TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dari keseluruhan kuota peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), sebanyak 43.914 jiwa telah diintegrasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menerima kartu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Pembiayaan dan Jamkesmas, drg Enni Kholisatun usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Riau ke-58, yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Minggu (9/8/2015).

Dikatakan Enni, sesuai denan tujuan terbentuknya JKN, dimana pada tahun 2019 mendatang seluruh peserta Jamkesda harus sudah terintegrasi ke dalam JKN.

“Untuk Provinsi Riau, berdasarkan kesepakatan antara Gubri dengan seluruh kepala daerah kabupaten dan kota, untuk mengintegrasikan peserta Jamkesda secara bertahap ke JKN,” turur Enni.

Oleh karena itu, pada tahun ini sekitar 40 persen dari kuota Jamkesda diintegrasikan ke JKN dan sisa kuota tetap sebagai peserta Jamkesda.

“Dari kuota peserta Jamkesda sebanyak 145 ribu jiwa, yang diintegrasikan ke JKN setelah diverifikasi adalah sebanyak 43.914 jiwa, dan langsung mendapat Kartu BPJS. Sedangkan sisanya, masih tetap ditanggung Jamkesda,” terang Enni.

Selanjutnya, sempena peringatan HUT Provinsi Riau tahun 2015 ini, diserahkan secara simbolis Kartu BPJS dan Kartu Jamkesda yang baru kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Sasaran dari program ini, adalah masyarakat miskin dan tidak mampu, yang termasuk dalam kepesertaan Jamkesda, di luar peserta JKN (pemegang Jamkesmas dan peserta JKN Mandiri),” imbuhnya.

Untuk diketahui, peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke JKN ini berdasarkan data dari desa, yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPJS, untuk dilakukan verifikasi ulang agar tidak terjadi keanggotaan ganda. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk menganggarkan harga satuan pekerjaan hingga di tingkat kecamatan.

Hal itu dimaksudkan agar proses pembangunan di seluruh wilayah di Negeri Seribu Parit ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar, tanpa adanya kendala dan hambatan di lapangan, baik yang menyangkut masalah hukum maupun persoalan lainnya.

Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Ferryandi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I bersama sejumlah Kepala Desa (Kades), di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas, belum lama ini.

Menurut penilaian Ferryandi, Pemkab Inhil melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daetah (Setda) sangat lamban dalam menetapkan harga satuan di setiap pekerjaan yang dilaksanakan.

Padahal, seharusnya harga satuan di setiap kecamatan itu berbeda-beda, tergantung jarak tempuh atau jauh dekatnya lokasi pekerjaan pembangunan yang telah ditetapkan.

“Ini menjadi satu kendala bagi pihak kecamatan, karena kecamatan yang jauh harus disamakan harga satuannya dengan kecamatan yang terdekat dengan Ibukota Kabupaten. Sedangkan, jarak dan lokasinya jauh berbeda,” tutur Ferryandi.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini meminta agar Bagian Ortala Setda, dapat menganggarkan harga satuan pekerjaan sampai di tingkat kecamatan.

“Ini perlu menjadi perhatian serius pihak terkait, karena jika keluar dari aturan dan buku pintar yang dipegang oleh Bagian Ortala, maka pekerjaan itu bisa disebut mark up,” pungkasnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk mengurangi jumlah petugas yang ada di tim Profesional Hand Over (PHO), yang dinilai sudah terlalu banyak dan tidak bekerja dengan maksimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna kepada awak media di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberpa waktu lalu.

Dikatakan Iwan, meskipun saat ini jumlah petugas yang ada dalam tim PHO mencapai 6 hingga 9 orang, namun kinerjanya masih dirasa kurang dan belum optimal.

“Jumlah itu terlalu banyak, kenapa tidak dikurangi menjadi 3 orang saja di setiap tim PHO. Jika sedikit, maka kerjanya bisa lebih maksimal,” tutur Iwan.

Seperti dicontohkan Iwan, ada 100 paket pekerjaan, baik itu Penunjukan langsung (PL) maupun lelang, yang akan dilakukan di berbagai kecamatan dan lokasi berbeda-beda.

“Kalau sudah begitu, bagaimana mau melakukan PHO jika timnya sampai sebanyak itu,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, jika ada 3 orang dalam satu tim, maka akan bisa menjadwalkan kegiatan PHO dengan waktu yang berbeda-beda pula.

“Jadi, saya berharap setiap SKPD bisa mengurangi tim PHO-nya menjadi beberapa orang saja,” imbuhnya.

Untuk diketahui, PHO atau penyerahan sementara perkerjaan, dimana penyedia jasa/kontraktor dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna jasa/pemerintah untuk penyerahan pertama setelah pekerjaan selesai 100 persen. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2015 yang digelar di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), rencananya akan dimeriahkan oleh ribuan siswa di daerah tersebut serta menghadirkan Kak Seto.

Rencana itu diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Inhil, Hj Djamilah saat berbincang dengan awak media di Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Selasa (4/8/2015).

Dikatakan Djamilah, pelaksanaan peringatan HAN yang jatuh pada tanggal 6 Agustus nanti akan dipusatkan di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan.

“Sebanyak seribu siswa, mulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat di Inhil, akan dikerahkan untuk menyemarakan kegiatan ini,” tutur Djamilah.

Selain itu, lanjut Djamilah, pihaknya juga berencana menghadirkan seorang psikolog dan sekaligus pemerhati anak, yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia, yakni Kak Seto.

“Jadi, nanti akan ada dialog untuk membahas persoalan dominan yang sedang terjadi saat ini, khususnya yang berkaian langsung dengan anak, seperti kebutuhan pendidikan, jaminan keamanan dari kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya,” imbuhnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada seluruh rekanan atau kontraktor, untuk memaksimalkan pelaksanaan pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan di daerah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi III, Okta Hasanatan saat berbincang dengan detikriau.org di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Okta, mengingat kondisi geografis tanah di Negeri Seribu Parit yang sangat labil, maka pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan harusnya dilakukan dengan baik dan maksimal sehingga mampu bertahan dan dapat dinikmati masyarakat dalam waktu yang cukup lama.

“Saat ini, banyak masyarakat di kecamatan mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah. Padahal baru saja diperbaiki tapi dalam beberapa bulan sudah rusak lagi,” tutur Okta.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan pengawasan yang maksimal agar pembangunan jalan yang dilakukan oleh rekanan berkualitas.

“Kita juga meminta kepada rekanan agar melaksanakan pekerjaannya sesuai bestek sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal,” tambahnya.

Apalagi, banyak faktor yang memungkinkan jalan itu setelah dibangun tidak bertahan lama dan akhirnya rusak lagi. Ini tentu sudah diketahui oleh SKPD terkait, sehingga diharapkan saat melakukan proses penganggaran dapat lebih diperhatikan.

“Jadi ke depan, kita harapkan kualitas pembangunan jalan ini dapat lebih diprioritaskan, khususnya jalan-jalan yang ada di kecamatan,” pungkasnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun saat ini Bulan Ramadhan telah berakhir, tetapi hendaknya segala amal ibadah dan kebaikan selama bulan puasa dapat terus terjaga sampai di bulan-bulan lainnya, sehingga menjadikan kita sebagai insan yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam saat diwawancarai sejumlah awak media di sela-sela kegiatan Open House, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1436 H di rumah dinasnya, Jalan Swarna Bumi Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Dani, selain sebagai momentum untuk meningkatkan silaturrahmi dan saling bermaafan, lebaran juga merupakan wadah introspeksi diri, khususnya dalam upaya memperbanyak amal ibadah di luar Bulan Ramadhan.

“Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa kemarin diterima oleh Allah SWT,” tutur Dani.

Selanjutnya, dengan telah berakhirnya BulanRamadhan, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil berharap, ada jiwa sosial yang terbangun dalam setiap diri umat muslim.

”Ini semua dimaksukan untuk menyatukan kita semua, dalam upaya membangun dan memajukan Negeri Seribu Parit ke depan,” terangnya.

Tampak hadir saat itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil, masyarakat Kabupaten Inhil, khususnya Kota Tembilahan dan sekitarnya. (adi/adv)