliki solusi, dalam upaya memecahkan permasalahan itu. Pasalnya, saat ini tidak bisa lagi jalan keluar yang diberikan hanya berbentuk angan-angan belaka, namun harus ada sebuah solusi yang cepat, tepat dan konkrit.

“Pada RDP Rabu (8/7/2015) malam lalu, kita sudah sampaikan supaya pemerintah membentuk tim teknis, yang bertugas melakukan pengkajian secara detil terhadap berapa sebenarnya besaran hutang yang dibebankan perusahaan kepada petani, sehingga ada angka acuan untuk para petani tersebut,” terangnya.

Namun yang jelas, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini menekankah bahwa pihaknya menginginkan agar permasalahan ini dapat segera tuntas dan diselesaikan, tanpa merugikan pihak-pihak yang terkait didalamnya, terutama para petani yang merupakan masyarakat Negeri Seribu Parit, yang harus dilindungi hak-haknya sebagai warga negara.

“Jadi, kita telah sepakat untuk mengundang kembali semua pihak terkait pada Senin malam nanti, dengan jadwal dan agenda yang sama. Dan mudah-mudahan, tidak ada lagi yang tidak hadir,” imbuhnya.(adi/adv)

“Kendati demikian, SKPD terkait jangan cepat berpuas diri, mereka harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti melaksanakan sidak ke daerah-daerah lainnya guna memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengapresiasi capaian kinerja dan kerjasama yang terjalin antar sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil).

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam terkait dengan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) yang digelar oleh Disperindag bekerjasama dengan Diskes Inhil dan BPOM Provinsi Riau di Kota Tembilahan, belum lama ini.

Seperti diketahui, pada sidak tersebut petugas berhasil menemukan sejumlah bahan pangan yang dicampur dengan berbagai zat berbahaya oleh oknum pedagang yang tidak bertanggung jawab.

“Kita sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Disperindag, Diskes dan BPOM. Semuanya tentu dalam upaya melindungi masyarakat kita dari mengkonsumsi bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatannya,” tutur Dani saat menghadiri salah satu kegiatan di Kota Tembilahan, kemarin.

Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi AN menilai bahwa kerjasama yang terjalin antara Disperindag dan Diskes Inhil ini cukup berhasil.

Kendati demikian, SKPD terkait jangan cepat berpuas diri, mereka harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti melaksanakan sidak ke daerah-daerah lainnya guna memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit.

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini, SKPD hendaknya dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait lainnya, seperti aparat kepolisian, khususnya saat melakukan sidak di wilayah perbatasan,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah pusat, yakni melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka pada tahun 2017 mendatang program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) harus diintegrasikan ke BPJS.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Pembiayaan Jamkesmas, drg Enni Kholisatun kepada detikriau.org, belum lama ini.

“Program Jamkesda akan berakhir di tahun ini, dan pada tahun 2016 nanti Pemda hanya membantu premi BPJS bagi masyarakat miskin yang ditetapkan daerah,” tutur Enni.

Oleh karena itu, diharapkan masyarakat Kabupaten Inhil yang mampu, untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS mandiri mulai dari sekarang, dengan premi Rp 25.500/jiwa/bln untuk klas 3, Rp 42.500/jiwa/bln untuk klas 2 dan Rp 59.500/jiwa/bln untuk kls 1.

“Sedangkan bagi masyarakat menegah ke atas yang tidak tercover oleh pemda, diharapkan bisa mendaftar langsung menjadi peserta BPJS Mandiri,” tambahnya.

Langkah ini, lanjut Enni, dalam upaya mendukung dan mensukseskan program pemerintah pusat di bidang kesehatan, yakni JKN. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM menghadiri pelantikan pengurus cabang Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Inhil periode 2014-2019 di aula Kodim 0314 Kabupaten Inhil Tembilahan, Senin (27/4/2015).

Selain pelantikan, saat itu juga berlangsung acara pembukaan latihan dasar militer (Bela Negara) yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam, Ketua Koni Kabupaten Inhil H Syamsuddin Uti, Ketua PPM Provinsi Riau serta sejumlah jajaran Dandim 0314 Kabupaten Inhil.

Sekda Inhil mengatakan atas nama pemerintah ia mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Sangat diharapkannya kepada pengurus baru ini bisa membantu Pemkab Inhil dalam membangun daerah Kabupaten Inhil.

“Mari bersama-sama kita membangun daerah ini, tingkatkan lagi kinerjanya yang lebih berkualitas, agar daerah ini kedepan bisa lebih baik lagi,” pesan Alimuddin.

Ia memberi saran, untuk pengurus baru ini bisa beradaptasi dengan jajaran Pemkab Inhil dari segala sektor. Sebab jika itu terwujud, maka keharmonisanpun katanya akan dapat dirasakan juga. Jadi selain kemajuan daerah meningkat, keindahan kebersamaanpun juga bisa didapat.

Senada, Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0314 Kabupaten Inhil Letkol Inf Djarot Subroto juga menyampaikan hal yang serupa. Bahkan, ia mengatakan setelah dilantik pengurus baru PPM sera latihan dasar militer ini bukan diutamakan pada militernya, namun pembinaan keseharian suatu daerah tersebut yang akan dipasilitasi.

Sebab katanya, jika bersosialisasi bagus maka juga akan menghasilkan pundamental yang bagus pula. “Militer zaman dulu dengan militer zaman sekarang berbeda, dan cara memfungsinyapun juga bisa dibedakan,” katanya.

Sementara itu, Ketua PPM Kabupaten Inhil yang baru dilantik, Rudiansyah menegaskan akan berbuat banyak pada kepengurusan periodenya ini, dalam waktu dekat akan diprogramkan apa yang mesti ia lakukan.

“Yang jelas bagi saya, organisasi ini adalah harga mati untuk RI. Maka kedepan akan kita akan lakukan pelatihan dasar lagi dengan harapan kita bisa seperti orang tua zaman dulu yang memiliki semangat tinggi,” tukasnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hili (Inhil) untuk gencar mencari bantuan dana, baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maupun Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi kepada awak media di Tembilahan, belum lama ini. Menurut Junaidi, apabila hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, maka tidak akan cukup untuk menyelamatkan kondisi perkebunan kelapa milik masyarakat.

Apalagi seperti diketahui, sejak tahun 2012 hingga 2013 lalu, luas perkebunan kelapa masyarakat yang rusak akibat intrusi air laut sudah mencapai sekitar 94.424 hektar.

Adapun penyebab utama kerusakan kebun kelapa masyarakat ini, lanjut Junadi, dikarenakan buruknya sistem trio tata air, seperti tanggul mekanik, yang merupakan penghadang yang dapat menghambat masuknya air laut ke perkebunan kelapa.

“Jadi, jika kita hanya menonton saja hal ini terus terjadi, maka semakin hari buah kelapa itu akan semakin sedikit, dan akhirnya tinggal hikayat saja,” terangnya.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Gologan Karya (Golkar) Inhil ini menyatakan bahwa perbaikan kondisi perkebunan kelapa masyarakat di Negeri Seribu Parit sangat membutuhkan sokongan dana dari Pemprov dan Pemerintah Pusat.

“Meskipun setiap tahunnya kita tidak pernah lupa menganggarkan dana untuk penyelamatan kebun kelapa, namun melihat luasnya kerusakan perkebunan kelapa di sini, tentu dana yang tersedia tidak akan cukup. Jadi, harus ada dana tambahan dari pihak lainnya, karena mengingat upaya penyelamatan ini harus dilakukan secepatnya,” imbuhnya.(adi/adv)