JAKARTA – Para guru baik pusat dan daerah diimbau untuk tetap tenang menyikap kebijakan pemangkasan anggaran tunjangan profesi guru (TPG) oleh Menteri Keuangan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan, seluruh guru akan menerima TPG tahun ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Tidak ada pemotongan TPG, semuanya sudah dianggarkan bahkan 2017 pun sudah kami alokasikan,” tegas Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi, Selasa (30/8).

Dia menambahkan, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) TPG telah ada sejak 2007 yang diakumulasi hingga 2016 mencapai Rp 23,3 triliun.

Ini lantaran daerah tidak pernah melaporkan dana Silpa hingga akhirnya Kemenkeu melakukan audit dan ditemukan over budget atas dana transfer ke daerah tahun anggaran 2016.

“Jadi tidak akan terjadi pemotongan TPG akibat kesalahan tersebut, tetapi akan disesuaikan pada penyaluran berikutnya,” terangnya.

Hal senada diungkapkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata. “Jangan khawatir, meski pemerintah tengah melakukan efisiensi, hak-hak guru tidak akan dipangkas. Ini hanya mengurangi alokasi dana untuk optimalisasi dana di pemda karena anggarannya tetap sama,” ujar Pranata, sapaan akrabnya.‎

Dijelaskan, dana transfer daerah untuk TPG dalam setahun sebesar Rp 68,807 triliun dan dana cadangan Rp 2,212 triliun sehingga total menjadi Rp 71,020 triliun.

Pranata merinci, dana Rp 68,807 triliun teridiri atas pembayaran untuk guru PNSD pemilik sertifikat pendidik sebanyak 1.374.718 orang, sebesar Rp 1,675 triliun.

Lalu, kurang bayar pada 2015 (carry over) sebesar Rp 679 miliar dan perkiraan accress atau kenaikan gaji berkala, dan kenaikan gaji berdasarkan kenaikan pangkat/golongan sebesar 10 persen.

”ini belum termasuk perhitungan dana SILPA 2015 dan tahun sebelumnya yaitu kelebihan anggaran di pemda akibat adanya pensiun, pindah kerja, dan lainnya karena belum ada hasil audit dan rekonsiliasi sampai dengan Oktober 2015 pada saat pengusulan anggaran DAK non fisik,” jelasnya.

Hasil itu kemudian keluar pada Mei 2016 dari hasil rekonsiliasi antara Kemendikbud, Kemenkeu, dan pemerintah daerah. Diperoleh SILPA 2015 sebesar Rp 19,677 triliun.

Kelebihan anggaran itu ditambah dengan beberapa SK guru yang tidak bisa keluar sehingga TPG tidak dikeluarkan tahun ini. Ia menyebutkan, 10 persen dari 1,3 juta guru tidak bisa keluar SK pencairannya.

Alasannya beragam, mulai dari berhenti PNS, sudah naik jabatan, tidak memenuhi beban mengajar 24 jam, tidak linier dengan sertifikat pendidiknya hingga meninggal dunia.‎‎

Sementara itu dari organisasi guru lewat Plt Ketua Umum PGRI Unifah Rasyidi mengatakan pemerintah harus meneliti ulang adanya sisa anggaran TPG.

Jangan sampai dana dialihkan ke daerah lain tetapi masih banyak TPG guru di daerah tersebut belum dibayarkan./JPNN

Baca Sumber

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Inhil untuk dapat bekerja lebih keras, lebih baik, akutabel, terukur dan tepat waktu.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Edi Hariyanto Sindrang saat membacakan hasil keputusan Banggar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan, kalaulah coba mengintip dan merasakan perjalanan realisasi APBD tahun 2015 sampai dengan akhir bulan agustus kemarin, sesungguhnya belum juga mengambarkan harapan yang diinginkan.

“Seperti lelang proyek, hingga saat ini masih ada yang belum diumumkan pemenangnya. Kalaupun sudah ada, belum juga dikerjakan dan semua berjalan terasa lambat,” tutur Edi.

Ditambah lagi menurutnya rasa ketakutan sebahagian Kepala SKPD dalam memahami aturan yang ada, sehingga akhirnya berpikiran lebih baik cari aman, dari pada dikerjakan bermasalah lebih baik tidak dilaksanakan.

“Jika hal ini tidak dicarikan jalan keluarnya, maka tidak tertutup kemungkinan realisasi APBD tahun 2015 ini akan jauh di bawah realisasi APBD tahun 2014 lalu,” tambahnya.

Untuk itu, Banggar  DPRD Inhil sangat berharap dan bermohon kepada Pemda melalui Kepala Daerah, khususnya kepada SKPD agar dapat bekerja dengan baik dan maksimal.

“Jika sekiranya memang sudah tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang  diamanahkan oleh masyarakat, lebih baik mengundurkan diri untuk diganti,  dari pada keberadaanya ada, tetapi  tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” pungkasnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Yusfik nyatakan tetap siaga akan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di seluruh wilayah Inhil.

Meskipun saat ini personil BPBD telah ditarik kembali dari lapangan, tetapi bukan melepaskan kewajiban pada penanganan Karhutla. Pihaknya mengaku tetap menyiagakan sebanyak 3 kelompok dengan jumlah total 38 personil dan standby selama 24 jam, ditambah lagi dengan beberapa staf BPBD di kantor.

“Kemarin sejumlah personil kita di tempatkan di beberapa titik di Inhil, namun sekarang sudah kita tarik kembali. Mengingat di Inhil sudah tidak ada lagi ditemukan titik api yang signifikan,” katanya melalui Sekretaris BPBD, Annas, Rabu (9/9/2015).

Annas menerangkan, berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) di Inhil memang selalu ditemukan titik api, namun sejumlah titik api tersebut masih bisa dikendalikan pihak kecamatan. Sebab katanya di setiap kecamatan di Inhil ada tim tersendiri sebanyak 3 orang yang menangani terhadap penemuan titik api.

Jika tim tersebut tidak mampu lanjutnya, maka pihaknya turun ke lokasi dengan segera dan membawa sarana yang ada. Pada intinya, saat ini BPBD Kabupaten Inhil tetap siagakan Karhutla tanpa harus berapa di lokasi setiap hari.

Terkait kian menebalnya kabut asap di Inhil, Ia menegaskan bahwa asap tersebut bukanlah murni hasil kebakaran lahan di Inhil, melainkan asap kiriman dari luar daerah. Bahkan katanya, asap tersebut diperkirakannya lebih dari 50 persen sebagai asap kiriman.

“Buktinya, kita dari BPBD sajalah tidak terlalu menyibukkan diri memadamkan api, karena memang daerah kita sekarang ini titik api nihil ditemukan,” tandasnya. (mirwan)

Sebagai daerah perairan, sungai banyak dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas keseharian. Di Kabupaten Inhil, anak-anak, memanfaatkan aliran sungai sebagai salah satu sarana bermain. Sebagaimana misalnya yang dilakukan oleh anak-anak kota Tembilahan ini.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengimplementasikan kerjasama yang serasi dan harmonis bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Golkar, Okta Hasanatan dalam Rapat Paripurna keenam masa persidangan II tahun sidang 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Sebelumnya, dalam pidato pengantarnya pada halaman 4, Bupati Wardan menyatakan bahwa kerjasama yang terjalin antara Pemkab dengan DPRD Inhil serasi dan harmonis.

Hal itu menurut Okta, belum dirasakan oleh Fraksi Partai Golkar. Pasalnya, apa yang disampaikan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini tidak diimplementasikan oleh SKPD di lingkungan Pemkab Inhil.

“Seharusnya, ini diimplementasikan oleh para pembantu Bupati, supaya hubungan kemitraan yang serasi dan harmonis benar adanya,” tutur Okta.

Bukannya seperti sekarang, lanjut politisi dari partai berlambang pohon beringin ini, SKPD seperti membelakangi bahkan mengabaikan mitra kerjanya terhadap beberapa kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

“Hal ini tentunya menjadi catatan yang dicetak tebal, dalam arti yang sesungguhnya, akan maksud hubungan yang serasi dan harmonis itu,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Wardan menegaskan akan menginstruksikan kepada seluruh SKPD, untuk lebih menghormati dan bekerjasama dengan baik kepada mitra kerjanya di DPRD Inhil.

“Sesuai harapan Fraksi Golkar, kami akan menginstruksikan kepada SKPD agar selalu berkoordinasi kepada mitra kerja sesuai bidang masing-masing, termasuk berpartisipasi aktif dalam berbagai pembahasan bersama DPRD,” kata Bupati Wardan saat menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Inhil terhadap pemandangan umum fraksi. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk segera menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi oleh seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat melakukan Reses II di Kecamatan Tembilahan Hulu, yang dipusatkan di halaman Kantor Lurah Tembilahan Hulu, Kamis (13/8/2015).

Dikatakan Dani, dari hasil Reses yang dilakukan di sejumlah wilayah di daerah pemilihan (dapil) 1 Kabupaten Inhil, diketahui bahwa permasalahan infrastruktur dan pertanian yang paling banyak disorot dan dikeluhkan oleh masyarakat.

“Pada intinya, keluhan masyarakat hampir sama. Tapi yang paling menonjol itu adalah masalah infrastruktur dan pertanian. Jadi, inilah yang harus menjadi perhatian Pemda,” tutur Dani.

Selanjutnya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berjanji akan menindaklanjuti hasil reses tersebut dengan melakukan pembahasan bersama jajarannya untuk kemudian ditetapkan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD dan disampaikan ke Pemkab Inhil melalui Bappeda.

“Semua aspirasi yang disampaikan ini akan dibahas lebih lanjut, guna menetapkan apa-apa saja yang menjadi prioritas dan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang harus secepatnya dipenuhi,” imbuhnya. (adi/adv)